Penonton Liga Primer Indonesia membawa topeng mafia pajak Gayus Tambunan dan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid di Stadion Manahan, Solo, 8 Januari 2011.

Menteri melantik walikota yang terindikasi korupsi saja menunjukkan betapa ia tak punya malu. Apalagi jika sang walikota terlantik dengan lantang dan gagahnya berseru, akan memimpin pemberantasan korupsi dari balik jeruji penjara.

Coba Anda tawarkan malu kepada mereka. Dengan diskon habis-habisan plus bonus sekalipun, saya tak yakin mereka akan nyamperin Anda, apalagi menawar dagangan Anda. Alangkah rendah derajad moral mereka bukan?

Gayus saja, merasa malu disebut mafia pajak, sehingga ia memilih mengaburkan tampak visualnya saat menonton tenis di Bali. Begitu juga saat kabur ke Macau, Kuala Lumpur dan Singapura, ia mengganti identitasnya. Tindakan Gayus yang seperti itu, saya anggap sebagai indikasi bahwa sejatinya, rasa malu masih dia miliki, meski nyaris menyentuh angka nol.

Coba bandingkan dengan Nurdin Halid yang memilih melakukan mobilisasi preman untuk melakukan sweeping spanduk-spanduk bikinan para ‘ekstremis’ saat berlangsungnya pertandingan AFF di Gelora Bung Karno, tempo hari. Saya berani bertaruh, yang menentukan mana selebaran dan spanduk-spanduk yang mengandung unsur ‘mempermalukan’ Nurdin di PSSI bukanlah Nurdin. Tapi, ya para preman-preman yang tidak punya malu, tapi masih bisa membuat takaran malu sesuai upah yang dijanjikan untuk mereka.

Tanpa berteriak menuntut hak, warga Perumahan Fajar Indah menutup jalan umum yang berubang dengan semen secara swadaya.

Kalau Nurdin Halid masih punya rasa malu, saya tak yakin ada demo di sekitar kediaman Arifin Panigoro sehari menjelang digelarnya Liga Primer Indonesia (LPI). Kalau masih ada stok malu, Nurdin pasti akan memilih mengundang para awak dan inisiator LPI daripada mengecam dan memberi cap ilegal melalui pernyataan-pernyataannya di stasiun televisi milik keluarga Bakrie.

Andai memiliki rasa malu, rasanya Menteri Kominfo Tifatul Sembiring juga tak segegabah kini, menggertak Research in Motion (RIM) produsen BlackBerry, dengan pesan yang salah, sehingga banyak orang mudah menyanggah dan menggugurkan argumentasinya. Bolehlah ia berpantun tentang nasionalisme dan perlindungan moral anak-cucu. Tapi sayang, ia telanjur terjauhkan dari rasa dan sikap malu.

Andai Menkominfo mau membaca masukan Mas Onno W Purbo, dan jika setelahnya masih merasa tidak perlu malu, maka lengkaplah sudah krisis malu di negeri ini. Masih lumayan, DPR risih dan akan memanggil Menteri Tifatul karena dianggap telah membuat pernyataan yang meresahkan publik. Lumayan, politisi di DPR sudah selangkah lebih maju, setidaknya masih merasa punya malu.

Kita simak saja kelanjutannya akan seperti apa. Apalagi, belum terlaksana pemanggilan, Menteri Tifatul sudah kembali mengeluarkan pernyataan bernada nasionalistis, meski mesti perlu dikritisi kembali.  (updated : 11 Jan 2011 16.20 WIB)

Boleh jadi, para menteri hanya membebek pada yang dilakukan atasan mereka. Presiden Yudhoyono, toh juga tak malu memajang iPad berulang kali dalam forum resmi yang disorot media massa. Ia, dalam kapasitasnya sebagai presiden, tak malu memerankan diri sebagai endorser produk Apple,  yang kini sedang bersaing, berebut pasar dengan BlackBerry. Jujur, hingga kini saya tak paham, apa fungsi iPad dipajang di depannya, sebab saya tak yakin iPad bisa menggantikan peran teleprompter. Entah kalau ada yang mengoperasikan iPad dari jarak jauh, sehingga naskah pidatonya atau poin-poin penting yang harus disampaikannya bisa dibaca tanpa sentuhan tangannya.

Presiden SBY dan iPad-nya. Seperti sedang memerankan diri sebagai endorser saja...

Para menteri, presiden dan politisi, lebih baik berkaca pada warga Perumahan Fajar Indah, Kabupaten Karangnayar seperti tampak di foto ini. Karena malu jalannya berlobang dan membahayakan pengguna jalan, mereka melakukan penambalan secara swadaya, dengan semen seadanya, untuk menggantikan aspal dari pemerintah yang tak kunjung tiba.

Hari pertama dan kedua perbaikan, tak ada tanda-tanda rasa malu pemerintahnya akan tiba. Masih beruntung para pelayan publik anak buah Bupati Rina Iriani, segera melakukan penambalan jalan berlobang-lobang itu dengan aspal beneran. Jangan disoal kenapa terlambat, sebab yang begitu sudah sifat default-nya pemerintah, tidak pusat atau di daerah. Semua sama saja: parah!

Seorang Jokowi dan figur seperti Herry Zudianto, Walikota Surakarta dan Yogyakarta, itu hanyalah anomali di republik ini. Ketika keduanya diganjar Bung Hatta Award karena sikap dan tindakan menekan angka korupsi di daerah mereka, itu lumrah-lumrah saja. Politisi, menteri dan presiden tak perlu berkaca pada mereka. Namanya juga anomali… Buat apa dijadikan rujukan cerminan?!?

Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto (kiri) bersama Walikota Surakarta Joko Widodo (kanan) seusai menerima penghargaan Bung Hatta Award atas sikap dan tindakannya memberantas korupsi di daerahnya.

Kita tahu, Presiden SBY lebih suka menghimbau aparat penegak hukum untuk tegas bertindak mengatasi kejahatan korupsi. Ia juga lebih senang meyakinkan publik bahwa dia dan kabinetnya sudah bekerja, secara kata-kata. Rasa, apalagi sikap malu, terasa betul tak pernah dimiliki.

Related posts:

1. Himbauan Pak Bina
2. Polisi dan Rasa Aman
3. Kita Punya Presiden