Jangan Langgar Protokol

Selain di ibukota negara, presiden dan wakil presiden tidak boleh bersama-sama di sebuah kawasan.

Demikian penjelasan Gus Dur ketika mengritik Presiden SBY, yang sama-sama berada di Aceh dengan Wapres Jusuf Kalla, meninjau korban dan lokasi tsunami di Aceh pada akhir 2004.

Lho, apa hubungannya saya mengutip cerita mantan presiden di buku Gus Dur Bertutur (2005) itu? Ya, saya kuatir saja jika Pak SBY dan Pak Boediono njagong alias kondangan pada acara mantu Sri Sultan HB X di Yogyakarta, Selasa (18/10). Jika itu terjadi, maka presiden melanggar undang-undang, dan protokol, karena ibukota tanpa kepala negara.

Selengkapnya, saya kutipkan pernyataan Gus Dur dari tulisan berjudul Belajar dari Pengalaman Orang itu.

Ketika SBY dari Nabire terus ke Aceh untuk meninjau musibah besar yang ditimbulkan oleh gempa Nino dan gelombanh pasang tsunami dark Samudera Indonesia, ia bertemu wakilnya Yusuf Kalla. Hal ini sebenarnya dilarang oleh protokol. Selain di ibukota negara, presiden dan wakil presiden tidak boleh bersama-sama dalam suatu kawasan. Peristiwa dua orang itu berada di sebuah kawasan dalam provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada waktu yang bersamaan adalah pelanggaran undang-undang. Bagaimana pimpinan negara kita saat ini melanggar sebuah undang-undang?  Sama sekali tidak masuk akal penulis…..

Gus Dur, karena pernah jadi presiden, tahu dan paham aturan. Awam, termasuk saya, bisa jadi tak terlalu mengerti dan merasa harus peduli soal-soal seperti ini, karena seingat saya, memang tak masuk bahasan pelajaran PMP atau PPKN.

Akankah presiden dan wakil presiden akan datangi sebuah hajatan pernikahan bersamaan waktunya? Kita tunggu saja besok Selasa…