Tak butuh waktu lama untuk menuai tanggapan beragam. Hingga ada seorang pembaca membuat komentar menggelitik pula.

Apa ya salahnya blogger nerima amplop? Blogger kan tidak punya kode etik jurnalistik seperti jurnalis. Dimana jurnalis memang tidak boleh nerima amplop.

Menanggapi pertanyaan tersebut, saya hanya bisa mengembalikan kepada nurani masing-masing blogger. Kode etik hanya panduan. Boleh diikuti, boleh pula diabaikan. Tak ada kekuatan pemaksa harus begini atau begitu. Persoalannya cuma pada pantas dan tak pantas, subyektif pula sifatnya.

Dalam dunia jurnalistik pun, banyak yang ‘patuh’ sehingga tidak mau menerima pemberian narasumber demi independensi. Sikap demikian dipegang teguh, agar berita yang dibuatnya benar-benar memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang benar, berimbang (cover both sides). Pemberian (uang, barang, fasilitas) dari narasumber diangap bisa mempengaruhi obyektifitas.

Tapi, wartawan juga manusia. Ada yang butuh menumpuk harta, ada juga yang ingin hidup lebih layak, oleh karena itu, mereka menganggap pemberian narasumber sebagai hal yang sah-sah saja. Alasan pembenarnya seringkali begini: apa salahnya saya menerima pemberian, sepanjang saya bisa menulis apa adanya, obyektif?

Sumangga kersa, terserah saja. Suka-suka. Yang sudah pasti tidak bisa dibenarkan adalah memeras narasumber. Toh, tak sedikit pula jurnalis yang nolak amplop terang-terangan, tapi juga happy kalau dikirim via rekening. Intinya, orang sering malu serah-terima terbuka, tapi kalau pakai model kedipan mata, mereka girang luar biasa.

Ya, apa mau dikata. Semua kembali ke diri kita. Blogger ngamplop juga banyak, walau tak sedang pusing sehingga butuh bodrex sebagai pereda sakit di kepalanya. Mereka punya julukan beragam: influencer, endorser, buzzer dan banyak lagi. Tapi jangan salah, tak semua influencer dan sejenisnya itu, asal ‘ngembat’ atau asal nerima bayaran. Mereka punya banyak pertimbangan untuk menerima atau menolak tawaran.

Namun, ada pula orang-orang yang (mungkin) tak menerima bayaran, namun rela bertarung di wilayah social media atau blogging, demi ‘mengajak’ orang lain seperti pembaca dan followers mendukung agendanya. Ketika skandal Bank Century ramai dibicarakan, misalnya, ada yang berusaha mati-matian ‘melindungi’ Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Mantan menteri itu, mungkin tak bersalah. Namun, skandal itu bisa jadi berdampak pada citra dan reputasi Mbak Ani (untuk membedakan dengan Bu Ani), sehingga oleh karenanya, para pendukung Bu Menteri (ketika itu) berjuang bahu-membahu membentuk opini. Sah-sah saja, meski saya tak suka.

Namun kembali pada tulisan Nena, terkait dengan acara IndonesiaSetara-nya Sandiaga Uno, saya hanya menyesalkan kecerobohan konsultan komunikasi atau event organizer-nya. Mungkin mereka tidak tahu hakekat komunikasi, atau memang keburu mengambil jalan pintas, mengingat kekuatan netizen (entah ia nara blog atau aktivis pekicau) yang memang sedang luar biasa. Yang jelas, akibat tindakan bagi-bagi amplop itu, Sandiaga Uno justru seperti dibawa ke tubir jurang.

(Tak terbayang biaya material/nonmaterial yang harus dikeluarkan Sandiaga untuk memperbaiki nama baiknya atas kecerobohan EO atau konsultan komunikasi politiknya)

Setahu saya, tindakan bagi-bagi uang seperti itu, sudah usang dilakukan secara terang-terangan. Banyak PR Agency di Jakarta meninggalkan praktek bagi-bagi amplop dan menggantinya dengan cinderamata. Ya, seperti goodybag yang isinya aneka jenis merchandise itu.

Kalaupun masih ada yang ngasih uang, biasanya staf PR Agency sudah memilah-milah. Mereka tahu mana yang suka amplop (beserta isinya), mana pula yang tidak. Maka, demi amannya, mereka memilih memberi cinderamata.

Nah, soal blogger mau menambaah julukan ‘bodrex’ pada namanya atau tidak, kembali kepada masing-masing individu. Membuat kode etik blogger juga tak gampang. Dan, menurut saya, tak perlu. Blogger adalah potret masyarakat. Karena banyaknya media massa yang berpihak kepada penguasa (politik atau ekonomi) telah melahirkan semangat orang untuk ngeblog secara bebas, tak terikat kepada siapapun, termasuk sikap/afiliasi politik si pemilik modal.

Karena itulah, blogger yang memproduksi informasi atau opini bernas dan bermutu lantas dijuluki pewarta warga atau citizen journalist.

Berikut adalah kode etik jurnalistik versi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang menyatakan sebagai organisasi antiamplop.

Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.

Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.

Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.

Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.

Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen.

Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.

Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.

Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.

Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental atau latar belakang sosial lainnya.

Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.

Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman kekerasan fisik dan seksual.

Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.

Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan. (Catatan: yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan atau fasilitas lain, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.)

Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.

Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.

Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.

Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

Related posts:

1. Sumpah Blogger
2. Blogger Press Tour
3. Kemlu, Blogger, Diplomasi