Saya menduga, si satpam perlu melakukan screening terhadap saya karena datang naik sepeda motor, pakai ransel. Di depan portal yang tertutup, saya ditanya tujuan, keperluan, hingga hendak menemui siapa, dan seterusnya.  Tujuh pertanyaan yang tak perlu saya jawab karena sungguh merasa terteror. Saya memutar balik, memarkir sepeda motor di samping enam atau tujuh sepeda motor yang berjajar rapi di jalur lambat, di pinggir Jl. Slamet Riyadi.

Begitu sepeda motor diparkir, saya masuk pelataran hotel menuju lobby. Eh, si satpam berteriak memanggil temannya sesama satpam yang berada di halaman luar lobby. Yang saya dengar, Satpam I mengabarkan ke Satpam II ada orang penyerobot masuk.

Well, Satpam II berusaha menyapa, saya cuekin. Terus berlalu menuju coffee shop menemui tamu yang bukan saja terhormat bagi saya, tapi juga terhormat bagi hotel itu. Saya merasa tak perlu memberitahu yang saya temui adalah seorang pejabat tinggi, yang menginap di hotel itu bersama rombongan, terdiri sejumlah utusan negara-negara asing yang bersahabat dengan Indonesia.

Saya sangat tersinggung dengan cara mereka memperlakukan tamunya. Beberapa hotel berbintang di Solo, yang menurut saya lebih banyak bintangnya, pun tak menyikapi tamunya dengan cara sedemikian kasar. Atau memang Best Western Premiere merupakan hotel eksklusif, sehingga sepeda motor tak boleh ‘mengotori’ kompleksnya? Jika iya, apa hak manajemen hotel itu menyerobot hak pengguna jalur lambat yang diperuntukkan bagi pengendara sepeda dan pengayuh becak?

Saya tak mengerti dasar berpikir diskriminatif para pengelola hotel ‘berkelas’ model demikian. Sama jengkelnya ketika saya mengunjungi Mal Solo Square, yang setiap keluar merasa tidak ‘diseberangkan’ oleh petugas keamanan mal itu. Seburuk apapun mobil yang hendak keluar/masuk mal itu, para petugas keamanan sigap mengatur lalu lintas.

Ada kesan, seolah-olah keselamatan pengendara mobil lebih bernilai dibanding milik pengendara sepeda motor. Berulang kali saya merasakan perlakuan diskriminatif seperti itu. Andai mengendarai motor gede, mungkin perlakuan mereka jauh lebih sopan dibanding terhadap pengendara Avanza atau Innova. Ada sesat nalar akibat kesalahan asumsi.

Terhadap hal-hal demikian, saya tak menyalahkan sepenuhnya kepada petugas satpam. Manajemen mal atau hotellah yang menurut saya perlu disegarkan pikirannya. Bukan lantaran mengendarai sepeda motor lantas boleh diremehkan, direndahkan derajadnya dibanding penunggang mobil atau motor besar.

Sekumal atau sedekil apapun seorang tamu, tetaplah harus dihormati dan diperlakukan secara wajar, tanpa pengecualian. Terhadap orang yang dicurigai sekalipun, perlu perlakuan sopan, sebab tak seorang pun berhak dan mampu mengetahui maksud dan motif seseorang mendatangi hotel atau mal.

Para pengelola hotel, perkantoran, mal atau apapun, silakan berkaca, apakah Anda sudah memberi bekal memadai terhadap staf-staf Anda, termasuk kepada para petugas keamanan, agar menjaga etika dan sopan santun terhadap orang lain.

Khusus kepada manajemen Hotel Best Western Premiere yang meminta DM nomor kontak saya, inilah penjelasan saya. Saya tak perlu memberitahukan nomor saya kepada Anda, yang (saya duga) paling akan meminta maaf, khas, standar petugas humas. Maaf, saya tek membutuhkan itu. Saya akan memaafkan dengan sejumlah bukti perubahan yang baik di kemudian hari.

Asal tahu saja, ketika saya keluar bersama tamu hotel Anda dan saya kembali ke hotel naik taksi, mereka tak menyuruh saya membuka kaca dan memeriksa bawaan saya. Artinya, kalian ngawur dalam menakar seseorang. Anda tidak akan pernah bisa menyimpulkan (apalagi mengantisipasi), andai saya masuk kembali naik taksi namun membawa bom di ransel. Satpam Anda lebih berprasangka buruk karena saya datang mengendarai sepeda motor, meski hari itu saya sanggup berfoya-foya di coffee shop atau restoran di hotel Anda.

Related posts:

1. Parkir Ngeri Stasiun Purwosari
2. Teroris Bersepeda Motor
3. Taman Dipagar Berduri

Ketika berkunjung ke Pekanbaru, dua tahun silam, saya mengusulkan ke teman-teman blogger agar MadingOnline dijadikan program bersama, yang pengelolaannya melibatkan komunitas blogger di berbagai daerah. Komunitas blogger bisa mengambil peran sebagai pendamping teknis, seperti mengurusi sistem admin, serta pelatihan penulisan dengan medium blogging. Teknisnya, bisa menggandeng organisasi intrasekolah (OSIS), atau kepala sekolah sebagai pembina siswa.

Dari pengelolaan majalah dinding virtual, akan didapat manfaat ganda. Selain mengajak pelajar berinteraksi dengan pelajar berbeda sekolah (dan daerah), komunitas blogger juga bisa menyemai bibit-bibit produsen konten, yakni para blogger muda. Komunitas blogger di suatu daerah bersama organisasi/wakil pelajar bahkan bisa menyelengarakan lomba penulisan, lomba cipta puisi, melukis, fotografi dan sebagainya, termasuk lomba videoblogging.

Teknologi Internet yang kian murah dan terus merambah seluruh pelosok negeri, bisa disikapi dengan menciptakan beragam kegiatan/aktivitas yang dikelola komunits pelajar di sebuah daerah bersama blogger setempat. Kerja sama dengan operator seluler juga bisa dilakukan, sehingga kepentingan perusahaan telekomunikasi bisa bertemu/bersinergi dengan komunitas.

Perusahaan seperti XL Axiata Tbk. misalnya, bisa dilibatkan dalam bentuk support pendanaan, seperti untuk pengadaan hadiah, penyelenggaraan, honor juri hingga kegiatan upacara penyerahan hadiah sekaligus menjadi forum pertemuan antarsiswa, beserta guru/pengajar. XL Edusolutions yang telah mengembangkan program XL School & Campus Community (tahun ini telah memiliki 1.000 jaringan XL Sifoster), misalnya, bisa digandeng, untuk melengkapi program XL Jagoan Muda yang telah berjalan sebelumnya.

Dalam studi kasus di Solo, misalnya, sejatinya publik bisa memanfaatkan lima Taman Cerdas yang tersebar di lima kecamatan. Di taman-taman yang dibangun pemerintah setempat, dengan bantuan perangkat komputer dan koneksi Internet gratis dari XL, misalnya, bisa dioptimalkan pemanfaatannya.  Paguyuban/komunitas online (Facebooker, Kaskuser, blogger) semestinya bisa dilibatkan untuk meramaikannya.

Tak hanya kalangan pelajar di sekitar Taman Cerdas, warga lainnya pun bisa memanfaatkan ketesediaan koneksi dan fasilitasnya untuk pengembangan usaha, seperti para pelaku industri mikro, kecil dan menengah, yang biasanya banyak terdapat di kampung-kampung. Jurnalisme warga, dalam pengertian media tukar informasi antarwarga setempat juga bisa dibikin dengan memanfaatkan fasilitas yang tesedia gratis seperti Facebook atau blog.

Tantangannya, memang soal inisiatif dan kerja sama saling menguntungkan semua pihak. Komunitas blogger dan onliner yang biasanya melakukan aktivitas berinternet secara fun bisa disinergikan dengan warga/komunitas setempat, seperti halnya forum maya lewat majalah dinding untuk pelajar seperti disebut di atas.

Slogan XL Memajukan Negeri akan kian terasakan manfaatnya bagi publik, baik pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum. Saya kira, tinggal bertemu saja antara stakeholders yang satu dengan yang lain, untuk membicarakan bentuk/format kerja sama pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dalam sebuah event lomba menulis untuk pelajar SLTP dan SLTA yang digagas komunitas blogger Pendekar Tidar, Magelang, awal Mei, misalnya, terlihat antusiasme siswa dan guru mengikuti seminar setengah hari mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa guru tertarik diberi pelatihan blogging, utamanya untuk para anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia. Jumlah pendaftar lombanya pun kian banyak, meningkat dua kali lipat dari penyelenggaraan lomba yang diawali 2011 silam. Bahkan, jika sepekan menjelang pelaksanaan seminar baru terdaftar 30 guru, pada sehari pelaksanaan jumlahnya membengkak menjadi 130 peserta.

Saya kira, para guru dan pelajar sama-sama tertarik, memerlukan sebuah forum belajar-mengajar di luar aktivitas formalnya di sekolah-sekolah. Komunitas blogger, para guru, pelajar dan operator seluler seperti XL yang berbisnis di bidang telekomunikasi, bisa bersinergi, bersama-sama semakin memajukan negeri lewat jalur pendidikan, formal maupun nonformal.

Andai MadingOnline yang digagas teman-teman blogger Pekanbaru bisa dijadikan gerakan bersama yang diinisiasi komunitas blogger secara nasional, lantas ada lomba yang digelar oleh komunitas-komunitas dari berbagai kota, saya kira akan menarik. Masing-masing kota/kabupaten bisa membuat subdomain, di mana setiap subdomain dikelola mandiri, namun tetap berjejaring secara nasional, maka hal itu akan mempertemukan pelajar dan pengajar dari seluruh penjuru negeri.

Jika itu diwujudkan, maka kesenjangan pendidikan bisa teratasi lewat partisipasi publik. Saling tukar informasi situasi belajar-mengajar, referensi mata pelajaran atau soal-soal ujian, bisa mengikis kesenjangan, antara yang di desa/pelosok dengan yang di kota-kota lebih besar, bahkan antara sekolah ‘biasa’ dengan sekolah berstandar internasional maupun sekolah internasional.

Dalam angan saya, jika tiap subdomain yang dikelola sebuah komunitas lokal bikin lomba penulisan (tingkat lokal dan nasional), mungkin setiap bulan ada satu kegiatan lomba yang melibatkan pelajar dari seluruh penjuru Indonesia. Dengan demikian, iklim kompetisi di kalangan pelajar bisa terwujud, dan seluruh yang terlibat tetap bisa menjalaninya dengan riang (fun), sehingga akan memaju pelajar satu (daerah) dengan pelajar lainnya bersaing secara sehat.

Jika tahun ini XL memasang target mencapai 2.500 komunitas (pelajar/mahasiswa) terbentuk,  maka alangkah menyenangkannya iklim kompetisinya. Mungkin, setahun sekali bisa dibuat penghargaan (award) khusus bagi pelajar dan mahasiswa, terutama melalui media blogging. Karya ilmiah antarpelajar/mahasiswa bisa diunggah di blog masing-masing, lalu dilombakan dan dinilai. Kontribusinya bagi kemajuan pendidikan, bisa dipastikan tak akan ternilai. Apalagi jika kita menyimak, seringkali pelajar/mahasiswa mengeluh tidak bisa menulis atau kesulitan membuat paper atau skripsi. Blogging bisa menjadi jembatan bagi pelajar/mahasiswa menuangkan gagasan lewat tulisan, sehingga turut membangun rasa percaya diri, dan membangkitkan semangat ingin mencari informasi/referensi.

Bukan mimpi, rasanya, jika publik bisa terlibat aktif dalam rangka memajukan negeri. Seperti hari ini, ketika saya menulis ini, saya baru saja usai melakukan penilaian sebuah kompetisi film pendek kelas pelajar (SLTP/SLTA) yang diikutsertakan dalam Festival Film Solo 2012. Satu karya anak-anak SMP di lereng Gunung Slamet, tepatnya di sebuah pelosok Kabupaten Purbalingga, muncul karya orisinal, yang berbicara mengenai tema besar, namun dengan bahasa gambar dan alur cerita yang sederhana.

Dikisahkan, seorang pelajar SMP yang tinggal bersama kakeknya, kesulitan memiliki alat tulis. Sang anak merajuk kepada kakeknya untuk dibelikan buku tulis, yang dijawab sang kakek akan diupayakan melalui cara utang ke saudara sedesa. Ketika duit didapat, dibelanjakanlah buku tulis oleh si anak. Sial, si pemilik toko tak mau memberikan uang kembalian, yang menggantinya dengan permen senilai Rp 400.

Oleh si anak, permen disimpan, hingga suatu saat, ketika terkumpul permen setara harga buku, ia datangi toko untuk menukar permennya dengan buku, yang anehnya ditolak. Ceritanya sederhana, namun itu mengingatkan banyak orang tentang budaya mengganti kembalian dengan permen. Banyak yang bisa dipetik dari kisah itu. Dan, karena film berdurasi sekitar 10 menit itu dibuat pelajar SMP di pelosok negeri, andai itu diunggah di Internet dan ditonton banyak orang, pasti itu akan menggugah pelajar membuat karya-karya sejenis.

Internet memungkinkan berbagi pengetahuan secara murah dan mudah. Bangsa Indonesia juga cepat melesat maju, jika kesadaran belajar dan berbagi warga seperti di Pekanbaru, Magelang dan Purbalingga diketahui dan ditiru banyak orang. Internet atau teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan segalanya. Mengatasi hambatan waktu, dan jarak dan kondisi geografis. Belajar adalah hak, begitu pula kemajuan.

Related posts:

1. Majalah Dinding Digital
2. Politikana: Wajar Dengan Pengecualian
3. Memilih dengan Rasa

Saya, dan kebanyakan dari bangsa Indonesia, selalu punya prasangka yang sama, tentang kehadiran dalang pada sebuah cerita perang. Mahadalang pun diyakini ada, karena setiap peperangan memiliki pola dan modus serupa, kendati terjadi di tempat yang berbeda, bahkan berjauhan letaknya.

Keributan di Gandekan, Solo, pada pekan pertama Mei, yang berbarengan dengan kegaduhan di Jakarta, Gunungkidul, dan Bekasi, melibatkan kelompok yang sama ‘ideologi’-nya. Jika ditelisik, ujungnya akan sampai pada satu-dua pihak yang sama.

Lambannya penanganan oleh pihak yang memiliki kewenangan dengan legitimasi mandat konstitusi menjadi kata kunci. Adalah aneh ketika seorang penanggung jawab keamanan tidak mau mengambil langkah represif dengan dalih demi mengeliminasi potensi munculnya anarkisme.

Jika banyak orang secara bersama-sama membawa senjata tajam secara ilegal dan berada di tempat umum tanpa dicegah, lantas apa guna kehadiran mereka?

Tak berlebihan kiranya jika publik membandingkan dengan kerumunan di tempat lain, yang dibubarkan paksa dengan cara memuntahkan peluru dari senjata secara membabi buta. Ada perlakuan berbeda, meski kerumunan itu tak mengancam keselamatan lain pihak.

Negara absen pada setiap kekacauan. Pemimpinnya merasa sudah menyelesaikan persoalan hanya lewat himbauan dan pernyataan keprihatinan. Tak ada kehadiran nyata dari representasi negara.

Dua ribu empat belas sudah dekat. Semua kekuatan politik, baik yang resmi dengan berpartai maupun yang partikelir (alias tanpa formalitas kelembagaan) mulai melakukan pemanasan.

Semua potensi perbedaan dikelola sedemikian rupa, lantas dibenturkan ketika butuh pengujian lapangan, untuk menguji kemampuan pengendalian.

Silakan jika Anda menganggap saya sedang berfantasi. Bagi saya, teori konspirasi sengaja dikesankan usang dan tidak relevan pada masa kini, supaya orang tak berpikir ke arah sana.

Kita semua, saya yakin, pada paham apa yang sedang terjadi di balik ‘hal-hal dan peristiwa faktual’.

Perbedaan di dalam masyarakat, apapun bentuknya, selalu dikelola, dengan cara dibiarkan ketika diyakini akan mengkristal secara alamiah. Militansi pun dibina, dipupuk dengan cara sedemikian rupa, agak kelak bisa dipanen jika kepentingan sudah datang.

Di luar yang ‘klasik’, yakni membenturkan sesama dengan bumbu agama, masih ada ‘bekal’ yang kita kenal sebagai ‘modal etnisitas dan ras’. Faktor ketimpangan sosial-ekonomi bisa dijadikan bahan bakar, yang berperan pada penentuan durasi di mana bara akan dibuat menyala.

Para elit politik yang tak pernah dewasa, hanya punya sedikit cara untuk merengkuh kuasa. Maunya potong kompas, memilih pendekatan mobilisasi dan intimidasi.

Moral tak pernah dijadikan sebagai modal. Kemakmuran hanya dipahami sebagai hak lingkaran inti. Maka tak mengherankan jika negara ini hanya melahirkan banyak manusia-manusia setipe Machiavelli dan Brutus.

Ratu Adil pun terus dipiara sebagai mitos, yang dipaksakan hadir ke ruang-ruang bawah sadar, namun dicitrakan sebagai simbol adanya harapan.

Uang, senjata, preman, tentara, akan selalu mewarnai perjalanan sebuah bangsa dan negara bernama Indonesia. Partai politik hanyalah kendaraan, dan rakyat tetaplah sebagai mainan.

Sudahkah ada rusuh di sekitar Anda?

Jagalah selalu kewarasan Anda dan tetangga kiri-kanan, agar lingkungan sosiak/politik/ekonomi/budaya di mana Anda berada, tidak masuk daftar prioritas proyek kegaduhan.

2014 kian dekat. Bukan mustahil, perang bintang akan memilih sekitar kita sebagai medan Perang Bubat, atau padang Kurusetra, tempat banyak tubuh-tubuh berserakan ditinggal pesta sang panglima, yang merasa sudah memenangkan pertarungan.

Ingat, 2014 audah dekat.

Related posts:

1. Laskar Suci
2. Tips Sanggulan Tercepat di Dunia
3. Himbauan Pak Bina

Jadi, maklumi saja jika polisi tampak tak berarti. Kasihani saja, atau jika ada waktu, ajari saja mereka memahami makna rangkaian kata dalam kita-kitab pidana dan perdata. Syukur jika berkenan, berikan pemahaman tentang hak asasi, khususnya untuk manusia. Tolong, jangan menyinggung deklarasi universal Perserikatan Bangsa-bangsa. Terlalu berat bagi mereka.

Laskar Suci, terbukti lebih mengerti cara bekerja yang benar, memberi pelajaran kepada orang-orang yang dianggap mengotori kesalehan sosial, sebab suka menenggak alkohol di sembarang tempat. Laskar Suci tahu, mabuk pun harus dilakukan dengan cara dan pemilihan tempat yang dibenarkan, yakni yang tak ddipertontonkan. Mereka tak ingin aksi minum-minum memicu orang lain meniru.

Laskar Suci hanya membolehkan peminum alkohol mabuk di restoran, klub malam atau rumah hiburan yang telah mereka sertifikasi, dengan cara menarik royalti atas seluruh keuntungan dari penjualan alkohol kemasan. Semua anggota laskar itu tahu, bahwa meminum air beralkohol itu merupakan bentuk pamer kemewahan. Dan, karena segala bentuk tindakan mempertontonkan kemewahan, berarti kesombongan dan menyakiti perasaan kaum miskin, yang bahkan minum teh atau kopi pun tidak mampu.

Sebab itulah mereka mencegah tindakan-tindakan yang mengarah kepada unjuk kesombongan.

Laskar Suci adalah penyelamat kedaulatan negara. Diadakannya hukum atau aturan negara, sejatinya untuk menciptakan harmoni. Sebuah tatanan, di mana antara manusia satu dengan yang lain tidak boleh menyakiti. Dan polisi (juga jaksa dan hakim), yang diberi wewenang mengawal hukum kelewat sering absen, maka tampillah Laskar Suci.

Sukses di satu tempat, Laskar Suci menginspirasi individu-individu kurang kerjaan di lain tempat, untuk membentuk laskar serupa. Tujuannya sama, meski bentuk aksinya bervariasi di berbagai penjuru kota dan pelosok desa. Tergantung kecerdasan dan derajad kreativitas pemimpin/inisiatornya.

Keberhasilan demi keberhasilan yang ditunjukkan laskar-laskar suci, yang dipublikasikan seragam oleh semua media massa maupun media sosial, membuat kian kecut polisi. Nyali anggotanya kian menciut, apalagi ketika mereka tahu banyak orang di sekitarnya terlibat perkara-perkara kusut.

Sementara, Laskar Suci selalu rajin mencatat kekurangan demi kekurangan polisi, lalu mereka kelola menjadi senjata untuk memojokkan kegagalan demi kegagalan polisi menjalankan mandat konsitusinya untuk menjaga ketertiban sosial, berbangsa dan negara. Singkat kata, dipakailah jurus pamungkas: kerja sama!

Polisi dan Laskar Suci saling berbagi. Ya rejeki, ya eksistensi. Keduanya sama-sama manusiawi.

Saya memilih tidak mau membayangkan bagaimana masa depan sebuah negeri, ketika polisinya diam-diam mengakui dirinya sudah tak suci lagi. Tempat-tempat judi atau lokasi-lokasi jualan whiski yang telah lama mereka lindungi secara diam-diam ternyata ketahuan Laskar Suci, maka ujung-ujungnya menjadi sesuatu yang pasti: harus kompromi.

Jadi, tak usah heran lagi jika Laskar Suci mengibarkan bendera kelewat tinggi. Kita hanya bisa berharap, polisi berani menggergaji tiang yang dipakai Laskar Suci mengibarkan panji-panjii supremasi tirani. Walaupun hal itu kini seakan merupakan keniscayaan, sebaiknya kita tak putus harapan.

Mari kita doakan keberanian rakyat teraniaya, atau tindakan warga yang terintimidasi lantas melawan aksi-aksi polisional Laskar Suci, membuat polisi jadi sadar akan kewajiban konstitusionalnya menjaga da menciptakan ketertiban sosial. Jika ada sebagian rakyat yang brutal, maklumi saja. Persetan dengan HAM dan taik kucing lainnya.

Sesekali, rakyat boleh mengekpresikan kekecewaannya, dengan caranya sendiri pula. Salah sendiri polisi kelewat sering absen dan minder kepada Laskar-laskar Suci, yang ke mana-mana selalu membawa petikan ayat kitab suci, namun sejatinya masih takut mati. Saya yakin, semua anggota dan pimpinan Laskar Suci paham, mati sahid yang mereka pahami tetaplah sesuatu yang suci sejati. Sementara, mereka tetap sadar bahwa hati dan tindakannya masih kotor senantiasa.

*tulisan ini didedikasikan untuk warga yang secara beramai-ramai berani melawan arogansi Laskar (sok) Suci, yang telah secara congkak mengambil alih peran polisi yang memilih sembunyi saat dibutuhkan publik pembayar pajak dan pengumpul gaji untuk menghidupi keluarga polisi*

Related posts:

1. Hantu Pornografi
2. Pah, Lawan!
3. Polantas, Oh Polantas

Jika ada yang menyebutnya suka membuat sensasi atau demi pencitraan, alangkah berlebihan si empunya pendapat. Dia berbeda dengan Dahlan Iskan yang menurut saya suka bersandiwara. Ia tak berinisiatif membawa wartawan untuk aneka keperluan, jika itu membawa efek yang menguntungkannya secara personal. Pekerja media lebih terpesona pada prestasi kinerjanya, juga pada sifat dirinya yang anomali dalam konteks terkini.

Jika ia harus “tampil beda” menjelang Pilkada Jakarta, saya melihatnya sebagai wujud totalitas upayanya “menyelamatkan muka” Bu Mega, petinggi partai yang mengusungnya  hingga jadi Walikota Surakarta dan menyemai rekor suksesnya.

Sejak masih aktif di dunia jurnalistik, dulu, tak pernah saya jumpai seorang Jokowi mencampuradukkan posisinya sebagai walikota yang harus berdiri di atas semua partai dan golongan. Diundang dalam acara resmi partai yang dihadiri Megawati sekalipun, belum pernah saya lihat ia menggunakan atribut atau baju yang warnanya berasosiasi ke PDIP. Di manapun, Pak Jokowi selalu berusaha netral, termasuk membebaskan diri dari simbol-simbol yang berasosiasi politik.

Demi maju “DKI Satu” mewakili PDIP, pilihan Pak Jokowi pada simbol kotak-kotak berikut filosofi yang hendak dibawa pada bajunya, ia memilih diferensiasi, sebuah pembeda. Meski populer akibat dampak pemberitaan banyak media massa, tapi dia meyakini Jakarta adalah rimba belantara, yang tidak mudah mengenalkan diri kepada penghuninya.

Sebagai “kader” PDIP, ia membuktikan lewat prestasi, agar khalayak partai pendukungnya bisa mengapresiasi positif atas semua kinerjanya. Ia tak mau berbaju merah setiap waktu hanya demi sebutan kader partai. Pada sisi itu, ia ingin ngemong atau menjaga perasaan banyak orang di luar partainya, yang merasa berhak memilikinya pula.

Sepanjang yang saya kenali dari pribadi Pak Jokowi, ia tak bermimpi jadi pejabat dan ingin berkuasa. Secara sepihak, saya menyebut pencalonannya di Jakarta adalah “kecelakaan politik”. Mungkin PDIP ingin mendongkrak posisinya di jagad perpolitikan Indonesia, sehingga memilih Pak Jokowi mewakili partainya berlaga di Jakarta, sebuah kota yang dijuluki miniaturnya Indonesia. Mungkin terlalu dini menurut penilaian sebagian orang. Tapi dalam situasi sekarang, PDIP harus “menjual” kadernya yang memang benar-benar pantas dibanggakan.

Pak Jokowi yang menurut saya “miskin” dalam konteks modal bertarung melawan gajah-gajah di kota pusat pemerintahan dan muara semua jenis kekuasaan, terbukti memilih berjuang dengan tenaga yang dia punya. Termasuk memproduksi kain kotak-kota lalu dijualnya sebagai modal kampanye yang bersahaja.

Saya lebay menilainya? Jika demikian, silakan Anda tumpahkan di kolom komentar di bawah postingan ini. Saya bahkan rela dan tak malu menelan ludah sendiri, di mana dulu saya berjanji akan berada di barisan terdepan menentangnya jika ia berlaga di Jakarta. Tapi, saya harus berbalik arah karena menganggap pencalonannya sebagai “korban”, yakni korban ambisi partainya untuk memamerkan kader terbaiknya ke tingkatan lebih tinggi, yakni menjadi Gubernur DKI.

Pak Jokowi yang santun dan tahu menempatkan diri dalam etika berpolitik, lantas memilih bersikap legawa, menerima tugas mahaberat dengan dukungan dana terbatas (jika dibanding calon-calon lainnya).

Saya ingin mengajak Anda, para pembaca untuk menilainya sendiri, lewat peristiwa “kecil” berikut.

Suatu malam menjelang pemilihan Walikota Surakarta untuk periode keduanya, Pak Jokowi diundang menghadiri dalam sebuah pengajian di sebuah Pondok Pesantren di tengah kota. Belasan ribu jamaah hadir di sana. Panitia sudah membuat skenario halus, yakni akan memintanya memberi sambutan pada forum pengajian sebagai bentuk penghormatan dan pesan terselubung dukungan pencalonannya kembali.

Seseorang, rupanya sudah disuruhnya memantau jalannya pengajian, dan mencari tahu jalan pintas menuju deretan kursi untuk tamu-tamu khusus si empunya acara. Hubungan telepon untuk konfirmasi kehadiran tak pernah dijawab ajudan karena alasan kesibukan, sehingga waktu yang terus beranjak malam memaksa panitia mempersilakan seorang kiai memberi khutbah pengajian sebagai puncak acara.

Menjelang berakhir khutbah itulah, Pak Jokowi menampakkan diri memasuki kursi yang dikosongkan sejak mula. Rangkaian acara tak mungkin diubah, karena sambutan seusai khutbah sungguh tak lazim.

Usai pengajian, barulah dilanjutkan perbincangan santai dengan sejumlah kiai. Beberapa kiai protes atas keterlambatannya. Tapi, dengan enteng Pak Jokowi menjawab dengan kalimat, yang menurut saya, bersahaja.

“Jika saya datang tepat waktu, paling saya disuruh ke mimbar untuk ngasih sambutan, kan? Saya tak mau menodai pengajian dengan politik, apalagi menjelang Pilkada,” ujarnya.

Para kiai hanya tersipu, dan menghormati adab yang ditunjukkan Pak Jokowi. Padahal para kiai itu cukup dekat dengannya, dan tak pernah mengharap imbalan apapun kepadanya. Dan, Pak Jokowi pun tahu ketulusan para kiai itu, sehingga ia merasa harus menjaga dengan caranya yang diyakininya benar dan bijaksana.

Related posts:

1. Jokowi Takkan Hijrah ke DKI
2. Jangan Rebut Jokowi
3. Jokowi dan Cak Udin

Dengan kuasa, kenikmatan terhampar di depan mata. Dari fasilitas, kemudahan apa saja, hingga kemudahan menumpuk harta. Soal cara, bisa jadi lain perkara. Demi kuasa pula, seseorang sangat mudah berpaling dari nilai-nilai moral yang lumrah dimiliki banyak orang. Agama pun bakal sekadar dijadikan label.

Dalam kasus Pilkada Jakarta, terbukti sudah ada seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai “muslim serius” dengan bangga membuat fitnah, dengan menyebut seorang bakal calon gubernur dicap sebagai bagian dari jejaring Yahudi. Analisisnya sederhana, dan jauh dari nilai agama, yakni tabayun alias mengonfirmasi untuk mencocokkan kebenaran  gosip yang dimilikinya.

Seorang politisi yang maju dalam sebuah pertarungan kekuasaan, umumnya perlu “amunisi” berupa kecukupan modal (uang, jaringan, reputasi, dan sebagainya). Bagi yang bermodal pas-pasan, mereka cenderung menjual diri, dengan cara mau dibiayai bandar atau broker-broker politik. Bahkan, tak jarang sang bakal calon gigih “berjuang” menawarkan diri kepada bandar dan broker.

Siapa bandarnya, terlalu banyak untuk disebutkan. Pengusaha (terutama yang berkategori hitam) paling demen bersandingg dengan kekuasaan. Motifnya ekonomi, demi mendapat keuntungan berlipat dalam waktu singkat, sehingga harus menjalin kedekatan/kolusi dengan kandidat agar kelak bisa main patgulipat.

Jangankan untuk kursi Gubernur DKI, untuk posisi yang sama di Jawa Tengah saja, bisa menghabiskan ratusan milyar (konon hingga satuan trilyun rupiah). Untuk memperebutkan kuasa kepala desa di Jawa Tengah saja, seseorang bisa merogoh minimal Rp 50 juta hingga ratusan juta. Seorang teman yang memiliki jaringan massa sangat besar saja pernah memilih mundur dari pencalonan untuk kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah, sebab mennurut hitungan sang teman, duit Rp 250 juta tak bakal punya arti apa-apa untuk membeli kemenangannya. Padahal, ia berasal dari partai besar dan memperoleh nomor urut awal.

Politik selalu berujung pada kuasa. Efek sampingnya adalah uang. Tanpa perlu nakal-nakal amat alias “bersihan dikit” saja, seseorang bisa cepat kaya jika duduk di singgasana kekuasaan. Kalau mau nakal dan memiliki kecakapan bermain, seperti dalam sengkarut perkara korupsi Wisma Atlet SEA Games, maka pundi-pundi bisa cepat penuh, meski sebagiannya sudah dibagi ke mana-mana, baik ke partai politik, politikus, hingga aparat yang seharusnya menegakkan hukum.

Dengan uang, seseorang bisa membeli suara. Dengan akumulasi suara, seseorang bisa berkuasa dan mengeruk banyak uang.

Tak sedikit orang menimpakan praktik jual-beli suara yang marak hingga di tingkat pelosok desa lantaran kegagalan otonomi daerah alias desentralisasi. Pada 1999, banyak politisi dadakan, ibarat kéré munggah balé atau gelandangan naik ke singgasana. Mereka yang sebelumnya hanya orang biasa mendadak bisa kaya lantaran duduk di badan legislatif. Dari modal duduk di kursi legislatif, banyak yang melompat mengadu nasib ke eksekutif lewat pemilihan kepala daerah. Sejak itulah, suap dan jual-beli suara kian kentara, dilakukan dengan terang-terangan.

Empat kali pemilu di era reformasi telah mengubah “watak” mayoritas bangsa Indonesia rentan suap. Himpitan ekonomi menjadi lahan subur bagi “kaum miskin harta” rela menjual hak suara, sementara “kaum miskin moral” menikmatinya sambil pesta pora.

Kini, di linimasa media sosial mudah kita temukan praktik saling serang antarkandidat atau para pendukung kandidat tertentu. Mereka yang ada di barisan intelektual dan rajin mengampanyekan berpolitik secara santun dan sehat, pun tergelincir menyudutkan rival politiknya dengan aneka cara. Mulai sindiran halus, hingga obsesi “membunuh” karir politik seseorang. Ujung-ujungnya bisa ditebak: kuasa dan harta! Meski ada pula yang sejatinya hanya ingin “menguji teori politiknya” semata.

Dalam politik Indonesia kontemporer, sepertinya kian tabu saja bicara moralitas. Nyaris semua terjebak pada euphoria nafsu berkuasa. Kebanyakan pada lupa pada misi semula: untuk apa menggenggam kuasa jika tak membuat peradaban lebih maju, di mana masyarakat kebanyakan meningkat derajad kemanusiaannya. Entah itu secara sosial, budaya maupun ekonomi.

Mereka yang berbaju agama, masih saja lengah pada tuntunan akidah sehingga mudah melakukan fitnah. Mereka yang mengaku terpelajar dan berbudaya, pun tega menganiaya sesama demi sebuah kuasa.

Entah saya yang kelewat naif, atau memang sudah sedemikian parahkah psikologi politik bangsa ini, sehingga orang tampak begitu mudah meninggalkan tatakrama dan sopan santun berpolitik. Jual-beli kuasa, sepertinya masih akan terus marak di sini.

Andai bangsa ini mau serentak melakukan pembangkangan politik, tidak mau memilih calon penguasa ketika tiada alternatif yang bisa diharapkan membuat perubahan, mungkin para politisi baru memperoleh pembelajaran. Tapi kapan?

Saya paling sedih jika mendengar orang tak punya modal, yang dipaksa lingkungan (sosial maupun politik partai) maju sebagai bakal calon, tetapi masih dijadikan target pemerasan oleh para politikus busuk, berupa “mahar” untuk “operasi pemenangan”.

Hanya orang silau kuasa dan rindu hartalah yang mau memenuhi permintaan politisi partai, gerombolan preman atau pengumpul suara massa untuk setor uang dan menggadaikan integritas moralnya.

Related posts:

1. Cemas terhadap Politik
2. Politik Pencitraan SBY
3. Cerita (Politik) dari Seorang ‘Pelacur’

Kak Nukman berbagi cerita

Komunitas Blogger Bengawan menggelar workshop sumberdaya komunitas blogger, 14-16 April kemarin. Pesertanya memang terbatas, dalam arti tidak melibatkan banyak orang dari banyak komunitas. Workshop biasa saja sebenarnya. Sebab peserta yang diundang hanya mereka yang diasumsikan senasib dengan kami: kemampuan terbatas, referensi dikit, dan minim jejaring.

Memang disinggung juga tentang pengorganisasian event atau program komunitas. Tapi, semua materinya masih pada klasifikasi elementer alias kulitnya saja. Oleh karena itu, kami memerlukan seorang fasilitator workshop, yang tak lain dan tak bukan adalah Om Agus Gunawan Wibisono, yang sejak beberapa tahun terakhir intens mengawal perjalanan Bengawan.

Dari Om Gun, kami banyak dibimbing mengenali potensi komunitas (blogger) terkait lingkungan sekitarnya. Selalu ada banyak pemangku kepentingan (stakeholders) dalam sebuah sistem sosial, tak terkecuali komunitas blogger yang bisa pula disebut civil society organization/CSO.

Peserta serius menyimak...

Sebagai organisasi masyarakat sipil, individu-individu yang terorganisir diasumsikan bisa turut mewarnai dinamika sosial-budaya (juga ekonomi dan politik) sebuah wilayah. Terorganisir yang dimaksud adalah memiliki pengetahuan dan referensi memadai mengenai lingkungan di mana mereka tinggal, sehingga dengan bekal itu bisa lebih mampu berkiprah, sekecil apapun dampak bagi di luar dirinya.

Cak Teddy Bara Iskandar, paling bersemangat dalam berbagi...

Apakah seorang blogger harus menjadi aktivis, pebisnis, politisi atau apapun namanya, semua kembali ke individunya. Tapi dalam konteks berorganisasi, cukup banyak peluang yang bisa diperankan oleh individu-individu dalam sebuah komunitas untuk turut melakukan proses dinamisasi, terutama ketika menghadapi beragam kepentingan.

Pemerintah, korporasi, partai politik, publik, kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan (minoritas) dari sebuah sistem, merupakan pemangku kepentingan dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula komunitas blogger, yang bergelut dengan TIK dan media baru, termasuk di dalamnya social media.

Ada sejumlah problem klasik yang dihadapi kebanyakan komunitas blogger. Ada yang tak memiliki sumber dana (tetap maupun temporer), tak memiliki tempat kumpul yang menetap (apalagi sekretariat), juga keterbatasan jejaring. Soal resources dalam arti manusia, nyaris semua anggota komunitas blogger memiliki passion berbagi kepada sesama dan lingkungan sekitarnya, bahkan ‘kelewatan’ pada beberapa hal.

Mbak Devi cerita posisi XL dalam jagad Internet Indonesia

Diundang kopdar atau menghadiri sebuah gelaran acara komunitas blogger lain, misalnya, orang suka berbondong-bondongg meramaikan, dengan biaya masing-masing. Pokoknya demi kopdar, bisa bertegur sapa dan berbagi pengalaman antarteman, sudah melegakan dan membahagiakan. Begitu watak asli para anggota komunitas blogger.

cinderamata, kaos untuk peserta...

Intinya, saling meramaikan dan memeriahkan gelaran kopdar atau acara apapun yang diselenggarakan komunitas lainnya. Soal ongkos transpor, urusan belakangan. Yang penting budhal begitu memperoleh undangan ketemuan, kopdar atau (apalagi) sebuah event komunitas.

Tapi, ada hal yang menggelisahkan saya dan sejumlah teman, baik di Bengawan maupun dari daerah-daerah lain. Yakni, adanya kecenderungan sebagian teman untuk merangkul banyak kawan dengan dalih aneka macam, namun sejatinya adalah bentuk ‘penunggangan’. Maksudnya, punya agenda tersendiri dengan pihak ketiga, namun tak mau terbuka.

Mbak Shita Laksmi memaparkan tema hak asasi manusia dalam workshop blogger. Dialah yang pertama kali berminat mewujudkan terselenggaranya workshop penting ini... Sila follow @slaksmi

Hanya satu-dua, memang. Tapi itu merupakan gejala tak baik sehingga mengancam kerukunan antarblogger. Persaudaraan yang semula happy-happy bergeser menjadi berhitung untung-rugi lantaran ada kecurigaan/kekuatiran dikapitalisasi. Padahal, yang demikian belum tentu mudah terjadi, dan tak mudah menemukan jejak sebagai bukti (sebuah prasangka).

Tentu, yang membahayakan adalah jika prasangka dibiarkan berkeliaran dan berkembang di benak masing-masing orang. Belum tentu mudah menemukan bukti, tapi keretakan silaturahmi kian melebar menjadi-jadi.

Mas @didinu menceritakan proses SocMedFest 2011 didampingi @motulz, sesama SalingSilang

Atas dorongan keprihatinan akan munculnya ancaman keretakan ukhuwah onliniyyah itulah, saya berdiskusi dengan sejumlah teman dan tokoh Internet di Indonesia. Beruntung, Mbak Shita Laksmi dari HIVOS menyambut baik dan menawarkan fasilitas pembiayaan gelaran workshop. Lalu, ada Kang Nukman Luthfie (Virtual Consulting) yang rela berbagi gagasan dan mau memotivasi kami, juga Mas Didi Nugrahadi dari SalingSilang, juga Donny BU dari InternetSehat, sama-sama berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu.

Mbak Hera Laxmi Devi dan Kang Teddy Bara dari XL Axiata, pun demikian pula. Selain ikut membantu pendanaan kegiatan sehingga kami sanggup menambah aset komunitas berupa LCD Projector, alat perekam video dan seperangkat soundsystem, juga mau membagi tips kerja sama sponsorship.

Bu Mariam Barata, dari Kemkominfo yang baik hati, mau datang ke workshop Solo, sambil mempromosikan program Relawan TIK.

Tak hanya itu, Suwarjono dari AJI Indonesia bersedia hadir bercerita tentang dunia pewarta warga dan membuka potensi kerja sama pelatihan dengan komunitas blogger, juga ada Kang Akhmad Nasir dari Combine RI yang menawarkan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk digunakan bersama-sama demi kemaslahatan publik.

Wakil pemerintah pun hadir, yakni Bu Maryam Barata, Direktur Pemberdayaan Telematika Kementerian Kominfo yang berbagi mengenai gagasan institusinya menginisiasi Relawak TIK di seluruh negeri, untuk memajukan Indonesia, bersama-sama dengan semua pengguna TIK.

Sigit Widodo (@sigitwid, tengah) lagi memperhatikan siapa itu... :p

Sebagai ruang pertemuan dengan beragam latar belakang, workshop kemarin cukup melegakan karena bisa mempertemukan beragam kepentingan. Soal follow up dalam bentuk kerja sama, bisa saja terjadi kapan saja. Tapi, antarpihak harus saling mengenal terlebih dahulu sebelum meretas kerja sama yang bisa saling memberi manfaat bagi sebanyak mungkin pihak. Kuncinya ada di sini: ruang interaksi dan pola komunikasi.

Kepada teman-teman peserta workshop, saya menyampaikan satu hal yang saya anggap penting: berbeda pendapat tak harus disikapi dengan permusuhan. Tak perlu putus silaturahmi atau komunikasi hanya karena beda persepsi atau kekurangan alat bukti untuk saling memahami masing-masing pribadi maupun institusi.

Suasana santai di Rumah Blogger Indonesia/Bengawan

Kepada Mbak Shita Laksmi yang kemarin berbagi cerita mengenai tema hak asasi manusia, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Begitu pula kepada semua pembicara, orang-orang baik yang rela berbagi dan memotivasi kami, tak ada kalimat yang pantas disampaikan kecuali ucapan terima kasih yang tak terhingga pula. Begitu pula kepada Sigit Widodo dari PANDI, yang rela jauh-jauh datang dari Jakarta untuk bagi-bagi domain gratis untuk teman-teman dan komunitas, juga ilmu bermanfaat mengenai jatidiri keIndonesiaan bagi kami semua.

Orkes Kroncong Swastika yang selalu menemani saat-saat seriusnya acara Bengawan.

Kepada teman-teman yang datang dari Ambon, Pekanbaru, Ponorogo, Malang, Surabaya, Magelang, Yogyakarta, Semarang, Wonosobo, Jakarta, Bumiayu, dan Purwokerto, kami ucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga pertemuan kemarin ada manfaatnya buat kita semua, juga kepada lingkungan sekitar kita, syukur untuk Indonesia.

Catatan: foto-foto merupakan dokumentasi panitia, termasuk sumbangan para peserta.

Related posts:

1. Kopdar Blogger Ndesa
2. Blogger (dan) Daerah
3. Sumpah Blogger

Fakta subyektif sengaja ditebar di ranah online oleh siapa saja, untuk kepentingan yang tak pernah benderang. Perkara politik, korupsi, perselingkuhan begitu mudah diumbar meski belum tentu benar, namun sangat cepat beredar di jejaring sosial. Bagi pengguna Twitter di Indonesia, apalagi yang konsisten ‘menunduk’ bermain gadget, apa yang terpapar di depannya seperti dianggap sumber informasi, bahkan dengan tingkat kebenaran memadai.

Simak saja kicauan di linimasa dari sejumlah akun seperti @TrioMacan2000 atau @benny_israel yang hampir selalu menyajikann kicauan-kicauan panas terkait isu-isu aktual. Informasi yang dipaparkan melalui kedua akun itu seperti diamini oleh banyak penyimak (followers), terbukti dengan banyaknya akun lain yang (tak jarang) membalas atau memancarkan kembali (retweet).

Penyimak yang tak well informed akan mudah terpengaruh lantaran merasa disodorkan kepadanya, data-data yang ‘valid’ atau seolah-olah berkategori A-1. Tak pernah recheck atau mencari rujukan informasi lain untuk menguji kesahihan sebuah informasi.

Media sosial, terutama Twitter, bisa-bisa bakal menjadi pendorong munculnya kekisruhan (sosial/politik) Indonesia, kelak. Petunjuk ke arah sana sudah mulai terasa, di mana kegaduhan diawali dari kicauan di linimasa. Celakanya, terlalu banyak reporter dan awak media yang kerap ceroboh mereproduksi ‘realitas linimasa’ menjadi ‘fakta berita’.

Terlalu sering saya menjumpai media online atau situs-situs media mainstream (baik stasiun televisi maupun suratkabar) yang asal comot dari Twitter tanpa melakukan proses klarifikasi dan verifikasi. Tak jarang, bahkan mengabaikan prinsip keberimbangan (cover both sides) sehingga menyederhanakan persoalan dengan hanya menyandingkan kicauan yang bertentangan menjadi seolah-olah cover both sides.

Saya teringat peristiwa sekitar dua tahun silam, ketika kabar tentang ‘pembubaran sebuah pentas wayang kulit oleh laskar (sok suci)’ tersiar begitu cepat di Twitter. Ada serial kicauan yang di-retweet banyak orang, termasuk tokoh-tokoh pers terkemuka. Sialnya, berita itu juga dipublikasikan lewat media mainstream, yang link-nya disebarkan lagi. Kusut. Ruwet.

Tautan berita dari situs dua media utama yang diasumsikan pembaca sebagai memiliki derajad kebenaran lebih tinggi dibanding kicauan personal di Twitter, sehingga di-retweet lagi. Saya mencoba cek ulang kepada sang dalang yang diberitakan sebagai ‘korban pembubaran laskar’, dan ia membantah semua kebenaran informasi yang diberitakan dua media utama tadi.

Nasi telanjur menjadi bubur. Sang dalang tak memiliki kuasa untuk menjernihkan persoalan. Meski kutipan yang ditampilkan di media utama itu sudah dibantahnya, bahkan ia kesal dan marah kepada sang wartawan yang menuliskannya, isu tetaplah isu yang telanjur dibenarkan pembaca dan penyimak linimasa.

Orang latah melakukan retweet tanpa verifikasi. Prasangka ditoleransi. Publik yang tak memiliki cukup informasi beralih peran menjadi medium-medium baru penyebar informasi basi.

Bisa jadi, kelak, kekacauan republik akan dimulai dari banyaknya orang latah dan ramah terhadap prasangka demikian…

Semoga ini hanya sisi lain saja dari demam pemakaian social media, sebuah bentuk jejaring ‘pertemanan virtual’ di jaman yang konon kian maju ini. Semoga pula, Internet tidak disikapi sebagai pengganti bentuk relasi sosial tradisional, di mana antara satu dengan yang lainnya masih bertegur sapa secara nyata, hadir dalam satu forum dan lokasi yang sama. Dalam dunia nyata, sebuah komunikasi dialogis akan terjalin sehingga proses verifikasi atas sebuah informasi akan terjadi secara alamiah.

Semoga Pak Kiai tidak kecewa dengan budaya dan pola relasi di social media…..

Related posts:

1. The King’s Witch dan Prasangka Itu…
2. Dua Tahun Berkicau
3. Garis Waktu dan Kerumunan

Begitulah, Pak Jokowi ternyata sudah membuat rencana. Solo harus ditelisik dan dibangkitkan potensinya, di luar yang sudah mapan seperti sektor perdagangan. Singkat cerita, kekuatan budaya Surakarta ada pada seni pertunjukan. Pelakunya banyak, kalibernya internasional, tapi kurang berperan di lingkungannya.

Setelah terdata adanya ratusan sanggar tari, musik dan teater, lalu dibikinlah ‘etalase’-nya, seperti Solo International Ethnic Music (SIEM) Festival dan Solo Batik Carnival, sebagai awalan. Menyusul kemudian Solo Intenational Performing Arts (SIPA), Solo Jazz Festival dan Festival Keroncong dan banyak lagi, seperti Festival Dolanan Anak dan lain-lain.

Tak cuma itu, Pak Jokowi bahkan pernah membahas secara serius tentang upaya branding kota, dan mencari diferensiasi. Dengan Yogya yang kulturnya sama, misalnya, Pak Jokowi membahas intens dengan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, meminta Yogya berkonsentrasi pada senirupa yang memang lebih menonjol dibanding seni pertunjukannya.

Intinya, Pak Jokowi meminta Yogya tak membuat event seni pertunjukan yang sama dengan yang dibuat di Solo, namun tidak usah mematikan yang sudah mapan seperti Festival Kesenian Yogyakarta (FKY), Jogja International Performing Arts Festival, dll. Maksudnya, sama-sama memajukan kota lewat event kesenian sebagai daya tarik wisata.

Terkait dengan beberapa event seni pertunjukan, saya pernah mengusulkan agar dibuat perencanaan yang matang. Dalam event seni pertunjukan, misalnya, dana pemerintah bisa dihemat jika memiliki strategi yang tepat. Pembiayaan kedatangan seniman manca negara bisa dialihkan bebannya jika bisa bekerja sama dengan pusat-pusat kebudayaan asing yang ada di Indonesia, atau lewat kedutaan besar di Jakarta. Toh, sektor kebudayaan sedang menjadi salahvsatu strategi menjalin persahabatan antarbangsa, yang kerap disebut soft diplomacy.

Singkat kata, saya usul Pak Jokowi bertemu dengan beberapa figur penting yang turut mewarnai dinamika kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Usulan diterima, dan akhirnya saya mengundang Mas Goenawan Mohamad, Sitok Srengenge, Sari Madjid, Bambang Paningron, Triyanto Triwikromo dan almarhum I Wayan Sadra.

Malam minggu kami diskusi, lantas dilanjutkan keesokan harinya. Saya menjadi moderator pertemuan kecil itu. Ketika saya buka percakapan dengan menanyakan apa yang dimaui Pak Jokowi tentang dunia seni pertunjukan di Solo, beliau menggeleng.

“Saya tidak tahu kesenian. Silakan bapak-bapak dan ibu yang lebih tahu bercerita dan memberi masukan. Nanti saya akan bertanya, karena saya tak paham kesenian,” ujarnya.

Pak Jokowi membawa buku kecil dan rajin mencatat. Tak ada ajudan atau seketaris di forum kecil itu. Kepala Dinas Pariwisata yang turut dihadirkan, hanya menyimak percakapan. Begitulah yang terjadi, hingga dilanjutkan pertemuan pada esoknya. Pak Jokowi masih membawa buku kecil, rajin mencatat, dan tak sedetikpun meninggalkan pertemuan.

Gagasannya sederhana saja. Komitmen terhadap persoalan seni dan kebudayaan Pak Jokowi perlu didukung, sepanjang tak ada niat intervensi. Dan, pada tataran itu sudah kelar. Urusan kesenian diserahkan kepada ahlinya, yang tak lain adalah para pelakunya sendiri.

Penyelenggaraan pertemuan itu pun cukup unik. Baik Mas Goen, Mbak Sari Madjid, Sitok dan teman-teman sama-sama mendukung gagasan pengembangan sentra-sentra kebudayaan. Kebetulan, Solo termasuk kota penting dalam dinamika kesenian dan kebudayaan Indonesia. Makanya, beliau-beliau bersedia ‘gratisan’, niat datang membantu.

Konsep kami, kala itu, perlu didorong membuat payung organisasi yang independen, sehingga kelak semua kegiatan kebudayaan tidak tergantung pemerintah. Setidaknya, perlu jaga-jaga jika walikota pengganti Pak Jokowi, kelak, adalah orang yang tak paham dan peduli pentingnya seni dan budaya dalam konteks berbangsa.

Memang, lembaga itu belum terwujud kini. Tapi komitmennya mulai menunjukkan hasil, di mana dari event ke event lainnya mulai kian rapi tertata, pengorganisasiannya pun kian matang. Anggaran daerah tidak banyak dialokasikan ke sana, namun mulai bisa melibatkan partisipasi banyak pihak, termasuk swasta. Jejaringnya pun kian meluas, sehingga bisa diharapkan kelak akan menjadi event unggulan yang bisa dinikmati semua kalangan.

Plus-minus pasti ada. Tinggal kesadaran para pemangku kepentingan menyambar kesempatan yang tersedia. Potensi wisatanya sudah jelas di depan mata. Publik pun mulai bisa merasakan dampaknya.

-bersambung-

Related posts:

1. Gedung Kesenian Solo
2. Untuk Apa LSM Kesenian?
3. Jokowi dan Cak Udin

Sebagai orang yang merasa punya pengalaman jurnalistik (walau tak seberapa), saya merasa gagal paham dengan substansi dan arah pemberitaan Tempo. Ada kecenderungan Tempo Grup hendak membangun opini bahwa pasangan Jokowi-Basuki itu terkait dengan beberapa kata kunci utama, yakni ‘penculikan aktivis’ dan ‘Prabowo Subianto’. Seolah-olah, Pak Jokowi harus menanggung dosa turunan atas peristiwa kelam pada akhir 1990-an, yang kebetulan bermuara ke Prabowo yang ketika itu menjabat Pangkostrad dan berada di lingkar dalam sumber kekuasaan.

Bagi saya, ‘dosa’ penculikan aktivis yang dialamatkan ke Prabowo oleh sebagian (besar) orang, tidak memiliki korelasi dengan keberangkatan Jokowi ke bursa kursi DKI-1. Andaikan Prabowo Subianto mendanai kampanye dan pemenangan pasangan Jokowi-Basuki (Tjahaja Purnama), pun sah-sah saja, terlebih dalam kapasitasnya sebagai patron dan pendiri Partai Gerindra yang mengusung pasangan ini.

Beberapa alasan yang menurut saya obyektif, di antaranya adalah bahwa Jokowi bukanlah orang yang mudah didikte dan Jokowi bukan orang yang tak mau terbebani hutang budi dalam hidupnya, kepada siapapun. Dia akan mengingat kebaikan siapa saja, dan membalas dengan caranya sendiri, yang sepantasnya saja.

Asal tahu saja, saya mengenal Pak Jokowi relatif lebih banyak dan mendalam dibanding sebagian besar pembaca tulisan ini. Karena itu, saya ingin para pembaca ikut menakar moralitas seorang Jokowi, yang dicitrakan (tepatnya dikuatirkan) bisa didikte oleh Prabowo hanya dengan segepok harta dan kursi kekuasaan. Pak Jokowi bukanlah orang yang berambisi duduk di singgasana kekuasaan.

Mulai sekarang, mungkin saya akan menuliskan beberapa hal yang saya anggap perlu saya ceritakan, tentang Pak Jokowi, sepanjang yang bisa saya kenali, supaya tak ada salah persepsi terhadap beliau, seperti opini yang (saya duga, SENGAJA) dibangun Tempo, karena (SAYA DUGA LAGI) sedang turut melakukan pendidikan politik lewat ‘eksperimen’ calon independen, yang ‘kebetulan’ dilakoni pasangan Faisal Basri-Biem Benyamin.

Beginilah ceritanya…..

Sopir dan mobil carteran yang hingga kini dipakai jasanya jika Pak Jokowi sedang berdinas di Jakarta, adalah Cak Udin. Lelaki berusia 40-an tahun itu berasal dari Surabaya, tinggal berdekatan dengan mertuanya, seorang pemilik warung tegal (warteg) di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Ceritanya begini: sekitar empat tahun silam, saya menyarankan Pak Jokowi ‘jalan-jalan’ di sela-sela perjalanan dinasnya di Jakarta, untuk mengunjungi beberapa pusat/gedung kesenian, seperti Gedung Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki dan Salihara. Kebetulan, saat itu beliau ingin Kota Solo punya opera house seperti di Sydney atau Esplanade di Singapura.

Pak Jokowi sudah meriset potensi seni sejak awal menjabat walikota, hingga terdata dua ratusan lebih sanggar seni dengan jumlah pelaku hingga empat kali lipatnya. Karena itu, ia ingin punya gedung memadai dan bergengsi bagi peristiwa kesenian. Atas ide itu, seniman/budayawan Solo protes, dianggap pemborosan lantaran biaya operasional dan perawatan akan sangat mahal dan menyerap angggaran, sementara ‘pasar’-nya belum siap.

Usulan ‘jalan-jalan’ ke pusat kesenian di Jakarta direspon positif. Janji saya mengatur pertemuan dengan sejumlah teman di Jakarta tanpa perlu saya ikut ke sana, ditolaknya. Alhasil, saya, Pak Jokowi dan ajudan sama-sama naik Garuda, duduk di bangku bisnis. Saya komplain, karena saya tak mau merepotkan.

“Demi Allah, Mas, saya jamin tak ada duit negara atau pribadi untuk keberangkatan kita. Itu bonus dari agen karena saya sudah lama berlangganan untuk keperluan perjalanan bisnis saya. Mas Blontank jangan kuatirkan soal itu,” kata Pak Jokowi.

Alhamdulillah, lega hati saya, ketika keesokan harinya saya dikasih tiket promo yang akan hangus jika tak saya gunakan pada jadwal keberangkatan yang tertera di sana. Tak ada uang untuk naik bus atau taksi, bahkan untuk bayar airport tax, apalagi uang saku untuk saya ketika Pak Jokowi pulang duluan, hari itu juga.

Saya benar-benar tersanjung dan bangga, sebab ‘dihargai’ bukan dengan materi. Kesederhanaan dan kejujuran beliaulah yang sangat mahal nilainya, dan terpatri sangat dalam hingga kini.

Turun di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Pak Jokowi perintah ajudan untuk memanggil taksi, yang akhirnya diurungkan, lantas menyewa Innova, taksi pelat hitam di sana, lantaran di belakang kami, ternyata ada dua kepala dinas yang akan berdinas pula. Di dalam Innova itulah terjadi dialog sebagai berikut:

Blontank: Kok tidak ada jemputan, sih, Pak?
Jokowi: Saya biasa naik taksi kok, Mas…

Saya terdiam.

Kalau mau, sebenarnya ada tiga orang yang menyatakan kepada saya, menyiapkan mobil dan sopir yang siap jemput dan mengantar saya ke mana saja. Tapi saya tak mau berutang budi. Risikonya berat, Mas… (Pak Jokowi menyebut nama seorang pengusaha keturunan Tionghoa dan dua orang Jawa tulen, pemilik usaha sangat besar, yang semuanya asal Solo).

Mereka orang-orang yang saya kenal baik, dan saya yakin mereka tidak meminta apapun dari saya. Tapi masalahnya adalah jabatan yang sedang menempel pada saya. Bukan tidak mungkin kelak saya akan bersinggungan dengan kepentingan usaha mereka. Jika saya berutang budi, maka pasti akan menyulitkan saya.

Saya lantas menawarkan nama Cak Udin untuk menjemput kami seusai menjalankan misi dinas di Departemen Dalam Negeri itu. Ketika Pak Jokowi mengiyakan, saya pun menelpon Cak Udin, yang memberitahu saya semua kendaraan di biro jasa sewa mobil tempatnya bekerja, sudah ‘beredar’ kecuali sebuah Kijang hitam keluaran 2002 yang dulu pernah tiga hari saya sewa untuk sebuah kegiatan riset dan pembuatan video dokumenter di Jakarta. Pak Jokowi, pun spontan menyuruh ajudan untuk menyimpan nomor Cak Udin di telepon genggam yang selalu menyertainya ke mana saja.

Mas, saya itu naik apa saja tidak masalah. Memangnya, Mas Blontank menganggap saya seperti apa, to? Kalaupun cuma ada Colt pun, tak soal bagi saya. Memangnya seorang walikota harus naik kendaraan mahal dan mewah?

Rupanya, hingga kini, Pak Jokowi masih berlangganan pada jasa Cak Udin. Kemarin sore, demi tulisan ini, saya sempatkan telepon Cak Udin untuk pura-pura titip Pak Jokowi dipilih keluarganya dalam pemilihan gubernur DKI, Juli mendatang. Setelah basa-basi, Cak Udin cerita, hingga kini masih kerap melayani perjalanan dinas Pak Jokowi.

“Yang paling sering kami pakai mobil Innova. Pernah saya tawari sedang atau Alphard, saya malah dimarahi Pak Jokowi,” ujar Cak Udin. Jika kebetulan dia sedang melayani tamu lain, sehingga Cak Udin harus mengalihkan kepada temannya pun diterima sukacita. “Tapi saya yang selalu dihubungi. Besok (Kamis, 29 Maret) Pak Jokowi juga ke sini lagi,” tuturnya.

Cerita ini, Insya Allah, akan bersambung. Sementara, silakan simpulkan sendiri (walau terlalu dini), apakah Pak Jokowi termasuk orang yang mudah berutang budi, sehingga begitu banyak orang kuatir, kelak (jika jadi Gubernur DKI) akan mudah didikte, disetir oleh “Bandar DKI-1” sebagaimana tertulis di sampul provokatif majalah Tempo, pekan ini.

Tunggu saja…..

Related posts:

1. Jokowi Takkan Hijrah ke DKI
2. Jokowi dan Kesenian
3. Jangan Rebut Jokowi