Jujur, saya ragu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro merupakan pengguna satu-satunya di dunia. Saya tak yakin, MURI telah melakukan riset yang memadai sehingga bisa membuat kesimpulan seperti itu. Kalau di Indonesia, sih, saya relatif percaya. Apalagi, tak sedikit orang kita yang tetap rajin berkicau atau baca/tulis pesan singkat sambil mengemudikan kendaraan.

Terhadap MURI, sekali lagi, saya kuatir. MURI tak bisa diidentikkan dengan Jaya Suprana sebagai pengagas berdirinya lembaga semacam Guinness World Records tingkat nasional itu. Integritas moralnya jelas, dan ia sudah banyak membuktikan diri sebagai seorang nasionalis yang patriotik pada era kontemporer Indonesia.

Saya tak tahu posisi ‘hidup-mati’ organisasi nirlaba itu, meski sangat yakin di belakangnya ada dukungan finansial dari Pak Jaya dan (boleh jadi) dengan Jamu Djago-nya. Ilustrasi berikut ini, mungkin akan membuka pemahaman kita, betapa MURI bisa tergelincir pada niat mulia mulanya.

Pada sebuah perayaan Hari Tari Sedunia di Solo, kebetulan Pemerintah Kota Surakarta mengadakan pecah-pecahan rekor, yakni membuat event massal Tari Gambyong dengan seribu penari, tiga tahun silam. Dalam acara itu, Pemerintah bekerja sama dengan sebuah event organizer.

Pada saat bersamaan, perayaan juga digelar oleh Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, yang menggelar 24 Jam Menari, sambung-menyambung tanpa henti dengan artis pengisi acara yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia. Semula, begitu yang saya dengar, MURI akan memberi penghargaan kepada ISI sebagai penyelenggara.

Lalu, tibalah keputusan yang mengejutkan. Seorang panitia di ISI bercerita kepada saya. Lewat telepon, ia dimintai sejumlah uang yang mengatasnamakan MURI. Sang teman menolak. Selain tak ada bujet, para penampil pun datang sukarela, dan panitia hanya menyediakan akomodasi dan keperluan pementasan yang tak bisa dibilang murah.

MURI pun memilih Gambyong sebagai pilihan sebagai event yang ‘layak’ dicatat sebagai rekor. Uniknya, proses ‘nego’ berjalan alot, hingga pihak yang membawa nama MURI ‘menawar’ cukup rendah: minta disediakan fasilitas hotel untuk beberapa orang. Lagi-lagi, sang teman menolak.

Alhasil, batal sudah event 24 Jam Menari tercatat dalam rekor nasional.

Satu hal menarik menurut saya, oknum MURI (andai benar begitu) telah salah memilih ‘target’. Seniman, meski butuh pengakuan, kebanyakan tak mau kompromi dengan cara-cara tricky model begini. Kejujuran masih menjadi moralitas utama penyangga idealisme. Dan kerelaan bersusah payah semua pihak yang terlibat, merupakan wujud dedikasi pada profesi mereka sebagai seniman. Tentu, di luar itu, tak banyak seniman jalur idealis yang punya kemampuan finansial memadai.

Seniman, tentu berbeda dengan institusi profit atau lembaga-lembaga nirlaba yang pengelolanya gemar sensasi. Pada lembaga bisnis dan produsen aneka kebutuhan, sertifikat MURI masih bisa diharapkan untuk mendongkrak penjualan atau mengukuhkan sebuah citra tertentu. Sementara bagi sebagian orang lagi, MURI cocok dijadikan modal narsis.

Yang saya tak kunjung mengerti pada MURI, adalah standar kuratorial yang mereka gunakan, sebelum memutuskan Si A memperoleh stempel apa, dan Si B dikukuhkan sebagai penyandang sebutan yang lain lagi.

Saya masih berharap MURI menjadi tolok ukur sebuah ‘produk sensasi’ di negeri ini. Tapi, tentu jenis sensasi yang memang layak apresiasi dan kredibel. Walau tak besangkut paut dengan diri saya, tapi bolehlah menjadikan poduk MURI sebagai bahan obrolan basa-basi antarteman. Pripun, Pak Jaya?

*Perayaan Hari Tari Sedunia, 29 April nanti, menjadi inspirasi saya membuat postingan ini. Antara percaya dan tak percaya, namun saya masih curiga ada oknum yang sengaja ingin memetik keuntungan pribadi untuk sebuah ‘keputusan sensasi’ dari MURI.

Related posts:

1. Sensasi Wedangan Sala
2. Satu Perayaan, Dua Penyelenggara, Satu Wajah
3. Daerah dan Julukan