Hampir seratus orang, mayoritas perajin, memadati ruang workshop Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK) Provinsi Papua di Jayapura, 21 Oktober silam. Mereka antusias mengikuti sharing pengalaman pemanfaatan teknologi informasi dan workshop pembuatan website untuk penyebaran informasi potensi dan produk kultural kreatif. Sayang, koneksi Internet melambat sehingga workshop terganggu ketika 100 komputer digunakan bersamaan.

Suasana workshop Internet untuk menunjang industri kreatif Papua

Akhirnya, disepakati pembuatan website, khusus untuk ajang distribusi informasi dan promosi. Lima orang bersedia menjadi Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK) inti, untuk mendesain website dan mengisinya, termasuk perwakilan dari beberapa kabupaten dan kota di provinsi itu. Di sana, saya mendampingi Ketua Relawan TIK, Mas Indriyatno Banyumurti yang difasilitasi Kantor Kementrian Komunikasi dan Informasi.

Terbayang dalam benak saya, betapa kesenjangan teknologi akan meneguhkan isolasi, mengingat kondisi geografis wilayah tersebut yang berbukit-bukit. Transportasi darat yang mengenaskan di pedalaman, dan transportasi udara yang pasti mahal secara biaya, hampir bisa dipastikan menghambat kemajuan. Teknologi informasi pun menjadi sulit dihadirkan karena pasti memakan biaya besar.

Kondisi geografis Pulau Papua yang berbukit-bukit memuat investasi pembangunan menara BTS menjadi mahal, karena pengangkutan material hanya bisa dilakukan dengan helikopter.

Kian rumit persoalan jika dihadapkan pada realitas potensi ‘pasar’ yang tak sebanding, jika berharap keterlibatan para penyelenggara jasa internet swasta (termasuk operator telekomunikasi) di Papua, atau daerah-daerah lain yang kondisi geografisnya menjadi kendala. Pendapatan per kapita penduduk pasti jadi acuan awal hitung-hitungan lembaga usaha swasta karena terkait dengan Return on Investement (RoI) atau tingkat (kecepatan) kembalinya modal usaha.

***

Memang, kini mulai ada ‘terobosan baru’, semacam politik etis (begitu saya menyebutnya) di mana lembaga-lembaga profit akan mengembalikan sebagian keuntungannya kepada publik yang telah menghidupinya, dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Bagus secara misi dan terminologi, meski kemudian lebih berat ke arah pembentukan citra positif perusahaan alias strategi public relations (PR).

Lukisan burung Cendrawasih dengan pewarna alam pada kulit kayu khas Papua (kiri) dan patung Asmat, dua jenis karya seni bernilai tinggi.

Tak soal bagi saya jika kegiatan CSR menjadi sebatas kegiatan PR, sepanjang aksinya bisa bermanfaat bagi publik. Seperti di Provinsi Papua, misalnya, akan menarik jika dana CSR diarahkan kepada pendirian base transceiver stations (BTS) di pedalaman. Memang mahal, dan bisa jadi perlu koreksi strategi, sebab konon, CSR sering dipahami sebagai ‘pengembalian’ sebagian keuntungan kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Kebijakan penggunaan menara bersama untuk penempatan BTS sejumlah operator telekomunikasi bisa menjadi solusi karena biaya menjadi lebih murah karena bisa ditanggung bersama sejumlah operator. Cuma, lagi-lagi pertanyaannya sederhana: maukah operator seluler melakukan investasi di daerah terpencil dan pedalaman dengan konsekwensi jangka kembali modalnya akan lama?

Jawa, Bali dan Sumatera, sepertinya bisa ‘ditinggalkan’ dulu. Investasi dialihkan ke Sulawesi, Maluku, Kalimantan hingga Papua, supaya kesenjangan telekomunikasi (digital) bisa dikurangi. Investasi backbone Palapa Ring Timur Papua, misalnya, diperkirakan Bank Dunia, membutuhkan biaya sebesar US$ 145 juta (Jan van Rees, tanpa tahun), padahal hanya mencakup 11 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Angka yang tidak tinggi jika disikapi demi meningkatkan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan warga Papua. (Ingat, nilai itu ‘hanya’ setara dengan biaya keamanan PT Freeport untuk kepolisian setempat selama 30 bulan, lho!)

Padahal, dari backbone itu memungkinkan operator telekomunikasi hadir dengan biaya lebih murah, sehingga aksesibilitas komunikasi bagi warga Papua menjadi terjangkau. Dampaknya? Pasti sangat banyak dan panjang. Tuntutan keadilan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang selama ini memicu naik-turunnya suhu politik Papua-Jakarta, tak lepas pula dari ‘saluran komunikasi’ yang terbatas, dalam pengertian sangat luas.

***

Kembali pada soal pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK), ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Papua pasti akan meningkatkan literacy dan mendorong munculnya generasi baru yang lebih maju. Dengan demikian, rakyat Papua bisa menempati posisi-posisi strategis dalam aneka peran sosial, birokrasi, ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Dengan begitu, kehadiran TIK bisa memajukan pendidikan, meniadakan kesenjangan antara pedalaman dan kota-kota di Jawa.

Asal tahu saja, masih menurut riset Bank Dunia, kapasitas Internet di seluruh Jayapura sebagai ibukota provinsi, masih lebih kecil dibanding kapasitas yang dimiliki sebuah apartemen di Hongkong atau Singapura. Ironis, bukan?

 

Tampak udara menara-menara di pedalaman Sulawesi Selatan

Banyaknya warga non-Papua di kantor-kantor pemerintahan, lembaga swasta hingga di sektor-sektor informal, menurut hemat saya, hanya bagaikan menanam bom waktu, karena pemerataan peran warga negara akan memiliki dampak yang sangat kompleks. Kota Jayapura yang sangat indah, eksotis, dengan kota di tepi lautnya, dan kondisi geografis yang berbukit-bukit, menyimpan potensi mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah, baik nasional maupun mancanegara.

Promosi wisata (alam, produk budaya, kerajinan, dll) bisa dilakukan lewat website, disebarluaskan via Internet dan seterusnya. Jujur, ketika saya turut serta dalam workshop singkat itu, cukup senang ketika banyak warga perajin antusias memanfaatkan teknologi Internet untuk sarana promosi. Ada yang memproduksi tas dan lukisan berbahan kulit kayu khas Papua, sebab jenis kayunya hanya ada di pulau itu, ada yang memproduksi batik.

Lansekap Jayapura dilihat dari restoran sebuah hotel

Dan, khusus batik, walau itu kerajinan baru hasil ‘impor’ dari Jawa, tapi saya senang mendengar sudah ada 100-an perajin batik cap dan tulis di Jayapura. Adalah Pak Jimmy yang memperkenalkannya. Ia belajar dari Pekalongan, lantas dikembangkan di Jayapura dengan corak dan motif khas Papua dengan beberapa ikon khusus seperti tifa, burung Cendrawasih, dan jenis-jenis dedaunan khas pepohonan Papua.

Produksi batik Papua mestinya juga bisa semaju industri serupa di Jawa, sehingga tidak sampai didominasi pedagang-pedagang Jawa di sana, yang meski mengedepankan motif Papua, namun memproduksinya di Jawa. Yang pasti, permintaan sudah begitu tinggi, baik jika disimak dari omzet penjualan beberapa toko batik di sana, maupun usaha Pak Jimmy yang sudah melebar pemasarannya hingga ke Ambon, Denpasar dan Jakarta.

Teknologi komunikasi, semestinya memberi manfaat, mendekatkan yang berjauhan, membuat murah ongkos produksi dan promosi, dan bukan sebaliknya. Apakah operator seluler seperti XL juga hanya akan berkutat di Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi? Papua, begitu pula pulau-pulau terpencil di Indonesia, membutuhkan kehadirannya. Pasar bisa diciptakan, tidak perlu menunggu. Itu jika ingin selalu membuat penggunanya selangkah lebih maju.

Related posts:

1. Internet, PSK dan Kartini
2. Nyegat Bis Jurusan Papua
3. Workshop untuk Blogger
4. Etika Penggunaan Media Internet
5. Gelar untuk Jupe