Gosip Naif KPK

Tak kaget saya, membaca berita wartawan memboikot KPK lantaran banyak terperiksa difasilitasi pergi lewat pintu belakang. Apapun alasannya, kebijakan semacam itu menunjukkan KPK masih pilih kasih. Mereka lupa, proses hukum juga menjadi bagian dari upaya membuat pelakunya jera, dan ada efek takut bagi yang belum ternoda.

Dengan nalar awam saja sudah bisa dibaca, mengapa seseorang takut bertemu wartawan di kompleks kantor KPK. Bagi yang tak bersalah, kecil kemungkinan takut pada wartawan. Katakanlah dia cuma seorang saksi, sepanjang keterangannya benar dan dirinya tak terkotori tindakan bejat, ia bisa melenggang dengan kepala tegak. Kecuali, ia menyembunyikan sesuatu, atau melindungi seseorang.

Pada sisi eksistensi, KPK sudah membuat banyak orang –apalagi aparatur negara, berhitung. Anggota DPR(D) pun lebih hati-hati menyusun anggaran dan mengawasi pelaksanaannya gara-gara galaknya KPK. Cukup banyak perubahan perilaku pejabat daerah pada awal-awal KPK dibentuk, meski pada perkembangannya menyeruakkan banyak cerita miring.

Seseorang yang mengaku punya koneksi di KPK, pernah bercerita akan ada sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah yang diperiksa KPK menjelang pemilihan presiden. Orang itu menyodorkan identitas (diri dan mobil yang dikendarai), yang menyebutkan asalnya dari lingkaran kepresidenan. Masih kata orang itu, dirinya termasuk salah satu penyeleksi berkas aduan korupsi dari publik dan menentukan mana yang diprioritaskan segera ditangani. Hebat, bukan?

Pernah saya nge-test data yang dia punya. Hebatnya, ia paham detil angka proyek dan nominal uang yang ditengarai diselewengkan pada beberapa proyek. Kepada saya, pejabat daerah yang disebut orang itu, pun mengakui semua data yang diceritakan orang itu benar dan tepat adanya. Sang pejabat daerah hanya tertawa dan menduga-duga motif orang itu mengajukan permintaan bertemu dengan dirinya.

Yang aneh lagi, seorang penghubung antara ‘orang penting’ dan pejabat daerah itu diminta membayar ongkos sewa kamar, termasuk kebutuhan makannya di sebuah hotel bintang empat. Mungkinkah seorang petugas pemberanatas korupsi datang jauh-jauh untuk menelisik sebuah perkara tanpa dibekali biaya perjalanan? Berkali-kali saya diajak teman saya untuk ikut menemui orang itu. Bahkan, saya pernah ikut nomboki kekurangan tagihan kamar sebesar Rp 150 ribu lantaran teman saya kekurangan uang.

Tapi, masih ada cerita lain lagi soal model perburuan orang KPK. Ada seorang teman yang juga kerap diminta membantu nyopiri penyelidik KPK menelisik perkara di berbagai kota/kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aturannya ketat: teman saya hanya dibayar Rp 100 ribu perhari, dan dia tidak boleh memberitahukan posisinya kepada siapapun, tanpa kecuali.

Pada yang satu ini, saya masih percaya keseriusan kerjanya dan membayangkan betapa militan mereka dalam mengungkap perkara korupsi. Di berbagai kota itulah, ia mengumpulkan bukti, melakukan cross check data, sekaligus mengintai orang yang sedang diburunya. Tapi pada orang yang pertama saya ceritakan di atas? Saya bingung.

Orang itu sangat bangga dengan predikatnya. Identitasnya, malah seperti ditonjol-tonjolkan, seperti bodyguard tak bernyali, yang lebih suka pamer taring dan tampang menakutkan. Tujuannya, agar orang takut duluan, sebab kalau sampai terjadi clash beneran, belum tentu dia sanggup memenangkan.

Pada KPK, saya masih berharap keberadaannya bisa jadi momok bagi pelaku korupsi dan orang yang bersih agar tetap bersih. Karena itu, KPK harus segera mengakhiri praktek pemberian fasilitas akses pintu belakang bagi sebagian orang. Apapun dalihnya, tak bisa dibenarkan. Ia harus mengajarkan setiap orang bertanggung jawab dan gentle. Hanya maling dan pembohong yang takut ketahuan belangnya.

Gosip tentang sosok pertama dalam cerita ini, bisa jadi salah. Tapi, saya berpegang pada peribahasa ada asap, pasti ada api. Bukan urusan dan kewajiban saya menjelaskan si pemantik api, tapi KPK sendirilah yang harus menghilangkan asap itu. Syukur, bisa mengungkap si pemantik, agar cerita seperti dalam rekaman Anggodo tempo hari tak berulang lagi.

Saya pun bosan mendengar banyak bupati/walikota masih terbebas dari dakwaan, padahal laporan indikasi dan bukti-bukti korupsi yang nilainya miliaran rupiah sudah lama dikirim ke KPK.  Jujur saya curiga, KPK juga masih tebang pilih menangani perkara. Buktinya, mereka yang dicurigai nyikat duit rakyat berafiliasi dengan partai penguasa.

Lihat saja kasus di Jawa Tengah! Beberapa pejabat daerah yang diincar (menurut cerita di atas) adalah orang-orang yang berasal dari partai politik yang tak sehaluan dengan rezim berjalan. Saya kuatir, KPK dijadikan senjata untuk perang antarpartai politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah. Tak terkecuali, Surakarta atau Solo.

Seorang kenalan yang ‘bekerja’ untuk calon walikota, bahkan pernah lantang berbicara di sebuah forum, bahwa incumbent yang akan mencalonkan kembali sudah disiapkan ranjau untuk menjegal pamornya. Kata sang kenalan, KPK (lagi-lagi berdalih KPK) sudah mengantongi tujuh (atau 11, ya?) perkara! Coba kita lihat saja besok, apakah pernyataan itu akan dijadikan isu politik, atau bahkan membuat petugas KPK betul-betul datang.

Related posts:

  1. Teroris dan Pengalihan Isu
  2. Cicak Bikin Risau Buaya
  3. Kita Butuh Cicak
  4. PWI Pendukung UU ITE?
  5. Marinir bukan TNI?
Tags: , ,

4 Komentar
Beri Komentar »

  1. Pasti ada orang jelek di sekumpulan orang baik. Masyarakat masih menaruh harap dan rasa percaya pada KPK ketimbang dua institusi penegak hukum lainnya.
    Sampean mungkin gak percaya, orang yang sampean ajak wedangan hingga kamis dinihari lalu adalah agen KPK??! *dibalang sandale Panjul*

    sampaikan saja pada agen KPK itu, supaya klilip-klilip begituan dibuang. jangan sampai mengabdi pada kekuasaan, tapi berpihak saja pada kebenaran. kotor negeri ini, mungkin perlu motong satu generasi. hii………….
    /blt/

  2. Selama namanya masih pake komisi, yo nggak jauh-jauh lah bedanya…

    pokoknya, siap menerima komisi. bukan begitu?
    /blt/

  3. Waduh…. Kok KPK jadi mirip mesin politik perjegalan yang disetir pihak tertentu ya. Saya ndak suka kalau gitu kenyataannya. Ya minimal saya bilang ndak suka aja deh, soale nek meh misuh-misuh yo paling ra digatekake…

    kita tunggu saja, kapan Gusti Allah mempermalukan mereka… istilah Jawa-nya: melèhké!
    /blt/

  4. kayaknya komisi komisian ntuh gag bakalan berubah bang

    komisi emang telanjur berasa enak sih, ya?
    /blt/

Leave Comment

CommentLuv Enabled