Melalui Twitter, Selasa (23/2) sekitar pukul 20.19 WIB, dia (@tifsembiring) berkicau:

Sy protes HL MI kmrin, krn mlintir brita, itu rporter ngotot trus, sy blg jngan cari rezeki dg cr2 spt itu, lalu dimuat” tifatul tuduh pers”

Rupanya, ia gerah dengan headline halaman 12 Harian Media Indonesia edisi 23 Pebruari yang menurunkan tulisan berjudul Tifatul Tuduh Pers Cari Makan dari Pelintir Berita. Judul berita itu sendiri merupakan kesimpulan dari sebuah pernyataan, yang biasa dibuat seorang jurnalis. Terhadap pernyataan itu, Ketua Dewan Pers Bagir Manan pun turut menyayangkan.

Membaca laporan itu, tampak Tifatul merasa kecewa dengan pemberitaan media massa yang membuatnya tersudut lantaran Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Dari gedung wakil rakyat terdengar desakan pembatalan, begitu pula dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kalangan organisasi pers seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers pun ikut memberi bobot penolakan seperti yang dilakukan para pengguna dan pengusaha internet, baik blogger maupun sejumlah institusi seperti APJII dan banyak lagi. Pendapatnya seragam: RPM Konten memasung kebebasan berekspresi, menghambat kebebasan pers, dan antiketerbukaan informasi.

Kalau keluhan Tifatul dijadikan judul berita, sebagai mantan wartawan, mestinya dia tahu bahwa yang demikian lumrah adanya. Kalau itu lantas membuat gerah, pasti tak jauh-jauh dari efek polemik RPM Konten yang membuat citra Pemerintahan Yudhoyono goyah, karena itu Presiden sampai menegur/menyindir dalam sebuah rapat kabinet, agar setiap menteri berhati-hati membuat pernyataan dan tidak ‘lalai’ berkonsultasi dengan presiden terkait isu-isu sensitif.

Kembali ke persoalan tuduhan ‘pers mencari makan’ lewat pelintir berita, apapun alasannya, itu tak pantas keluar dari mulut (karena ditulis via pesan pendek, berarti keluar dari jemari) seorang menteri. Ia lupa, meski dirinya seorang Tifatul Sembiring, namun kapasitas dan atribut yang melekat pada dirinya adalah seorang pejabat negara. Gerbang utama komunikasi resmi pemerintah pula!

Andai tak sanggup menerima kritikan, kenapa Tifatul tidak resign saja sekalian dari posisinya kini?

Mari kita cermati bunyi pesan pendek Tifatul yang dikirimkan kepawa wartawan Media Indonesia.

Saya sering merasa kasihan dengan orang yang mencari rezeki dengan cara menuli sesuatu yang menghujat orang lain, mengadu domba, menuduh tanpa konfirmasi yang seimbang. Dan, dengan tenang (orang itu) menikmatinya tanpa peduli.

Selanjutnya, seperti dilaporkan Media Indonesia, ia meneruskan tanggapannya.

Lo, tanpa konfirmasi pun Anda sudah lihai menulisnya. Lihat aja pelintiran berita hari ini. Anda bebas kok menulis apa saja. Anda cari makan dari cara-cara seperti itu.

Dari pernyataannya itu, tampak jelas betul cara Tifatul menyikapi pers/jurnalis. Mungkin, ia mengira semua wartawan adalah tukang pelintir, menulis tidak berdasar fakta dan mengabaikan prinsip cover both sides. Bisa jadi juga, ia terbiasa memberi amplop atau fasilitas kepada wartawan dalam berbagai kegiatannya, baik dalam kapasitasnya sebagai orang partai (PKS) maupun sebagai pejabat negara. (Ingat, belum lama ini, kantornya juga membagai-bagikan telepon genggam kepada wartawan, yang lantas menuai kecaman dari AJI dan kalangan pers)

Tapi, terlepas dari ‘cengeng’-nya Menteri Tifatul, ada substansi yang bisa dijadikan para jurnalis untuk berkaca. Selama masih ada yang mau menerima sogokan (dalam bentuk uang, barang atau fasilitas), ya masih bakal ada pernyataan-pernyataan demikian, dari narasumber.

Dan, terlepas dari semua itu, Indonesia di masa Yudhoyono memang sedang memasuki fase menyedihkan dalam konteks kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Terlalu sering saya mendengar redaksi media memperoleh telepon dari orang-orang istana, agar tidak menurunkan laporan ini atau itu. Istilah lamanya, budaya telepon yang menjadi ciri kekuasaan Soeharto, diam-diam bangkit lagi.

Pernyataan Menteri Tifatul hanya indikasi. Sinyal yang mulai kasat mata. Mestinya, ini berkah bagi kita, seluruh warga negara Indonesia. Gusti Allah telah menunjukkan, betapa praktek represi, mulai menggeliat kembali. Artinya: mari mulai melakukan konsolidasi! (Siapa tahu, sebentar lagi muncul musuhnya Ratu Adil, yakni mBak Tirani. Hihihiihii…)

Update (24/2/2010 pk. 9.14 WIB): Silakan baca keluhan Menteri Tifatul via Twitter yang ‘diterjemahkan’ menjadi berita oleh Vivanews ini.

Update lagi : Sekitar pukul 18.30, Rabu (24/2/2010) Pak Menkominfo (@tifsembiring) menuliskan kicauannya di Twitter, bunyinya sebagai berikut:

Stelah sy protes berita gak seimbang, Saya diberi ‘hadiah’ lagi oleh MI hari ini dg judul, “Tifatul lecehkan wartawan”. Saya akan somasi !!

Yang menarik, bila somasi jadi dilakukan, berarti Pak Menteri menggunakan acuan UU Pers. Dari sana, nantinya juga akan terbaca, apakah wartawan Media Indonesia sudah mematuhi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) atau Kode Etik Jurnalistik. Kalau begini, malah asyik. Semua bisa belajar.

Related posts:

1. Pantun Menteri
2. Olahraga Pak Menteri
3. Presiden Kesandung RPM Konten

Ilustrasi oleh Pamantyo

Berita mengenai pesan singkat (SMS) Menteri Kominfo Tifatul Sembiring yang mengaku belum baca RPM Konten juga kian menegaskan, betapa ia tak ingin jadi pihak pertama yang dipersalahkan oleh atasannya. Inilah keruwetan ‘sistemik’ dalam sistem pemerintahan yang (menurut saya) cenderung menyukai budaya monolitik.

Presiden yang ingin dikenal sebagai demokrat (bukan nama partai, loh :p) dan memiliki pandangan terbuka (sebab ia doktor dan purnawirawan jenderal pemikir), pasti risih kalau diidentifikasi sebagai antiketerbukaan dan penghambat kebebasan berekspresi. Dan, Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia bisa jadi trigger bagi ketidakpercayaan publik terhadap SBY.

Asli. Saya masih menganggap negeri ini sebagai pengidap penyakit korupsi yang kronis, dari pusat hingga pelosok desa. Karena itu, lagi-lagi saya sangat terpesona pada pepatah Latin sehingga tak pernah jemu menuliskannya kembali di sini.

Semakin korup sebuah republik, semakin banyak aturan dibuat

Ada satu pernyataan menarik Presiden SBY dalam Rapat Paripurna Kabinet, Kamis (18/2), bahwa pengaturan dari pemerintah, harus melalui proses dari masyarakat luas. “Kita pertanggungjawabkan aturan itu diperlukan,” ujar Presiden.

RPM Konten, jelas SBY, belum sampai pada tingkatan presiden, bahkan belum pada tataran menteri. Baru pemikiran dan gagasan.

Dari sana, saya teringat pernyataan Sekjen Depkominfo, sehari sebelumnya, “…hingga saat ini belum pernah dibahas dalam tataran pemerintah dan juga belum pernah disampaikan kepada Presiden RI.” Klop! Sekjen melindungi menteri dan presiden, dan presiden lantas menunjukkan kejengkelannya pada bawahan.

Vivanews memberitakan, RPM Konten, jelas SBY, belum sampai pada tingkatan presiden, bahkan belum pada tataran menteri. Baru pemikiran dan gagasan.

“Saya pikir tidak perlu lantas digoreng di sana kemari. Dijelaskan saja duduk persoalan hingga rakyat memahami,” kata SBY.

Terhadap pernyataan tersebut, saya jadi bertanya-tanya. Kalau RPM Konten itu ‘baru pemikiran dan gagasan’ kenapa (kata Menteri Sembiring) sudah dirancang sejak 2006 namun hanya disimpan di laci saja? Andai sejak itu dikomunikasikan dengan publik, mungkin kini sudah menjadi jauh sempurna dan bermanfaat.

Sedang terkait pernyataan goreng-menggoreng (kayak bahasanya orang bursa saham atau makelar lukisan), asyik juga menurut saya. Tersirat di situ, ada pihak yang dianggap ‘bermain’. Artinya, itu presiden lagi worry. Tapi, pada kalimat Dijelaskan saja duduk persoalan hingga rakyat memahami, itu merupakan sinyal bahwa Presiden masih berharap rakyatnya m.e.m.a.h.a.m.i..

Paham bahwa peraturan (RPM) itu penting, karena itu ‘dibutuhkan’ oleh masyarakat. Artinya, kita diminta pengertiannya agar mengijinkan pemerintah memberlakukan rancangan itu. Bukan begitu, Pak SBY??? Soalnya, yang saya pahami, sampeyan itu orangnya lugas, dan kalau menganggap RPM Konten (dan UU ITE) tak dibutuhkan untuk ‘mengawal’ pemerintahan sekarang, biasanya sampeyan membuat pernyataan yang seolah-olah berpihak kepada rakyat.

Dalam bahasa konsultan komunikasi atau gaya bahasa Pak SBY sendiri, biasanya akan dinyatakan kurang lebih begini: Karena kami ingin menciptakan kebaikan bersama, maka komunikasikan kepada sebanyak mungkin rakyat. Kalau rakyat tidak setuju, bikin saja yang baru, yang bermanfaat untuk semua pihak karena aturan dibuat juga untuk rakyat.

Intinya, begitulah kira-kira pandangan saya terhadap tanggapan para pejabat negara. Kalau penilaian saya dianggap politis, ya harus diakui memang ini soal politik. Hukum atau peraturan perudang-undangan itu produk politik, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Terlalu banyak pertimbangan dan kalkulasi yang tidak boleh dikesampingkan.

Saya berani bertaruh, hari ini hingga besok-besok pun masih akan tampak sikap pemerintah yang ‘konsisten’ dengan yang sudah dibuatnya. Intinya, tak akan jauh-jauh beda dengan rancangan yang ada sekarang. Wong, janji akan merevisi UU ITE tempo hari, nyatanya juga cuma gula-gula, rembug lamis agar kita segera diam tak meributkannya, kok.

Mari kita simak baik-baik, emang adakah yang sudah dilakukan Menkominfo dan Menhukham sejak mereka menjanjikan akan kembali meminta masukan publik untuk perbaikan UU ITE?

Related posts:

1. Hantu Orba di RPM Konten
2. Kita Punya Presiden
3. Saran untuk Presiden

Bisa jadi, karena analogi perbandingan kekuatan setimpang itulah, kemudian Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri merasa ‘malu’ jika korps yang dipimpinnya dicitrakan sebagai predator superkuat oleh publik. Maka, ia pun menyatakan bahwa institusinya pun ‘segemulai’ cicak.

Logo CibuayaBank yang dibuat oleh Mursid

“Kami juga cicak,” ujarnya di depan para pemimpin media massa yang dihadirkan ke kantor Menkominfo oleh Tifatul Sembiring, Senin (2/11).

Pada pertemuan itu, pun Menteri Tifatul mengajak publik melalui pemimpin media, untuk meninggalkan penggunaan istilah “Cicak vs Buaya” dalam konteks ‘perseteruan’ antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kepolisian. Apalagi, ketika dua petinggi KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ditahan oleh polisi dengan alasan (yang dipahami publik) agar keduanya tak menggiring opini tertentu terkait skandal keuangan yang sedang ditanganinya.

Rasa keadilan sudah di ujung tanduk. Dua sosok yang dianggap memiliki integritas tinggi dalam pengungkapan perkara korupsi, justru dihambat kerjanya melalui penetapan status tersangka yang kemudian disusul dengan penahanan oleh polisi. Publik yang marah, pun ramai-ramai menggalang dukungan masyarakat yang lebih luas melalui berbagai cara. Berbagai forum dukungan muncul di dunia maya. Ratusan ribu orang yang bersimpati pun berhimpun, hingga petinggi negeri gerah.

Presiden, bahkan sampai ‘merasa perlu’ membentuk tim pencari fakta (TPF) terkait kasus penahanan Bibit-Chandra dan rekaman hasil penyadapan yang bocor dan beredar secara luas. Beberapa tokoh dilibatkan dalam tim, demi memberi bobot ‘independensi’ temuan mereka, kelak.

CibuayaBank bermodal bonus Rp 6,7 trilyun

Dalam pemahaman awam saya, persoalan semacam itu tak bakal meluas seandainya pokok soalnya dituntaskan segera. Bail out Bank Century mau tak mau telah dicurigai sebagai inti persoalan silang sengkarut gegeran KPK dengan polisi. Banyak ahli keuangan dan perbankan, bahkan menyebut kasus ini sebagai skandal keuangan ‘terhebat’ di negeri ini, sepanjang abad ini.

Sekadar ingin mengenang istilah Cicak vs Kadal yang membuat Pak Kapolri gak enak ati itu, maka malam ini saya mengumumkan pembukaan bank pribadi saya, yang saya namai CibuayaBank. Modal awalnya, kurang dari Rp 800 milyar. Namun, karena keunikan namanya (dan pemiliknya, tentu), maka dalam sekejap modal CibuayaBank sudah melonjak menjadi Rp 6,7 trilyun.

Ada yang pingin kecipratan rejeki CibuayaBank? Bukalah rekening segera. Saya akan mengobral bonus, terutama bagi nasabah-nasabah prudential. *) Yang penting digunakan untuk modal usaha. Sedang bentuk usahanya bebas: usaha jadi senator, mau jadi demang, atau usaha jadi raja sekalipun, akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Percayalah…

*) Ralat: karena nulisnya setengah ngantuk, akhirnya terjadilah kekeliruan. yang saya maksud bukan prudential (apalagi sebuah produk lembaga keuangan) melainkan prudent. saya menyebut demikian sebagai sinisme bagi pihak yang telah bertindak ‘secara bijaksana’. semoga bisa dipahami. (updated: 13.06 wib, beberapa saat setelah bangun tidur. hahaha)

Catatan tambahan: Silakan membaca referensi tulisan sahabat saya ini, mengingat ada seorang teman yang meragukan keterkaitan antara bail out Bank Century, penahanan Bibit-Chandra dan gegeran Cicak vs Buaya.

Related posts:

1. Kita Butuh Cicak
2. Koin untuk Mr. X
3. Baca Kompas, Baca Isyarat