Yang terlintas di benak saya, ada orang-orang yang selalu tersenyum ramah sambil membukakan pintu kaca setiap ada tamu yang mendak memasuki lobby. Tamu adalah raja, sebuah prinsip standar keramahan usaha bidang jasa, harus diterapkan sebab semua tetamu pasti orang-orang istimewa.

Selain anggota keluarga penghuni rumah tahanan, prosedur standarnya, setiap yang datang harus diasumsikan sebagai orang-orang dekat atau yang memiliki keperluan penting, sehingga harus memasuki lobby bangunan menjulang nan mewah itu. Mereka adalah makhluk-makhluk dengan beragam latar belakang: petinggi partai polituk, CEO perusahaan nasional atau multinasional, sekretaris daerah, konglomerat, dan masih banyak lagi.

Di rumah tahanan itu, adalah orang-orang yang harus dihormati hak-hak sosial-politiknya, sebab statusnya di KPK baru TERSANGKA dan TERDAKWA. Maksudnya, bukan terpidana.

Kenapa demikian? Ya, sebab bangunan yang saya andaikan sangat mewah itu didukung ahli hukum seperti Denny Indrayana, yang lantaran dosen dan bergelar professor, harus sangat menjunjung tinggi teori-teori dalam ranah ilmu hukum. Dan, seorang menteri yang saban hari berjuang membela hak-hak tersangka dan terdakwa, bukan mustahil akan bekerja sepenuh hati memperlakukan penghuni rumah tahanan sebagai klien-klien yang harus dikawal dengan prinsip prejudice of innocence.

Bayangkan pula, akan ada berapa banyak keluarga tersangka dan terdakwa korupsi, yang lantaran cepat kaya dan berimbas memunculkan jiwa kewirausahaan, lantas melihat peluang bisnis di sana. Minimal, di sana butuh coffee shop dan restoran berkelas gold dan platinum, sebab target market-nya memiliki daya beli tinggi dan sarat privasi dan prestise.

Mungkin, beberapa pengusaha kakap akan merasa terancam ceruk bisnis klub-klub eksekutifnya, sehingga harus bertemu umtuk membahas perlunya bersekutu menggagalkan gagasan rutan eksklusif itu. Hotel-hotel mewah, juga tempat-tempat rendevu yang selama ini dibanjiri orang-orang penting terancam gulung tikar, karena semua pindah ke KPK & Hukham Executive Club yang nyata-nyata bakal eksklusif.

Rakyat Indonesia yang penuh tepa slira dan full kasih sayang, biasanya cuma diam, ogah menyoal hal-hal demikian. Sementara, sebagian kecil keluarga penyamun dan penjarah uang rakyat, yang kian jeli dan menjunjung tinggi hospitality, akan senang memiliki kesempatan berarti.

Yang saya bayangkan, orang seperti saya akan disambut dengan ramah waiter dan waitress, pintu mobil akan dibukakan dan barang-barang saya dibawakan jika memasuki kawasan itu naik taksi, dibanding menggunakan mobil seharga kurang dari Rp 300 jutaan. Perlakuan lebih istimewa pasti akan saya dapat jika saya datang mengendarai mibil-mobil mahal dan mendongkark prestise.

Semua karyawan di rutan itu, pasti ditraining khusus mengenali tetamu lewat ciri-ciri fisik dan atribut yang disandangnya, minimal yang tampak secara visual. Orang datang naik taksi, pun harus diasumsikan sebagai tindakan penyamaran atau covering, sementara memakai mobil murahan dianggap bukan tipe keluarga, kerabat dan relasi para penghuni rutan.

Begitulah catatan saya siang ini, setelah membaca pernyataan Denny Indrayana di Tempo. Anggota DPR, saya yakin akan mendukung gagasan itu, sebab mereka pun juga harus menjaga ‘masa depan’ mereka, sebab semua sangat paham, politik di Indonesia sarat permainan dan paling depan, kaffah dan istiqomah mengamalkan prinsip tawar-menawar aneka perkara.

Related posts:

1. Rumah Tahanan Koruptor
2. Kotak Sampah Koruptor
3. Selamat Datang di Rumah Baru

Dengan anonim, seseorang menjadi nyaman berbicara apa saja, bahkan (maaf), jika pendapatnya tak disertai data pendukung sekalipun sehingga obyektifitasnya (mungkin) diragukan. Jangankan orang biasa, nama-nama ‘besar’ yang dikenal publik hingga sosok berintegritas sekalipun, kerap jadi bulan-bulanan hambar hukum.

Dua komisioner KPK, Bibit-Chandra, saja bisa celaka, apalagi ‘cuma’ seorang Prita. Arifinto saja, yang jelas-jelas ketahuan mbokep secara tidak pada tempatnya, bisa menebar senyum di tengah pembelaan terbuka seorang menteri yang jadi koleganya. Nasib yang berbeda dengan pengalaman Ariel, yang harus mendekam di penjara padahal sejatinya hanya berstatus sebagai korban.

Ketika banyak industri media massa mata dengan pemilik sementara kuasa negara, warga Politikana dan onliner pada umumnya sering tampil menggantikan perannya. Skandal Bank Century ditutup dengan permainan kepentingan sejumlah petinggi media yang mengusung idola, atau sebab telanjur menjalin ‘kolaborasi intelek’ dengan rezim negara.

Jauh panggang dari api, jika masih ada yang berharap pengguna media online (termasuk media sosial) bisa mengubah secara radikal, terutama menghentikan kebobrokan, skandal-demi skandal, di tengah negeri yang pemimpinnya disebut Buya Syafii Ma’arif dengan istilah ‘belum siuman’.

‘Pemimpin yang belum siuman’ nyatanya masih punya banyak pendukung. Dan kebanyakan pendukungnya memiliki ‘kuasa media’, punya kemampuan membangun opini yang menyesatkan. Paniknya sebuah korporasi yang diancam tak dikasih iklan dari bujet negara, juga industri media yang menyambung nafas hidupnya dari ‘kontrak’ publikasi lelang negara, merupakan dua contoh sederhana, betapa sejatinya industri media tak berdaya tanpa jalinan simbiosis mutualisma yang demikian subyektif.

Mungkin saja saya terlalu berlebihan berharap agar pengguna media baru bisa lebih berperan menciptakan perubahan. Toh terbukti berulang kali, dukungan secara online tak pernah seturut dengan aksi-aksi offline. Jumlah peserta aksi turun ke jalan untuk dukungan Bibit-Chandra atau Prita, tentu bukan satu-satunya indikasi ada-tidaknya signifikansi.

Kadang-kadang saya bermimpi, kian banyak tulisan onliner (blogger) bisa dijadikan rujukan media massa tradisional. Tapi saya sadar hal itu baru akan terjadi ketika para jurnalis atau editor media bisa meyakini, atau setidaknya mengenali dan memercayai kredibilitas dari sosok penulis (blogger) terkait dengan pendapat yang diutarakan di bloog atau media sosial lainnya.

Blogger tentu bisa menjadi pewarta warga (citizen journalist), yang bisa turut mengawal perkembangan republik dan bangsa, seandainya bisa membangun dirinya sebagai penulis kredibel. Salah satunya, ya mencantumkan identitas yang tak bisa menggugurkan alibi manakala ada pihak lain yang ‘menggugat’ kebenaran ‘cerita’ yang dibuatnya.

Bahwa penegakan hukum di Indonesia belum jalan, itu fakta. Masih banyak hamba hukum, juga pejabat negara, politisi dan tokoh-tokoh publik merasa ‘masih memiliki nama baik’ betapapun jelas-jelas tak bisa membantah indikasi adanya tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dan sebagainya, yang ditujukan kepadanya. Banyak perkara kriminal politisi akan menguap begitu saja, apalagi jika berkategori skandal.

Persepsi publik bahwa hamba hukum bisa disuap untuk menyulap pasal dan tuntutan masih kental hingga pelosok desa sekalipun. Keberadaan KPK, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, dan sebagainya masih terasa sekadar ‘produk komunikasi massa’ alias tak terlalu jauh dari upaya pembangunan citra penegakan hukum semata. Artinya, semua masih berupa kesan.

Andai penegakan hukum berjalan seperti yang seharusnya, saya yakin, para onliner bisa lebih berperan mengawal perubahan, demi kesejahteraan dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Namun, jika menyimak perilaku politik pejabat negara dan politisi ketengan, rasanya status ‘Wajar Dengan Pengecualian’ blogger atau pewarta warga akan masih lama melekat padanya.

Anonimitas akan terus ada….. Semoga, dua tahun Politikana menjadi tonggak kebangkitan onliner Indonesia. Setidaknya, mau ngaku siapa dirinya saat berbagi cerita, supaya publik bisa memercayai, apa yang disampaikannya bisa dipertanggungjawabkan alias kredibel.

Bangsa ini sudah kelelahan menyanggah, membantah atau melayani debat kusir politisi dan para penyelenggara negara, termasuk aparat hukumnya. Jangan sampai ketidakpercayaan publik dialamatkan juga kepada onliner Indonesia. Itu saja.

Selamat ulang tahun Politikana. Selamat berkarya para warganya….

Related posts:

1. Memilih dengan Rasa
2. Maju dengan Majalah Dinding
3. Damai Sony dengan Sony

Dengan nalar awam saja sudah bisa dibaca, mengapa seseorang takut bertemu wartawan di kompleks kantor KPK. Bagi yang tak bersalah, kecil kemungkinan takut pada wartawan. Katakanlah dia cuma seorang saksi, sepanjang keterangannya benar dan dirinya tak terkotori tindakan bejat, ia bisa melenggang dengan kepala tegak. Kecuali, ia menyembunyikan sesuatu, atau melindungi seseorang.

Pada sisi eksistensi, KPK sudah membuat banyak orang –apalagi aparatur negara, berhitung. Anggota DPR(D) pun lebih hati-hati menyusun anggaran dan mengawasi pelaksanaannya gara-gara galaknya KPK. Cukup banyak perubahan perilaku pejabat daerah pada awal-awal KPK dibentuk, meski pada perkembangannya menyeruakkan banyak cerita miring.

Seseorang yang mengaku punya koneksi di KPK, pernah bercerita akan ada sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah yang diperiksa KPK menjelang pemilihan presiden. Orang itu menyodorkan identitas (diri dan mobil yang dikendarai), yang menyebutkan asalnya dari lingkaran kepresidenan. Masih kata orang itu, dirinya termasuk salah satu penyeleksi berkas aduan korupsi dari publik dan menentukan mana yang diprioritaskan segera ditangani. Hebat, bukan?

Pernah saya nge-test data yang dia punya. Hebatnya, ia paham detil angka proyek dan nominal uang yang ditengarai diselewengkan pada beberapa proyek. Kepada saya, pejabat daerah yang disebut orang itu, pun mengakui semua data yang diceritakan orang itu benar dan tepat adanya. Sang pejabat daerah hanya tertawa dan menduga-duga motif orang itu mengajukan permintaan bertemu dengan dirinya.

Yang aneh lagi, seorang penghubung antara ‘orang penting’ dan pejabat daerah itu diminta membayar ongkos sewa kamar, termasuk kebutuhan makannya di sebuah hotel bintang empat. Mungkinkah seorang petugas pemberanatas korupsi datang jauh-jauh untuk menelisik sebuah perkara tanpa dibekali biaya perjalanan? Berkali-kali saya diajak teman saya untuk ikut menemui orang itu. Bahkan, saya pernah ikut nomboki kekurangan tagihan kamar sebesar Rp 150 ribu lantaran teman saya kekurangan uang.

Tapi, masih ada cerita lain lagi soal model perburuan orang KPK. Ada seorang teman yang juga kerap diminta membantu nyopiri penyelidik KPK menelisik perkara di berbagai kota/kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aturannya ketat: teman saya hanya dibayar Rp 100 ribu perhari, dan dia tidak boleh memberitahukan posisinya kepada siapapun, tanpa kecuali.

Pada yang satu ini, saya masih percaya keseriusan kerjanya dan membayangkan betapa militan mereka dalam mengungkap perkara korupsi. Di berbagai kota itulah, ia mengumpulkan bukti, melakukan cross check data, sekaligus mengintai orang yang sedang diburunya. Tapi pada orang yang pertama saya ceritakan di atas? Saya bingung.

Orang itu sangat bangga dengan predikatnya. Identitasnya, malah seperti ditonjol-tonjolkan, seperti bodyguard tak bernyali, yang lebih suka pamer taring dan tampang menakutkan. Tujuannya, agar orang takut duluan, sebab kalau sampai terjadi clash beneran, belum tentu dia sanggup memenangkan.

Pada KPK, saya masih berharap keberadaannya bisa jadi momok bagi pelaku korupsi dan orang yang bersih agar tetap bersih. Karena itu, KPK harus segera mengakhiri praktek pemberian fasilitas akses pintu belakang bagi sebagian orang. Apapun dalihnya, tak bisa dibenarkan. Ia harus mengajarkan setiap orang bertanggung jawab dan gentle. Hanya maling dan pembohong yang takut ketahuan belangnya.

Gosip tentang sosok pertama dalam cerita ini, bisa jadi salah. Tapi, saya berpegang pada peribahasa ada asap, pasti ada api. Bukan urusan dan kewajiban saya menjelaskan si pemantik api, tapi KPK sendirilah yang harus menghilangkan asap itu. Syukur, bisa mengungkap si pemantik, agar cerita seperti dalam rekaman Anggodo tempo hari tak berulang lagi.

Saya pun bosan mendengar banyak bupati/walikota masih terbebas dari dakwaan, padahal laporan indikasi dan bukti-bukti korupsi yang nilainya miliaran rupiah sudah lama dikirim ke KPK.  Jujur saya curiga, KPK juga masih tebang pilih menangani perkara. Buktinya, mereka yang dicurigai nyikat duit rakyat berafiliasi dengan partai penguasa.

Lihat saja kasus di Jawa Tengah! Beberapa pejabat daerah yang diincar (menurut cerita di atas) adalah orang-orang yang berasal dari partai politik yang tak sehaluan dengan rezim berjalan. Saya kuatir, KPK dijadikan senjata untuk perang antarpartai politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah. Tak terkecuali, Surakarta atau Solo.

Seorang kenalan yang ‘bekerja’ untuk calon walikota, bahkan pernah lantang berbicara di sebuah forum, bahwa incumbent yang akan mencalonkan kembali sudah disiapkan ranjau untuk menjegal pamornya. Kata sang kenalan, KPK (lagi-lagi berdalih KPK) sudah mengantongi tujuh (atau 11, ya?) perkara! Coba kita lihat saja besok, apakah pernyataan itu akan dijadikan isu politik, atau bahkan membuat petugas KPK betul-betul datang.

Related posts:

1. Teroris dan Pengalihan Isu
2. Cicak Bikin Risau Buaya
3. Kita Butuh Cicak

Malah, miturut pamawasku, saya ramé perkara rekaman tilpuné Anggodo (iki dudu seduluré Anila, lho. jaman wayang durung ana tilpun), wong-wong sing tau kecèh bandha Bank Century bakal luwih seneng. Mula aku dadi kuwatir, sujana, aja-aja perkara siji iki pancèn sengaja terus digawé ramé supaya ora ana sing nguthak-uthik perkara Bank Century.

Dadi, kaya ana priyayi sing lagi matek aji panglimunan, nylamuraké wong sanuswantara. Wong 200 yuta cacahé dianggep longa-longo kaya kebo déning wong-wong sing rumangsa pinter, keminter nanging padha keblinger. Sapinter-pinteré padha nyimpen wadi, tetep waé mambu, banjur kabèh padha krungu sapa sing dadi lakon maling sing saèstu.

Apa tumon, bank kéré sing bandhané ora mbejaji, sing mauné njaluk talangan mung kira-kira Rp 1,7 trilyun malah diwènèhi Rp 6,7 trilyun?!? Lha kira-kira nalaré wong édan ngendi sing bisa nampa alesan yèn bank sing diduwèni Robert Tantular iku pantes ditulungi déning negara semono akèhé, kamangka asèté mung saupil gedhéné.

Nanging kepriyé manèh, pancèn tanahané Éndhonésa iku dadi papané wong-wong édan lan wong ngédan. Kabèh pingin keduman, embuh kuwi saka rayahan utawa apus-apus, sing nyata kabèh mau ora klebu rejeki paringan saka Pangeran. Kabèh padha mabuk, dumèh penthung lan watu bisa dadi tanduran, iwak bisa urip ana kolam susu kaya déné lelagoné Koes Plus kaé.

Aku dhéwé mung bisa ndomblong. Gègèran cecak mungsuh baya iku mung sanépa. Cecak sing kuduné migunani tumrap manungsa jalaran pinter nguntali lemut malah mèlu ngrikiti sembarang kalir. Baya sing kuduné mung kungkum utawa langèn ana banyu utawa klosotan ing lemah pinggiran kali lan wadhuk, pingin nyélaki kodrat, krèkèl-krèkèl ngarah cecak sing manggon ana ngepyan utawa témbok.

Prasasat kabèh wong Éndhonésa wis padha ngerti, yèn baya (sing dadi perlambangé pulisi miturut ngendikané Pak Susno Duadji) akèh sing galak, seneng nyathèk apa waé waton nemu perkara. Zébra, yaiku sandhiné punggawa sambang dalan, kaya dadi mesin sing bisa ngasilaké dhuwit akèh kanggoné korps kepulisian. Sanguné layang manuk (thilang) sing bisa diijon ing sadhéngah papan, utamané tumrap wong-wong sing ora nggawa SIM, STNK, utawa nglanggar aturan lalu lintas, nanging wegah mèlu sidhang ana pengadilan.

Macan utawa sandhiné korps resèrse semono uga. Saking galaké siji-loro oknum, njalari èlèké prajané pulisi. Unèn-unèn sing paling popilèr ana satengahé masyarakat malah manékawarna. Saka sing umum utawa lumrah yaiku golèk uceng kélangan deleg nganti lapur kélangan pitik malah dadi kélangan sapi jalaran patrapé oknum sing dhemen meres.

Sanajan kaya mangkono, beciké kita aja nganti kelalèn, klèru pandakwa. Sing salah iku mung oknum sing cacahé ora mingsra. Sing luwih becik lan temen isih akèh, matikel-tikel cacahé. Kuduné, mumpung lagi dadi sorotan kaya mangkéné, Pak Presidhèn prayoga ndandani korps pulisi. Sing nakal lan jahat dirangkèt banjur dilebokaké mbui, sing apik-apik diwènèhi posisi kanggo reresik.

Kosok balèné, lembaga sing arané KPK miturut aku ya ora resik-resik banget. Sanajan angèl anggonku mbuktèkaké, nyatané aku naté ketemu karo wong sing ngakuné staf ana kantor kang gawéyané nyèlèksi perkara sing mlebu KPK. Wong kuwi crita akèh babagan ‘potènsi kerugian negara’ sana salah sawijiné kabupatèn ing Jawa Tengah.

Critané rada gablang, bisa nyebut jinisé proyèk sing anggarané ora trep, kayata mbangun rumah sakit lan dandan-dandan pasar. Malah, priyayi kuwi nyebut ana pirang-pirang jeneng bupati lan walikota sing bakal dipriksa déning KPK.

Yèn nggatèkaké omongané, wong kuwi kaya-kaya pancèn nasionalis sejati. Sebabé, sanajan ora cetha wéla-wéla, nanging kerep banget nyebut UUD. Mbareng suwé dimat-mataké, jebul UUD kuwi dudu sing ganepané angka 1945, nanging UUD sing jarwané ujung-ujungnya dhuwit. Lha ya wis, jebul priyayi mau pancèn klebu golngané asu.

Perkara bener lan orané wong kuwi saka KPK, nyatané data lan berkas sing disebutaké mau cocok, klop marang kasunyatané. Ngertiku, kancaku sing ndilalah dadi bupati kuwi pancèn mbeneraké data-data sing diduwèni wong sing ngaku duwé wewenang nlisik bocoré dhuwit negara mau. Begjané, kedadèyan anané kerugian negara iku wis pirang-pirang taun sadurungé dijabat kancaku.

Sanajan mangkono, kancaku mau malah ngguya-ngguyu. Rasanan karo aku, jaréné pancèn akèh wong-wong sing ngaku saka KPK kaya mangkono. Dhatané pancèn komplit. Mula wong-wong mangkono kuwi kerep gawé rikuh tumrapé wong-wong sing lagi kesandhung perkara, apa manèh sing bener-bener dhemen nyolong dhuwit rakyat.

Tiwas mènèhi dhuwit, jebul malah disikat kanthi pandakwa nyogok, déné yèn ora ngulungaké nyep-nyep, bisa-bisa dadi nyepetaké jadwal pemanggilan kanggo dhèwèké, lan sapituruté.

Ana peluk mesthi ana geniné. Sapa sing nyumet geni dadi ora penting, nanging sing jenengé KPK kudu dadi lembaga sing kuwat, bisa ngresiki Éndhonésa saka tikus-tikus sing seneng ngrikiti bandhané negara. KPK, pulisi, cecak, baya, kabèh isih pantes ana, miturut kodraté kanggo kebak-kebak donya.

Sing kudu dipikiraké, aja nganti cecak nguntal baya, kosok balèné uga aja nganti ana kedadèyan baya ngidak-idak cecak. Perkara Bank Century-né waé sing perlu énggal dituntasaké.

Sapa ngerti, yèn perkara Bank Century bisa kewiyak, cecak lan baya bisa katon isih ana apiké jalaran nggragas lan kurang ajaré  isih kalah karo sing jenengé aligator utawa malah dinosaurus…

Related posts:

1. Baya Mungsuhi Cecak
2. Noordin M. Top Wis Mati!
3. Séjé Silit Séjé Anggit

Ya, Kompas dalam penilaian subyektif saya, termasuk media yang sangat hati-hati dalam memberitakan sesuatu. Untuk isu-isu sensitif model begini, saya biasa menjadikan Tempo sebagai rujukan.

Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa saya sampai tergerak menuliskan impresi saya atas berita itu di blog ini? Itu pertanyaan wajar menurut saya, yang merasa pernah mengonsumsi berita-berita produk media massa semasa Soeharto berkuasa. Dulu, telepon dari Kepala Kantor Sosial dan Politik sudah cukup ampuh untuk membatalkan sebuah pemberitaan yang sudah dipilih dewan redaksi untuk diterbitkan.

Bahkan, bila perlu mengganti film atau plat cetak daripada mendatangkan petaka, seperti pencabutan surat ijin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang dikendalikan oleh kantor Kementrian Penerangan. Nasib karyawan (bagian redaksi, iklan, sirkulasi, produksi, dll) bisa berubah 180 derajat lantaran ‘berani’ menolak –yang pada masa itu terkenal dengan istilah HIMBAUAN!

Kendati rezim otoriter Soeharto tumbang, saya melihat Kompas tak banyak berubah. Sikapnya masih terlihat hati-hati. Boleh jadi, itu dilatari semangat ‘waspada akan dampak’ sebab Kompas termasuk koran paling berpengaruh di republik ini. Kuatnya modal membuat tiras koran ini terbesar dengan jangkauan terluas di seluruh tanah air.

Berbeda dengan Kompas, Koran Tempo yang dikenal lebih lugas dan ‘berani’, pun belum sanggup menggusur Kompas. Berbeda dengan majalah Tempo, yang laporan utamanya selalu dinanti, apalagi rubrik investigasinya.

Jujur saya katakan di sini, saya merupakan salah satu pembaca setia majalah Tempo. Lebih dari 20 tahun saya membaca majalah itu, nyaris tanpa terlewat. Satu yang masih saya tunggu hingga kini hanyalah tulisan mendalam, syukur masuk rubrik investigasi, yakni kasus Bank Century. Saya sangat berharap ada laporan yang utuh dan berimbang, terutama kronologi hingga ke mana saja dana bail out Bank Century diduga mengalir dan mengular.

Rumor atau gosip murahan terlalu banyak beredar dan sering saya dengar. Tapi, gengsi intelektual (tak ada salahnya, kan?) yang saya piara hingga kini, telah mengarahkan saya untuk tidak (mudah) memercayai rumor. Terlepas benar-tidaknya sebuah dugaan, asal sudah terverifikasi dan ada konfirmasi dari narasumber yang berkompeten, sudah cukup mengobati dahaga saya akan sebuah informasi.

Sejauh pemberitaan yang saya ikuti, saya belum menjumpai ada pernyataan resmi dari Pak Boediono, yang ketika bail out Bank Century terjadi, menjabat sebagai Gubernur BI. Mungkin, tak ada penyelewengan dalam kasus tersebut, meski yang sebaliknya pun belum tentu mustahil. Nalar awam saya menolak penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebab muncul anggapan tak terlalu kuat dalam hal kompetensi.

Penjelasan dari otoritas Lembaga Penjamin Simpanan, pun hanya sekilas saja. Kurang komprehensif, menurut istilah saya.

Lalu, kenapa saya harus kaget dengan pemberitaan di Kompas itu?

Sebab, menurut saya, tak biasanya Kompas berani seperti itu tanpa perhitungan jitu. Ada kekuatiran, jangan-jangan posisi Pak SBY sedang di tubir jurang gara-gara kemelut KPK-Polri yang berkepanjangan, serta isu Bank Century yang kian ramai hari-hari ini.

Saya lantas terlena untuk menggunakan ilmu othak-athik mathuk atau utak-utik cocok, sebuah sikap dan tindakan yang nyata-nyata tidak intelek, bahkan berkonotasi asal-asalan. Walau saya tahu, pemahaman kasus yang minim, prasangka kuat tanpa dukungan data atau petunjuk akurat bisa melahirkan kesimpulan yang jauh dari tepat.

Saya, pun menghubungkan ‘keberanian’ Kompas dengan gelagat yang seolah-olah berpihak kepada rakyat. Apalagi, sejak beberapa hari terakhir, luas beredar ajakan gerakan sejuta Facebookers untuk berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Minggu (8/11) pagi ini, demi mendukung KPK Bibit-Chandra.

KPK yang dicap sebagai institusi para ‘cicak’ oleh Kabareskrim (ketika itu) Komjen Susno Duadji dalam wawancara dengan majalah Tempo, seolah-olah menjadi representasi rakyat. Sementara institusi kepolisian yang sempat menahan dua pejabat teras KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dianggap sebagai representasi penguasa.

Ada apa dengan Jakarta? Semoga, apa yang saya baca dari Kompas itu bukan isyarat yang saya takutkan, bahwa Indonesia akan…… Entah!

Related posts:

1. Baca Sebaliknya Saja
2. Kita Butuh Cicak
3. Cicak Bikin Risau Buaya

Mendengar isi rekaman yang menunjukkan betapa seorang cukong begitu leluasa ‘bermain’ di lembaga penegakan hukum, kalangan kepolisian dan DPR kok tampak tidak tersinggung. Apakah ini 1) karena mereka lebih pintar menahan diri; 2) hal tersebut dianggap tdk terlalu penting dibanding soal buaya-cicak; atau 3) karena me…reka menganggap adanya cukong main dan ngatur2 di lembaga penegakan hukum merupakan hal biasa?

Saya melakukan copy-paste apa adanya, lalu mencoba membuat tanda untuk mempermudah pembacaan dan memahami maksud yang renungan Gus Mus itu. Sebab apa yang dialami Gus Mus sama juga dengan saya, kita dan jutaan pasang mata yang mencermati tayangan televisi tentang pemutaran materi rekaman Anggodo yang menyebut beberapa nama orang penting di republik ini, melalui siaran langsung televisi swasta.

Bahwa kemudian ada perdebatan dengan argumentasi hukum yang mendukung kepentingan masing-masing, itu sudah biasa. Seseorang yang sudah jelas-jelas tertangkap basah sedang berusaha menguasai barang bukan miliknya, sekalipun, masih bisa berdalih untuk menyelamatkan muka, menjaga harga diri.

Salah seorang guru saya, seorang pendeta senior di Solo menuliskan statusnya di Facebook, Sabtu (7/11) sekitar pukul 1.

susno bilang dia tahu disadap, lalu melakukan kontra-intelijen dg cara berpura-pura melakukan transaksi atau apalah utk mengecoh pimpinan kpk.tiba2 sy jd ingat kejadian disebuah jmt, ada penatua yg mencuri uang persembahan,ktk tertangkap,ia mengatakan bhw ia mau menguji ketelitian majelis

Bisa saja, pendukung posisi polisi dalam sengkarut KPK-Polri akan menyanggah pernyataan kedua rohaniwan yang saya sebut di atas. Bisa saja mereka mengatakan ‘tahu apa mereka?!? Urus saja santri dan jemaatnya, tak usah ikut-ikut masalah korupsi segala!’

Andai ada pernyataan demikian, sejatinya, saya bisa memaklumi. Kepentingan selalu membuat seseorang gelap mata, sehingga untuk menyikapi perbedaan saja harus dilakukan secara kasat mata, verbal dan cenderung pamer kuasa. Setidaknya, begitulah yang bisa disaksikan tak jauh dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi, massa pendukung upaya penuntasan kasus-kasus korupsi ‘ditandingi’ dengan massa yang mendukung dan menonjolkan keberhasilan polisi.

Mereka lupa, memberantas terorisme juga bagian dari mandat undang-undang bagi polisi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kalau dikritik (bahkan dihujat) karena gagal, itu wajar sebab rakyat membayar pajak untuk menggaji dan memfasilitasi polisi. Kalau tak mau menjalankan mandat konstitusi, berhentilah jadi polisi.

Kita tahu, penentuan salah-benar sebuah kasus di pengadilan, masih ditentukan oleh kemampuan adu argumen dan dasar hukum. Terlalu sering kita mendengar, jaksa memilih pasal yang sengaja dibuat keliru atau polisi menentukan sangkaan pelanggaran pasal tertentu yang mudah dipatahkan pembela terdakwa, sehingga proses peradilan menjadi tak lebih sebagai sandiwara belaka.

Hingga di sini, yang kita hadapi adalah penyalahgunaan kecakapan (hukum) dan pengabaian nurani. Rasa keadilan ditanggalkan demi sebuah kemenangan dalam sebuah pertarungan.

Apalagi, pelajaran demokrasi yang kita dapat selama ini memang baru sebatas kulit, tidak pernah sampai pada substansi. Kebenaran, misalnya, masih bisa ditentukan lewat mekanisme voting, seperti terbukti pada kasus impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Kian banyak pendukung, semakin tinggi derajat kebenaran, betapapun yang dilakukan merupakan kejahatan.

Pernyataan dua rohaniwan di atas, rasanya hanyalah pengingat bagi kita semua. Tak ada tendensi provokasi, namun lebih dari representasi kegelisahan umat, yang bila dibiarkan justru bisa membawa negara ini ke dalam keterpurukan yang lebih dalam. Bukan tak mungkin, kekacauan bisa melebihi huru-hara Mei 1998.

Kini, kunci meredam situasi ada di tangan Presiden, sebagai penguasa tertinggi pemerintahan. Presiden harus melakukan langkah-langkah tepat, taktis, efektif dan menjawab tuntutan publik akan rasa keadilan yang terkoyak. Mungkin tak tak terlalu banyak, cukup beberapa kasus yang dianggap telanjur menyedot perhatian mayoritas bangsa ini.

Di antaranya: 1) transparansi proses penuntasan sengketa ‘cicak dan buaya’, 2) keterbukaan pengungkapan kasus bail out Bank Century, hingga 3) langkah hukum menyikapi indikasi adanya mafia peradilan seperti ditunjukkan melalui hasil penyadapan atas percakapan Anggodo yang juga menyangkutkan nama RI-1.

Biarkan orang-orang seperti Kiai Mustofa Bisri serta rohaniwan-rohaniwan dari berbagai agama dan keyakinan merawat umatnya masing-masing, dengan caranya sendiri-sendiri. Ketentraman dan keutuhan negeri ini jauh lebih penting dibanding membiarkan maling, tikus pengerat harta negara, dan pencoleng-pencoleng hukum teus berkeliaran di tengah masyarakat.

Saya harap, Pak SBY menempatkan rakyat Indonesia seperti cucunya yang dijaga dari serangan nyamuk-nyamuk penghisap darah dan penyebar penyakit. Pada sisinya sebagai seorang kakek, bukan tak pernah Pak SBY mengajari sang cucu mendendangkan ‘lagu wajib’ bagi balita itu…

Cicak-cicak di dinding/pelan-pelan merayap//datang seekor nyamuk/haap!…lalu ditangkap//

Pak SBY, kita butuh cicak…..

Update (9 Nov 2009 11:06): 

Mestinya kita harus menuntut DPR yg selama ini terus mencatut nama kita (Rakyat) utk kepentingan pribadi2 para anggotanya. Tapi repotnya, pribadi2 itu kita sendiri yg milih; entah berkat kelihaian mrk atau karena kedodohan dan ketamakan kita. (status FB KH Mustofa Bisri, 9 Nov 2009 sekitar pukul 10.10 wib)

Related posts:

1. Cicak Bikin Risau Buaya
2. ‘Gangguan Jiwa’ Polisi Kita
3. Perokok Butuh Fatwa

Bisa jadi, karena analogi perbandingan kekuatan setimpang itulah, kemudian Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri merasa ‘malu’ jika korps yang dipimpinnya dicitrakan sebagai predator superkuat oleh publik. Maka, ia pun menyatakan bahwa institusinya pun ‘segemulai’ cicak.

Logo CibuayaBank yang dibuat oleh Mursid

“Kami juga cicak,” ujarnya di depan para pemimpin media massa yang dihadirkan ke kantor Menkominfo oleh Tifatul Sembiring, Senin (2/11).

Pada pertemuan itu, pun Menteri Tifatul mengajak publik melalui pemimpin media, untuk meninggalkan penggunaan istilah “Cicak vs Buaya” dalam konteks ‘perseteruan’ antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kepolisian. Apalagi, ketika dua petinggi KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ditahan oleh polisi dengan alasan (yang dipahami publik) agar keduanya tak menggiring opini tertentu terkait skandal keuangan yang sedang ditanganinya.

Rasa keadilan sudah di ujung tanduk. Dua sosok yang dianggap memiliki integritas tinggi dalam pengungkapan perkara korupsi, justru dihambat kerjanya melalui penetapan status tersangka yang kemudian disusul dengan penahanan oleh polisi. Publik yang marah, pun ramai-ramai menggalang dukungan masyarakat yang lebih luas melalui berbagai cara. Berbagai forum dukungan muncul di dunia maya. Ratusan ribu orang yang bersimpati pun berhimpun, hingga petinggi negeri gerah.

Presiden, bahkan sampai ‘merasa perlu’ membentuk tim pencari fakta (TPF) terkait kasus penahanan Bibit-Chandra dan rekaman hasil penyadapan yang bocor dan beredar secara luas. Beberapa tokoh dilibatkan dalam tim, demi memberi bobot ‘independensi’ temuan mereka, kelak.

CibuayaBank bermodal bonus Rp 6,7 trilyun

Dalam pemahaman awam saya, persoalan semacam itu tak bakal meluas seandainya pokok soalnya dituntaskan segera. Bail out Bank Century mau tak mau telah dicurigai sebagai inti persoalan silang sengkarut gegeran KPK dengan polisi. Banyak ahli keuangan dan perbankan, bahkan menyebut kasus ini sebagai skandal keuangan ‘terhebat’ di negeri ini, sepanjang abad ini.

Sekadar ingin mengenang istilah Cicak vs Kadal yang membuat Pak Kapolri gak enak ati itu, maka malam ini saya mengumumkan pembukaan bank pribadi saya, yang saya namai CibuayaBank. Modal awalnya, kurang dari Rp 800 milyar. Namun, karena keunikan namanya (dan pemiliknya, tentu), maka dalam sekejap modal CibuayaBank sudah melonjak menjadi Rp 6,7 trilyun.

Ada yang pingin kecipratan rejeki CibuayaBank? Bukalah rekening segera. Saya akan mengobral bonus, terutama bagi nasabah-nasabah prudential. *) Yang penting digunakan untuk modal usaha. Sedang bentuk usahanya bebas: usaha jadi senator, mau jadi demang, atau usaha jadi raja sekalipun, akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Percayalah…

*) Ralat: karena nulisnya setengah ngantuk, akhirnya terjadilah kekeliruan. yang saya maksud bukan prudential (apalagi sebuah produk lembaga keuangan) melainkan prudent. saya menyebut demikian sebagai sinisme bagi pihak yang telah bertindak ‘secara bijaksana’. semoga bisa dipahami. (updated: 13.06 wib, beberapa saat setelah bangun tidur. hahaha)

Catatan tambahan: Silakan membaca referensi tulisan sahabat saya ini, mengingat ada seorang teman yang meragukan keterkaitan antara bail out Bank Century, penahanan Bibit-Chandra dan gegeran Cicak vs Buaya.

Related posts:

1. Kita Butuh Cicak
2. Koin untuk Mr. X
3. Baca Kompas, Baca Isyarat