Rumah Tahanan Koruptor

Membaca berita tentang rumah tahanan khusus trsangka dan terdakwa koruptor yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terlintas di kepala adalah sebuah bangunan mewah 50 lantai, dengan coffee shop di lobby setiap lantai. Paling atas, ada sky lounge.

Yang terlintas di benak saya, ada orang-orang yang selalu tersenyum ramah sambil membukakan pintu kaca setiap ada tamu yang mendak memasuki lobby. Tamu adalah raja, sebuah prinsip standar keramahan usaha bidang jasa, harus diterapkan sebab semua tetamu pasti orang-orang istimewa.

Selain anggota keluarga penghuni rumah tahanan, prosedur standarnya, setiap yang datang harus diasumsikan sebagai orang-orang dekat atau yang memiliki keperluan penting, sehingga harus memasuki lobby bangunan menjulang nan mewah itu. Mereka adalah makhluk-makhluk dengan beragam latar belakang: petinggi partai polituk, CEO perusahaan nasional atau multinasional, sekretaris daerah, konglomerat, dan masih banyak lagi.

Di rumah tahanan itu, adalah orang-orang yang harus dihormati hak-hak sosial-politiknya, sebab statusnya di KPK baru TERSANGKA dan TERDAKWA. Maksudnya, bukan terpidana.

Kenapa demikian? Ya, sebab bangunan yang saya andaikan sangat mewah itu didukung ahli hukum seperti Denny Indrayana, yang lantaran dosen dan bergelar professor, harus sangat menjunjung tinggi teori-teori dalam ranah ilmu hukum. Dan, seorang menteri yang saban hari berjuang membela hak-hak tersangka dan terdakwa, bukan mustahil akan bekerja sepenuh hati memperlakukan penghuni rumah tahanan sebagai klien-klien yang harus dikawal dengan prinsip prejudice of innocence.

Bayangkan pula, akan ada berapa banyak keluarga tersangka dan terdakwa korupsi, yang lantaran cepat kaya dan berimbas memunculkan jiwa kewirausahaan, lantas melihat peluang bisnis di sana. Minimal, di sana butuh coffee shop dan restoran berkelas gold dan platinum, sebab target market-nya memiliki daya beli tinggi dan sarat privasi dan prestise.

Mungkin, beberapa pengusaha kakap akan merasa terancam ceruk bisnis klub-klub eksekutifnya, sehingga harus bertemu umtuk membahas perlunya bersekutu menggagalkan gagasan rutan eksklusif itu. Hotel-hotel mewah, juga tempat-tempat rendevu yang selama ini dibanjiri orang-orang penting terancam gulung tikar, karena semua pindah ke KPK & Hukham Executive Club yang nyata-nyata bakal eksklusif.

Rakyat Indonesia yang penuh tepa slira dan full kasih sayang, biasanya cuma diam, ogah menyoal hal-hal demikian. Sementara, sebagian kecil keluarga penyamun dan penjarah uang rakyat, yang kian jeli dan menjunjung tinggi hospitality, akan senang memiliki kesempatan berarti.

Yang saya bayangkan, orang seperti saya akan disambut dengan ramah waiter dan waitress, pintu mobil akan dibukakan dan barang-barang saya dibawakan jika memasuki kawasan itu naik taksi, dibanding menggunakan mobil seharga kurang dari Rp 300 jutaan. Perlakuan lebih istimewa pasti akan saya dapat jika saya datang mengendarai mibil-mobil mahal dan mendongkark prestise.

Semua karyawan di rutan itu, pasti ditraining khusus mengenali tetamu lewat ciri-ciri fisik dan atribut yang disandangnya, minimal yang tampak secara visual. Orang datang naik taksi, pun harus diasumsikan sebagai tindakan penyamaran atau covering, sementara memakai mobil murahan dianggap bukan tipe keluarga, kerabat dan relasi para penghuni rutan.

Begitulah catatan saya siang ini, setelah membaca pernyataan Denny Indrayana di Tempo. Anggota DPR, saya yakin akan mendukung gagasan itu, sebab mereka pun juga harus menjaga ‘masa depan’ mereka, sebab semua sangat paham, politik di Indonesia sarat permainan dan paling depan, kaffah dan istiqomah mengamalkan prinsip tawar-menawar aneka perkara.

Potong Satu Generasi

Saya menyebut kalimat pada judul sebagai maklumat pemuda, yang digemakan pada paruh kedua 1990an. Kemuakan terhadap perilaku elit politik dan petinggi-petinggi negeri yang korup, kerinduan kepada Indonesia yang sejahtera berdasar persamaan hak, dan keinginan membangun pondasi masa depan yang kokoh, menjadi alasan utamanya. Maka, sungguh mendesak memotong satu generasi. Yang tua diafkir saja.

Memang menggelikan dan bisa menjadi debat panjang jika menyimak pendapat Ketua DPR Marzuki Alie, yang secara terang-terangan tidak memercayai kaum muda. Katanya, ia prihatin (ini diksi resmi sekondan politiknya) akan kelakuan para pemuda, yang pada setiap event organisasi kepemudaan selalu diwarnai politik uang.

Mungkin Marzuki Alie lupa, bahwa kaum tualah yang selama ini mengajari demikian kepada yang muda. Setiap ada musyawarah atau kongres organisasi kepemudaan selalu saja ada tangan-tangan setan menebar janji dan materi, demi barter politik. Politisi-politisi instan lahir dari para pemalas, yang enggan bertatap muka dengan publik, apalagi bila rakyat yang dihadapi masih dalam kategori massa mengambang.

Terlalu sering saya mendengar, anak-anak muda baik dari organisasi ekstra kampus, organisasi kampus, organisasi kemasyarakatan lainnya, selalu saja merasa perlu sowan kepada pejabat atau politisi yang dianggap sehaluan. Tujuannya sangat pragmatis: meminta dukungan finansial, kebijakan atau politik atas setiap hajatan yang hendak diikuti atau diselenggarakannya.

Terlalu banyak organisasi kepemudaan dikebiri, dibatasi perkembangannya –termasuk untuk mandiri, agar sewaktu-waktu bisa dijadikan robot, sebagai mesin politik kepentingan. Silakan tunjuk asal-asalan nama organisasi kepemudaan, saya jamin tak ada yang independen dalam arti yang sebenarnya.

Sayang memang. Sumpahnya para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Nusantara, 83 tahun silam, baru mencakup kesepakatan dalam hal paham kebangsaan dan kebahasaan sebagai identitas. Jong-jong yang berkumpul saat itu tak sampai memprediksi, bahwa kemerdekaan akan ditunggangi kepentingan, seperti Brigadir Jenderal Mallaby yang membonceng NICA.

Apa yang disampaikan Marzuki Alie klop dengan gelagat politik di mana semua partai mengusung para anggur (menurut istilah kernet angkutan umum), yakni orang-orang tua yang belum rela dan tidak bisa memercayai pemuda sebagai pihak yang berhak menentukan masa depan dan nasib bangsa dan negaranya.

Partai-partai politik merekrut anak-anak muda sebatas kosmetik, sebuah pencitraan agar dipandang seolah-olah para anggur sudah bisa memercayai pemuda. Apakah kita sudah diberi petunjuk dan bukti yang meyakinkan bahwa seorang Anas Urbaningrum bisa mengatur Partai Demokrat tanpa restu keluarga Susilo Bambang Yudhoyono? Apakah Puan Maharani dan Budiman Sudjatmiko berani bertindak tanpa membawa nama Megawati dan Soekarno? Apakah seorang Indra J Piliang bisa sebebas berpikir dan bertindak seperti ketika ia masih menjadi seorang peneliti di CSIS? Bagaimana Fadli Son tanpa Prabowo Subianto?

Jangankan mengubah arah kapal bernama Indonesia, seorang pemuda seperti Denny Indrayana yang bergelar profesor doktor dan pernah aktif di pusat kajian korupsi pada perguruan tinggi bergengsi saja, tak bisa menunjukkan peran signifikan. Padahal, ia pernah memiliki posisi strategis, sebagai staf khusus presiden dan sekretaris organisasi yang bercita-cita sebagai penumpas keberadaan mafia hukum di Indonesia.

Silakan saja Anda mengajukan bantahan dengan argumentasi apa saja atas pernyataan di atas. Tapi mari saya ajak  Anda berandai-andai. Dengan petunjuk sederhana, bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu negeri terkorup di dunia, cobalah prediksikan Indonesia akan seperti apa, seandainya Komisi Pemberantasan Korupsi diisi mereka yang namanya saya sebut di atas.

Siapapun ketua dan wakilnya, anggap saja ada Denny, Indra Piliang, Puan, Budiman, Anas dan Fadli Son di KPK, seperti apakah wajah Indonesia?

Maaf, jika saya menganggap mereka adalah kaum muda yang suka mengakomodir kemauan para anggur, si orang tua-tua itu.

Para politisi dan elit pemerintahan kini, pasti enggan memenuhi tuntutan potong satu generasi yang diteriakkan kaum muda, yang selama ini lebih banyak menjadi pendamping dan teman rakyat pada setiap tarikan nafas dan dalam menghadapi problematik sosial-politik-ekonomi dan budayanya.

Relakah orang-orang tua, elit renta itu, jika Indonesia diurus oleh kaum muda tak bernama, alias bukan orang-orang yang saya anggap sudah terkooptasi atau menyediakan diri sebagai hamba elit partai?

Tak perlulah para elit itu mengingatkan akan butir-butir Sumpah Pemuda jika mereka tak sanggup mewujudkan cita-cita para pemuda itu, bahwa setelah merdeka, maka rakyat Indonesia akan sejahtera dan bahagia. Buat apa upacara, membuat iklan-iklan patriotik di koran, radio, televisi dan Internet jika mereka tak paham makna di balik tekad dan sumpah para pemuda?

Optimis memang harus dimiliki. Tapi pesimisme juga bukan hal tabu atau dianggap nyinyir jika kenyataannya memang para tetua belum sanggup dan tak pernah memberi teladan kebaikan.

Apakah Anda termasuk pemuda yang menolak potong satu generasi? Jika iya, segeralah masuk partai politik. Mereka masih butuh banyak sarjana dan intelektual untuk jadi satgas kepentingan. Sumpah!

Kriminal Terhormat

Menjadi seorang kriminal itu mudah. Yang tidak gampang adalah ketika menjadikan tindak kriminal sebagai profesi. Perlu kesungguhan dan totalitas untuk bisa terhormat di tengah masyarakat, supaya bisa memperoleh predikat profesional. Kalau tataran ini tercapai, semua urusan jadi mudah.

Ketika sedang makan di sebuah restoran di Solo, saya bertemu seorang teman secara tak sengaja. Datang sendirian, dia bilang sedang menunggu bos. Tak lama kemudian, dua polisi berpakaian preman memasuki restoran diikui seorang lelaki paruh baya yang datang mengendarai sedan warna gelap, dikawal satu sedang patroli polisi.

Oo.. rupanya, bos yang dimaksud teman tadi adalah kriminal profesional. Kiprahnya terasa di mana-mana. Ia pernah menjadi sinterklas yang suka bagi-bagi proyek karena posisi ‘setengah resmi’-nya di sebuah kementrian. Pada saat lain, orang itu mengacau di dunia politik dengan kekuatan uang. Kini, dia meringkuk di penjara, meski saya tak yakin ia menderita di sana.

[Yakin tak menderita di penjara, sebab saya pernah mendengar –tepatnya kesaksian yang mendekati valid, luasnya jaringan si profesional itu. Dia banyak bergaul dengan petinggi-petinggi partai politik, jenderal polisi dan militer, juga kalangan mafia peradilan, baik yang di wilayah kehakiman maupun kejaksaan]

Sebagai kriminal, ia biasa tampil terhormat. Ada di forum-forum resmi kenegaraan hingga wilayah keagamaan. Kaki tangannya tersebar di mana-mana. Di daerah, ia ‘punya’ wartawan juga aktivis lembaga swadaya masyarakat yang cerewet pada korupsi, walau sejatinya bukan orang bersih. Pokoknya, top!

Kalau menyimak sepak terjang kriminal penggangsir duit negara yang ke mana-mana tampil mulia, maka saya tak heran menyaksikan perlakuan istimewa terhadap seorang tersangka kriminal seperti Gayus H. Tambunan. Koruptor gurem berkekayaan puluhan miliar saja dijemput polisi bintang tiga dan staf-staf khusus dari lingkaran istana negara.

Simak saja pernyataan Denny Indrayana, yang menyukai diksi kooperatif terhadap para tersangka pelaku kriminal. Seorang tersangka kasus korupsi saja masih dihormati setinggi langit dengan menyebut kooperatif ketika mau diperiksa. Pejabat-pejabat lembaga kepolisian dan kejaksaan pun disebutnya kooperatif saat mau memberi informasi kepada anggota Satuan Tugas Mafia Hukum bentukan presiden.

Saya bingung, kata kooperatif yang seharusnya dilekatkan pada subyek-subyek yang setara pada sebuah bentuk hubungan/relasional, namun justru dilekatkannya pada begundal kriminal. Sudah seharusnya, seorang tersangka atau pelaku kriminal nurut pada pemeriksa atau penyidik. Kebohongan dan penyangkalan sudah ada konsekwensi hukumannya.

Begitu pula Satgas Mafia Hukum yang bekerja atas nama presiden/kepala negara, sudah selayaknya memperoleh haknya untuk mengakses informasi dari lembaga-lembaga negara hingga pada batas-batas tertentu. Kepolisian yang kedudukannya di bawah presiden, misalnya, wajib menyerahkan data/informasi jika diminta. Sehingga, kata kooperatif memberi kesan seolah-olah keduanya berdiri sama tinggi, dengan kepentingan berbeda satu sama lain.

Sungguh penggunaan istilah yang menggelikan, bila seorang Gayus yang terindikasi memperkaya diri dengan kedudukannya di Kantor Ditjen Pajak dan lantas melarikan diri masih disebut kooperatif. Denny bahkan tak mau menyebutnya sebagai penangkapan atau menyerahkan diri. Sebuah ironi bagi seorang doktor dan peneliti pada lembaga kajian antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Denny, rupanya masih menggemari eufemisme politik ala Orde Baru. Saya tak tahu bagaimana ia akan menjelaskan makna kooperatif itu ke dalam Bahasa Inggris ketika berhadapan dengan jurnalis-jurnalis asing. Atau, mungkin ia tetap akan menggunakan cooperative demi memancing tawa media asing.

Ada baiknya, kita membuka-buka kembali berita saat Denny dan kawan-kawannya melakukan inspeksi mendadak ke rumah tahanan di mana Artalita Suryani memperoleh perlakuan mewah di dalam penjara. Seingat saya, ia juga menyebut Artalita sebagai sosok yang kooperatif pula.

Di Indonesia, memang lebih enak jadi kriminal profesional. Martabatnya tetap ‘terhormat’ karena aparatur negara juga rajin membantu ‘menghormatkan’. Maka, jangan tanggung-tanggung melakukan tindak kriminal seperti maling ayam, mencuri motor, memetik semangka di kebun tetangga, apalagi dengan alasan cuma untuk biaya sekolah, apalagi sekadar mengganjal perut yang lapar.

Petinggi-petinggi Republik Indonesia, sepertinya malu kalau punya penjahat-penjahat kelas recehan. Mungkin kuatir dianggap bukan bangsa hebat dalam percaturan internasional. Kalau Jepang bisa punya Yakuza dan Cina punya Triad, kenapa Indonesia tidak? Indonesia kan juga naga Asia yang harus diperhitungkan….