Adalah sebuah kebetulan pula, jika otoritas kepolisian setempat menyatakan penembakan itu sudah sesuai prosedur.

Dan, jika akhir-akhir ini polisi menjadi sorotan publik, saya kok yakin itu karena kebetulan semata. Artinya, tak ada satu pihak pun yang secara sengaja dan terang-terangan menunjukkan itikad buruk memojokkan individu maupun institusi kepolisian. Polisi yang bentrok dengan warga sipil di Bima, Nusa Tenggara Barat sehingga mengakibatkan banyak orang tewas, toh itu juga diklaim sebagai sebuah insiden kebetulan.

Polisi bersenjata laras panjang saat berjaga-jaga di Gereja Kepunton usai adanya insiden aksi bom bunuh diri.

Banyaknya orang mati di Mesuji, baik yang masuk wilayah adminsitratif Lampung maupun Sumatera Selatan, toh semua juga oleh sebab sebuah kebetulan. Ya, kebetulan polisinya dekat dengan pengusaha, dan kebetulan pula, masyarakat di sana sadar akan hak atas tanahnya yang dirampas oleh pihak yang tak berhak, sehingga harus mereka perjuangkan untuk merebutnya kembali.

Adalah sebuah kebetulan yang lain lagi, ketika institusi kepolisian memperoleh sumbangan finansial dari PT Freeport di Papua, sehingga sempat memanaskan suhu sosial-politik di bumi Cenderawasih. Kebetulan pula ada yang membongkar, sehingga tersiar lewat berbagai saluran, resmi maupun tak resmi.

Menghadapi terlalu banyaknya kebetulan di negeri ini, saya kok jadi curiga kalau Tuhan sedang guyon, mengingatkan seluruh bangsa ini untuk bisa mengambil hikmah dari aneka macam kebetulan yang mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Tentu, bagi Tuhan, tak ada sebuah kebetulan pun dalam semua skenario yang telah dan akan dibuatNYA. Termasuk, jika yang jadi korban, kebetulan justru orang-orang lemah, tak berdaya ketika berhadapan dengan pengusaha, penguasa dan semua instrumen usaha dan kuasa.

Jangan-jangan, kita bisa mendengar banyak berita dan cerita keburukan polisi, politisi, aparatur negara dan sebagainya lantaran kebetulan pula.

Secara nalar sehat, polisi tak akan membunuh rakyat yang menggaji mereka dengan pajak yang disisihkan melalui cucuran keringat. Apalagi, di semua kantor polisi, selalu terpampang tulisan mencolok, bahwa mereka akan selalu melindungi dan mengayomi. Jika janji menjadi pelayan hukum bagi masyarakat lantas meleset dalam praktek, rasanya itu pun merupakan kebetulan semata.

Seperti disclaimer yang biasa menyertai sebuah film dan sinetron: kemiripan nama, tempat dan kejadian, hanyalah kebetulan semata, tak ada unsur kesengajaan di dalamnya.

Dan, atas dasar itu pula, saya jadi yakin jika perayaan Natal yang aman pada tahun ini, juga karena kebetulan para petinggi polisi di berbagai daerah di Indonesia, dengan lantang dan kompak menyatakan bahwa ‘perayaan Natal kali ini dijamin aman’, seperti saya baca di banyak berita media massa, yang kebetulan pula saya simak lewat Internet.

Bisa jadi lantaran Presiden kebetulan sedang sibuk bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga akhir-akhir ini tak banyak bicara, memberi instruksi, arahan atau petunjuk dan melakukan tindakan-tindakan pencitraan seperti biasanya. Kita tahu, Pak Presiden SBY selalu tertib dan rapi membuat perencanaan kapan harus menggelar konperensi pers untuk menyikapi sebuah perkara yang dianggapnya membikin risau dan galau hatinya.

Sorotan buruk dan kecaman yang mengarah ke institusi kepolisian akhir-akhir ini, sepertinya sengaja dia biarkan agar seluruh jajaran kepolisian, dari level paling bawah hingga jenderal-jenderalnya segera berbenah, memperbaiki diri dan kinerjanya. Tentu, secara akal sehat, Presiden SBY tak rela jika ribuan polisi di Nangroe Aceh Darussalam yang kebetulan terindikasi mengonsumsi narkoba seperti diakui Kapolda, mencoreng nama baik dan menyurutkan pamor penegak hukum Indonesia.

Saya yakin, jika Presiden SBY bersikap seperti itu, sehingga hukum di negeri ini menjadi tegak setegak-tegaknya, di mana rakyat menjadi terlindungi dan terjamin hak hukumnya, koruptor diadili dan dijebloskan ke penjara, dan sebagainya dan seterunya, maka Indonesia akan jaya dan makmur sentosa. Dengan demikian, semboyan tata titi tentrem kartaraharja yang menjadi pedoman polisi akan terwujud dengan sendirinya.

Untuk situasi Indonesia yang demikian, saya akan dengan riang dan ikhlas menerimanya, walau itu hanya kebetulan semata. Asal berlangsung lama, syukur abadi alias menjadi kebetulan-kebetulan yang diperpanjang (seperti masa tahanan), saya dan rakyat Indonesia akan gembira menyambutnya.

Namun andai tidak terwujud, ya tidak apa-apa… Apa hendak dikata, wong ndilalah ya hanya kebetulan, jika Presidennya tak pernah menunjukkan ketegasan. Padahal, saya ingin banget, walau cuma sekali saja, melihat Pak SBY itu bersikap dan bertindak tegas…..

Maaf lho, Pak SBY, satu-satunya yang saya anggap bukan kebetulan hanya satu: ketika Gus Dur saat menjabat presiden membuat keputusan memisahkan polisi dari TNI, yang dulunya saat polisi masih bergabung dinamai Angkatan Bersenjata.

Semoga, hanya karena kebetulan sesaat saja, jika kini polisi tampak lebih bangga menenteng senjata dan memuntahkan pelurunya ke mana saja.

Related posts:

1. Negeri Dongeng
2. Jangan Langgar Protokol
3. Teroris dan Pengalihan Isu

Menghimbau Nazaruddin agar pulang, bukan memerintahkan Polri dan KPK menangkapnya

Tapi jika itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Presiden atau Kepala Pemerintahan, maka saya akan menyebutnya sebagai sosok yang tak paham tugas dan kewenangannya. Semestinya, ia bisa membuat pernyataan yang lebih tegas, memerintahkan Kapolri untuk menyeret Nazaruddin, dan memberinya tenggat. Bahkan ia bisa mengerahkan intelijen untuk memburu, sebab perkaranya menyangkut duit negara, milik rakyat.

Dengan perintah yang tegas, aparat kepolisian pasti akan bekerja lebih serius, dan tak akan penah muncul pernyataan simpang siur. Andaikan Nazaruddin bersembunyi di Singapura yang belum memiliki perjanjian ekstradisi sekalipun, sikap tegas bisa ditunjukkan dengan banyak cara. Jika perlu, mengeluarkan ancaman pemutusan hubungan diplomatik andai menolak bekerja sama.

Sebagai warga negara, saya dan jutaan penduduk Indonesia berhak menuntut kepada Presiden untuk bertindak lebih tegas dan cerdas, karena sikap yang ditunjukkan Nazaruddin berpotensi mencederai kehormatan bangsa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang menyatakan sudah bekerja dan melakukan pencarian, justru dipermalukan dengan tampilnya Nazaruddin dalam wawancara televisi secara live.

Sungguh tidak masuk akal jika pemburu Nazaruddin yang punya kewenangan dan kemampuan menyadap jalur telekomunikasi gagal mengendusnya, sementara Polri kerap mengumumkan adanya keberhasilan mengetahui adanya ancaman terorisme ke sejumlah sasaran dengan mendasarkan kemampuan melakukan penyadapan jalur komunikasi.

‘Penampakan’ Nazaruddin lewat wawancara dengan Iwan Piliang yang disiarkan Metro TV, kian menegaskan satu hal: SBY tidak konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi.

KPK yang menjadi monumen bersejarah dalam karir politik SBY (dan dalam usaha pemberantasan korupsi) juga digerogoti dengan ‘kesaksian’ Nazaruddin, yang menyebut Chandra Hamzah terlibat ‘skandal’ pengaturan perkara terkait penyelewengan uang negara untuk pembangunan Wisma Atlet SEA Games itu.

Sebagai Presiden ia membentuk KPK, sebagai pendiri Partai Demokrat ia kampanye antikorupsi

Jika KPK (yang merupakan simbol antikorupsi SBY) bisa dilecehkan begitu rupa oleh anak buah di partainya tanpa bisa menyelesaikannya dengan segera, maka orang dengan tingkat kewarasan paling minimal sekalipun bisa menertawakan Yudhoyono sebagai Pak Bina di Partai Demokrat, sekaligus sebagai Pak Presiden.

Saya tak mengerti kenapa SBY selalu mengulang-ulang pernyataannya mengenai penegakan hukum dan seterusnya, sementara ia tak memberi teladan sebagai orang yang taat pada hukum. Ia punya kekuasaan dan kewenangan memaksa Polri dan KPK bekerja serius untuk bangsa dan negara, namun tak menunjukkan tanda-tanda menggunakan haknya.

Saya jadi ingat kelemahan Yudhoyono, seperti pernah dicatat dan disebut Gus Dur sebagai melanggar undang-undang. Dalam buku Gus Dur Bertutur  (hal. 85-86), mantan presiden itu menulis begini:

Ketika SBY dari Nabire terus ke Aceh untuk meninjau musibah besar yang ditimbulkan oleh gempa bumi dan gelombang pasang tsunami dari Samudera Indonesia, ia bertemu wakilnya Jusuf Kalla. Hal ini sebenarnya dilarang oleh protokol. Selaiin di ibukota negara, presiden dan wakil presiden tidak boleh bersama-sama di sebuah kawasan. Peristiwa dua orang itu berada di sebuah kawasan dalam provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada waktu yang bersamaan adalah pelanggaran undang-undang. Bagaimana pemimpin negara kita saat ini melanggar sebuah undang-undang? Sama sekali tidak masuk akal penulis.

Seturut dengan ucapan Gus Dur, saya meyakini, jika SBY tidak menggunakan kewenangannya untuk memaksa aparat kepolisian dan KPK menangkap Nazaruddin untuk mengurai duduk perkara dan menemukan aktor dan pencoleng sesungguhnya, maka ia pantas disebut mengabaikan hukum.

Terserah Pak Yudhoyono, Anda mau memilih saya sapa dengan panggilan Pak Presiden, atau Pak Bina. Saya harap Anda tidak mau disejajarkan dengan tokoh antagonis dalam serial TVRI jaman dulu itu. Andai mau disejajarkan, saya prihatin.

Related posts:

1. Jangan Langgar Protokol
2. Pahlawan
3. Kita Butuh Cicak

Rekaman gambar lan swara vidéo karaokéné pranyata èlèk tenan, nanging klebu laris ing YouTube. Malah, wong-wong NU sing daktengeri naté nyingkur Gus Dur, mèlu-mèlu nyebaraké kabar menawa vidéo karaoké iku pantes disimak, digatèkaké. Apa manèh kanca-kanca sing mèlu partai sing malah naté ngèlèk-èlèk Gus Dur, kamangka mbiyèn mula bukané didadèkaké pepundhèné.

Miturut Mbak Èny Sagita, Gus Dur pendhékar rakyat sayekti. Nadyan cacat nétrané, nanging ngerti batiné, endi kucing lan endi sing diarani asu. Mula sakonduré Gus Dur ngadhep Pangèran Kang Maha Kawasa, akèh sing padha rumangsa kélangan, jalaran nalika sugengé tansah mbéla rakyaté, mula lila dadi korbané réformis palsu, dijegali kana-kéné.

Nitik basané, krasa banget nandhesé. Sanajan arané dangdut koplo, yaiku dangdut kang èlèk dhéwé, sing jaréné mung pantes kanggo nglelipur wong koplo utawa ora bening nalaré, pranyata bisa nitèni apa sing sejatiné wis dilakoni déning Gus Dur. Ngedegaké PKB waé sing ujubé kanggo cawé-cawé mèlu amangun negara lan bangsa, wusanané mung kanggo bal-balan ponakané dhéwé, disingkiraké bocah-bocah sing mbiyèné nyusu lan ngangsu kawruh lan ngèlmuné.

Tumrapé Amien Rais, Priyo Budi Santoso, Arifin Panigoro lan kanca-kancané, Gus Dur pancèn kudu ajur. Mula padha digawé cukup rong taun waé dadi presidhèn, didakwa duwé kasus ngono lan ngéné, kamangka ora ana nyatané, tumekané saiki.

Mbak Èny Sagita, miturut panemuku, jebul luwih titis tinimbang profesor saka Ngayogyakarta, sing jebul isih blereng kuwasa donya. Saélingku, Pak Amien ora katon teka takziah nalika jasadé Gus Dur kapetak ana sajroning Pondok Tebuireng. Muga-muga iku mung pandakwaku jalaran cèwèt anggonku nalisik sapa waé sing padha teka asung bélasungkawa.

Kanggoné Gus Dur, miturut Mbak Èny Sagita, naté duwé weling kang prasaja, menawa agama iku kudu ngayomi jagad raya. LSM, partai, ormas utawa Ketua RT kabèh padha waé, sing dipentingaké mung tumindaké. Ana donya dangdut, tembung iku banjur ngélingaké nalika Inul Daratista dikuya-kuya, malah Gus Dur sing mbéla. Agama sing kuduné dadi cekelan supaya bisa ngayomi jagad saisiné, klebu manungsané, malah padha diénggak-énggokaké, embuh kuwi déning wong-wong sing padha semuci-suci, apa manèh sawisé lungguh dhampar kencana nganggo sabuk kuwasa.

Gus Dur pancèn mung diperlokaké déning rakyat, wong cilik lan ‘wong sithik’ utawa minoritas sing dikuya-kuya, disiya-siya, disébrataké lan direbut hak-haké. Wong gedhé ora butuh piyambaké, sebab mung ngrégol-ngrégoli lakuné lan nepsu kemaruké.

Kanggoku, tembangé Mbak Èny Sagita iku momot banget, njalari dhadha seseg angèl unjal ambegan. Muga-muga, akèh sing padha mèlu ngrasakaké perihé wong-wong kaya Mbak Èny, sing anggoné padha golèk dhuwit kerep diganggu déning wong-wong semuci-suci, blebetan sorban lan nganggo jubah putih kang seneng kruyukan ngobat-abitaké pedhang, nglarani wong sing ora disenengi, utawa ngrusak papan ngibadahé wong kang kaanggep dadi liyan, wong liya, dudu golongané.

Saiki tambah cetha, sapa sing asu, sapa sing diarani reformis palsu, sing wis naté golèk-golèk perkara mung saperlu rebut kuwasa lan bandha donya, kanggo wadhuké, utawa kanggo partai lan golongané.

Mligi kanggo Pak SBY, coba wacanen lan oncèkana surasa utawa makna tembangé seniman dangdut barangan ing ngisor iki. Aja sithik-sithik sambat arep dijongkèng kawibawané, utawa ngucap prihatin marang kahanan lan sapanunggalané, kamangka durung tumindak apa-apa.

Mas Priyo Budi Santoso, kowé mbiyèn gandhang misuh-misuhi Gus Dur, saiki wis bungah ya, rumangsa bisa urip mulya, nyandhang mlithit numpak montor alus, lan wis ora katon mblawus kaya nalika isih dadi juru wicarané para panjongkèng Gus Dur.

Kang Karding, apa sing sampéyan élingi saka piwulangé Gus Dur? Apa sampéyan ora isin mimpin rombongan anggota DPR mlancong adoh-adoh sing tundhané mung arep crita yèn wis duwé alamat email komisi8@yahoo.com??? Mbok sampéyan ngajak kanca-kanca politikmu, ziarah menyang nJombang…. (ora meksa, mung yèn wani waé). Sapa ngerti, sapungkuré ziarah banjur padha éling, ora mèlu-mèlu ombyaking luru donya lan kuwasa.

Sumangga, padha diwaca lelagon koplo ing ngisor iki. Yèn Amien Rais, Priyo Budi, Arifin Panigoro lan liya-liyané ora mudheng, dakcepakaké tarjamahé, kanthi Basa Indonésia. Wacanen, yaaa…

Gus Dur (Pendekar Rakyat)

Ora ono rong tahun
dadi presiden dipeksa mudhun parlemen
jarene kasus ngono, jarene kasus ngene
ning ora ana nyatane

(Tak genap dua tahun
jadi presiden dipaksa turun (oleh) parlemen
katanya kasus begitu, katanye kasus begini
tapi tak terbukti)

Dadi lawan politik Orde Baru
dadi korban ambisi reformis palsu
nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu
ngendi kucing ngendi asu

(Jadi lawan politik Orde Baru
jadi korban ambisi reformis palsu
walau cacat matamu tapi terang batinmu
mana kucing mana anjing)

LSM opo partai ormas opo mung RT
sing penteng tumindake
kelingan welingmu sing prasojo
agomo ngayomi jagad royo

(LSM atau partai ormas atau cuma RT
yang penting perilakunya
ingat nasihatmu yang sederhana
agama mengayomi jagad raya)

Sak lungamu akeh seng rumongso kelangan
pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban
dijegal kono kene
sebab mbeloni rakyate
sing dianggep ora penting
lan tansah disingkirake

(Sejak kepergianmu banyak yang merasa kehilangan
pendekar rakyat yang telah rela jadi korban
dijegal sana-sini
karena membela rakyatnya
yang dianggap tak penting
dan selalu disingkirkan)

Related posts:

1. Pagupon Kanggo Kéré
2. Mulih Kanggo Sungkem
3. Bingung Banyu Kanggo Cawik

Badan-badan dunia, utamanya yang merasa sebagai pengawal demokrasi sejati, pasti sudah berancang-ancang mengirim tim ahli. Mitra lokal segera dicari, tentu saja dari kalangan prodemokrasi. Tingkat partisipasi menjadi kata kunci. Siapa pemenang adalah soal nanti, walau pada prakteknya yang potensial bekerja sama amankan kepentingan yang akan disokong.

Terserah Anda mau menyebut saya sedang berhalusinasi atau mementingkan teori konspirasi. Dalam politik, pertarungan kepentingan selalu terjadi. Para ahli dan opinion leaders sudah terbiasa meneriakkan teori konspirasi sebagai teori usang. Mereka suka mengaplikasikannya secara diam-diam, tidak terang-terangan. Intinya, tak rela kalau orang lain memikirkan teori itu.

Mesir merupakan sekutu penting Amerika di Timur Tengah, sepenting posisi Indonesia di Asia Tenggara. Bedanya, Mesir sebagai kawasan basis intelektual regional bisa diharapkan turut menjaga kepentingan lewat kaum terpelajarnya yang terbuka, namun masih beraroma Islam sehingga menopang strategi.

Sementara Indonesia, selain dijadikan sekutu untuk menyebarkan virus demokratisasi, kepentingan industri dan pasar menjadi pertimbangan lebih utama. Sumberdaya alam, seperti dimaksud oleh pasal 33 UUD 1945, semua ada di Indonesia dan kawasan sekitarnya. Industriawan besar, yang butuh bahan baku apa saja, nyaris ‘hanya’ bisa leluasa mendapatkannya di Indonesia dan kawasan Asia lainnya.

Demikian pula potensi pasarnya yang luar biasa. Aneka produk massal dari perusahaan-perusahaan multinasional perlu pasar. Internasionalisasi kultur juga dianggap penting, meski lokalitas tetap akan dijadikan bahan jualan juga. Setidaknya, buat kepentingan pariwisata.

Pada strategisnya kepentingan-kepentingan itulah, maka ‘kerja sama’ dengan rezim dan kekuatan politik suatu negara menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Rezim otoriter sekalipun akan disebut mitra, seperti halnya Soeharto dan Hosni Mubarak, yang kebetulan, keduanya mengandalkan angkatan bersenjata. Amerika dan sekutunya akan tutup mata terhadap apa yang sering disebut ‘pelanggaran HAM’, sepanjang itu tak menjadi sorotan dunia dan menggoyahkan eksistensi hegemonik mereka.

***

Mubarak telah ‘tumbang’. ‘Kejatuhannya’ mirip dengan Soeharto. Perlu ada unjuk rasa massa secara besar-besaran supaya tampak ‘aspiratif’ dan ‘sesuai kehendak rakyat’. Kalau di Indonesia estafet diserahkan kepada Habibie sang wakil, di Mesir diarahkan kepada militer, yang notabene penyokong Mubarak selama 30 tahun. Soeharto dan Mubarak merupakan tokoh kunci, yang kedudukannya tak pernah goyah, lantaran sikap manis keduanya terhadap (kepentingan) barat.

Seburuk-buruknya Ikhwanul Muslimin, saya yakin ia dibutuhkan (minimal untuk penyeimbang dan keperluan pencitraan), seperti halnya keberadaan laskar-laskar Islamis di Indonesia. Ujung-ujungnya, toh akan menuju pada tahapan kompromi dan berbagi kue semata pula.

Kelak, pemilu Mesir akan membuktikan, apakah Ikhwanul Muslimin akan memiliki perolehan suara yang sama dengan partai-partai Islam di Indonesia. Siapa tahu ia bisa dijadikan sebagai Poros Tengah, seperti halnya di Indonesia, untuk bikin ontran-ontran jika Presiden Mesir kelak kurang bisa diterima Barat karena sikap keras dan konsistensinya membela kedaulatan bangsanya, seperti terjadi pada Gus Dur dulu.

Walau terasa berlebihan, saya kok curiga, di Mesir kelak akan bermunculan aneka lembaga survei dan konsultan pencitraan, yang merangkap panitia pemenangan pemilihan, yang jago mengendalikan perolehan suara seorang kandidat, entah dengan menyogok, merampok data di komisi pemilihan umum, dan lain sebagainya.

Semoga, kelak Mesir tak terlalu mirip Indonesia, yang punya presiden (yang katanya terpilih secara demokratis) namun masih tetap cengeng, suka merajuk dan gemar bersolek karena memuja pencitraan yang sangat lahiriah semata sifatnya.

Wahai rakyat Mesir, jangan ikuti jejak kami…

Related posts:

1. USA Butuh Blogger Indonesia
2. INDONESIA
3. Merenungi Indonesia

Saya bisa menerima dan mengamini kebenaran apa yang dia lakukan, menggugat keabsahan jabatan Jaksa Agung bagi Hendarman Supandji. Pada point itu, dia mengajarkan pentingnya taat hukum dan penghormatan pada sistem administrasi dan tata negara. Itu penting, supaya jangan sampai terjadi seperti cerita Gus Dur, bahwa SBY dan Wapres Jusuf Kalla berada di luar ibukota negara pada waktu bersamaan, yang dilarang oleh konstitusi.

Namun, yang saya rasakan, tindakan mengajukan uji materi soal keabsahan Hendarman Supandji menduduki jabatan Jaksa Agung  pada periode kedua kepemimpinan SBY, itu lebih merupakan upaya mengerem perkara korupsi Sisminbakum yang menyeret dirinya pada pusaran perkara.

Dan, entah kenapa, prasangka saya masih ditambah rasa terganggu dengan bahasa tubuh Yusril. Menurut saya, ia nyaris tak pernah kontak mata dengan lawan bicaranya, termasuk yang diwakili oleh kamera televisi. Selain tak menghargai lawan bicara (bisa juga dibaca sebagai bentuk kesombongan), saya menduga ada sesuatu pada dirinya sehingga tidak pede terhadap lawan bicara. Tapi, ya embuh…

Ngototnya ia memerkarakan Hendarman saya anggap sebagai bentuk perlawanannya terhadap SBY yang sudah tak memakainya lagi. Ketika dalam debat di tvOne bersama Hendarman, juga ia lontarkan pernyataan yang menyebut ia dikuya-kuya (dianiaya), partainya dihabisi, dan sebagainya. Sebuah kalimat yang tak relevan, namun menunjukkan adanya persoalan yang (barangkali) mengendap hingga ke alam bawah sadarnya.

Prestasi akademik Yusril tak bisa disepelekan, sehingga bobot gelar profesornya tidak seperti kebanyakan guru besar yang mendapat SK Presiden lantaran golongan kepangkatannya sudah mentok IV/E, atau karena ia berada di perguruan tinggi yang perlu didongkrak akreditasinya. Bukan. Kalau Yusril tidak cemerlang, tak mungkin Soeharto merekrutnya sebagai penulis naskah pidato resminya.

Andai ia tulus ingin membuat negeri ini lebih baik secara adminsitrasi negara, sudah semestinya ia menyampaikan koreksinya kepada SBY. Nyatanya, ia memilih menyimpan kelalaian SBY terhadap tertib hukum tata negara sebagai senjata, yang lantas ia tembakkan kemudian, ketika ia tersisih lalu terpojok karena sebuah perkara.

Bagi saya, kenegarawanan seseorang akan ditentukan oleh sikap dan perilakunya. Dan Yusril, nyatanya memilih menyikapi sebuah perkara seperti kebanyakan pengacara, yang berpikir demi kemenangan kliennya semata, tak peduli dengan caranya. Ya, sebuah caya yang oleh orang-orang di desa saya, menyebutnya dengan istilah pokrol bambu.

Tulisan Yusril di  selebor becak itu, mungkin saja salah satu pertanda ada orang yang memujanya. Mungkin juga, yang dimaksud adalah Yusril yang lain, yang tidak pakai Ihza apalagi Mahendra, entah siapa…..

Related posts:

1. Himbauan Pak Bina
2. Pilih Fésbuk, Aja FPI
3. Berharap Kejutan Makassar

Setidaknya, begitulah gambaran yang bisa ditangkap ketika Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementrian Luar Negeri RI menggelar sosialisasi hasil kerjasama kawasan serumpun, yang bekerja sama dengan Komunitas Blogger Bengawan, 6 Juli lalu. Bagi Kemlu, seminar di Solo itu merupakan kali kedua setelah sebelumnya digelar di Surabaya, bekerjasama dengan komunitas serupa, Tugu Pahlawan (TPC).

Kerjasama semacam itu sudah tentu baik. Tak hanya memperoleh informasi memadai dari yang bersangkutan, para blogger pun menjadi lebih ngeh, kian aware mengenai beragam isu menyangkut hubungan antarbangsa dari berbagai negara. Dan, kerjasama seperti kemarin tak bakal terjadi andai tak ada staf Kemlu yang blogger seperti Mas Aris Heru Utomo.

Dalam seminar setengah hari di Solo itu, misalnya, Duta Besar Hazairin Pohan menyebut blogger punya peran strategis, melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh awak media massa dalam penyebaran informasi seputar kawasan maupun yang lebih global cakupannya.

***

Kita tahu, salah satu kunci kejayaan bangsa terletak di tangan para diplomat. Indonesia disegani di kawasan ASEAN, bahkan dunia, juga lantaran banyaknya peran yang sudah dilakukan diplomat-diplomat kita. Nama-nama diplomat ulung yang pernah kita miliki, antara lain Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja, Ali Alattas hingga menteri luar negeri yang masih muda namun piawai, Marty Natalegawa yang belum genap setahun menjabat.

Di luar diplomat formal, Indonesia juga punya diplomat partikelir, yakni perunding untuk masalah-masalah khusus. KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, misalnya, pernah menjadi jembatan bagi Mindanau-Manila dalam konteks penyelesaian gerakan separatis Moro. Upaya penyelesaian sengketa politik yang muncul di Pattani, Thailand Selatan pun tak lepas dari peran Gus Dur.

Begitu pula kiprah almarhum di kawasan Timur Tengah. Kedekatannya dengan sejumlah tokoh kunci di Israel, juga dalam rangka menciptakan perdamaian di kawasan Teluk. Asal tahu saja, Gus Dur sempat diangkat menjadi penasihat khusus Presiden Irak pasca-Saddam Hussein. Aksesnya di negara-negara barat yang kuat, menjadi modal penting pula dalam upaya mengakhiri sengketa antaretnis/kelompok/aliran di Negeri 1001 Malam itu. Jangan lupa, ayatollah-nya Irak adalah sahabat Gus Dur saat mengaji di Bagdhdad.

Konon, hingga tutup usia, Gus Dur masih terlibat dalam perundingan-perundingan strategis, yakni penentuan batas-batas wilayah pasca-Perang Irak-Kuwait dan sebagainya. Dalam perundingan model demikian, termasuk penyelesaian konflik Israel-Palestina, Manila-Mindanau, Bangkok-Pattani, maka semua serba rahasia, dan hanya sedikit orang yang tahu, kecuali tokoh-tokoh kunci yang belum tentu ia seorang populer di media massa.

Dalam bentuknya yang lain, seniman dan budayawan kita yang mondar-mandir ke berbagai negara mempertunjukkan karyanya juga merupakan jembatan sekaligus bukti peran mereka dalam menjalankan diplomasi, dalam pengertian menyodorkan tawaran dialog melalui jalur kebudayaan. Indonesia, bisa lebih dikenal bangsa-bangsa asing juga melalui bentuk-bentuk kegiatan kebudayaan.

***

Ada satu hal menarik dari seminar sosialisasi program kerjasama ASEAN antara Kementrian Luar Negeri dengan Komunitas Blogger Bengawan, 6 Juli lalu.

Sejumlah pelajar SMU yang mengenakan seragam OSIS, lalu meminta Kementrian Luar Negeri menjadi fasilitator, agar tahun depan bisa menghadirkan siswa-siswa berprestasi dari negara-negara tetangga dalam gelaran pameran Kreasi Anak-anak Sekolah Solo (Kreasso) yang sukses mereka gelar tiga pekan sebelumnya.

Pada pameran itu, banyak karya-karya bermutu hasil kreasi mereka, termasuk kehadiran mobil-mobil rakitan anak-anak SMK dari Solo, Surabaya dan berbagai kota di Indonesia. Mereka berharap, pada event mereka tahun depan, bisa mendatangkan sesama pelajar dari negara tetangga, agar bisa bertukar pikiran, pengalaman dan berbagi informasi. Tentu, juga menjalin persahabatan antarbangsa.

Bagi Komunitas Blogger Bengawan, keberhasilan menggelar event ‘kecil nan sederhana’ itu menjadi kebanggaan tersendiri. Setidaknya, keberadaan blogger tidak di awang-awang, yang susah bergaul dengan masyarakat kebanyakan. Internet dan teknologi komunikasi hanyalah alat semata, yang memudahkan pertukaran informasi dan jalinan persahabatan tanpa batas, untuk kemajuan bersama.

Ada satu yang melegakan, saat Pak Dubes Pohan menyatakan seminar semacam itu tidak memiliki arti apa-apa, tanpa ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan kecil, namun melibatkan sektor-sektor khusus, seperti pengusaha kerajinan, pelaku seni-budaya, dan pelaku indsutri kreatif lainnya.

Melalui seminar kecil itu, terbuka sudah informasi tentang aneka peluang kerjasama antarbangsa. Bisa jadi, kian bakal banyak pertemuan-pertemuan regional diselenggarakan di Solo, atau sebaliknya, kian banyak kesempatan warga Solo (dan Indonesia umumnya) untuk memperkenalkan apa yang dimilikinya ke tingkatan lebih luas. Lebih mengglobal.

Related posts:

1. Welcome to ASEAN Blogger
2. Sumpah Blogger
3. Blogger (dan) Daerah

Saya berharap, NU sepeninggal Gus Dur justru akan lebih mapan, sanggup mengawal dinamika politik Indonesia dan menurun kadar tarik-ulur kepentingan sebagian elitnya.

Yang saya maksud menjadi ‘lebih mapan’ sepeninggal KH Abdurrahman Wahid, tentu bukan karena meremehkan almarhum. Justru sebaliknya, ‘ketidakhadiran’ beliau secara fisik justru membangkitkan ingatan para kiai, bahwa kontroversi yang selama ini sengaja dimunculkan Gus Dur semata-mata merupakan strategi pendewasaan kaum nahdliyyin secara ‘alamiah’.

Tanpa kontroversi, baik kiai, pengurus dan warga NU bisa jadi terlena dengan kebesaran kwantitatifnya, sementara secara kwalitatif tak banyak kontribusinya terhadap ke-Indonesia-an seperti diangankan Gus Dur. Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan keyakinan.

Mungkin banyak yang tidak tahu, bahwa sebagai organisasi keagamaan, NU merupakan satu-satunya organisasi Islam yang tidak terkontaminasi paham khilafah yang diperjuangkan ‘evangelis’ Wahabi. Hingga detik ini dan seterusnya, sikap NU terhadap bentuk negara Indonesia sudah final.

Haram hukumnya bagi warga NU, memberontak sebuah pemerintahan yang menjamin umat Islam menjalankan syariat agamanya, yakni rukun Islam yang lima. Selebihnya, termasuk di dalamnya hukum tata negara, hanya merupakan alat, siasat. Mungkin, itu yang dimaksud dengan pengertian fiqh siyasah.

Ketika menginisiasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa, dugaan saya, itu semata-mata sebagai bentuk kanalisasi atas tingginya hasrat (ghiroh) politik warganya. Tanpa penyaluran yang benar, mustahil bisa diperoleh hasil yang besar, terutama menjadikan Indonesia Raya yang tenar, yang diperhitungkan perannya oleh negara-negara besar.

Yakin hasrat politik belum sebanding dengan kedewasaan bernegara, Gus Dur mengambil risiko besar. Membentuk struktur organisasi dengan dewan syuro sebagai posisi tertinggi yang diketuainya sendiri, sekilas tampak feodal, otoriter dan antidemokrasi. Saya yakin, Gus Dur sangat paham itu. Apalagi, di kemudian hari terbukti, PKB tak punya bargaining position yang berarti setelah perannya sebagai pemimpin tertinggi dilucuti secara sistematis lewat konspirasi tingkat tinggi.

Bahwa Gus Dur ingin selalu bisa mengontrol PKB, menurut saya, YA! Dalam angan idealnya, PKB ‘hanya’ merupakan alat untuk memperjuangkan kepentingan NU. Dan, kepentingan NU menurut Gus Dur, ya NU yang bukan sebatas jumlah warganya semata, namun lebih dari itu NU dalam konteks mengawal NKRI, yang terdiri bukan cuma segolongan saja. Bagi NU, terlalu banyak umat Kristen yang turut memanggul senjata memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga anak-cucu mereka berhak menuai perjuangan leluhurnya. Begitu pula kaum peranakan Cina, India, Arab, bahkan orang Belanda seperti Douwes Dekker alias Multatuli.

Islam bagi NU dan Gus Dur bukanlah yang mau menang-menangan dan merasa sebagai satu-satunya pemilik sah sebuah negara bernama Indonesia. Kata ‘Kristen’ tak bisa dipersepsikan sebagai ‘budaya’ penjajah. Sama halnya ketika warga peranakan Cina yang diberi tempat istimewa oleh Belanda demi memecah belah bangsa lantas dicap sebagai ‘antek’ mereka, sehingga harus dimusuhi.

Memang, pada tataran persepsi terhadap negara, bagi NU sudah selesai. Yang menjadi soal justru ketika sebagian elit NU melibatkan diri dalam kancah politik tanpa ketegasan sikap, maka yang dirugikan adalah umat. Politisi berlatar nahdliyyin yang tersebar di semua partai masih enggan tulus berkhidmad. Yang di PKB ingin menyeret NU ke PKB, begitu pula yang berada di Partai Golkar, PPP, dan partai-partai lainnya.

Mereka berharap NU membesarkan partai-partai mereka, bukan sebaliknya, bagaimana dari dalam partai-partai itu, mereka menyuarakan politik keumatan, sambil membesarkan NU dengan cara membiarkannya tetap netral, berdiri di atas semua golongan.

Satu pertanyaan saja yang perlu dijawab dengan sikap dan tindakan oleh para peserta muktamar: sanggupkah mereka memilih pimpinan NU yang bisa dimiliki pula oleh umat dari berbagai agama dan etnis seperti halnya ditunjukkan mereka terhadap Gus Dur?

Sejatinya, saya berharap pada KH A. Mustofa Bisri bersedia dicalonkan sebagai Ketua Tanfidziah NU, dengan KH A. Sahal Mahfudz sebagai pemimpin tertinggi syuriah. Terbukti, beliau belum pernah terkotori oleh noda-noda politik, dan memiliki moralitas yang sangat baik, seperti ditunjukkan keengganannya dicalonkan (apalagi mencalonkan diri) menjadi Ketua Tanfidziah atau Ketua Umum PBNU, setidaknya yang saya ikuti sejak Muktamar Lirboyo pada 1999.

Dengan dipimpin kiai tanpa noda politik, NU akan mampu menjaga jarak yang sama terhadap semua partai politik, kekuasaan, juga semua golongan. Dalam keyakinan saya, mungkin kali ini Gus Mus akan kersa, ketika figur perekat antarakiai nyaris tinggal sedikit jumlahnya, dan masa depan Indonesia sudah di ambang bahaya, ketika gerakan-gerakan khilafah terus menjamur di seluruh penjuru Indonesia.

Sejatinya, keyakinan saya juga dilatari curiga. Bukan tak mungkin, kunjungan Gus Dur ke kediaman Gus Mus, beberapa hari menjelang wafatnya, telah menitipkan pesan atau wasiat kepada Kiai Mustofa Bisri. Sebuah pesan, agar beliau bersedia ‘turun gunung’ untuk memimpin NU, untuk mewujudkan cita-cita ke-Indonesia-an yang digagas para pendirinya, dan telah lama diperjuangkan Gus Dur, setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir.

Semoga, ada kejutan dari Makassar, demi Indonesia Raya yang bhinneka.

Related posts:

1. Berharap pada Pesta (1)
2. Berharap pada Cina
3. Gus Dur dan Tap MPRS No. XXV

Cak Imin dakklèrokaké jalaran ndadak alok olèh wasiyaté Gus Dur kanggo nggedhèkaké PKB. Saumpama bener, ya tetep ora pantes diucapaké, apa manèh nalika jisiné sing paring ‘wasiyat’ durung kapetak, kasarèkaké ana papan sing samesthiné. Rasané kaya nggégé, kaya wong wis kentèkan sabaré.

Mbak Yènny semono uga. Ndadak mèlu-mèlu crita yèn olèh wasiyat saka ramané, uga supaya nguri-uri PKB. Loro-loroné, Mbak Yenny lan Cak Imin padha ngatonaké rumangsa duwé kuwasa bisa nggerakaké nalar lan rasané wong liya, yaiku wong-wong sing sasuwéné iki gelem urun biting mèlu nyoblos utawa sing suthik nyoblos gambar PKB.

Saiki, kabèh ngaku setya lan tresna marang Gus Dur. Kamangka, wektu Gus Dur isih sugeng malah padha tumindak aniaya. Sing siji ngongkrèh-ongkrèh kawibawané Déwan Syura, sing sijiné nggawa mlebu wong njaba sing tundhané malah mung gawé gendra. Kabèh tuna, mbésuké bakal padha nemu cilaka.

Coba sésuk disawang bareng-bareng, sapa sing padha mbéla Cak Imin, Mbak Yènny lan Gus Dur. Dakkira, isih luwih akèh sing padha sarujuk marang panemu lan adeg-adegé Gus Dur, sing mung nggunakaké politik kanggo dandan-dandan negara lan bangsa, ora mung kanggo rebut kuwasa lan bandha.

Saumpama gègèran dhuwit bail out Bank Century kaanggep bakal nyilakakaké Pak SBY, aku yakin Pak SBY bakal golèk cara piyé supayané dhèwèké ora dadi sulaya. Lumrahé bakal ngétung manèh, endi sing kena diajak bener-bener dadi bala lan endi sing ora bisa dijagakaké dadi kanca.

Lha yèn wingi PKB olèh kursi mentri, mesthiné wis diétung kanthi teliti. Bisa uga, PKB ‘sing resmi’ dihadhiahi kursi ora mung jalaran gelem diajak kekancan, nanging bisa mbuktèkaké yèn wani ngraman marang Gus Dur sing dianggep mbebayani. Yèn bener mangkono, sarèhné Gus Dur wis ora ana, bisa-bisa kursi mentri dijaluk bali yèn nganti mbesuké perlu ana kocok ulang.

Saumpama kedadèn kocok ulang apa ya bakal ana kursi mentri sing diwènèhaké Mbak Yènny? Dakkira ya durung mesthi. Jaréné jaré, akèh pengurus PKB ing dhaérah sing uga ora seneng marang Mbak Yènny. Kabèh mung suyud marang Gus Dur, mula padha mbédakaké antarané Mbak Yènny sing jejeré ‘mung’ putriné Gus Dur, lan Cak Imin sing ‘mung’ ponakané.

Yèn nganti kaya ngono kedadèyané, banjur kudu padha kepriyé? Tumrapku, ora ana bédané antarané wong sakloron mau. Yèn isih padha pingin olèh kamulyan sejati saka titihan kang wis digawé déning Gus Dur sing aran PKB, wis samesthiné kudu padha nyambut gawé, nuduhaké marang para kawula sing sasuwéné iki mung suyud lan ngabekti marang dhawuh beciké para kiai, kalebu Gus Dur.

Carané ora iya mung kudu padha tegel ngresiki dhiri lan kanca sakiwa-tengené. Sing padha seneng urip numpak partai kanggo golèk bandha ya kudu énggal-énggal ditundhung lunga. Kabèh kudu jujur, mulat sarirané dhéwé-dhéwé. Kabèh kudu bisa njejegaké perkara, mbéla wong sing isih cilaka, lan sapanunggalané.

Njejegaké perkara, umpamané, bisa kawiwitan kanthi gelem nlesih menyang ngendi waé parané dhuwit grojogan kanggo Bank Century. Kudu wani ngonèkaké salah marang sing kliru, lan mbélani bebener yèn pancèn wis pener. Semono uga, kudu padha bisa merjuwangaké wong ora duwé, kanthi cara ora ngrekasakaké wong nyekolahaké anak lan wong ngudi kasarasan. Negara wajib gawé rakyaté tentrem lan ayem, wong partai wajib nyurung presidhèn sakandhahané mujudaké cita-citané pahlawan sing wis padha labuh pati kanggo ngrebut kamardhikan.

Ora perlu wedi kélangan kursi mentri. Yèn perlu, kabèh diajak metu, mundur saka DPR yèn pemerintahé pancèn angèl diajak rembugan, ora gelem disurung kanggo ndandani kahanan. Dakkira, kuwi mau kabèh ajarané para leluhur, kang gentur diperjuwangakné déning Gus Dur.

Yèn isih padha wedi rekasa, ora usah ngaku murid lan santriné Gus Dur. Ora ana bédané santri, rakyat, anak lan sedulur! Kabèh sedulur, kabèh kudu padha akur. Mangkono ajarané Gus Dur. Aja pisan-pisan wani nyingkur, timbang uripmu ajur…

Related posts:

1. Politisi Los Malethos
2. Sasmita Babé Nyiyak Abégé
3. Cegatan Déning Pulisi

Dalam matematika awam, biaya perjalanan dinas tentu mencengangkan sebab nilainya selalu dalam satuan M, milyar! Bila uang semilyar disandingkan dengan upah buruh, nilai itu bisa dinikmati oleh seribu lebih buruh dan keluarganya, yang selama sebulan penuh memeras tenaga. Padahal, sekali kunjungan bisa lima milyar ‘menguap’.

Awam tak pernah berhitung, keuntungan apa yang diperoleh dari sebuah kunjungan kenegaraan seorang presiden. Ketika ke Brasil, misalnya, bisa tercapai kesepakatan jual-beli kedelai antara kedua negara. Padahal, sebelumnya Indonesia mesti mengimpor komoditi yang sama melalui Amerika. Berapa keuntungan Indonesia?

Tapi, bagi saya, itu hanya soal kecil. Remeh jika dibanding dengan gagasan besar dan gerakan yang sedang dilancarkan almarhum. Yang tak tertangkap radar awam, adalah upaya Gus Dur menggalang kebersamaan negara-negara Nonblok untuk memperjuangkan penghapusan utang luar negeri, yang selama tiga dekade dimiskinkan oleh Barat, kelompok Utara, yang dimotori Amerika.

Negara-negara Nonblok yang tersebar di Asia, Afrika, dan Amerika bagian Selatan yang memiliki sumberdaya alam berlimpah, telah dijajah oleh kepentingan industri negara-negara maju. Utang digelontorkan dengan konsekwensi yang menguntungkan barat, sumberdaya alam disedot, dan bangsanya dijadikan pasar. Kelompok Utara kian kaya, yang di Selatan terus menderita. Tak jarang, konflik diciptakan di suatu negara yang dijadikan target, lalu back up ekonomi dan senjata diberikan oleh Barat kepada rezim yang berkuasa di sebuah negara.

Indonesia adalah contoh nyata. Ketika perang dingin masih berkecamuk, Amerika dan sekutunya mensponsori gerakan antikomunis di Asia (Tenggara) dengan Indonesia sebagai basisnya. Bekerjasama dengan militer yang dikomandani Soeharto, penumpasan komunis dilakukan dengan pijakan isu penculikan Dewan Jenderal yang lantas dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.

Kesuksesan Soeharto berbuah ‘manis’. Ekonomi Indonesia dimajukan, lewat model hibah dan utang. Hibah dimaksudkan sebagai hadiah atas prestasi menumpas komunisme, yang lantas dilegitimasi dengan terbitnya Ketetapan MPRS No. XXV pada 1966. Sejak itu, pelan tapi pasti, investasi demi investasi ditanamkan. Listrik dibutuhkan, pupuk diperlukan, irigasi juga dinanti petani.

Dengan dalih membantu ‘mewujudkan kemakmuran’ rakyat Indonesia, utang terus-menerus digelontorkan. Industri dibangun, waduk dibuat –baik untuk irigasi maupun pembangkit litrik, hingga atas nama pembangunan, represi demi represi dilancarkan. Pembebasan lahan (untuk waduk misalnya), diwarnai intimidasi. Singkat kata, pembangunan demi kesejahteraan hanya menjadi slogan, karena faktanya banyak rakyat menderita. Hak-hak mereka dirampas, sementara Amerika dan sekutunya sebagai pemberi utang yang selama ini mengklaim peduli hak asasi, memilih tutup mata.

Daftar pelanggaran HAM pun memanjang. Versi resmi menyebut 500 ribu lebih (versi lain menyebut lebih dari 2 juta) orang yang diidentifikasi sebagai komunis mati terbunuh, dan keluarga/keturunannya kehilangan hak untuk bekerja akibat kebijakan ‘bersih diri bersih lingkungan’ dan model litsus, penelitian khusus.

Aktivis pembela HAM dan pengusung kebebasan berserikat/bersuara ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses peradilan, sedang korban pembebasan lahan dengan harga tak adil, turut diintimidasi dengan kekerasan. Amerika, negara adidaya yang menggembar-gemborkan hak-hak asasi dan kedaulatan sipil, masih pura-pura tak tahu.

Hal-hal demikianlah yang membuat gemas Gus Dur, sehingga ketika menjabat presiden, ia kembali menyuarakan perlunya Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Nonblok, seraya menyambangi negara-negara yang semua bernasib sama dengan Indonesia: dililit utang luar negeri!

Indonesia, seperti yang digagas Gus Dur, akan memerankan diri menjadi pelopor gerakan penghapusan utang, sebab limpahan ekonomi dan banjir investasi pada masa Soeharto telah memakan banyak korban kejahatan kemanusiaan. Intinya, Amerika dan negara-negara Barat harus bertanggung jawab atas kemiskinan yang terjadi di sini, sebab utang luar negeri juga banyak dikorupsi, disalahgunakan untuk mengintimidasi, dan menyengsarakan.

Secara moral, Amerika dan sekutunya harus ikut menanggung kerugian, dengan asumsi mereka telah melakukan pembiaran praktek penyimpangan. Bentuknya: menghapus seluruh utang luar negeri Indonesia!

Karena semua petaka, tindak kekerasan negara dan kemiskinan yang diderita rakyat bermula dari peristiwa satu sembilan enam lima dan Tap MPRS Nomor dua lima yang berisi larangan ajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme, maka satu-satunya cara hanya melalui pencabutan ketetapan MPRS tersebut. Tanpa pencabutan Tap itu, negara-negara Barat akan mudah menyatakan: Gus Dur, bangsamu masih menginginkan komunisme hilang dari bumimu!

Karena bahayanya gerakan Gus Dur, saya menduga, dimulailah rekayasa baru berupa mobilisasi kelompok-kelompok Islam agar menentang penghapusan Tap MPRS No. XXV itu. Pola lama dijalankan kembali, seperti pada pertengahan 1965, dimana umat Islam (terutama Banser NU) didorong menjadi ‘pembunuh’ sesama bangsanya sendiri dengan dalih ‘antikomunisme’.

Jadi, kalau pada saat-saat menjelang kejatuhan Gus Dur banyak tokoh Islam bersuara lantang menentang, boleh jadi karena ketidaktahuannya saja sedang dimainkan oleh kekuatan mahadahsyat dari luar. Dan bila kini sebagian besar orang-orang yang mengaku ‘paling Islam’ dan berseru lantang dan membuat barisan anti-Amerika dan sekutunya, bagi saya, itu hanya guyonan semata.

Sama dengan sebagian besar politisi kita, ‘iman’ mereka masih pada uang. Merebut kekuasaan demi uang, karena itu mereka menggadaikan nasionalisme dan harga dirinya kepada pihak yang sanggup memberi uang.

Mereka tutup mata, bahwa komunisme, Marxisme dan Leninisme hanya sebatas ilmu sehingga boleh dipelajari (karena dengan begitu akan tahu kelemahan kapitalisme), sementara yang tak dikehendaki Gus Dur adalah keberadaan komunisme sebagai ideologi politik, yang mewujud ke dalam sebuah partai.

Partai Komunis Indonesia, apapun sudah cacat eksistensinya, karena sudah berusaha menggantikan ideologi negara lewat cara dua kali melakukan upaya pemberontakan. Sama dengan DI/TII yang pernah ditumpas karena berupaya mendirikan negara Islam.

Negara komunis atau negara Islam, bukan solusi bagi perbaikan negeri ini. Kebersamaan, bahu-membahu antaretnis, agama dan apapun namanya dalam ikatan ke-Indonesia-an merupakan satu-satunya jalan untuk mewujudkan kesejahteraan. Gus Dur sudah memperjuangkan itu, meski harus membayar mahal: dijatuhkan dan dihinakan oleh lawan-lawan politiknya, yang menurut saya adalah kaum koppig!

Related posts:

1. USA Butuh Blogger Indonesia
2. Gus Dur itu Asyik
3. Firasat Gus Dur

“Mama, Mama… Itu ciapa?” teriak seorang anak perempuan sambil menunjuk sebuah patung.

“Ooo… Itu Gus Dur,” jawab ibu muda itu.

“Gus Dul itu ciapa cih, Ma?” ujar sang anak, ingin tahu.

“Gus Dur itu nama lengkapnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dulu Presiden kita juga. Kalau yang itu Bung Karno, presiden pertama, dan yang perempuan itu Bu Mega, presiden yang menggantikan Gus Dur,” jawab sang ibu.

“Kok plesidennya banyak, cih Ma?” tanya si bocah.

“Iya, presiden kita memang banyak. Ganti-ganti, tapi yang paling lama jadi presiden cuma satu, Pak Harto!” jawab si ibu.

“Wah, Pak Halto hebat ya, Ma?”

Si ibu terdiam. Ia sadar, tidak mudah menceritakan riwayat kepresidenan Soeharto untuk anak-anak. Mengutarakan referensi dan memori yang dia miliki kepada sang anak hanya akan meracuni. Ia pun kuatir anaknya tumbuh jadi pembenci.

“Ya, anggap saja hebat, Nak….” jawab sang ibu.

“Kalau hebat, belalti dia pahlawan dong, Ma. Kalau Gus Dul itu pahlawan bukan, Ma?”

“Ya, Gus Dur itu pahlawan. Banyak orang menginginkan Gus Dur dianugerahi gelar sebagai pahlawan. Dia pernah menunggui perkawinan orang Konghucu yang dilarang jaman Pak Harto. Pokoknya hebat deh…,” jawab ibu.

“Telus, Pak Halto gimana dong? Kalau lama jadi plesiden, itu kan pahlawan juga…,” sang anak terus ingin tahu.

“Besok saja ya, Nak. Kalau sudah SMA nanti, kamu akan tahu, Pak Harto itu pahlawan atau bukan. Sekarang, SK pahlawannya belum turun. Yuk, kita ke Malioboro Mal saja, yuk. Mau es krim, kan?” jawab si ibu sambil membujuk sang anak.

Belum sempat beranjak dari tempat sang anak memperhatikan patung-patung bekas presiden, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Seorang remaja menunjuk-nunjuk patung Pak Harto sambil menar-narik sang ayah.

“Pah…. Lawan!!! Lawan, Pah… Lawan!” teriak si remaja. Histeris.

Sang ayah hanya bisa pasrah, menuruti kehendak sang anak. Di wajahnya tergambar keceriaan dan kebanggaan pada sang anak.

Si ibu yang melihat adegan itu tak jadi buru-buru berlalu meninggalkan tempat itu. Ia justru sibuk menduga-duga sosok ayah si remaja. Jangan-jangan orang itu aktivis hak-hak asasi manusia, atau malah keturunan orang yang dituduh rezim Soeharti sebagai keluarga eks-anggota PKI.

Related posts:

1. Soeharto (kok) Dianggap Wali…
2. Gus Dur itu Asyik
3. Firasat Gus Dur