Penonton Liga Primer Indonesia membawa topeng mafia pajak Gayus Tambunan dan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid di Stadion Manahan, Solo, 8 Januari 2011.

Menteri melantik walikota yang terindikasi korupsi saja menunjukkan betapa ia tak punya malu. Apalagi jika sang walikota terlantik dengan lantang dan gagahnya berseru, akan memimpin pemberantasan korupsi dari balik jeruji penjara.

Coba Anda tawarkan malu kepada mereka. Dengan diskon habis-habisan plus bonus sekalipun, saya tak yakin mereka akan nyamperin Anda, apalagi menawar dagangan Anda. Alangkah rendah derajad moral mereka bukan?

Gayus saja, merasa malu disebut mafia pajak, sehingga ia memilih mengaburkan tampak visualnya saat menonton tenis di Bali. Begitu juga saat kabur ke Macau, Kuala Lumpur dan Singapura, ia mengganti identitasnya. Tindakan Gayus yang seperti itu, saya anggap sebagai indikasi bahwa sejatinya, rasa malu masih dia miliki, meski nyaris menyentuh angka nol.

Coba bandingkan dengan Nurdin Halid yang memilih melakukan mobilisasi preman untuk melakukan sweeping spanduk-spanduk bikinan para ‘ekstremis’ saat berlangsungnya pertandingan AFF di Gelora Bung Karno, tempo hari. Saya berani bertaruh, yang menentukan mana selebaran dan spanduk-spanduk yang mengandung unsur ‘mempermalukan’ Nurdin di PSSI bukanlah Nurdin. Tapi, ya para preman-preman yang tidak punya malu, tapi masih bisa membuat takaran malu sesuai upah yang dijanjikan untuk mereka.

Tanpa berteriak menuntut hak, warga Perumahan Fajar Indah menutup jalan umum yang berubang dengan semen secara swadaya.

Kalau Nurdin Halid masih punya rasa malu, saya tak yakin ada demo di sekitar kediaman Arifin Panigoro sehari menjelang digelarnya Liga Primer Indonesia (LPI). Kalau masih ada stok malu, Nurdin pasti akan memilih mengundang para awak dan inisiator LPI daripada mengecam dan memberi cap ilegal melalui pernyataan-pernyataannya di stasiun televisi milik keluarga Bakrie.

Andai memiliki rasa malu, rasanya Menteri Kominfo Tifatul Sembiring juga tak segegabah kini, menggertak Research in Motion (RIM) produsen BlackBerry, dengan pesan yang salah, sehingga banyak orang mudah menyanggah dan menggugurkan argumentasinya. Bolehlah ia berpantun tentang nasionalisme dan perlindungan moral anak-cucu. Tapi sayang, ia telanjur terjauhkan dari rasa dan sikap malu.

Andai Menkominfo mau membaca masukan Mas Onno W Purbo, dan jika setelahnya masih merasa tidak perlu malu, maka lengkaplah sudah krisis malu di negeri ini. Masih lumayan, DPR risih dan akan memanggil Menteri Tifatul karena dianggap telah membuat pernyataan yang meresahkan publik. Lumayan, politisi di DPR sudah selangkah lebih maju, setidaknya masih merasa punya malu.

Kita simak saja kelanjutannya akan seperti apa. Apalagi, belum terlaksana pemanggilan, Menteri Tifatul sudah kembali mengeluarkan pernyataan bernada nasionalistis, meski mesti perlu dikritisi kembali.  (updated : 11 Jan 2011 16.20 WIB)

Boleh jadi, para menteri hanya membebek pada yang dilakukan atasan mereka. Presiden Yudhoyono, toh juga tak malu memajang iPad berulang kali dalam forum resmi yang disorot media massa. Ia, dalam kapasitasnya sebagai presiden, tak malu memerankan diri sebagai endorser produk Apple,  yang kini sedang bersaing, berebut pasar dengan BlackBerry. Jujur, hingga kini saya tak paham, apa fungsi iPad dipajang di depannya, sebab saya tak yakin iPad bisa menggantikan peran teleprompter. Entah kalau ada yang mengoperasikan iPad dari jarak jauh, sehingga naskah pidatonya atau poin-poin penting yang harus disampaikannya bisa dibaca tanpa sentuhan tangannya.

Presiden SBY dan iPad-nya. Seperti sedang memerankan diri sebagai endorser saja...

Para menteri, presiden dan politisi, lebih baik berkaca pada warga Perumahan Fajar Indah, Kabupaten Karangnayar seperti tampak di foto ini. Karena malu jalannya berlobang dan membahayakan pengguna jalan, mereka melakukan penambalan secara swadaya, dengan semen seadanya, untuk menggantikan aspal dari pemerintah yang tak kunjung tiba.

Hari pertama dan kedua perbaikan, tak ada tanda-tanda rasa malu pemerintahnya akan tiba. Masih beruntung para pelayan publik anak buah Bupati Rina Iriani, segera melakukan penambalan jalan berlobang-lobang itu dengan aspal beneran. Jangan disoal kenapa terlambat, sebab yang begitu sudah sifat default-nya pemerintah, tidak pusat atau di daerah. Semua sama saja: parah!

Seorang Jokowi dan figur seperti Herry Zudianto, Walikota Surakarta dan Yogyakarta, itu hanyalah anomali di republik ini. Ketika keduanya diganjar Bung Hatta Award karena sikap dan tindakan menekan angka korupsi di daerah mereka, itu lumrah-lumrah saja. Politisi, menteri dan presiden tak perlu berkaca pada mereka. Namanya juga anomali… Buat apa dijadikan rujukan cerminan?!?

Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto (kiri) bersama Walikota Surakarta Joko Widodo (kanan) seusai menerima penghargaan Bung Hatta Award atas sikap dan tindakannya memberantas korupsi di daerahnya.

Kita tahu, Presiden SBY lebih suka menghimbau aparat penegak hukum untuk tegas bertindak mengatasi kejahatan korupsi. Ia juga lebih senang meyakinkan publik bahwa dia dan kabinetnya sudah bekerja, secara kata-kata. Rasa, apalagi sikap malu, terasa betul tak pernah dimiliki.

Related posts:

1. Himbauan Pak Bina
2. Kita Punya Presiden
3. Pantun Menteri

Saya berani menyebut ‘layak’ bagi Jokowi –sapaan akrabnya,  sebab ia telah berhasil memajukan kota dengan cara yang sangat sederhana, namun tak setiap orang mau melakukan. Yakni, mengakrabi dan menyelami kehidupan dan harapan wong cilik, lalu berusaha keras memperjuangkannya.

Pedagang kakilima yang sering dianggap sampah perusak keindahan kota bagi kebanyakan penguasa kota, justru dimuliakannya. Pajak retribusi dari usaha sederhana beromset puluhan hingga ratusan ribu akan lancar ketika ada kesempatan berusaha dan menghasilkan laba.

Pada sisi itu, dia sudah mewujudkannya. Pasar-pasar direnovasi agar penjual dan pembeli nyaman bertransaksi. Dengan begitu, terjadi pemerataan rejeki. Pada sisi lain, orang seperti diingatkan untuk hati-hati membelanjakan rejeki di pasar-pasar moderen berpendingin ruangan, yang berada di balik gedung-gedung mewah menjulang tinggi.

Memenuhi kebutuhan rumah tangga tak mesti mendatangi mal dan pusat perbelanjaan mewah, yang harga jual barang-barang dan jasanya pasti lebih mahal akibat aneka pajak yang dibebankan kembali pada si pembeli. Masuk mal memang tampak bergengsi, tapi pesonanya kerap membuat orang mudah lupa memilah mana yang perlu dibeli atau dikonsumsi dan mana pula yang mesti dipertimbangkan kembali.

“Pembangunan pusat perbelanjaan moderen memang dibutuhkan karena pasarnya memungkinkan. Tapi perekonomian rakyat juga harus tumbuh, sehingga perlu strategi proteksi yang elegan. Semua pelaku usaha sama-sama punya hak untuk berkembang, namun tak boleh saling mematikan,” ujar Jokowi, suatu ketika.

Begitulah, terbukti kemudian, pasar tradisional tak begitu saja ditinggalkan masyarakat, meski pusat-pusat perbelanjaan moderen terus tumbuh signifikan. Satu-satunya ancaman yang merisaukannya, adalah menjamurnya minimarket waralaba yang membangun usaha di tengah-tengah permukiman padat penduduk, yang menggerogoti warung-warung kelontong milik perorangan.

Ia tak kuasa menghentikan bidang usaha yang ijinnya telanjur diberikan pemerintahan periode sebelum dirinya. “Saya bisa di-PTUN-kan kalau membatalkan ijin usaha mereka,” ujarnya.

Demi keindahan kota, ia pun menata pedagang kakilima. Dibuatlah shelter-shelter usaha dengan jaminan tingkat kenyamanan lebih dari sebelumnya, supaya tak berontak saat mereka harus memindahkan lokasi usaha. Pedagang tak perlu dibebani biaya, supaya tidak merasa dianiaya. Bila perlu, proses pemindahan juga dibantu, entah berupa subsidi tunai, maupun disiapkan semua sarana pengangkutannya. Promosi zona usaha, pun dilakukan untuk merangsang orang agar datang, dengan biaya ditanggung pemerintah kota. Fair.

Maka, kini bisa kita lihat wajah kota yang tak semrawut seperti masa-masa sebelumnya. Kebersihan tampak di mana-mana, sehingga sedap dipandang mata. Uniknya, ia melakukan itu bukan untuk mengejar penghargaan atau piala.

“Banyak penghargaan yang bisa diminta,” katanya, “tapi ada imbalannya. Dan, saya tak mau membeli piala atau penghargaan dari lembaga Negara, apalagi untuk sebuah kebijakan yang memang sudah seharusnya saya jalankan.”

Jokowi sangat rasional. Cara berpikirnya khas, selalu berhitung untung-rugi. Bedanya, ia tak mengejar laba demi penumpukan harta sebagai bagian dari penyelenggara negara.  Maka, tak kaget ketika saya mendengar kabar, ia menjual sebagian aset usaha miliknya, demi ongkos sosial-politik yang (tak seharusnya) ditanggungnya.

Politik memang kotor, tapi ia enggan ternoda oleh karena posisinya yang memungkinkan segalanya. Saya rasa, tak ada alasan bagi warga Kota Solo atau Surakarta untuk tak memilihnya kembali. Banyak potensi investasi yang sudah selesai dijajaki, tinggal menunggu realisasi. Dampaknya, lagi-lagi pada pemerataan kue ekonomi.

Sebuah kompleks konvensi dan eksibisi yang diperlukan untuk memajang produk-produk industri (moderen maupun tradisional) sudah dinanti segera berdiri. Kesempatan usaha rakyat di sekitar lokasi tadi, tak mungkin dihindari, sebab efek berantai pasti terjadi secara alami, seturut prinsip ekonomi: adanya penawaran karena muncul permintaan.

Ijin prinsip pendirian rumah sakit bertaraf internasional, kata Pak Jokowi, pun sudah diberikan kepada investor. Lokasinya, pun di kawasan yang selama ini terkesan terabaikan dan tertinggal dari pembangunan. Bila terealisasi, kelak, keberadaan rumah sakit itu juga membuat perekonomian warga sekitar lokasi ikut terdongkrak.

Bukan lantaran harga tanah yang jadi melonjak, namun –lagi-lagi multiplier effects, berupa kesempatan berusaha bagi warganya, dengan berjualan makanan atau kebutuhan lain sebagai contohnya. Kesempatan kerja juga kian terbuka, sehingga menurunkan jumlah pengangguran dan penduduk miskin di wilayahnya.

“Saya memang membatasi lokasi usaha di tengah kota. Warga yang tinggal di pinggiran kota tak boleh tertinggal kualitas hidupnya lantaran semua terkonsentrasi di kawasan-kawasan tertentu saja. Dalam hal begini, saya bersedia dikatakan keras kepala: pilih bekerja sama, atau tidak sama sekali!” kata Jokowi.

Related posts:

1. Jangan Rebut Jokowi
2. Jokowi dan Kesenian
3. Kutha Sala lan Jokowi

Aja klèru pangira-ira yèn dalan ing satengahing komplèks perumahan sing jaréné méwah (jalaran keceluk dadi papané wong-wong nggenah) mesthi uga bakal bisa diliwati kanthi nglenyer. Aspal dhowak-dhowak sing jeroné pantes kanggo ngingu iwak, mesthi bisa njalari kabèh bekakas dadi rusak. Apa manèh rodha bécak, vèlg jip Cherokee utawa Hammer waé bisa béngkong yèn liwat kanthi biyayakan.

Umpama kejeglong pisan waé ora dadi perkara. Kamangka dalan rusak ana satengahé Perumahan Fajar Indah sing sisih lor kali iku dawané pirang-pirang puluh mèter, jé….. Setaun luwih aku liwat dalan kuwi, ora ana undhak-undhakan babagan apiké. Yèn tambah jero, kétoké ora ana wong sing bakal wani maido, kajaba para para penggedhé DPU Karanganyar.

Saumpama ditakokaké sing kawogan, yaiku dhinas-dhinas pemerintah pimpinané Bu Rina Iriani, paling-paling jawabané mung waton nyenengaké utawa ngayem-ayemi. Paling pol, sajaké bakal diuncalaké ana pengembang perumahané. Mangkono uga kosok-balèné saumpama wani njaluk keterangané.

Swadaya masyarakat? Aku malah luwih ora percaya yèn warisan simbah-simbah mbiyèn, yaiku semangat gotong royong, isih ana. Nyatané, racaké wong-wong sing manggon ana kana luwih seneng kancingan régol, pager lan sapanunggalané. Ana pérangan cilik saka Kutha Sala iku, wong-wong wis angèl wawuh. Aku tau nyeksèni, layat ana jèjèr omah waé arang kepethuk tangga dhéwé. Urunan kanggo ndandani dalan? Katoné, iku wis dudu perkara sing bakalé gampang dirampungi.

Bakuné, bengi iku aku kepeksa mlaku saka Faroka nganti tumekané omah kontrakan. Karotengah kilo ora krasa adoh jalaran wis kliwat wengi. Numpak taksi krasa kemaki jalaran kecedhaken. Nanging yèn numpak bécak, mesthi bakal ora téga. Paribasan sithik-sithik ngongkèk, nggenjot kaya déné lagi angkatan. Keselé bakal ora mekakat, bayarané mesthi ora cucuk. Kanggoné penumpang kaya aku mesthi milih nganggo ukuran jarak. Embuh dalané alus utawa growal-growal, étungané padha waé sanajan kanggoné sing nggenjot mesthi seneng yèn dalané alus mulus.

Sing nggumunaké, ing satengahé dalan kuwi ana kali sing kretegé minangka wates kutha: kidul kali melu Kutha Sala pimpinané Jaka Widodo, déné pérangan lor kali meluné wis Karangayar sing dipimpin déning Rina Iriani. Kidul kali sithik bolong-bolongé saéngga isih ngganggu wong liwat, nanging sisih lor paling gampang dicatur.

Awit sadurungé pilihan bupati, Bu Rina kondhang seneng ngalusaké lurung-lurung padhésan, mliginé kanthi program pengerasan utawa ngaspal dalan. Pamrihé, ékonomi masyarakaté bisa luwih temata lan maju. Mbokmenawa, jalaran duwé prinsip kaya ngono iku, banjur lurung gedhé ing satengahé kampungé ‘wong mampu’ kaya Perumahan Fajar Indah bisa dilirwakaké. Sajaké lali, yèn dalan kuwi akèh diliwati wong-wong ndhésa sing saben dina golèk panguripan ana ing Kutha Sala.

Sejatiné, pingin banget aku numpak bécak sisan ngiras-ngirus andum rejeki. Apa manéh wektu aku mlaku, aku didelengi bapak-bapak sing umuré watara 55 taun, sing krubutan sarung kothak-kothak ana sajroning bécak kang diparkir ana sakuloné Kantor Samsat. Aku mlaku digagah-gagahaké, éthok-éthok ora weruh yèn lagi disawang Pak Bécak iku, sing aku yakin, jan-jané pingin diséwa.

Ngalor sithik, ana sakidulé lampu mérah prapatan Fajar Indah, uga ana becak biru diparkir. Tukang bécaké uga nggatèkaké anggonku mlaku, nanging ora wani tawa. Mbokmenawa, dhèwèké uga sungkan sebab aku ethok-ethok ora ngerti, tur mlaku sajak kemaki. Kamangka, aku genah ora téga.

Sanajan saka prapatan kono tekané omahku lumrahé opah mung nem èwu, nanging munjuli dadi sepuluh èwu utawa nglipeti ping loroné tetep waé krasa durung manusiawi utawa ora ana rasa kamanungsan. Sepisan manèh, dalan èlèk iku njalari aku ora téga numpak bécak, saliyané aku uga wegah gronjalan ana satengahé lakuné. Numpak taksi sing lungguhané mendut-mendut lan suspènsiné empuk waé ora krasa kepénak, apa manèh bécak sing nganggoné pir wesi tur ora gampang mendut-mendut.

Wis to, sanajan kétok mentèrèng jeneng perumahané, wargané akèh sing padha èlèk selérané lan kurang sosialé. Aja manèh dalan sing katon gedhé, dalan-dalan rada cilik ing tengah perumahané waé akèh sing wujudé kaya ampyang, pating brocèl, nanging ora tau kétok mundhak apik. Yèn aku sing mbiji, wong-wong kana iku katoné ora seneng gotong royong. Kamangka, yèn dalané alus, sing bakal ngrasakaké ya wong-wong kono iku dhéwé, uga kanca-kanca lan tamu-tamuné sing padha pingin dolan omahé.

Kaya tumbu olèh tutup, ora pemerintahé apa wargané, jebul padha waé…..

Bejané, wengi iku padhang mbulan. Aku bisa rada ènthèng mlaku nganggo sepatu sinambi klepas-klepus turut lurung. Umpama peteng ndhedhet banjur diweruhi drakula, mbokmenawa aku cilaka. Yèn wedi banjur mlayu nunjang palang, tundhané mesthi bakal keblegong-blegong aspal bonyok. Raiku bisa melu dhowak-dhowak jalaran ngambung kricak.

Béda yèn dalané alus, padhang mbulan, langit resik, banjur diwedèn-wedèni déning drakula sayakan sing ora pamèr siung. Lha mbok rada adoh sisan, ta, aku sok malah bungah. Ora bakal krasa kesel, apa manèh yèn drakula sayakan iku ayu, ora tuwa, ora kaprès getih…..

Ayo, sapa sing wani adhep-adhepan karo drakula sing senengané nyesep aspal lan nyedhot getihé bangsané dhéwé? Hiii…………..!!!

Related posts:

1. Sala Butuh Underpass
2. Sala Butuh Underpass
3. Sasmita Saka Lurung

Sebagai orang Klaten yang menetap di Surakarta sejak 22 tahun silam, saya merasa memperoleh pencerahan, sebuah pemahaman baru tentang Sala, Solo dan Surakarta dari buku yang dinamai Kitab Solo oleh penulisnya, Mas Sarwendo, eh… Arswendo Atmowiloto itu.

Meski lahir dan besar di Sala -bahkan di usia sepuhnya beroleh gelar Kangjeng Raden Tumenggung dari Kraton Surakarta, beliau sanggup berjarak, bisa menuangkan penilaiannya tentang kota Surakarta dengan sedemikian kontemplatif dan obyektif. Andai tulisannya itu ditampilkan di website, pastilah akan menjadi panduan menarik bagi banyak orang. Guidance untuk bisa lebih tahu banyak dan memahami kenapa kebudayaan Jawa bisa begitu lentur, adaptif dan fleksibel terhadap perubahan jaman.

Bahkan, ketika banyak orang (termasuk saya) tidak lagi memercayai eksistensi kraton sebagai sumber tuladha, panutan dalam bersikap dan bertingkah laku, Mas Sarwendo bisa sedemikian gamblang menyodorkan sejumlah fakta yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Betapa tata nilai, aura Surakarta dan tetek bengek manifestasi sikap ke-Jawa-an seseorang, semua bermuara pada kearifan tradisional yang dicontohkan oleh Sultan Agung.

Kalaupun harus saya sebutkan ‘cacat’ pada buku itu, yang terutama adalah banyaknya salah ketik, juga ejaan yang menurut saya kurang taat pada pakem, kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan betul. Hampir setiap tiga-lima halaman terlampaui, rasa risih saya selalu muncul sebagai reaksi atas sebuah teks. Ada kesan, Mas Wendo terburu-buru menggarap naskahnya. Atau karena editornya yang tak bekerja dengan teliti, sehingga kekeliruan-keleliruan ‘kecil’ terus berulang sehingga menjadikan Kitab Solo memancing kesan dikerjakan secara serampangan.

Padahal, dari sisi content, buku ini layak dibaca dan dijadikan rujukan bagi orang-orang yang ingin tahu budaya Jawa (baca: Sala) secara -kata Basiyo- lebih mendalem. Para pemandu wisata pun wajib membaca buku ini, sehingga bisa menuntun pada pemahaman yang lebih mendalem tentang Surakarta dan obyek-obyeknya. Dengan referensinya yang kian banyak, maka telling story-nya bisa digunakan untuk ngglembuk, melakukan persuasi kepada pelancong agar lebih betah tinggal (dan belanja) di Sala.

Satu kekurangan lainnya, Mas Wendo terlalu serius dalam menyampaikan gagasannya melalui buku ini. Kurang nyantai dan kurang lepas dalam bertutur, walau saya bisa memahami beliau sudah berjuang keras untuk tebitnya buku itu.

Ah, mungkin saya saja yang sok-sokan dan berharap terlalu banyak pada Mas Wendo. Tapi teniiin, saya ora ngapusi, bahwa buku ini memang kurang enak dibaca, apalagi bila kita sudah khatam membaca Canthing atau Senopati Pamungkas. Kita seperti kehilangan ruh penulisan gaya Mas Wendo.

Saestu lho, Mas Wendo…..

Jujur, begitulah kesan saya setelah membaca berulang-ulang Kitab Solo. Kok bisa, ya?

Related posts:

1. Bancakan Cara Solo
2. Surakarta atau Solo
3. Politisasi Kata Solo