Kebetulan, saya menjadi salah satu deklarator. Tak tahu alasannya, tiba-tiba saya dihubungi penyelenggara deklarasi, kala itu timnya Mubarika dari IDBlogNetwork. Saya mengiyakan, sebab menganggap perlu adanya komunitas semacam itu. Alasan lain, niat baik Kementerian Luar Negeri membuka diri, perlu diapresiasi. Asumsi saya, komunitas semacam ABC itu akan bersifat lebih cair, dan bisa menjadi forum baru bagi blogger, yang dalam beberapa tahun terakhir kian terbelah. Yang serius ngeblog ya ngeblog, namun selalu kritis ketika menyimak gejala dunia blogging ‘digiring’ kea rah monetizing.

Fenomena buzzer, yang sejatinya merupakan gejala lumrah atas sebuah penyikapan terhadap media baru, seperti merenggangkan pola relasi narablog. Monetizing dengan cara optimasi mesin pencari pelahan tampak usang, digusur dengan janji kemudahan mendapatkan uang lewat kicauan di Twitter, unggah pernyataan/gambar/video ke Facebook hingga review aneka produk di blog.

Mau cari uang dengan jadi reviewer atau buzzer sejatinya hal biasa. Lumrah saja. Tapi banyak kalangan tak sependapat dengan cara pengaburan pesan, yang dianggap mengecoh. Maksudnya, model kicauan atau pesan bermuatan rupiah, namun dikaburkan sebagai pernyataan biasa. Sejatinya, sih, tak apa-apa juga kan, ya? Baiklah, kita tinggalkan sejenak soal itu.

Yang jelas, fenomena twit berbayar dan sejenisnya, menyilaukan mata ‘orang-orang baru’ sehingga berlomba-lomba menjadi buzzer, dengan cara memperbanyak follower di akun Twitter, atau memperbanyak teman di jejaring Facebook, atau menaikkan jumlah kunjungan di blog masing-masing. Maka, ‘pesan sampah’ lantas bertebaran di mana-mana. Orang lantas risih. Intinya, etika bermedia kebanyakan orang dirasa menjadi sangat parah.

ABF dan NgopiKere

Kita masuk ke masa ‘kontemporer’.  Hanya karena ada sejumlah teman lama berkumpul di Gunungkelir yang sejatinya hendak reunian, kangen-kangenan, maka ada sebagian orang memelintir sebagai acara tandingan. Celakanya lagi, tanggalnya berbarengan dengan ASEAN Blogger Festival di Solo, yang didukung oleh Direktorat Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri. Kebetulan, venue utama ABF di hotel berbintang, dan di event lain, bertempat di rumah juragan kambing etawa, dan mengabadikan momentum reunian dengan sebutan NgopiKere.

Lantas, berkembanglah asumsi. Yang di Solo, karena berbau pemerintah, lantas diasosiasikan kaum ningrat, karenanya penuh hura-hura. Sebaliknya, yang reunian di sekitar pegunungan Menoreh, karena sangat egaliter dan cair, terdistorsi esensi kekerabatannya sebagai berkumpulnya para ‘kere’.

Mestinya, saya (dan sejumlah teman Bengawan) pun ingin ke Gunungkelir. Tapi, berhubung telanjur terlibat dalam penyusunan acara ASEAN Blogger sedari awal, maka jadilah kami tuan rumah. Apapun, Bengawan dan komunitas online lainnya di Solo, merupakan stakeholder di wilayah kami. Ada sinergi, tapi tetap independen. Pemerintah (daerah) tak bisa  mengintervensi, dan sebaliknya, kami tak tergantung pula kepada mereka. Sama persis keberadaan kami, terhadap Kementerian Luar Negeri dalam gelaran ASEAN Blogger Festival.

Ziarah wali Blogger dan Jamasan Blogger

Tapi, kalau mau kita teliti lebih jauh, Gunungkelir punya sejarah tak asyik dalam konteks hubungan antarkomunitas. Niat tulus teman-teman Surabaya (ketika itu Komunitas Blogger TPC) menggelar safari persaudaraan bertajuk Ziarah Wali Blogger. Mereka selalu singgah ke komunitas blogger di setiap kota yang dilewati, termasuk di Solo. Muter-muter, berakhir di Gunungkelir, di ‘padepokan benwit’ Kang Toto Sugiharto.

Di sanalah ada beberapa teman Jakarta (dan sejumlah anggota komunitas yang dekat dengan mereka) membuat pernyataan yang kemudian menyinggung perasaan teman-teman peserta Ziarah Wali Blogger. Secara pribadi, saya juga kurang sreg ketika ada sekelompok teman yang merespon Ziarah itu dengan istilah ‘jamasan’, yang secara kultural kurang pas, bahkan terkesan meremehkan. Maka, perang dingin pun muncul, bahkan (menurut saya) hingga kini.

Secara kebetulan pula, ‘kelompok jamasan’ cenderung berkiblat ke (figur-figur) ibukota, seperti ditunjukkan lewat dukungan mereka ke event-event yang digelar teman-teman di Jakarta. Repotnya, gelaran-gelaran di Jakarta selalu ‘bergelimang’ pendana (setidaknya bisa dilihat dari logo-logo lembaga dan brand besar pada materi publikasi acara).

Awalnya, gelaran di Jakarta menyilaukan ‘orang-orang desa’. Banyak blogger dari berbagai kota (kecil) datang ke Jakarta secara swadana, sekaligus ingin bertemu muka (kopdar) dengan nama-nama beken yang selama ini sudah saling kenal lewat media maya. Kekecewaan bermula, (menurut sejumlah pencerita) lantaran keramahan di dunia maya tak sama dengan di alam nyata. Tahun berganti, keadaan tak banyak berubah. Kekecewaah kian membuncah. Lantas, benih prasangka pun muncul.

Kekecewaan terhadap gelaran nasional di Jakarta ditumpahkan lewat gelaran Kopdar Blogger Nusantara di Sidoarjo. Benar, banyak teman blogger yang semula tidak muncul ke permukaan lewat komunitas, tumpah ruah di sana. Banyak orang tercengang, tak menyangka begitu banyak blogger di luar komunitas yang selama ini dianggap telah ‘eksis’. Yang kecewa dengan gelaran semacam Pesta Blogger, pun meramaikan event yang dihadiri lebih dari 1.300 blogger, dari seluruh penjuru Indonesia, dan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

‘Pengelompokan’ lantas muncul. Sebagian orang menganggap Kopdar Blogger Nusantara adalah saingan Pesta Blogger (yang kemudian berganti tajuk event: ON|OFF). Meski sejatinya saling mewarnai dan member warna dunia blogging Indonesia, tapi dasar manusia, blok-blokan pun kian tegas ‘mengidentitas’. Tapi, semua kalangan malu-malu mengakui adanya ‘perang dingin’ ala peta politik dunia.

Sharing Online Lan Offline

ABF 2013 dan NgopiKere menurut saya, hanyalah imbas adanya blok-blokan alias perkubuan yang prosesnya sangat panjang itu. Komunitas Blogger Bengawan, termasuk saya, memilih netral terhadap semuanya. Kami memilih ‘nonblok’, atau dengan bahasa sok-sokan, meniru Indonesia yang menerapkan prinsip ‘politik luar negeri’ yang bebas dan aktif. Bebas menentukan jalinan relasional tanpa membeda-bedakan latar belakang dan kecenderungan, tapi aktif ikut mewarnai dinamika blogging di Indonesia.

Maka, dalam rangka mengeliminasi prasangka kepada siapa saja, kami menggelar sejumlah pertemuan. Sharing Online Lan (Jawa, maksudnya dan) Offline (SOLO) yang pertama kali digelar pada 2010. Kami pun menyelenggarakan workshop penguatan kapasitas (capacity building) untuk sejumlah komunitas blogger (terutama dari kota-kota kecil dan menengah). Niat kami, agar teman-teman di daerah (seperti Bengawan) bisa lebih ‘berdaya’.  

Di daerah, kita tahu, nyaris tak ada brand atau perusahaan mau melirik blogger. Pun pemerintah dan lembaga manapun. Maka, workshop selama tiga hari (yang didanai Hivos dan disumbang XL Axiata). Karakteristik anggota komunitas pun kebanyakan pelajar dan mahasiswa, yang ‘hidupnya’ nyaris tergantung pada uang saku dari orangtua.

Intinya, dengan workshop sederhana, kami belajar bersama cara membuat program, termasuk mencari terobosan pendanaan. Kebanyakan blogger yang bersemangat bebas, tidak mau dikendalikan siapa saja, dan serba sukarela harus terus didukung ‘kemmerdekaannya’. Tapi, bekerja sama bukanlah hal tabu, dengan siapa saja, sepanjang setara dan tidak ada satu pihak pun yang menghegemoni sehingga ada yang merugi. Karakteristik utama blogger adalah: tidak mau diatur-atur.

Tak hanya itu, kami selalu berbagi, membangun komitmen bersama, termasuk jika ada pihak yang berkepentingan menjalin kerja sama. Maka, program pelatihan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bersama PANDI, pun ditempuh. Itu hanya sebagian cara dan strategi memberdayakan diri, supaya kami bisa selalu berbagi dengan publik, masyarakat di luar blogger.

Pemerintah dan Blogger/Netizen

Belakangan, banyak pemerintah daerah mulai melirik individu maupun komunitas blogger dan praktisi Internet (netizen). Ini perkembangan menarik, sebab mereka mulai ‘melek’, melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk beragam kepentingan, terutama untuk kemanfaatan sebanyak mungkin masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menggalakkan program kemitraan dengan netizen lewat Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK), juga Kementerian Luar Negeri yang ikut menginisiasi dna memfasilitasi ASEAN Blogger Community.

Saya pun pernah disinisi oleh seorang ‘seleb’ melalui kicauan di Twitter gara-gara terlibat di berbagai kegiatan Relawan TIK. Ketika bersama ASEAN Blogger Community pun, tak sedikit yang menyayangkan. Tak soal bagi saya. Di kedua lembaga itu, saya menjalin banyak komunikasi dengan intensitas memadai. Wakil-wakil kedua kementerian juga pernah beberapa kali singgah di sekretariat Bengawan, yang kami namai Rumah Blogger Indonesia.

Kami tak merasa terkooptasi, namun sebaliknya justru merasa bisa ikut mewarnai. Kepada kedua wakil lembaga itu, kami selalu berdiskusi dan mendorong agar mereka membuka diri dan melibatkan partisipasi publik sebanyak dan seberagam mungkin. Alhasil, kedua lembaga negara itu sangat terbuka kepada siapa saja.

Dalam konteks hubungan Kementerian Luar Negeri dan ASEAN Blogger Community, misalnya, sejauh saya diskusi dengan Pak Hazairin Pohan dan beberapa staf Kemenlu, termasuk Ditjen Kerjasama ASEAN, tak pernah saya mendapati kalimat pesanan agar begini-begitu. Sebaliknya, justru ABC diberi kebebasan menentukan sendiri cara dan strategi membuat desain program dan melaksanakannya sendiri, dan kementerian menempatkan diri sebagai fasilitator, termasuk akses pendanaan sepanjang memungkinkan (dalam arti dibenarkan/sejalan dengan ‘hukum’ keuangan birokrasi). Hanya itu. Tidak lebih dan tak kurang!

Karena itulah, saya juga merasa bebas bersikap. Menjelang pertemuan Blogger ASEAN di Bali (2011), misalnya, saya menarik dukungan lantaran melihat gejala tak profesional dalam perencanaan (dan terbukti kemudian di pelaksanaan). Ketika kemudian mau terlibat penyelenggaraan ASEAN Blogger Festival 2013 di Solo, konteksnya justru dalam rangka ‘turut menyelamatkan’ gagasan besar dan mengawal komitmen Kementerian Luar Negeri.

Makanya, secara personal saya meminta sejumlah teman dari sejumlah komunitas untuk turut menyukseskan ABF 2013 di Solo. Saya tahu dan dapat banyak masukan (tepatnya ‘curhat’) sejumlah teman blogger, yang masih masygul dengan keikutsertaan mereka di Bali, lalu apriori dengan event di Solo. Maka, kami, Komunitas Bengawan turut ikut menjamin, bahwa ABF 2013 akan berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya.  Apakah kemudian kehadiran teman-teman yang sebelumnya apriori menjadi ikut menghadiri merupakan hasil ‘kasak-kusuk’ kami, tak pantas jika kami melakukan klaim atas ‘keberhasilan’ penyelenggaraan event kemarin. Sangat mungkin kami salah!

Intinya, kami tak ingin keterbukaan Kemenlu tidak bisa dimanfaatkan banyak pihak. Oleh karena itu, saya justru mengajak dan mengampanyekan agar sebanyak mungkin orang terlibat di dalamnya. Prinsipnya, merdeka saja. Seperti saya terhadap Kemenlu, jika tak memungkinkan ruang dialog yang setara, ya bebas-bebas saja meninggalkannya. Satu hal yang pasti, ketidakcocokkan kepasa satu-dua orang (katakanlah begitu) janganlah digunakan  untuk menyamaratakan, bahwa Kemenlu begini atau begitu. Saya berani menjamin hal itu, karena saya merasa (sok) tahu karena sejumlah proses diskusi intensif.

Saya kira, segitu dulu… Esok kita lanjutkan lagi… Percayalah, saya tidak dibayar untuk bicara semacam ini (bersambung…).

Related posts:

1. Welcome to ASEAN Blogger
2. Andai Mau Terlibat
3. Blogger & Komunitas

Di ABF 2013, saya ikut mendesain sejak awal, bahkan hingga penentuan venue utama. Tema Re-inventing the Spirit of Cultural Heritage in Soeutheast Asia, bahkan muncul dari perbincangan awal saya dengan Pak Hazairin Pohan, Kepala Pusdiklat Kementerian Luar Negeri yang juga seorang blogger.

Acara #ngopikere, pun sudah saya dengar jauh-jauh hari sebelum tanggal ditentukan. Adalah Maztrie yang pertama kali mengajak ngobrol saya, melalui percakapan lewat telepon, yang kemudian saya teruskan dengan mengontak Kang Toto Sugiharto, soal ‘matur’ supaya beliau bersiap ‘ngopeni’ atau menanggung konsumsi dan tempat teman-teman menginap.

Semula, acara kumpul-kumpul di Gunung Kelir diniatkan sekadar kangen-kangenan teman-teman lama yang sudah lama tak bersua. Bahkan, ketika ngobrol dengan Maztrie, sudah saya utarakan akan adanya ABF 2013 di Solo secara detil, dan mengajak teman-teman, termasuk komunitas (eks) Multiply, yang selama ini seolah-olah berada ‘di luar’ komunitas blogger. Padahal, bagi saya, justru teman-teman Mulkipli (demikian saya biasa menyebutnya), merupakan blogger-blogger kawakan, yang dalam hal persaudaraan antaranggota, jauh lebih solid dan mendalam intensitasnya dibanding komunitas blogger manapun, di Indonesia ini!

Bahkan, beberapa hari (atau sehari? Maaf, saya lupa) setelahnya, saya sempat ngobrol dengan Kang Toto  sebagai tuan rumah, bahwa saya turut mendukung acara kumpul-kumpul reunian di kediamannya, termasuk berjanji akan datang. Kebetulan, saya masih berhutang janji, hingga kini, untuk dolan ke Gunungkelir, yang konon surge benwit. Malah, ketika bicara tanggal, Kang Toto sempat merasa gak enak, sungkan karena berbarengan.

Seingat saya (tolong Kang Toto iku mengoreksi), saya bilang silakan saja ada event di saat bersamaan. Merdeka saja, kata saya. Malah, saya bilang, pertemuan teman-teman blogger di Gunungkelir menjadi wacana penyeimbang dari ASEAN Blogger Festival. Bagi saya, justru itu akan menjadi seru ketika kita niatkan sejak awal sebagai bentuk ‘dialog’ antarblogger. Selama kita mampu menyikapinya secara cerdas dan bijak, tak perlu ada yang dikuatirkan.

Secara pribadi, saya kemudian merasa ‘agak terganggu’ ketika kemudian muncul ‘perang-perangan’, terutama lewat Twitter, juga beberapa postingan. Makanya, saya berusaha konsisten, sering mengucapkan kesuksesan untuk kedua acara yang seolah-olah berhadap-hadapan, lewat tagar #ABF2013 dan #ngopikere.

Ketika ‘perang terjadi’, ada akun seorang teman dari ibukota yang memancing-mancing secara nomention. Arahnya jelas, walau maunya disamarkan. Ya, namanya juga selebritas daring, riuhlah kemudian di linimasa. ABF 2013, karena peserta menginap di hotel berbintang, lantas diasosiasikan sebagai golongan berpunya, ningrat, manja, atau apalah sebutan lainnya.  Sebaliknya, yang di Gunungkelir lantas seperti dipertegas ke-kere-annya.

Menyedihkan memang… Yang di Solo bersponsor, dan berbau pemerintah lantas diasosiasikan sebagai pihak yang ‘tumpul’ dalam soal keberpihakan. Saya paham, sebagian teman-teman penggiat paham kebebasan, lantas terkesan menggiring opini bahwa pertemuan di Solo tak berguna. Malah, olok-olok lomba masak dan bersepeda menyeberang benua, muncul di linimasa.

Andai teman-teman mau terlibat di dalamnya, maksudnya ABF 2013, mungkin mereka bisa mewarnai materi diskusi dan gelaran-gelaran sampingan, termasuk melakukan konsolidasi jaringan dengan ‘memanfaatkan fasilitas’ pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, yang melalui Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, yang banyak membantu mempertemukan komunitas blogger dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk seluruh negara anggota ASEAN.

Kalau ngomong kepentingan diri-sendiri, mungkin saya sudah tidak mau terlibat di ABF 2013, seperti saat menjelang pertemuan pertama di Bali, saya jengkel bahkan sempat mengutarakan pernyataan saya mundur sebagai deklarator ASEAN Blogger Community Indonesia Chapter. Tapi, mengingat keseriusan Kementerian Luar Negeri menempatkan diri sebagai fasilitator dan perbincangan mendalam dengan Pak Hazpohan, saya jadi paham, sejatinya panitia punya banyak keleluasaan melakukan banyak hal, termasuk membuat desain konten, jika perlu roadmap ASEAN Blogger Community, apalagi jika  dikaitkan dengan kepentingan peran strategis Indonesia dalam mewujudkan terbentuknya Komunitas ASEAN pada akhir 2015.

Tapi, ya begitulah akhirnya. Bias informasi dan prasangka melebar kemana-mana, hingga keriuhan belum juga mereda saat postingan ini diunggah.

Bagi saya, semua pihak  (swasta, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga donor dan sebagainya) perlu dilibatkan untuk sebuah cita-cita mulia. Jujur, perencanaan yang matang tak berpadu dengan realitas di lapangan. Andai saya menuruti emosi pribadi, bisa saja saya melakukan ‘sabotase’ sehingga acara di Solo berantakan. Saya mampu dan sangat bisa melakukannya. Alasannya pun ada kalau mau dieksploitasi. Tapi, saya enggan melakukannya.

Saya dan teman-teman Bengawan, bahkan sudah menyiapkan skenario cadangan jika satu-dua perkara mengacaukan semuanya. Tanggung (moral) jawab kami sangat berat. Pemerintah Kota Surakarta dan Kementerian Luar Negeri adalah dua pihak yang kami bela. Jika gagal, kami akan turut menjadi pihak yang pertama kali terkena muntahan lahar panas, sehingga karenanya, musnah semua harapan yang sudah kami rintis dengan keterbatasan sumberdaya manusia dan sumber dana yang kami miliki.

Secara pribadi, saya memahami perasaan (dan kekecewaan) para aktivis kebebasan berekspresi. Sebaliknya, bukan berpretensi meremehkan teman-teman blogger yang menikmati kemerdekaan hidup dengan blogging secara happy dan fun, saya memilih menyertainya, hadir bersama mereka. Justru kepolosan merekalah yang menguatirkan saya, lantaran sewwaktu-waktu bisa terbuai dan tergelincir dalam aktivitas blogging dengan orientasi ekonomis dan eksistensi lifestyle semata, yang cenderung membuat mereka berjarak atau bahkan abai terhadap realitas (ekonomi, sosial, budaya, politik, dll) di sekitarnya.

Saya kira, tidak fair mendikte atau menarik-narik mereka ke dalam tema-tema ‘perjuangan’ yang kita mau, selain memang tidak pantas dan tak perlu. Secara pribadi, intensitas hubungan akan melahirkan proses alamiah, yang kelak akan bisa dipetik buah dari pohon bernama interaksi.

Celakanya, dua event di tempat berbeda, yang mestinya berlangsung asik-asik saja, menjadi memanas, seolah aksi-reaksi. Ditambah, ada keterlibatan ‘dendam’ satu-dua orang di dalamnya, sehingga gelaran yang satu menjadi seolah-olah menegasikan gelaran lainnya. Menyedihkan memang…

Andai teman-teman mau duduk bersama, menyusun agenda dan mengatur strategi bersama, mungkin tak lantas jadi ‘perang terbuka’ dan memunculkan ‘perang dingin’  sesudahnya. Sejujurnya, saya suka dengan konsep awal event yang kemudian bertajuk #ngopikere, sama dengan optimisme saya menyambut ASEAN Blogger Festival.

Sekali lagi, itu semua berdasar pengandaian. Dan pengandaian, bisa saja tak terwujud, seperti kemarin itu….. Silakan renungkan sendiri, siapa yang senang dan bertepuk tangan atas kejadian semacam ini…

Percayalah, tulisan ini masih akan bersambung….. Tunggu saja kelanjutannya.

Related posts:

1. Kemenlu, ASEAN Blogger, dll
2. Andai Punya Dermawan
3. Welcome to ASEAN Blogger

Dalan krowak ing kidul Gapura Gladag, Sala

Seminggu kepungkur, aku olèh tetembungan sepélé, nanging bener yèn dinalar. Pak Hardjito, sopir taksi sing dakséwa, ngrasani yèn pemerintahan kèri-kèri iki ora bisa ngrumat dalan utawa lurung, apa manèh nggawé dalan anyar. “Mang titèni, Mas, pundi mergi  énggal ingkang kabangun dèning presidhèn sasampunipun Pak Harto?” ujaré Pak Hardjito.

“Jaman sakniki, sing digedhèkaké mung sami nglumpukké bandha. Bupati, walikota, gubernur lan sapanunggalané niku, sedaya mung mikir awake dhéwé-dhéwé. Mboten sami purun mikir pripun supados rakyaté niku tentrem, gampang anggoné pados sandang, pangan lan papan.”

Aku trima meneng, ngrungokaké rerasané ‘wong ndalan’ kaya Pak Hardjito, sing mesthiné kulina ndhèrèkaké tamu utawa penumpang, kang warna-warna sangkan parané, drajad lan pangkaté. Mesthiné, wong kaya Pak Hardjito krungu akèh babagan Bibit Waluyo, Hadi Prabowo lan Ganjar Pranowo, yaiku pada calon gubernur sing saiki lagi padha kampanye, saperlu rebutan lungguhan ing kantor gubernuran.

Duit gambar Soeharto, Bapak Pembangunan (Gambar kaundhuh saka Internet)

Niyatku pancèn pingin weruh lan mangertèni, kaya ngapa swarané warga babagan para pinunjul kang nembé nyalon. Dak takoni babagan Bibit, jawabé nylekéthé. Jaréné, bisa waé menang manèh sanajan wong Sala ora pati rena, apa manèh tresna jalaran Pak Jokowi naté dikuya-kuya. Babagan Hadi Prabowo, bapak sopir taksi mau ngaku ora kenal priyayi iku sapa. Déné nalika aku takon Ganjar Pranowo, jawabé uga sepélé: “Pak Ganjar niku ketingal pinter, tapi dèrèng naté manggon ten Sala ta, Mas? Lha Jawa Tengah niku rak nggih béda kaliyan Jakarta utawi Indonesia.”

Cep, klakep! Lha piyé olèhku arep bisa mèlu-mèlu urun swara sanajan mung awujud wara-wara, yèn rakyat waé cara mbiji lan nitèni para calon gubernur wis jero kaya mangkono? “Paling sésuk niku sing menang golput malih kok, Mas,” ujaré Pak Hardjito.

Aku mung bisa manggut-manggut. Bibit Waluyo, sanajan kodo, yèn ngendikan clebang-clebung kaya dudu karepé dhéwé, nanging tumrapé wong ndésa lan racaké wong cilik, luwih kaanggep prasaja, apa anané. Wondéné Hadi Prabowo, yèn aku kok isih melang-melang. Yèn nitik jabatan lan blanjané, saumpama olèh-olèhané Rp 100 yuta sesasiné, mosok dhuwit lan bandhané cukup kanggo nyithak spanduk, baliho, poster lan sapanunggalané? Lha dhuwité saka ngendi asalé?

Lha yèn Ganjar Pranowo, aku yakin dhèwèké ora sugih. Jaréné, klebu sithik saka wong-wong PDIP sing kondhang resik. Cilakané, wong sing dak anggep apik mung dijagokaké PDIP. Mligi déning partai pimpinané Mégawati. Saumpama Ganjar iku didadèkaké nggoné wong akèh, sing tegesé orang dikétok-kétokaké mung nggoné wong PDIP, mbokmenawa isih bisa mènèhi pengarep-arep bakal mimpin Jawa Tengah.

Nanging ya piyé manèh, yèn wong kaya aku utawa Pak Hardjito iku pancèn bisané mung ngarep-arep tetesané endhog blorok. Apa manèh golèk pemimpin sing bisa mbangun dalan anyar tur apik, lagi golèk pemimpin sing bisa njaga supaya dalan aspal ora krowak saben mangsa rendheng waé angèlé kaya nyekel welut ana sawah.

Wong-wong politik jaman saiki, sajaké ora kepikiran, apa manèh kéngguh supayané mbésuk yèn wis padha séda, isih akèh wong tilik, nyekar lan paring donga kaya déné Bung Karno, Pak Harto lan Gus Dur, sing paribasané saben dina ora naté kendhat wong sing nyelakaké teka lan tadhah donga. Kosok balèné, para politisi saiki luwih nggethu anggoné kulak bandha lumantar drajad lan panguwasa kanthi pétungan njlimet, supaya nalikané konangan anggoné ngrayah bandhané negara banjur karangkèt, isih ana turahan kanggo nyambung urip nalika wis uwal saka kunjara lan kecukup anggoné mbayar pokrol lan juru pengadil, kayata pulisi, hakim lan jeksa.

Yèn wis mangkono, dak kira ora gampang ngélingaké kenapa mbiyèn nganti ana sing arané KontraS, yaiku Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kamangka KontraS, kanthi S gedhé utawa kandel, iku mratélakaké tandha pengéling-éling marang kejemé Soeharto nalika kuwasa. Kanthi nggunakaké dayané ABRI nalika semana, Soeharto nindhes  wong-wong sing ora sarujuk marang ‘kawicaksanané’ nganakaké samubarang kan sinebut pem-ba-ngu-nan!

Nggawé Wadhuk Kedhungamba, umpamané. Rakyat sing lemahé dijaluk kanggo gawé wadhuk diwènèhi ganti rugi sakupil, kira-kira mung cukup kanggo tuku rokok sawungkus saka meteran lemahé. Kamangka, jatah pitukoné lipet pirang-pirang puluh gedhéné. Sing ora sarujuk banjur dionèkaké mbeguguk ngutha waton, dicap PKI, banjur kaniyaya déning tentara. Kaya mangkono kejemé, mula nganti ana ‘monumen’ kang diwènèhi jeneng KontraS.

Para politisi PPP lan PDI (saiki dadi PDI Perjuangan) sing mbiyèn dikuya-kuya déning Soeharto, Golkar lan ABRI, saiki malah padha kemaruk, mbalèni patrapé Soeharto nalika jaman semana.

Cilakané manèh, akèh bocah jaman saiki sing ora menangi utawa ngalami rekasané dikuya-kuya lan ditindhes déning Soeharto, nanging amarga kebacut maju lan pinter, banjur gawé alesan werna-werna kanggo éndha saka kahanan sengsara jaman semana. Apa manèh, wong-wong iku olèh bukti, yèn politisi saiki kemaruk bandha, lan kendel nyolong kanthi terang-terangan, nanging tansah lamis  lan pinter gawé ukara béla rakyat nalika ngadhepi juruwarta utawa nembé mlebu tivi. Klop!

Piyé, isih pilih urip kaya jaman Soeharto apa pingin gawé tatanan urip sing luwih nentremaké ing tembé?

Yèn aku wis kapok. Aja nganti anak turunku mbésuk menangi urip katindhes bangsané dhéwé kaya nalika Soeharto nggunakaké kuwasa.

Related posts:

1. Sushi lan Hotèl Tiga Jaman
2. Pesugihan Jaman Buta
3. Jaman Édan

Kocap kacarita, bocah mau adoh-adoh lunga ninggalaké negarané saperlu mèlu pasamuwan agung kanggo merjuwangaké nasibé wong akèh, utamané wong-wong miskin kang kurang diopèni negara lan pamarintahé. Kulitané njanges, kaya kanca-kancané sanegarané.

Dhasar bocah, rumangsané adoh-adoh nyebrang segara mung plesiran, kanggo seneng-seneng. Mula sawisé paripurna pasamuwan, dianakaké pésta kembul bujana andrawina. Ana sing nembang top fourty-nan, uga ana beksan. Kabèh kanggo hiburan, nglelipur rasa lan pikir kang wis kaperes telung dina suwéné.

Wengi iki, si bocah kemaki jowal-jawil mléroki wanodya nom-noman kang ditemoni ing pasamuwan. Cekaké, bocah iku dhemen marang si wanodya, banjur diterusaké kencan ngajak mlebu kamaré. Ora ana sing weruh lungané wong sakloron, uga ora an sing ngerti keperluwané.

Ora sawetara suwé, bocah lanang kemaki iku banjur marani panitia. Ngalor-ngidul nyritakaké kedadèyané, wadul yèn dhèwèké dadi korban harasement utawa pelècèhan. Kahanan gègèr sanalika. Siji-loro kanca sing wis nggliyut jalaran ngentèkaké bir pirang-pirang gendul dadi anyel. Sirahé nggandhul, kagol sing ngunjuk toya rembug utawa air kata-kata.

Jalaran perkarané klebu wigati, bocah sing didakwa nakali dhèwèké banjur diundang, padha disidhang. Kabèh dijaluk njlèntrèhaké larah-larahé kanggo mangertèni dhodhok sèlèhé.

Sawisé kabèh kababar kanthi gamblang, jebul konangan yèn bocah lanang sing isih mudha taruna iku mau mung ngarang crita, karepé kanggo tamba gela. Wanodya sing diajak ngamar mau jebul mung katon ayu saka sandhangané. Sabab, bareng wis padha wuda mblejet, jebulé loro karoné kaya gajah: duwé telalé!

Bocah cilik mau banjur ngarang crita, gawé pitenah. Nanging, nalika padha ditemokaké lan dikongkon crita apa anané, bocah mau banjur ngaku yèn sejatiné pingin golèk pepéling utawa kenang-kenangan pingin ngrasakaké srabi lempit asli Indonesia. Tan kocapa, jebul ketiwasan, kecélik kaya ngeloni pak cilik utawa paklik!

Aku sing krungu crita iku mung bisa ngampet ngguyu, weruh bocah sing patrapé kaya asu.

Related posts:

1. Kepacé Korban Bom Afghanistan
2. Kepacé Pelukis Prancis
3. Srinthil Dudu Lonthé

Tak bisa dipungkiri, popularitas Jokowi terus melejit ketika berhasil memenangi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Euforianya sampai ke seluruh penjuru nusantara. Banyak pasangan calon bupati/wakil bupati menjiplak mentah-mentah pilihan baju kotak-kotak, bahwa ada yang memplesetkan namanya mendekati ‘Jokowi’ demi menangguk suara di bilik coblosan.

Di Jakarta, warganya selalu antusias menyambut kedatangan Jokowi, hingga lupa akan penderitaan atau beban hidup keseharian mereka. Jokowi adalah simbol harapan, harapan akan terjadi perubahan. Pada sisi adanya ‘harapan akan perubahan’ itulah, saya mengamininya. Sosoknya bersahaja, jujur, dan memiliki empati yang kuat kepada kaum kebanyakan. Menariknya, kelas menengah yang lebih beruntung, juga sangat nyaman dengan kehadirannya di Jakarta. Begitu pula di kalangan dunia usaha, yang hingga kini belum merasa terancam lantaran keberpihakan Jokowi terhadap kaum miskin dan buruh.

Seorang Jokowi, menurut saya, memang sosok pembaharu. Ia tipe pemimpin yang lebih suka mendengar mitra wicara dibanding banyak bertutur, apalagi mengumbar aneka cerita. Maka tak heran, siapapun yang pernah bertemu dengannya akan punya kesan mendalam dan menghormatinya.

Saya suka menyebut Jokowi sebagai sosok anomali. Tidak terlalu istimewa, sebenarnya, jika seseorang memiliki referensi yang memadai mengenai kepribadian Jawa. Jokowi anomali, sebab saat ini rakyat dihadapkan pada pilihan tunggal yang disodorkan oleh partai, baik dari level bupati/walikota, gubernur hingga presiden. Bahwa memungkinkan tampilnya tokoh dari jalur independen, rasanya publik kelewat apatis setelah momentum munculnya harapan lewat reformasi, ujungnya justru politisi partai-partai mempermainkan kuasa.

Kebetulan saja, semua aktivitas dan prestasi Jokowi banyak diliput media, sehingga pularitasnya terus meningkat. Kenapa pers tertarik memberitakan setiap gerak/aktivitas Jokowi, sejatinya tak lebih karena ia selalu berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya. Publik pun menganggap serupa, sebab yang ia saksikan tiap hari adalah berita politisi terlibat korupsi, menilap dana rakyat, atau yang mau bertandang ketika diundang.

Politisi terbiasa menyapa rakyat lewat media, terutama layar kaca. Nyaris tak ada yang menunjukkan ketulusannya ketika berada di tengah-tengah rakyat, bahkan saat kunjungan kerja. Simak saja, politisi/pejabat selalu menunjukkan keramahan pura-pura: salaman tanpa kontak mata, bicara dan menyapa pun terasa betul basa-basinya. Semua ingin pidato dan didengar, bukan sebaliknya: mendengar dan mencari masukan untuk membuat kebijakan.

Kebanyakan orang bersikap dan bertindak dengan bekal kalkulasi dukungan, minimal demi pencitraan. Sedikit betul yang menunjukkan ketulusan, menyikapi reaksi sebagai sebuah konsekwensi yang sepadan. Di situlah letak pembeda Jokowi dengan kebanyakan politisi.

***

Baiklah, mari saya ajak Anda berandai-andai.

Dengan mendorong Jokowi ikut berlaga di pemilihan umum presiden 2014, maka yang diuntungkan adalah tetap para elit partai, yang prestasinya selama ini juga tak secemerlang pemberitaannya. Silakan pilih nama: Megawati, Prabowo, Yusuf Kalla, Wiranto? Siapa lagi? SBY?

Jika lantaran Anda ikut-ikutan memprovokasi Jokowi maju di Pilpres 2014, sejatinya Anda sedang melakukan pembunuhan terhadapnya secara terbuka, yang tentu saja dosanya tak akan terampuni selamanya. Taruh kata, lantaran provokasi massif Anda, Jokowi khilaf, lantas ikut berlaga, maka silakan simak beberapa hal berikut:

1. Kalau Jokowi diposisikan calon presiden, siapa sosok yang mau jadi wakilnya? Saya jamin tidak ada, jika mereka berasal dari elit partai! Lihat saja pemberitaan pers belakangan ini, semua cuma butuh Jokowi mendampinginya, mejadi wakilnya. Egoisme elit politik sudah dipertontonkan, popularitas dan elektabilitas sudah jelas lebih rendah, tapi meminta Jokowi yang lebih dikenal (dan diharapkan) hanya sebagai pendongkrak perolehan suara. Adilkah??
2. Jika Jokowi tergoda, lantas bersedia dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, serangan pasti akan dimulai juga dari DKI. Baru setahun memimpin, dan belum membuktikan dampak kememimpinan yang signifikan, sudah ngelunjak mau jadi petinggi negeri. Apa yang akan terjadi? Basuki alias Ahok pasti akan jadi obyek cercaan dan bullying. Perkara agama dan etnisitasnya akan dijadikan bahan jualan lewat cara adu domba. Jakarta pasti chaos, ribut, dan ujung-ujungnya maut. Negeri ini penuh konflik, dan bukan tidak mungkin, lebih berdarah dibanding peristiwa Mei 1998. Jokowi, pasti akan ditunjuk sebagai penyebab, lantaran kelewat ambisius, sehingga dituntut bertanggung jawab.
3. Kalau Jokowi maju, walau boleh cuti, pasti kelompok-kelompok fundamentalis Islam akan menajamkan isu SARA terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Etnisitasnya pun bisa berujung petaka, dan banyak dalih bisa dibuat dan dicari untuk memperkuat prasangka dan kebenciannya. Terhadap Jokowi, pasti juga akan berlaku hukum bully, dengan menyebut tak bertanggung jawab, tidak amanah, dan seterusnya.

***

Anggap saja, cerita di atas hanya sebagian kerisauan saya saja. Gak penting. Tapi harap diingat, jangan korbankan Jokowi hanya lantaran Anda sekalian muak dan bosan terhadap situasi sekarang (dan kemarin). Kalau memang pantas dan secara obyektif mampu menjadi pemimpin, biarkan Jokowi menyelesaikan tugas dan tangggung jawabnya di Jakarta.

Memang, dampak kepemimpinan Jokowi sangat bisa dirasakan warga Kota Solo, meski tak lepas dari kritik terhadap kebijakannya. Lompatan tinggi dengan memimpin Provinsi DKI Jakarta harus dibuktikan hingga berakhirnya mandat rakyat pada 2017. Jika memang signifikan, sehingga dinilai lolos uji kemampuan dan kepantasan oleh publik dalam arti yang luas, barulah kita ‘biarkan’ berlaga pada Pilpres 2019. Toh, pada masa itu, Jokowi juga masih bisa disebut muda.

Pada Pilpres 2014, biarkan para politisi busuk saling tikam. Siapa tahu, 2014 adalah periode terakhir generasi tua penuh ambisi kuasa, tampil dengan romantisme masa lalu yang sudah usang karena tuntutan jaman. Kita ingat, oleh aktivis gerakan mahasiswa pada 1998, mereka pernah diusulkan masuk dalam daftar proses amputasi alias potong satu generasi.

Hitung-hitungan pesimis saya, toh ada/tidak pemerintah, negeri ini tetap jalan. Rakyat yang selama ini mengorganisisr diri dan lingkungan terdekat, terbukti mampu bertahan tanpa kehadiran sebuah kepemimpinan yang termanifestasikan lewat keadilan hukum, pemenuhan akan hak asasi, pemerataan ekonomi, dan seterusnya. Saya yakin, siapapun yang tampil jadi presiden melalui Pemilu 2014, tak akan mau (dan mampu) membuat perbaikan negeri ini, jika disimak perilaku mereka yang saling sikut, saling telikung dengan kemenangan semu.

Nama Jokowi hanyalah komoditi karena potensinya ‘menyihir dan memobilisasi’ dukungan suara bagi politisi yang mengusungnya. Jika kemarin banyak survei menyebut popularitasnya tertinggi dibanding tokoh-tokoh nasional lain, percayalah, lemmbaga survei pun bisa dibayar. Mereka juga bekerja demi perut masing-masing. Siapa tahu, dengan menempatkan Jokowi sebagai tokoh paling populer, sejatinya sedang mengadu domba dengan Megawati, tokoh penting yang ‘menawarkan’ mantan Walikota Surakarta itu sebagai kader terbaik partainya.

Dengan mengadu domba  Mega-Jokowi, bisa jadi akan muncul perpecahan di kalangan elit dan basis PDI Perjuangan,  sementara elit partai lain tinggal mengelola konfliknya, lalu menghitung keuntungan buat diri dan kelompoknya.

Sabarlah saudara-saudara… Jika Anda benar-benar menyayangi Jokowi karena merasa punya harapan terhadapnya, dukunglah ia menyelesaikan tugasnya di Jakarta. Cara mendukungnya, pun jangan norak lantas mengamini apa yang dilakukannya. Pak Jokowi hanya manusia biasa, yang bisa khilaf dan lupa, sehingga jangan pernah segan melakukan kritik dan memberi masukan konstruktif kepadanya.

***

Saya memegang kata-kata beliau, beberapa pekan sebelum resmi diajukan PDI Perjuangan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Ceritanya begini:

Pada suatu hari, datang dua orang tokoh dari Jakarta. Satu di antaranya bercerita kepada saya, bahwa malam sebelumnya begadang dengan Jokowi. Dalam begadang itu, katanya, disinggung mengenai pencalonan Pak Jokowi di Pilpres 2014. Orang tersebut mengaku membawa nama orang superkaya dan masih penting dan diperhitungkan di republik ini, hingga kini.

Keesokan harinya, Pak Jokowi bertanya ke saya mengenai siapa sesungguhnya orang tersebut, lantaran beliau merasa tak mengenal dan memiliki referensi memadai tentangnya. Ketika saya jawab seperlunya dan saya tanya balik apakah betul malam itu ada obrolan mengenai Pilpres 2014, Pak Jokowi kaget dan marah. Beliau bersumpah, tak ada obrolan politik kenegaraan malam itu.

Dari obrolan singkat itu, saya tahu, Pak Jokowi masih seperti sosok rendah hati, tak mau bermain api dengan politik, seperti yang selama ini saya kenali dan yakini.

Jadi, jangan menjerumuskan beliau. Mari selamatkan Jokowi.

Catatan: tulisan di atas lebih dadulu dipublikasikan di Kompasiana

Related posts:

1. Jokowi Takkan Hijrah ke DKI
2. Jangan Rebut Jokowi
3. Pelajaran Politik Jokowi

Jika ingin menyapa siapa saja dengan tulus, akan lebih baik jika ia tampil sendirian, atau bersama Rustriningsih, karena kapasitasnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dan, karena Kota Surakarta adalah bagian dari Provinsi Jawa Tengah, maka ia berhak memajang foto dirinya, termasuk di kawasan strategis seperti di kompleks Graha Solo Raya yang merupakan gedung untuk pameran produk warga Jawa Tengah itu.

Tapi, melihat foto itu, sungguh saya geli sendiri. Saya ingat bagaimana Bibit menyebut Jokowi sebagai walikota bodoh, hanya lantaran ketika menjawab Walikota Surakarta, ia menolak penghancuran kompleks bekas pabrik es Sari Petojo, yang merupakan bangunan cagar budaya, oleh investor yang direstui sang gubernur.

Kalau memang nJawani, artinya hidup dengan mengedepankan ketulusan budi dan rasa, lebih pantas Bibit memasang foto Walikota Surakarta sekarang, FX Hadi Rudyatmo. Apalagi, baliho itu dilabeli institusi pemasang: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.

Tapi ya begitulah, seorang Bibit. Sepertinya ia kelewat bernafsu menjabat kembali sebagai gubernur, sehingga merasa perlu nampang narsis di mana-mana, kalau perlu ‘asal embat’. Lewat banyak baliho raksasa pula, wajahnya tampil bak bintang iklan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Ada yang bertema hemat listrik yang dipasang oleh PT PLN (Distribusi Jawa Tengah), ada sosialisasi pajak (Kantor Pajak), dan reklame-reklame lain seperti rumah-rumah sakit milik provinsi.

Patut diduga, itulah praktek kurang elok yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai gubernur aktif yang sedang berusaha mencalonkan kembali agar bisa menduduki kursi kekuasaan pada masa jabatan keduanya. Keuntungan incumbent memang di situ, bisa bermain-main kekuasaan, meski agak repot juga jika harus disoal sebagai bentuk penyelewengan/penggunaan kekuasaan.

Saya pribadi, lebih suka menyebutnya sebagai kewajaran semata, sebagai upaya calon gubernur yang merasa kurang percaya diri, kuatir orang Jawa Tengah tak mengenal wajahnya, sehingga segala daya dan upaya ditempuhnya. Apalagi, mungkin selama menjabat gubernur, Bibit kelewat hati-hati, sehingga tak bisa mengumpulkan duit untuk biaya kampanye, yang ujung-ujungnya dibantu sejumlah dinas dan perusahaan memasang wajahnya di papan-papan reklame mereka.

Apapun alasan Bibit, yang dilakukannya di Solo sungguh menggelikan. Ia bersanding dengan orang yang dulu ‘dihabisinya’ dan selalu diremehkannya.

Rupanya, ia benar-benar kurang percaya diri sehingga harus menjual Jokowi untuk mendongkrak popularitasnya, syukur-syukur warga Jawa Tengah aware pada kebaikan dirinya (semoga masih punya. Hehehe…), lalu memilihnya untuk masa jawabat keduanya.

Kalau saya pribadi, ingin merekomendasikan Anda, agar tidak memilihnya dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, akhir Mei mendatang

Related posts:

1. Bibit Bebedan Babut
2. Jokowi Takkan Hijrah ke DKI
3. Jokowi dan Cak Udin

Kata seorang kiai, media tulisan seperti surat kabar dan buku merupakan pembentuk peradaban. Beda dengan media auditif semisal radio, apalagi informasi yang disiarkan melalui media televisi. Mengamini itu, maka menjadi renungan menarik jika pada peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional (21 Pebruari) ke-14, tahun ini, UNESCO memilih tema “Buku untuk  Pendidikan Bahasa Ibu”.

Menurut Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO), setengah lebih dari sekitar 7.000 bahasa (lisan) yang ada di dunia diperkirakan akan mati dalam beberapa generasi mendatang. Padahal, 96 persen dari bahasa (ibu) yang ada hanya digunakan secara lisan oleh empat persen dari total hampir tujuh milyar penduduk dunia, atau sekitar 280 juta saja!

Bagaimana masa depan Bahasa Jawa, yang jika menilik data statistiknya, diperkirakan masih ada 60 juta lebih orang yang menggunakan bahasa ibunya dengan beragam dialek? Sekilas memang masih dijumpai orang-orang fasih bertutur dengan Bahasa Jawa, namun yang menyedihkan, mayoritas dari mereka nyaris gagal jika memindahkannya ke bahasa tulisan, meski berhuruf Latin. Menuliskan kalimat ‘dua mata sakit semua” dalam Bahasa Jawa cenderung menjadi moto/mripat loro loro kabeh, bukan mata/mripat loro lara kabèh.

Kita tahu, memindahkan bahasa tutur/lisan ke dalam tulisan terkesan biasa saja dan mudah. Keprihatinan terbesar sebagian pemerhati Bahasa Jawa justru terletak pada lemahnya penguasaan kosakata atau diksi, untuk sebuah keperluan komunikasi, baik lisan maupun tertulis, terutama di kalangan anak-anak hingga remaja, bahkan kaum dewasa masyarakat Jawa masa kini. Menyebut diri tidur dengan saré, bukan tilem atau mengatakan nedhi (bukan dhahar) untuk makan, terhadap orang yang lebih tua sudah menjadi hal yang bisa dijumpai sehari-hari, di mana saja.

***

Saya jadi ingat keluhan seorang ibu di Solo, yang prihatin karena kian berjaraknya anak-anak sekarang dengan bahasa ibu, bahasa Jawa. Katanya, ia kesulitan mencari buku cerita berbahasa Jawa yang bisa digunakan untuk pengantar tidur anak. Yang klasik, seperti Dongeng Kancil, terlalu riskan dijadikan bahan penceriteraan karena sifat kancil yang selalu digambarkan licik dan kurang ajar.

Tak hanya soal buku cerita, menurut hemat penulis,  anak-anak Jawa masa kini, pun berjarak dengan tembang-tembang Jawa (gendhing dolanan) seperti Kupu Kuwi, Si Kucing dan sebagainya. Boleh jadi lantaran tembang-tembang untuk anak itu biasa dilantunkan dengan iringan gamelan (musik karawitan) yang dianggap ‘jadul’ atau tidak keren bagi anak-anak masa kini yang telinga dan rasanya sudah kelewat ‘terdidik’ musik pop.

Jadi, agak aneh rasanya, jika benar kelak kurikulum pendidikan nasional akan menghilangkan bahasa daerah (bahasa ibu), dan menempatkannya sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Padahal, pada praktek berbahasa Jawa, transformasi pendidikan kesusilaan dan pendalaman budi pekerti justru dimulai saat seseorang merancang kalimat. Diksi harus tepat karena harus sesuai konteks waktu dan usia/kedudukan mitra wicara, dan seterusnya. Kwalitas penghormatan seseorang terhadap orang lain akan tampak dari diksi, begitu pula sifat rendah hati seseorang akan mewujud lewat gaya bicara dan cara memilih dan merangkai sejumlah kata.

Bahasa Jawa sebagai Bahasa Ibu merupakan identitas penting bagi individu maupun kelompok. Ia juga memiliki peran mendasar dan menjadi ciri khusus kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan sebuah kelompok masyarakat. Oleh karena itu, melestarikan bahasa ibu merupakan upaya mulia melestarikan sebuah peradaban. Sayang, nasib bahasa daerah terus terpinggirkan, tergerus bukan saja oleh bahasa nasional (yang memang penting), namun ironisnya justru dikalahkan oleh minat penguasaan bahasa asing seperti Inggris (dengan dalih bahasa ilmu pengetahuan internasional), bahasa Mandarin, Jepang, Korea dan sebagainya untuk kepentingan lebih pragmatis, juga bahasa untuk keperluan khusus seperti Arab dan Latin.

Bukan hendak mengabaikan pentingnya bahasa asing dalam tata pergaulan moderen dan global, namun komitmen merawat bahasa daerah justru seyogyanya difasilitasi oleh negara, dan dikukuhkan dengan produk-produk hukum yang memadai dalam konteks proteksi atas ancaman kepunahan. Jangan sampai, dalam beberapa generasi mendatang, nasib Bahasa Jawa (juga Sunda, Minang, Batak, dan sebagainya) menyusul 12 bahasa ibu yang dinyatakan sudah hilang oleh UNESCO, baru-baru ini.

Tak hanya melalui pendidikan di dalam keluarga, penyediaan materi-materi pendidikan dan pengajaran, baik melalui produk-produk cetakan seperti buku, namun juga menyesuaikan perkembangan jaman, ketika teknologi memegang peranan signifikan. Saatnya mulai diinisiasi gerakan bersama membuat beragam materi digital seperti lewat games (online), blog, kamus elektronik, buku elektronik atau e-book, dan sebagainya.

Media massa pun sudah waktunya mengambil peran merawat bahasa ibu/bahasa daerah dari ancaman kepunahan. Beragam dialek yang masih hidup di Jawa Tengah harus didorong dan difasilitasi hak tumbuh dan berkembangnya lewat penyediaan halaman khusus, jika perlu dalam satu hingga beberapa halaman, yang memuat/menampilkan beragam dialek dan tema-tema lokalitas, tergantung kelompok subkultur penggunanya.

Bisa dibayangkan, jika pada sebuah halaman koran terdapat aneka cerita yang bersandar pada khazanah lokalitas, maka pembaca di Jawa Tengah bisa serempak belajar memahami keragaman, sehingga terjadi dialog batin pada diri pembaca, yang pada gilirannya akan mengembang menjadi dialog sosial dengan cakupan khalayak lebih luas. Pada periode tertentu, semua materi bisa diterbitkan menjadi buku, sehingga kelak akan menjadi jejak dinamika peradaban, di mana kelestarian akan muncul sebagai akibat logis dan niscaya.

Pasar pembaca, rasanya masih terbuka lebar jika mengingat kini tak banyak terdapat buku sebagai bacaan, di pasaran. Dan, satu hal yang mesti dipertimbangkan adalah kesenjangan anak-anak, remaja dan kaum pemuda masa kini terhadap Bahasa Jawa, karena jika disimak dengan baik, sebagian besar buku-buku berbahasa Jawa yang menggunakan bahasa Jawa krama inggil. Sebagai ‘jalan tengah’ perlu diperbanyak referensi bacaan dengan pendekatan ngoko dan madya (ngoko alus) sebagai jembatan dan meminimalisir ‘ketakutan’ anak-anak muda berbahasa Jawa, terutama lewat bahasa tulisan.

Jika penerbitan buku (Bahasa Jawa) untuk pendidikan bahasa ibu masih dirasa mahal, maka peran suratkabar menjadi signifikan karena relatif murah, namun bisa dilakukan secara serentak dan massif. Dan, sebagiannya bisa dijadikan majalah dinding di sekolah-sekolah atau tempat-tempat umum sebagai media pembelajaran bersama.

Related posts:

1. Gus Dur Guru Bahasa
2. Bahasa Menunjukkan Kwalitas Bangsa
3. Maju dengan Majalah Dinding

“Teh panas, tahu goreng lima dibakar, sega bandengé telu ya, Pak. Gawakna mréné, rada cepet!” ujaré bocah nom-noman saka kadohan, sinambi matèni mesin sepédha montoré. 

“Nggih, Mas. Ten klasa pojok mrika, ta?” Pak Marjuki, bakulé wédangan wangsulan sawisé nglirik lengganané kang nembé aba. Rikat anggoné ngiling cenceman tèh saka cangkir blirik ana ing gelas kang nembé diisèni gula rong séndhok.

Dul Topo nyawang prigelé Pak Marjuki ngobahaké tangané, nyandhak tahu goreng banjur njèrèng ana sandhuwuré planggrangan kang methèngkrèng ana sandhuwuré anglo kanthi mawa rata mengangah. “Cak-cek temen ta, Kang Juki?” cluluké Topo.

 “Halah, nggih mung ngaten niki, Mas Dul. Wong nggih sampun welasan taun bakul wédang, napa ajeng nyuwun dipaido sing jajan menawi carané mendhet tahu mawon ketingal wigah-wigih,” ujaré Pak Marjuki.

“Leres niku, Kang! Kowé ki pancèn ya kurang gawéyan kok, Dul. Kaya ngono waé ndadak ditakokké. Ya wis lumrahé yèn Kang Juki prigel lan cekatan ngladèni panyuwuné kabèh sing jajan ana kéné. Lha wong kuwi wis dalan rejekiné lan dadi lakuné.” Titus nyelani caturané Si Dul lawan Pak Marjuki.

“Éh, Tus, kowé ngerti ora bocah sing nembé waé pesen? Ketokané kaya cah kuliyahan, tur sajaké ya mung wong Sala kéné, nanging kok basané pating blasur, tur kaya adoh saka unggah-ungguh ngono, ya?” celathuné Dul Topo.

“Bocah saiki kok sih diarep-arep duwé subasita lan ngerti tata krama ta, Dul. Kowé ki kaya ora ngerti waé. Coba gatèkna, wong-wong sing lairé jaman Gestapu waé akèh sing ora tètèh Basa Jawa, apa manèh bocah sing lairé barengan karo tontonan MTV mlebu kéné. Bocah saiki senenge cekak aos, rumangsané komunikatif,” wangsulané Titus.

“Lha iya, ta. Saumpama sepédha montoré dijagragaké dhisik, banjur nyedhak mréné aba ngombé lan panganan, rak ya luwih prayoga, ta? Apa amarga Kang Juki mung bakul wédangan banjur ora diajèni, dumèh dhèwèké kuwat mbayar? Apa mangkono?” ujaré Dul Topo.

“Nèk kula mboten napa-napa, Mas. Wong ngendikané masé nika nggih pun cetha, rebat cekap. Tur laréné nggih mboten aèng-aèng, kok,” Kang Juki gentèn nyaut.

Si Dul banjur mangsuli, “Niki sanès babagan laréné mboten kakèhan petingkah, Kang Juki. Carané aba niku lho, sing sajak nedahaken menawi ten nggriya mboten naté diajari basa, napa malih didhidhik tata krama déning wong tuwané.”

 “Ya pancèn ngono kuwi kahanan saiki, Dul. Akèh wong tuwa luwih dhemen ngajari anaké caturan nganggo cara Melayu lan bombong nalika basa Inggrisé olèh biji sepuluh saka guruné. Malah, ora sithik wong tuwa sing nganggep lanyah basa Jawa ora guna, wong mbésuké sesrawungan agung kudu nggunakaké basa Indonesia lan basa manca. Mula ora mokal yèn cah-cah saiki padha kepedhotan rasa, adoh marang subasita,” ujaré Titus.

“Généya kok rembugan basa Jawa dadi tekan babagan rasa-pangrasa lan subasita, Tus? Jlèntrèhé kepriyé?” Dul Topo nyimak kanthi nyekeli bathuk sing kulité njlekethut.

“Ngéné lho, Dul. Wong Jawa kuwi kudu titis milih ukara supaya nalika dironcé dadi tembung bisa trep marang kahanan lan sapa sing diajak caturan. Mula ngajari basa Jawa marang bocah awit isih cilik, ateges ndhidhik subasita lan nuladhani pekerti luhur. Coba gatèkna carané aba bocah kaé mau. Aku yakin, nèng omahé ora kulina diajari basa déning wong tuwa utawa kulawargané,” wangsulané Titus.

Si Dul Topo mung bisa manggut-manggut karo ngelus-elus janggut. Sajaké mathuk  marang sesorahé Titus. Kaling-kalingan meja dagangan, Pak Marjuki gèdhèg-gèdhèg dhéwé nyimak omongané Dul lan Titus.

“Mas-masé iki ketoké rambuté gondrong réwo-réwo, nyandhang sakepénaké dhéwé, dolan uga mung kathok cendhakan, jebul jero banget anggoné mrihatinaké nasibé basa Jawa kang wis arang digunakaké para kawula mudha ing Kutha Sala.” Tembung pungkasané Pak Marjuki iki ora kewetu. Tutuké rapet, dhadhané ampeg. Mongkog.

Related posts:

1. Basa lan Rasa
2. Gelaré S-2, Gawéyané Ider Cangkem
3. Ngalah Marang Kahanan

Gara-gara pernyataan resmi presiden seperti itu, tergelitiklah naluri nyinyir saya kepada sosok yang saya juluki sebagai Mr. Prihatin ini. ‘Keinginan’ menjadikan Fuad sebagai pembantunya (yang diurungkan), jelas tak perlu diceritakan. Apalagi kalau pokok soal SBY menyatakan itu terkait beredarnya dokumen pajak keluarga Presiden.

Stiker bergambar Soeharto dengan teks "Piye...enak jamanku, taa??" kini mulai banyak bermunculan. Ada yang ditempel di bak truk, di mobil angkutan hingga dipasang di tengah jalan rusak di tengah Kota Solo seperti di foto ini.

Saya, jujur saja, menganggap Pak Susilo ingin berlaku bak Soeharto dalam hal memaknai kuasa. Dalam membangun kekuatan politik, sejatinya SBY masih jauh tertinggal, timpang dalam segala hal. Mendiang Soeharto mengontrol penuh kekuatan politik. Militer dan badan intelijen ia kendalikan, Golkar dikuasai sepenuhnya (bahkan partai politik seperti PPP dan PDI). Semua kunci ekonomi pun di bawah kontrol Cendana sepenuhnya. Bagaimana dengan SBY? Bahkan di Partai Demokrat pun, ‘kerajaan kecilnya’ itu, tak sepenuhnya mampu ia kuasai. (Simak saja sepulang dari lawatan luar negerinya, saya tak yakin ia mampu secara mulus menggusur Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat (sebagaimana dikehendaki sebagian pendukungnya).

SBY jauh dari sebutan mampu mengontrol partai, yang bahkan secara resmi membuat kontrak politik berkoalisi dengan partai bentukannya. Slogan antikorupsinya justru terbukti sebaliknya di lapangan. Nazarudin, Angelina Sondakh, Hartati Murdaya dan Andi Mallarangeng, kita tahu, terjerembab di kubangan perkara korupsi.

Ada banyak pelajaran penting dari Soeharto yang gagal dimengerti, apalagi lantas dijalankan SBY. Kalaupun dibuat-buat atau didesain skenario tingkah laku dan cara berpidato, Soeharto melakukannya dengan sangat baik. Bagai dramawan ulung, Soeharto mampu menjalankan peran ‘keaktoran’ secara total, penuh penghayatan, sehingga bahasa tubuh dan mimiknya tak pernah luput. Karena itu, sulit orang menyebut Soeharto sedang bersandiwara atau tidak. SBY?

Bahkan, untuk sebuah upacara panen raya padi, misalnya, ia masih tampak sosok jenderalnya. Dengan kata lain, ia tak mampu ajur ajer atau berlaku total laiknya petani, yang tidak menganggap lumpur atau kotoran di sawah sebagai sesuatu yang menurunkan eksistensi kemanusiaannya, yang kebetulan sedang menjadi presiden.

KaAKUan Pak Susilo kelihatan lebih menonjol. Ia kelewat sering dan merasa ‘harus’ menyampaikan sendiri secara verbal akan apa yang sudah dan akan diperbuatnya kepada publik. Juru bicara kepresidenan, pun kerap lupa menjalankan perannya. Alih-alih menyampaikan (kepada publik) atas semua hal terkaut dengan tugas dan tanggung jawab kepresidenan, yang sering terjadi justru ia memuji presiden. Dalam kapasitas sebagai ‘mulut’ presiden, tentu menjadi norak dan mengesankan derajad kenarsisan sang presiden. Celakanya, Pak Presiden pun membiarkan hal itu berlangsung terus, berulang, sehingga saya harus menyimpulkan ia tak paham filosofi tubuh.

Lazimnya, power seseorang itu tampak dan dirasakan oleh siapapun di luar pemilik ‘kuasa’. Bukan dipamerkan, padahal yang dipameri malah tertawa, atau malah terang-terangan berpaling, atau menutup telinga. Dulu, Soeharto berdehem saja sudah membuat orang buru-buru ‘introspeksi’ diri. Raut wajah pun tak pernah menampakkan ada kemarahan ketika ada hal yang tak berkenan. Namun, ketika satu-dua kata diucapkan, semua pihak yang disasar sudah gemetaran. Kata ‘digebuk’ yang dilontarkan Soeharto misalnya, sudah bikin nyali ciut orang-orang yang sedang melakukan perlawanan terhadapnya.

Bandingkan dengan pernyataan Pak Susilo alias SBY, yang meminta kader yang tak sejalan dengan Partai Demokrat segera hengkang, dimana nyata terlihat tak dihiraukan. Anas Urbaningrum yang diamputasi kekuasaannya sebagai ketua umum masih melenggang menerima kunjungan sejumlah politisi separtainya. Ia pun masih bisa beraktivitas biasa selayaknya Ketua Umum  Partai Demokrat sebelum rapat Majelis Tinggi mengeluarkan keputusan amputasi. Andai kejadian itu muncul di masa Soeharto, dijamin tak seorang pun berani mendekat Anas. Berkomunikasi lewat telepon pun tak akan dilakukan daripada ketahuan disadap.

Mestinya, SBY paham situasi demikian, kalau ia benar-benar menghayati ‘ajaran’ Soeharto, dimana ia pun pernah dekat dalam kapasitasnya sebagai ajudan. Kekuasaan Soeharto demikian efektif, termasuk ketika memilih pejabat tinggi, ia selalu mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas individu, serta membaca rekam jejaknya. Sangat sedikit orang yang ditunjuknya untuk menduduki jabatan tertentu tak memenuhi kwalifikasi sehingga jadi perbincangan rakyat, bahkan yang awam sekalipun. Soeharto tak perlu membawa ‘tim hore’ untuk memancing tepuk tangan sebagai ‘respon’ atas penampilannya.

Di masa-masa akhir periode kepresidenannya (bedakan dengan istilah kepemimpinan ), saya berharap SBY bisa menunjukkan ketegasannya jadi presiden. Tak perlu mengancam atau menyindir menteri yang tak becus bekerja atau hanya mengendepankan kepentingan partai/kelompok ia berasal, tetapi bisa menggunakan hak prerogatif (yang dijamin konstitusi) untuk memecat dan menggantinya.

Boleh saja dibilang mengigau kalau saya berharap sekali-kali SBY mau tampil tidak hanya ngagar-agari atau menakut-nakuti dengan ancaman, namun melakukan tindakan tanpa dipilemikkan sebelumnya. Tak usah tampil sok demokratis kalau hasil akhirnya justru menampakkan keragu-raguannya. Sederhananya: ia mau memecat satu saja (syukur beberapa) menteri yang kinerjanya buruk, lantas menggantinya dengan yang lebih mampu.

Kadang saya berpikir agak ekstrim. Misalnya, SBY tiba-tiba tampil otoriter, atau menjadi diktator sekalian, di akhir periode keduanya ini. Caranya pun bebas. Suka-suka Pak SBY saja. Mau disebut antidemokrasi pun bukan soal bagi saya. Yang penting saya tahu, Pak Susilo berani tampil beda, berubah, alias move on. Jika itu terjadi, kegagahan Pak Susilo akan menjadi sempurna. Bukan semata gandar atau postur tubuhnya semata.

Pak SBY, saya merestuimu jadi ‘diktator’. Cobalah! (Sebenarnya gak mudah juga jadi diktator -walau terpaksa, kalau dia bukan seorang pemberani).

Dengan menjadi diktator, saya yakin SBY baru bisa berbenah, membuat orang mau mengikuti semua perintahnya, bahkan hanya lewat berdehem atau mengisyaratkan dengan bahasa tubuh atau mimik wajah. Bangsa ini sudah kelewat lama vakum, merindukan ketegasan seseorang dalam posisi sebagai pemimpin.

Rakyat juga sudah bosan dengan jargon, himbauan dan sejenisnya. Belum kesulitan mencari makan akibat keriuhan/keributan politik saling sandera antarelit dan sesama kooruptor. Kita harus membenahi keadaan, supaya ‘kerinduan’ masyarakat terhadap masa-masa Soeharto yang reprresif-intimidatif, tidak terwujud. Gejala di masyarakat sudah sedemikian mencemaskan, menganggap Soeharto sebagai pemimpin terbaik, yang memberi ketenteraman, ketenangan dan kemudahan mencari uang serta stabilitas keamanan dan harga-harga kebutuhan hidup yang terjamin.

Masih banyak orang yang tak tahu, apalagi generasi kelahiran setelah pertengahan 1980-an yang kini mendominasi piramida kelompok usia produktif. Mereka tak tahu bagaimana pers diintimidasi, sehingga tak ada berita kegagalan pembangunan, penyingkiran aktivis sosial dan kelompok kritis.

Tak hanya SBY, semua elit dan masyarakat, termasuk penulis, harus terus mengupayakan persebaran pemahaman bahwa reformasi sejatinya menjanjikan perbaikan. Hanya saja, kini sedang dibajak elit-elit politik haus kekuasaan dan yang kapok miskin (dan dimiskinkan semasa Soeharto), sehingga kini rajin menumpuk kekayaan dengan memperalat kekuasaan.

Jaman Soeharto tetap tidak boleh lebih baik dari masa depan kita, bangsa dan negara Indonesia.

Related posts:

1. Soeharto
2. Soeharto (kok) Dianggap Wali…
3. Jaréné Pénak Jaman Soeharto…

Masih menurut pemberitaan media massa, yang narasumbernya tunggal, yakni dari BNN semata, Raffi diduga pakaw narkoba sejak tiga bulan silam. Jika benar demikian, menurut hemat saya, ia pun seharusnya masuk kategori korban. Dan jika posisinya adalah korban, mestinya ia pun masuk ke pusat rehabilitasi, sama dengan sejumlah rekannya.

Dari pengamatan terhadap pemberitaan di media massa, pun saya menemukan kejanggalan. Nama-nama orang yang ditangkap disamarkan dengan inisial. Yang diumbar hanya Raffi, Wanda Hamidah dan pasangan Irwansyah-Zaskia yang dilepas terlebih dahulu. Kenapa perlakuan berbeda, saya tak paham sama sekali.

Sekali lagi, saya tak kenal Raffi dan tak punya kepentingan apapun atas dirinya. Naluri saya, jika Raffi baru tiga bulan mengonsumsi narkoba, sepertinya tak dijerat pasal dengan ancaman hukuman sedemikian berat, kecuali ia terbukti menjadi pengedar narkoba untuk kalangan (katakanlah) pesohor, seperti para artis itu.

Meski punya ‘pasar potensial’, tak mudah seorang pemakai ‘naik kelas’ menjadi pengedar atau bandar, apalagi hanya dalam waktu tiga bulan. Lagi pula, dengan seabrek jadwal yang padat dan dengan nilai kontrak yang tak mungkin murah, agak aneh jika Raffi memilih menjual narkoba demi mengejar penghasilan besar, apalagi dengan risiko tak sepadan. Yang paling masuk akal, Raffi butuh dipping agar staminanya selalu prima untuk seabreg aktivitas komersialnya.

Tapi, hanya Tuhan, Raffi dan aparat BNN yang tahu kondisi dan peran Raffi sesungguhnya.

Kembali ke pokok soal mengenai rehabilitasi, agaknya perlu juga dicermati. Saya kuatir, penanganan korban tak optimal di pusat-pusat rehabilitasi korban kecanduan narkotika. Konon, pasien teramat banyak, tak sebanding dengan jumlah tenaga ahlinya. Dan kita tahu, merawat pecandu bukan persoalan gampang. Mereka tak cuma butuh perawatan media semata, namun memerlukan keterlibatan psikiater atau ahli-ahli kejiwaan.

Dan, pemakai narkoba hampir bisa dipastikan bermasalah dengan kondisi kejiwaan, akibat beraneka ragam aktivitas beserta tuntutan-tuntutan logisnya. Awam sering terkecoh dengan metode-metode instan dalam penanganan, seperti detoksifikasi yang masih kerap disalahpahami sebagai cara praktis memutus ketergantungan pada zat-zat kimia, lantaran dengan detoksifikasi maka seseorang lantas bersih dari pengaruh narkoba. Padahal, seseorang bisa relaps akibat menemukan lingkungan yang sama, yang melatari seseorang mengonsumsi narkoba.

Gampang begini: jika Raffi benar terbukti jadi pengedar atau bandar, ya memang sudah sepantasnya dihukun setimpal agar dia jera, dan berimbas orang takut mendekati narkoba. Tapi jika ia hanyalah korban, andai benar baru tiga bulan, jauh lebih baik jika segera diselamatkan karena rentang waktu sependek itu, Raffi lebih pantas masuk kategori newbie. Karena newbie alias ‘pendatang baru’, bisa dimaklumi jika ia ‘tak tahu apa-apa’.

Kecuali….sekali lagi, kecuali, Raffi memang sengaja dijadikan kambing haram lantaran di antara orang yabg digelandang, memang ada yang perlu ‘diselamatkan’. Sekian.

Related posts:

1. Pesta
2. Pilot Parno
3. Jangan Langgar Protokol