Tolak UU ITE selama masih mencantumkan Pasal 27 ayat 3!!!

Prita Mulyasari adalah martir, tumbal bagi publik pengguna internet di Indonesia. Hati dan martabatnya sudah terluka, tak seorang pun sanggup menggantikannya. Ia sudah dipenjarakan saat statusnya masih tersangka. Pencemaran nama baik yang dituduhkan oleh jaksa atas hasil pemeriksaan polisi, masih diuji di pengadilan.

Kini, luka Prita kembali menganga. Sempat sejenak ‘berdamai’ dengan lawannya beperkara, ancaman enam tahun penjara kembali mengusiknya. Seorang pakar (meski secara pribadi saya masih meragukannya) bahkan turut menghukum Prita, meski dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli, yang argumentasi yang dikemukakan seharusnya ilmiah. Karena itu, harus netral.

Siapa lawan Prita sesungguhnya? Tak lain dan tak bukan adalah pihak yang merasa dirinya terusik, dengan dalih pencemaran nama baik. Jaksa bahkan menggunakan pasal berlapis, dengan menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP plus pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bila semuanya pasal dakwaan itu ‘terbukti’, maka secara akumulatif dia akan sepuluh tahun lebih meringkuk di penjara.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan,

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Yang jadi soal, apa kriteria seseorang disebut berhak memiliki nama baik? Siapa yang menentukan?

Yang banyak terjadi, seseorang yang mengaku ‘masih’ memiliki nama baik justru orang-orang yang sedang/pernah mengalami persoalan dengan rekam jejak (entah sedikit atau banyak) akan kebaikan itu sendiri. Selain itu, sistem peradilan yang belum pernah adil masih memungkinkan tidak tercatatnya nama buruk seseorang atau banyak orang sebagai sesuatu yang resmi/sah.

Contohnya, seseorang yang memiliki kewenangan dan jabatan tertentu, yang atas tindakan dan/atau akibat dari tindakannya bisa dirasakan anak buah atau teman sekantornya telah merugikan keuangan negara, tidak pernah disebut koruptor sebelum stempel dikeluarkan dari laci meja peradilan. Sementara, banyak orang tahu dan bisa merasakan (bahkan banyak yang mengalami), peradilan juga bukan lembaga suci, sebab banyak pihak di dalamnya masih bisa ‘dibeli’. Entah dengan uang, fasilitas, atau janji kedudukan.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE bisa memenjarakan ribuan, bahkan jutaan pengguna internet. Orang berduit atau orang yang memiliki kekuasaan, masih bisa membeli nama baik-nya selama pasal itu masih ada. Padahal, jangankan dalam UU ITE, dalam undang-undang pidana pun, banyak negara telah menghapus pasal pencemaran nama baik lantaran bertentangan dengan prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat yang menjadi prasyarat dan ciri sebuah masyarakat demokratis.

Timor Leste, yang undang-undang pidananya mengacu pada KUHP Indonesia (yang merupakan warisan kolonialis Belanda), bahkan telah mencoret pasal pencemaran nama baik dari kitab hukumnya.

Kami, para blogger, menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak UU ITE. Bahwa undang-undang demikian diperlukan untuk menjamin keamanan warga negara yang melakukan transaksi secara elektronik, memang JELAS YA! Tapi diselipkannya klausul tentang pencemaran nama baik, sudah seharusnya DITOLAK.

Di pundak anggota DPR yang baru, yang merasa dirinya telah secara terpilih secara demokratis, kini terdapat beban baru. Setuju dengan PEMENJARAAN atau MEREVISI UU ITE dengan menghapus Pasal 27 ayat (3) sesegera mungkin.

Saatnya blogger, publik online dan warga negara Indonesia bersatu, bersama-sama mendesak parlemen baru segera memperbaiki sistem demokrasi di negaranya, dengan merevisi UU ITE. S.e.g.e.r.a!

Related posts:

1. Sumpah Blogger
2. USA Butuh Blogger Indonesia
3. Utak-utik UU ITE

Teman saya bercerita tentang sahabatnya yang kaya dan beruntung. Beruntung, sebab anak perempuannya sangat cerdas, hingga tiga fakultas kedokteran di kampus-kampus negeri bisa dimasuki dengan leluasa. Kampus paling ternama menyodorkan blanko sumbangan sebesar Rp 160 juta. Kampus kedua di bawah Rp 100 juta, dan yang terakhir ‘cuma’ Rp 5,5 juta.

Untuk yang ratusan juta, orang itu jelas sanggup. Apalagi demi anak dan masa depannya. Tapi, kenapa akhirnya pilihan dijatuhkan ke Universitas Sebelas Maret yang cukup disumbang Rp 5,5 juta? Ini sudah masuk ranah sikap, praktek mendidik budi pekerti, karena itu masalah kepekaan rasa mesti diasah sejak dini.

Kedokteran dan Hukum adalah dua disiplin ilmu yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah kemanusiaan. Dokter, misalnya, tidak boleh menolak pasien karena datang pada waktu kelewat larut. Ia juga tak boleh diskriminatif, apalagi sebatas soal performance pasien yang bisa ditilik dari lusuh atau trendy-nya pakaian, atau bau tubuh yang natural dengan yang berparfum.

Hakim, jaksa dan pengacara pun sama: tak boleh memilah-milah bobot perkara, apalagi yang sedang beperkara. Asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi hingga di ruang sidang. Maka, materi perkara yang disusun dalam berkas-berkas pada ketiga profesi itu selalu diawali dengan kalimat Pro Justitia. Demi keadilan!

Kenapa koran, majalah, media online (termasuk blog) masih dibaca orang, di antaranya disebabkan oleh masih banyaknya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Karena itu, perlu dikabarkan. Banyak hak dilanggar, baik oleh individu, sekelompok orang, hingga oleh institusi negara. Untuk yang terakhir, maka lantas perlu dimunculkannya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebuah institusi yang tak disukai oleh rezim otoriter, yang antidemokrasi.

Sekolah dengan dibela-belain membayar mahal hanya akan melahirkan generasi dendam. Berangkat dengan bahasa modal, maka ia harus kembali. Kalau perlu dapat lebihan atau untung. Prinsip jer basuki mawa beya, disempitkan maknanya. Bukan upaya mencapai kemuliaan harus rela bersusah payah dan berkorban waktu dan tenaga, namun dibatasi pada lingkup ‘bea’ yang bermakna biaya atau modal.

Maraknya jual-beli kasus dan mitos mudahnya mencari uang, mendorong banyak orang berbondong-bondong masuk Fakultas Hukum. Bahwa seorang pengacara tak boleh menolak klien ‘bermasalah’, itu sudah menjadi moralitas yang ditegaskan melalui kode etik. Tapi bila seorang pengacara tak malu pamer kemewahan –punya beberapa mobil bagus dan rumah luas nan megah, namun terlalu sering membela koruptor dan pedagang narkotika, bagaimana kita akan menyebutnya seorang praktisi hukum yang baik?

Begitu pula dengan dokter, yang status spesialis dan doktornya diperoleh atas dasar pembiayaan dari produsen obat, bagaimana kita bisa percaya si dokter tak bakal jadi pedagang obat dari si sponsor? Lihatlah di sekeliling kita, kian banyak saja dokter yang tak lagi malu mendirikan apotik bersebelahan dengan tempat prakteknya.

Bagaimana hak-hak warga negara akan keadilan, akan akses kesehatan yang murah sebagaimana dijamin Undang-undang Dasar 1945, serta deklarasi HAM PBB bisa terpenuhi? Seberapa besar potensi orang bisa hidup lebih nyaman dan dengan kualitas lebih baik bisa tercapai, bila sekali beperkara atau kena musibah sakit saja sanggup menyedot harta yang dikumpulkan selama bertahun-tahun?

Jenjang pendidikan tinggi memang menjadi salah satu sarana yang bisa diharapkan bakal memberikan masa depan lebih baik. Namun, sudah saatnya para orang tua juga menyadari perlunya membekali anak-anaknya dengan budi pekerti luhur, peka rasa, toleran dan memiliki solidaritas yang tinggi. Indonesia tak akan menjadi bangsa yang besar, bila masyarakat dan pemimpinnya tak segera membenahi kesalahan-kesalahan di masa lalu.

Privatisasi lembaga pendidikan, kalau tak hati-hati, hanya akan melahirkan intelektual-intelektual tukang bermental pedagang. Seperti celetukan yang saya dengar dari beberapa teman aktivis, kemarin petang, bahwa ada konsultan hukum DPRD yang semena-mena menjalankan prinsip copy-paste sebuah rancangan peraturan daerah (Raperda). Sebuah Raperda dari Kota X ‘dijual’ ke Kota A dan Kabupaten Z.

Sepandai-pandai tupai melompat, begitulah nasib dosen hukum tak bermoral itu. Ia terlewat mengganti nama kota darimana Raperda itu berasal. Andai dia masih mengerjakan jiplakan itu dengan mesin ketik manual, mungkin ketupaiannya tidak bakal tampak. Namun, lagi-lagi soal moralitas ditambah kebodohannya, ia tak tahu kalau Microsoft WordReplace yang bisa menyempurnakan kelicikannya. memiliki fasilitas

Dengan mengetikkan Ctrl+H, beres dan sempurnalah pekerjaannya. Begitulah kehebatan Tuhan. Tak pernah habis cara mempermalukan umat-Nya…….

*) Walau tak (perlu) lulus dari sana, namun saya ikut menanggung malu atas perbuatan Jaksa Urip yang alumnus Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret itu…..

Related posts:

1. Damai Sony dengan Sony
2. Basa lan Rasa
3. Politikana: Wajar Dengan Pengecualian