Kendati begitu, tetap saja banyak orang ingin maju. Alasannya macam-macam, kendati yang jamak –karena ingin menggaet simpati, adalah ingin memajukan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Maka, dipilihlah daerah-daerah kumuh (yang biasanya padat penduduk) sebagai target operasi.

Para kandidat sudah mafhum, mendekati kelas menengah jelas bukan perkara mudah. Mereka yang mampu secara ekonomi cenderung mendahulukan urusan bisnis atau pekerjaan dibanding membuang waktu masuk bilik coblosan. Sedang kaum menengah terpelajar, mereka lebih rasional dalam menentukan pilihan. Itulah realitas yang sangat dihitung seorang kandidat, terutama yang prestasinya tak bagus-bagus amat.

Sosok tanpa prestasi dan reputasi begitulah yang suka menjadikan kaum miskin sebagai obyek. Pura-pura disambangi dan diberi santunan atau sembako, lalu disumbang semen atau aspal untuk perbaikan jalan. Target utamanya bisa foto bersama dengan ekspresi yang diramah-ramahkan, lalu dijadikan modal untuk pamer kebaikan. Syukur ada koran atau televisi yang memberitakan.

Kandidat model demikian sangat tahu, setiap suara punya bobot yang sama. Konglomerat, mahasiwa, atau pemulung sama saja. Matematika ekonomi pun dipertimbangkan, mana yang padat suara diserang, yang kurang potensial bisa diabaikan. Metode serangan pun dipilih yang paling efektif, termasuk dengan cara politik uang.

Sulit benar menemukan kandidat yang benar-benar baik, memiliki visi dan bermoral memadai. Lihat saja buktinya, banyak bupati/walikota atau gubernur yang sebelum menjabat tampak sangat dekat dengan rakyat, namun di tengah perjalanan karir, namanya lantas mencuat sebagai penjahat, pengembat uang rakyat.

Jangan mengira, pejabat yang sekilas tampak bersih berarti tak pernah berurusan dengan jaksa atau penyidik KPK. Pada banyak kasus, kekayaan hasil curian selama menjabat mereka sisihkan untuk menyuap oknum polisi, jaksa dan hakim serta untuk membayar oknum-oknum wartawan, sehingga borok mereka tak terpublikasikan. Istilah populernya: situ wisdom, saya diem! (Baca: Anda ‘tahu diri’, saya diam)

Kejahatan yang paling sering dilakukan para incumbent atau pejabat yang mencalonkan kembali, adalah tega menipu rakyatnya. Yang paling sering dijadikan gula-gula atau imng-iming penarik simpati massa adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis! Kadang-kadang, perbaikan jalan pun diklaim sebagai hasil kerja keras mereka untuk rakyatnya. Padahal, sudah seharusnya mereka menjadi pelayan rakyat.

Kepada kandidat yang demikian, kita layak menyebutnya sebagai pembohong! Pendidikan dan fasilitas kesehatan gratis merupakan kebijakan pemerintah pusat, yang sistem penganggarannya sudah dirancang sedemikian rupa secara lintas departemen, lalu diajukan Menteri Keuangan untuk dibahas dan memperoleh persetujuan di DPR. Karena itu, seorang bupati/walikota hanya tinggal (bahkan harus) menjalankan kebijakan itu.

Ada baiknya, kita mengingatkan saudara, teman, tetangga dan sebanyak mungkin orang yang akan menentukan suara dalam pilkada, termasuk pemilihan kepala desa. Selain pertimbangan moralitas, visi dan track record calon perlu ditelisik dengan cermat. Jangan mudah percaya pada popularitas semata, termasuk yang dipublikasikan oleh media (massa).

Justru kita harus hati-hati manakala mendapati seorang kandidat yang jor-joran mengumbar iklan, baik di media massa maupun media luar ruang seperti banner, baliho dan aneka poster. Kian banyak iklan, kian besar biaya yang dikeluarkan. Ibarat berdagang, banyaknya pengeluaran cenderung akan dicarikan gantinya bila kelak menjabat. Sangat sedikit ada orang yang mau rugi secara finansial, kecuali dia seorang kaya raya dan berhati mulia.

Lagi pula, banyak kandidat cenderung pamer kebaikan, karena itu mereka menyewa konsultan pencitraan. Harap diingat, banyak tokoh-tokoh politik di republik ini sukses membuat pencitraan, namun namanya kian terpuruk di tengah perjalanan. Ada yang menggangsir duit rakyat, menilap uang sumbangan, hingga mengutak-atik penyelewengan dana bank.

Kian sedikit orang baik yang berkiprah di bidang politik, walau saya yakin masih tersisa orang-orang yang berhati baik. Karena itu, teliti sebelum memilih. Dengan cara saksama, tentunya……

Baca juga tulisan-tulisan sebelumnya, Serial Matematika Pilkada: Tentang Peran Lembaga Survei dan Matematika Pilkada (bahasa Jawa)

Related posts:

1. Serial Matematika Pilkada
2. Matematika Pilkada
3. Save VASTENBURG, Beli Kaosnya!

(1) Tentang Peran Lembaga Survei

Siapa bilang berlaga dalam sebuah pilkada itu sama dengan buang-buang uang? Bagi kebanyakan orang, memang YA. Tapi bagi seorang bermental penjudi, nyalon bupati, walikota atau gubernur justru bisa meningkatkan isi pundi-pundi. Bermodal awal Rp 160 juta pun jadi. Tak percaya?

Mari saya ajak Anda berandai-andai. Kita mulai saja dari angka Rp 160 juta, dimana itu merupakan tarif yang ditawarkan sebuah lembaga riset kenamaan di Indonesia. Dengan duit segitu, setidaknya bisa dilakukan tiga hingga empat kali survei untuk melihat tingkat keterpilihan seseorang. Bahasa kerennya, tingkat elektabilitas! Indikatornya sederhana: popularitas calon.

Bisa jadi, publik baru mengenal nama. Namun demikian, itu sudah merupakan modal awal yang berharga, sehingga kalau popularitas seseorang cukup tinggi, maka tinggal disiapkan strategi untuk memperkenalkan wajah kandidat kepada publik. Medianya macam-macam: mulai menyebar gambar poster atau spanduk hingga bikin kegiatan supaya masuk koran.

Asal tahu saja, untuk ukuran pilkada sebuah kabupaten/kota di Jawa, sebuah lembaga survei berani mematok angka ‘hanya’ Rp 2 milyar dengan layanan komplit plit! Survei, branding dan biaya kampanye sudah included, termasuk memfasilitasi pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada terbentuknya sebuah koalisi. Kita tahu, tak ada satu partai pun yang benar-benar bisa mendominasi perolehan suara pada pemilu selepas masa (suram) Orde Baru.

Jangan mengira uang segitu sebagai nilai yang mahal. Dengan mengelola sendiri, biayanya bisa berlipat-lipat. Bahkan, duit sebanyak Rp 4 milyar belum berarti apa-apa, apalagi membuat seseorang menang pada sebuah pilkada!

Kandidat yang diusung sebuah partai pemenang pemilu, pun belum tentu berani jalan sendirian, alias tanpa menggandeng kekuatan lain. Memiliki modal kemenangan 40 persen pada pemilu legislatif bukan jaminan seorang kandidat lolos dalam kontes.

Dalam kamus politik, tak ada kawan dan musuh abadi. Pendukung partai belum tentu mendukung figur tertentu, sebab keputusan memilih bisa dipengaruhi oleh banyak hal: persepsi calon pemilih atas seorang kandidat, namun bisa juga akibat gosokan dari tokoh lain yang bermusuhan dengan sang kandidat, dan sebagainya. Karena itu, seseorang yang merasa punya massa bisa menjual ‘aset’-nya kepada seorang kandidat. Tawar-menawar menjadi kelumrahan, sehingga kita jadi sangat sering mendengar istilah politik dagang sapi.

Kembali ke angka Rp 2 milyar.  Dengan survei awal, akan ketahuan posisi seorang kandidat terhadap kandidat yang jadi saingannya. Bila kurang populer, konsultan akan mempelajari kekurangan dan kelebihan seorang kandidat. Kekurangan yang dtemukan akan dijadikan bahan untuk memoles, sedang kebaikan yang nyata akan dieksploitasi habis-habisan.

Memperkenalkan nama dan wajah kandidat bisa dengan menggunakan poster, stiker, kalender dan materi-materi cetakan lainnya. Semakin populer (nama dan wajah) seseorang, semakin besar potensi keuntungan konsultan karena production cost-nya tidak terlalu tinggi. Posisi tawar terhadap partai lain yang ‘menjual’ pendukung juga meningkat, sehingga kontraprestasi dukungannya menjadi murah.

Tapi bila kurang atau tidak populer, maka boroslah biaya branding seseorang. Karena itu, sebuah lembaga survei bisa menawarkan kesuksesan dengan kontraprestasi success fee yang bisa jadi sama besarnya dengan nilai kontrak. Tapi, itu pun masih akan tampak ‘lebih murah’ dibanding mengurus kampanyenya sendiri. Petualang pencari uang akan berdatangan menawarkan bantuan kemenangan dengan beragam iming-iming kemenangan.

Maka, seorang kandidat yang ambisius bisa terjebak dengan aneka janji manis. Apalagi, bila si kandidat merasa punya banyak duit dan yakin bisa membeli suara.

Omong-omong, apakah Anda tertarik jadi makelar? Lembaga survei bisa memberi komisi hingga belasan juta (dari Rp 160 juta tadi) jika berhasil mempertemukannya dengan kandidat dan terjadi deal! Kalau sampai terwujud kontrak ‘paket jadi’ yang dua milyaran tadi, siap-siap saja Anda membeli mobil baru, tak perlu repot-repot ikut survei, apalagi menggalang massa segala. Tinggal duduk manis saja…..

Mau tau kelanjutannya? Tunggu saja tulisan berikutnya. Masih ada cerita seorang kandidat yang pintar (baca: cerdik, licik) yang bermodal duit tak seberapa, namun sanggup meraup untung milyaran rupiah.        Bersambung…

Related posts:

1. Beli Suara Pilkada
2. Matematika Pilkada
3. Matematika Peminum Tolak Angin

Sanajan kaya mangkono, pasar cilik nyata dibutuhaké wong akèh. Tanpa kuwi, pawon-pawon bakal sepi nyenyet jalaran ora ana wong olah-olah. Bumbon durung mesthi cumepak sanajan kebon ing dhésa isih amba-amba, mula kudu blanja menyang pasar. Gula, tèh lan kopi, umpamané, bisané digolèki ya mung ana pasar.

Nganging kocapo, rejaning jaman wis sansaya mbilaèni. Ana padhésan sing cedhak kutha, pasar cilik sing tumekané saka kutha gedhé wis ngembyah. Apa manèh yèn padhésané wis jejel riyel kebak manungsa, pasar cilik bisa diarani ngrembaka. Wujudé toko, njeroné adhem jalaran nganggo AC. Wong-wong dhésa bisa ngadhem ana sajroné toko, karo milih dhéwé barang-barang sing dibutuhaké.

Wong tuku rumangsa mardhika, milih sing disenengi banjur nglebokaké dhéwé ana kranjang sing wis cumepak. Yèn wis rampung, kari mlaku menyang kasir, banjur mbayar ngenggon. Pénak, ora usah nyang-nyangan. Rembugan yang mung sakecap, paling-paling ya meneri wektu mbayar.

Blanja menyang pasar cilik jinis iku njalari mongkogé ati, rumangsa uripé wis tambah maju, ora béda karo wong-wong kutha. Sugih-miskin ora katon béda, mula padha seneng blanja menyang kana. Kamangka, ana pasar cilik kaya mangkéné, jujul satus-rong atus kerep ora diwènèhaké. Alesané ora ana dhuwit rècèh. Malah, kasir sing gelem mbalèkaké wujud permèn dianggep luwih apik sanajan permèn mau regané ora ana separon jujulé.

Anèh tenan wong-wong saiki. Sanajan mlarat, dhuwit satus-rong atus ora dianggep. Kamangka, kanthi padha meneng waé, ora njaluk jujul utawa susuk, bisa dianggep ngesahaké wong maling melèk-melèkan, sing sabanjuré dadi budaya utawa pakulinan. Manajer lan pelayan pasar cilik bisa nglumpukaké dhuwit gabrulan, jalaran cukup ngulinakaké ngomong ora ana rècèhan lan sapanunggalané. Coba diétung, yèn sedina ana wong limangatus sing tuku, wis pira dhuwit sing bisa diklumpukaké kanthi cara ora bener.

Sing padha tuku mèlu salah ndhedher budaya sing ora becik. Dumèh mung satus ora ditakokaké, apa manèh dijaluk. Isin utawa gèngsi sing dadi alesané.

Kanggoku, iku pratandha anané kabudayan sing kurang becik. Sing kudu diklérokaké ora liya ya pemerintahé sing gampang mènèhi idin kanggo ngadegé pasar cilik mau. Padha karo wong sing isin utawa gèngsi njaluk jujul, para bupati isin yèn dhaérahé ora ana pasar cilik, rumangsa kétok ndhésa, ora maju. Lha apa perluné cap maju yèn anané pasar-pasar cilik mau mung matèni warung-warung ana sakiwa-tengené?

Wis ora kurang anané Indomaret, Alfamart lan sapanunggalé ing dhésa-dhésa. Malah, krasa banget yèn kahanan wong saiki sing pingin sarwa cèkat-cèket malah dirabuk kanthi cara nyegkuyung anané lomba akèh-akèhan pasar cilik sing pesertané ya mung loro: Indomaret lan Alfamart!

Pak lan Bupati, kapan sira bakal majokaké rakyatmu yèn idin ngadegé Indomaret lan Alfamart diobral kaya mangkono? Kowé kabèh seneng ya, yèn rakyatmu kangèlan ngupaya upa?

Related posts:

1. Blanja Menyang Pasar
2. Bédané Kliwonan lan Pasar Kliwon
3. Tukang Tulup

Sampéyan kabèh mesthi ora percaya yèn dakcritani, menawa wong nyalon bupati, walikota utawa gubernur kuwi bisa kanggo golek dhuwit. Dadi, anggoné nyalon iku mung laku sandiwara, apus-apus cara alus. Politik tingkat tinggi miturut tetembungané wong-wong jaman kiyi.

Isih akèh lho, wong sing duwé patrap kaya mangkono. Duwé jabatan, embuh ana pamaréntahan utawa perusahaané negara lan swasta, atawa duwé usaha rada lumayan, wis bisa kanggo pancatan. Paling ora wis bisa kanggo modhal, saora-orané wis dadi wong. Perkara wong liya nganggep dhèwèké apa ora, wis ora penting.

Bakuné, wong-wong sing duwé patrap wagu kaya mangkono mesthi teteg, mula wani main sandiwara kanthi laku mata picek kuping budheg. Lha mbok uripé kerep culika lan kondhang duraka, tetep waé wani pamèr rupa. Rumangsané, kabèh èlèké mau bisa diresiki kanthi umuk kabecikan, pamèr bandha.

Carané gampang, ngundang juru warta nalika ada-ada andum beras lan gula-tèh marang wong mlarat. Ngulungaké bantuwan kanthi mèsem mung yèn pas dipoto wartawan. Sabanjuré, mléngos manèh wektu salaman utawa ninggalaké papan sing lagi kanggo padha rebutan pangan. Modhalé sithik. Andum sembako rega selawé èwu kanggo wong sepulu èwu wis cukup kanggo malik drajat, malih dadi wong becik.

Ning kocapo, pengusaha jaman saiki sing akèh-akèhé urip mulya ana donya kanthi cara KKN, nyogok kana mbeseli kéné supaya olèh proyèk, ya ora mari-mari anggoné nyebar rejeki. Waton ana calon sing sajak moncèr, dianggep duwé massa akèh banjur dianggep perlu dicedhaki lan disumbang. Yèn ana pirang-pirang calon sing katon kuwat dhukungané, kabèh ya bakal dibagèhi ‘rejeki’. Kudu pinter, kudu ider.

Lha, kahanan mangkono iku sing disenengi wong-wong julik. Sumbangan ditampa, sabagèyan didhelikaké, turahané diuwur-uwuraké, diècèr-ècèr awujud sembako lan mbayar tim suksès. Yèn yakin menang ya diterusaké, yèn rumangsa bakal kalah, swara pendhukungé bisa didol, diijolaké marang mungsuhé.

***

Kira-kira, étungané kaya mangkéné. Saumpama aku pengusaha gedhé utawa pensiyunan penggedhé, aku bisa wara-wara arep nyalon. Ngundang wartawan, masang reklamé saakèh-akèhé, lan sapanunggalané. Sawisé kuwi, aku nyebar sisik melik. Yèn rakyat nampa becik, aku banjur ngira-ira lan ngetung kekuwatan dhukungan. Bèn tambah manteb, aku bisa gawé ada-ada warna-warna: andum sembako, pengobatan gratis, lan sapanunggalané.

Umpama nganggo conto nyalon nèng Kutha Sala, kira-kira sing dakbutuhaké ing antarané kaya ing ngisor iki:

Andum Sembako – Gula, tèh, beras, lan sapanunggalané rega Rp 25 èwu kanggo wong 20 èwu, didum ana 20 papan/kampung, butuh dana kira-kira Rp 500 juta. Kanggo séwa téndha/kursi lan panitia Rp 5 juta x 20 papan = Rp 100 juta.

Réklamé - Gawé 5.000 spanduk rega Rp 100 éwu klebu ongkos pasang mung butuh Rp 500 juta, yèn disebar wis cukup kanggo ngregeti kutha. Apa manèh ora perlu pajek.

Ongkos gawé lan pasang banner gedhé-gedhé ora nganti Rp 100 èwu. Cukup masang 2.000 wis dadi kondhang, kamangka mung cucul biyaya Rp 100 juta.

Nyithak poster sing gedhéné saambané tanggalan cacah 1 juta, paling-paling mung modhal Rp 150 juta.

Réklame ana layang kabar uga penting. Yèn ora pasang iklan, bisa-bisa ora diberitakaké kanthi becik kaya sing dikarepaké. Mula, bèn ora muspra anggoné sandiwara, racaké padha pinter-pinter andum rejeki. Umpama ana lima layang kabar, dipilih waé sing gedhé-gedhé utawa sing dianggep penting. Umpama milih telu, diratani kanthi kontrak iklan Rp 50 jutanan, mung perlu Rp 150 juta, ta?

Iklan radio lan tipi, anggep waé anané 10 radio dipasangi kabèh, lan dibagèhi Rp 10 juta, lan iklan tipi dicepaki Rp 20 juta, totalané ya mung Rp 120 juta.

Tim Suksès - Ongkos tim suksès, anggep waé mung wong 500, yèn dirata-rata butuh Rp 5 juta saben wong siji, kira-kira kecandhak angka Rp 2,5 milyat.

Survei – Wah, malah kelalèn, durung nglebokaké anggaran survéi. Iki klebu penting kanggo mangertèni sepira tingkat keterpilihan utawa èlèktabilitas calon. Yèn kangèlan nglakoni dhéwé, saiki wis akèh lembaga sing gawéyané survéi. Biayané ora larang, Rp 100 juta wis cukup kanggo mangertèni ampuh-orané calon. Wong-wong lembaga mau wis bakal survéi, nakoni akèh warga sing dadi sampel. Pokoké, sip.

Malah, ana lembaga survéi sing mung ngregani Rp 2 milyat kanggo total komunikasi: survéi, pengadaan alat peraga/matèri kampanye lan sapanunggalané.  Iki modhèl borongan, sing klebu ‘murah’, ngirit lan nggampangaké lakuné calon.

***

Dadi, kabèh Rp 4.220.000.000! Bèn rada longgar, kudu dilebokaké étung-étungan cara manajemen modhèrén, mula kudu ditambah 10 persèn. Dadi, kira-kira bakal butuh bandha Rp 4.642.000.000. Ya, dianggep waé perlu modhal Rp 6 milyat kanggo urusan liya-liyané, wong biyasané uga perlu pésta suka-suka lan nyéwa gali, sebab bisa kanggo wedèn-wedèn lan njaga spanduk bèn ora dithèthèl mungsuh.

Ditambah manèh, perlu uga (maah kepara penting) kanggo mbayar tokoh-tokoh masyarakat sing kemaruk bandha donya supaya bisa ngandeli rembug lan bisa umuk dhukungan. Wong-wong sing bisa dituku, biyasané oknum-oknum tokoh agama, tokoh partai, organisasi masyarakat, lan sapanunggalané.

Saka ngendi olèhé dhuwit balèn? Waton bisa gawé percayané liyan, jenengé dadi kembang lambé ana satengahé masyarakat, wis mesthi dijamin akèh pengusaha sing bakal nyedhaki. Potènsiné werna-werna. Pengadaan buku sekolah SD/MI, umpamané, anggarané luwih saka Rp 10 milyat setauné. Sepuluh persèn diénggokaké ora krasa, wong étungané penerbit mung separoné. Kamangka, saperiodhe iku limang taun!

Biaya pembangunan gedhung sekolah, kantor pemerintah, perawatan dalan lan sapanunggalané bisa atusan juta setauné. Kamangka isih akèh manèh anggaran sing kudu diblanjakaké kayata biaya perawatan kendharaan operasional, pengadaan alat-alat kesehatan kanggo rumah sakit an puskesmas…. Wis, pokoké atusan milyat setauné, lan trilyunan rupiah saperiodhen jabatané!

Dadi, kanggoné pengusaha, bisa kolusi iku pancèn bakal nyugihaké. Yèn nganti bisa malak proyèk, nutup Rp 10 milyat ya isih kuwat, ora ana ruginé. Déné kanggoné sing akal-akalan nyalon, tetep bisa bathi yèn pinter ngétungé.

Percaya kena, ora ya ora dadi ngapa, wong iki dudu agama. Aku tau krungu, ana wong nyalon (rasah disebut nyalon apa, pokoké babagan pilkada) sing kalah nanging malah dadi tambah sugih. Ana sing olèh turahan ‘sumbangan’ pirang-pirang milyat, malah ana uga sing jaréné luwih saka Rp 10 milyat. Éling lho, ya, iki mung gosip, durung mesthi bener….. Aku mung crita lan ajar othak-athik angka.

Piyé, sampéyan pingin nyalon apa ora? Yèn isih drajat rakyat, becik ngati-ati lan waspada sadurungé milih pemimpin. Wong sing kakèhan umuk lan ngatonaké nepsu kuwasané, biyasané wis ngerti étung-étungan kaya mangkéné.

Becik dibédakaké karo priyayi sing tulus, seneng ngemong, lembah manah gelem ngrungokaké liyan tanpa nyawang sandhangané lan ora aèng-aèng. Sing kaya mangkéné, mesthiné luwih bisa dijagakaké mbésuké.

Related posts:

1. Serial Matematika Pilkada
2. Sala Butuh Underpass
3. Pasar Cilik