Di media sosial, beberapa teman di Semarang berujar minta tukar walikota untuk membenahi kota. Kini, di Jakarta mulai muncul keinginan serius dari individu-individu yang beraneka macam latar belakang, yang lantas sering menyebar gagasan mencalonkan Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI melalui media sosial dan Internet.

Saya bisa mengerti dan memahami keinginan tersebut. Pada kondisi kejengkelan akut seperti warga Jakarta, di mana kemacetan ada di mana-mana dan kapan saja, ancaman banjir yang tak kunjung beres meski ‘sudah di tangan ahlinya’, maka seorang Jokowi diharapkan kehadirannya. Ia diposisikan bak ratu adil, yang sanggup membebaskan penderitaan warga kota dengan tempo sesingkat-singkatnya.

Banyak faktor yang dilupakan teman-teman, seperti apa sejatinya rimba Jakarta. Di kota sekecil Solo yang perputaran duitnya ‘tak seberapa’ saja Pak Jokowi tak sanggup ‘membereskan’ aparatur birokrasinya, apalagi Jakarta, tempat di mana nyaris seluruh perputaran uang republik terkonsentrasi di sana.

Watak birokrasi yang korup dan tak efisien dipadu dengan premanisme yang telanjur mapan seperti di Jakarta, tentu bukan merupakan soal yang gampang dipecahkan. Kompromi di sana-sini, bisa-bisa malah menjerumuskannya ke balik jeruji besi. Saya yakin, sekuat dan sebersih apapun seorang Jokowi, andai masuk Jakarta, tetaplah beliau hanya menjadi sosok yang ‘culun’, yang akan sangat mudah dipermainkan mafia hukum dan mafia bisnis yang dikelola dengan meliibatkan preman jalanan yang terkesan ‘sengaja dilegalkan’.

Apa yang bisa dilakukan seorang Jokowi? Apalagi jika kita semua mau tahu dan jujur mengakui, bagaimana perilaku politisi, baik yang di DPRD maupun pengurus dan elit partai-partai, seperti ditunjukkan selama ini, yang begitu gampang menelikung eksekutif jika tak bisa diajak kompromi alias cincay.

Menurut hemat saya, yang bisa menyelamatkan Jakarta hanyalah orang kuat, pemberani dan mau menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Saya pesimis seorang Gubernur DKI bisa mengharap dukungan publik yang nyata ketika ia jadi bulan-bulanan preman ekonomi-politik atau lawan-lawan politiknya, betapapun bersihnya dia. Warganya telanjur individualis akibat renggangnya relasi dan solidaritas sosial akibat tekanan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik.

Andai warganya benar-benar peduli perubahan dan kecewa dengan pemerintahan, saya yakin mereka tak segan berhimpun turun ke jalan menuntut reformasi. Siapakah yang selama ini mau mengekspresikan kekecewaan mereka? Seberapa besar ‘tingkat partisipasi’ mereka dalam menuntut perubahan? Dalam tataran paling ‘mudah’ dilakukan saja, misalnya melakukan boikot atas sebuah kebijakan yang tak berpihak kepada publlik saja tak pernah ditunjukkan, apalagi lebih dari itu…

Saya justru berharap teman-teman yang menyuarakan ‘Jokowi for DKI’ bisa mengerti, bahwa daerah pun perlu kehadiran orang seperti dia. Andaikan bersedia dicalonkan sebagai gubernur, barangkali Pak Jokowi biar di Jawa Tengah saja. Lebih mudah menata wilayah ‘Jawa’ sehingga pemerataan pembangunan merata di seluruh kabupaten/kota. Warga di semua provinsi berhak memperoleh kehidupan yang lebih baik, andai Pak Jokowi dianggap sanggup membenahi.

Toh, sejarah sudah membuktikan. Tak selamanya orang baik bisa survive di Jakarta. Orang jujur bisa ditelikung dan difitnah, dan orang rapuh mudah tergelincir jadi koruptor penuh gairah. Lihat, seperti apa perilaku politisi-politisi yang dulu dikenal baik di daerah tapi begitu cepat dan mudahnya beradaptasi dengan kebiasaan buruk hidup pragmatis, lantas hedonis.

Mungkin, saya lebih tertarik menjadi petarung dengan mengajak sebanyak mungkin teman dan kerabat untuk menghentikan atau menghambat gerakan ‘men-Jakarta-kan’ Jokowi. Masih banyak daerah miskin yang masyarakatnya tertinggal karena laju pembangunan tak jalan beriringan dengan daerah-daerah lain.

Akankah kita rela seorang Jokowi dijagal di Jakarta? Atau sebaliknya, mendukung usaha-usaha ‘kecil’-nya membenahi lingkungan sekitarnya, tempat di mana kini ia mengabdi untuk publik dan turut membangun peradaban masyarakat baru yang lebih baik, walau ‘hanya di desa’, di Jawa Tengah?

Pada kesadaran akan pernghormatan terhadap hak warga negara (walau tinggal di desa) itulah, saya berharap teman-teman di Jakarta mau mengerti.

Updated (30:04:2011 16) :

Catatan atas komentar beberapa teman:

Bahkan dicalonkan sebagai RI-1 alias Presiden sekalipun, andai terpilih, seorang Jokowi tidak akan mudah dan nyaman bekerja, ketika budaya politik masih seperti saat ini, di mana politisi dan pejabat berintegritas moral bagus dan santun masih merupakan anomali. Nyaris tak ada yang pantas dipercaya, apalagi diberi mandat.

Andai terpilih sekalipun, seorang Jokowi akan dipaksa kompromi sana-sini, karena jabatan menteri,  pejabat tinggi dan pimpinan BUMN harus ditentukan lewat mekanisme tawar-menawar yang pragmatis. Jika tidak, bisa-bisa ia tak bisa bekerja karena lawan-lawan politik yang kecewa akan menyandera dengan banyak cara, aneka perkara.

Orang sebaik apapun, kayaknya bakal rusak karena kebusukan sudah menjadi default jabatan. Belum lagi kalau menyinggung kwalitas birokrasi. Seorang teman, yang kebetulan menjabat bupati, bercerita betapa tak mudah menata dan memilih orang-orang dari kalangan birokrasi. Teman itu bahkan menyebut birokrasi sebagai ‘partai terkuat’ di republik ini, sebab hanya mereka-merekalah yang menetukan suukses-tidaknya sebuah kebijakan dieksekusi. Jika sebuah kebijakan merugikan mereka, ya bakal dilakukan sabotase secara sistemik.

Terus, apa yang bisa diharapkan dari seorang Jokowi, jika kelak sampai Jakarta ia dipecundangi bawahannyaa sendiri? Relakah Anda menyaksikannya?

Related posts:

1. Jokowi dan Kesenian
2. Jokowi Takkan Hijrah ke DKI
3. Prinsip Ekonomi Jokowi

Saya berani menyebut ‘layak’ bagi Jokowi –sapaan akrabnya,  sebab ia telah berhasil memajukan kota dengan cara yang sangat sederhana, namun tak setiap orang mau melakukan. Yakni, mengakrabi dan menyelami kehidupan dan harapan wong cilik, lalu berusaha keras memperjuangkannya.

Pedagang kakilima yang sering dianggap sampah perusak keindahan kota bagi kebanyakan penguasa kota, justru dimuliakannya. Pajak retribusi dari usaha sederhana beromset puluhan hingga ratusan ribu akan lancar ketika ada kesempatan berusaha dan menghasilkan laba.

Pada sisi itu, dia sudah mewujudkannya. Pasar-pasar direnovasi agar penjual dan pembeli nyaman bertransaksi. Dengan begitu, terjadi pemerataan rejeki. Pada sisi lain, orang seperti diingatkan untuk hati-hati membelanjakan rejeki di pasar-pasar moderen berpendingin ruangan, yang berada di balik gedung-gedung mewah menjulang tinggi.

Memenuhi kebutuhan rumah tangga tak mesti mendatangi mal dan pusat perbelanjaan mewah, yang harga jual barang-barang dan jasanya pasti lebih mahal akibat aneka pajak yang dibebankan kembali pada si pembeli. Masuk mal memang tampak bergengsi, tapi pesonanya kerap membuat orang mudah lupa memilah mana yang perlu dibeli atau dikonsumsi dan mana pula yang mesti dipertimbangkan kembali.

“Pembangunan pusat perbelanjaan moderen memang dibutuhkan karena pasarnya memungkinkan. Tapi perekonomian rakyat juga harus tumbuh, sehingga perlu strategi proteksi yang elegan. Semua pelaku usaha sama-sama punya hak untuk berkembang, namun tak boleh saling mematikan,” ujar Jokowi, suatu ketika.

Begitulah, terbukti kemudian, pasar tradisional tak begitu saja ditinggalkan masyarakat, meski pusat-pusat perbelanjaan moderen terus tumbuh signifikan. Satu-satunya ancaman yang merisaukannya, adalah menjamurnya minimarket waralaba yang membangun usaha di tengah-tengah permukiman padat penduduk, yang menggerogoti warung-warung kelontong milik perorangan.

Ia tak kuasa menghentikan bidang usaha yang ijinnya telanjur diberikan pemerintahan periode sebelum dirinya. “Saya bisa di-PTUN-kan kalau membatalkan ijin usaha mereka,” ujarnya.

Demi keindahan kota, ia pun menata pedagang kakilima. Dibuatlah shelter-shelter usaha dengan jaminan tingkat kenyamanan lebih dari sebelumnya, supaya tak berontak saat mereka harus memindahkan lokasi usaha. Pedagang tak perlu dibebani biaya, supaya tidak merasa dianiaya. Bila perlu, proses pemindahan juga dibantu, entah berupa subsidi tunai, maupun disiapkan semua sarana pengangkutannya. Promosi zona usaha, pun dilakukan untuk merangsang orang agar datang, dengan biaya ditanggung pemerintah kota. Fair.

Maka, kini bisa kita lihat wajah kota yang tak semrawut seperti masa-masa sebelumnya. Kebersihan tampak di mana-mana, sehingga sedap dipandang mata. Uniknya, ia melakukan itu bukan untuk mengejar penghargaan atau piala.

“Banyak penghargaan yang bisa diminta,” katanya, “tapi ada imbalannya. Dan, saya tak mau membeli piala atau penghargaan dari lembaga Negara, apalagi untuk sebuah kebijakan yang memang sudah seharusnya saya jalankan.”

Jokowi sangat rasional. Cara berpikirnya khas, selalu berhitung untung-rugi. Bedanya, ia tak mengejar laba demi penumpukan harta sebagai bagian dari penyelenggara negara.  Maka, tak kaget ketika saya mendengar kabar, ia menjual sebagian aset usaha miliknya, demi ongkos sosial-politik yang (tak seharusnya) ditanggungnya.

Politik memang kotor, tapi ia enggan ternoda oleh karena posisinya yang memungkinkan segalanya. Saya rasa, tak ada alasan bagi warga Kota Solo atau Surakarta untuk tak memilihnya kembali. Banyak potensi investasi yang sudah selesai dijajaki, tinggal menunggu realisasi. Dampaknya, lagi-lagi pada pemerataan kue ekonomi.

Sebuah kompleks konvensi dan eksibisi yang diperlukan untuk memajang produk-produk industri (moderen maupun tradisional) sudah dinanti segera berdiri. Kesempatan usaha rakyat di sekitar lokasi tadi, tak mungkin dihindari, sebab efek berantai pasti terjadi secara alami, seturut prinsip ekonomi: adanya penawaran karena muncul permintaan.

Ijin prinsip pendirian rumah sakit bertaraf internasional, kata Pak Jokowi, pun sudah diberikan kepada investor. Lokasinya, pun di kawasan yang selama ini terkesan terabaikan dan tertinggal dari pembangunan. Bila terealisasi, kelak, keberadaan rumah sakit itu juga membuat perekonomian warga sekitar lokasi ikut terdongkrak.

Bukan lantaran harga tanah yang jadi melonjak, namun –lagi-lagi multiplier effects, berupa kesempatan berusaha bagi warganya, dengan berjualan makanan atau kebutuhan lain sebagai contohnya. Kesempatan kerja juga kian terbuka, sehingga menurunkan jumlah pengangguran dan penduduk miskin di wilayahnya.

“Saya memang membatasi lokasi usaha di tengah kota. Warga yang tinggal di pinggiran kota tak boleh tertinggal kualitas hidupnya lantaran semua terkonsentrasi di kawasan-kawasan tertentu saja. Dalam hal begini, saya bersedia dikatakan keras kepala: pilih bekerja sama, atau tidak sama sekali!” kata Jokowi.

Related posts:

1. Jokowi dan Kesenian
2. Jangan Rebut Jokowi
3. Kutha Sala lan Jokowi