Teman saya bercerita tentang sahabatnya yang kaya dan beruntung. Beruntung, sebab anak perempuannya sangat cerdas, hingga tiga fakultas kedokteran di kampus-kampus negeri bisa dimasuki dengan leluasa. Kampus paling ternama menyodorkan blanko sumbangan sebesar Rp 160 juta. Kampus kedua di bawah Rp 100 juta, dan yang terakhir ‘cuma’ Rp 5,5 juta.

Untuk yang ratusan juta, orang itu jelas sanggup. Apalagi demi anak dan masa depannya. Tapi, kenapa akhirnya pilihan dijatuhkan ke Universitas Sebelas Maret yang cukup disumbang Rp 5,5 juta? Ini sudah masuk ranah sikap, praktek mendidik budi pekerti, karena itu masalah kepekaan rasa mesti diasah sejak dini.

Kedokteran dan Hukum adalah dua disiplin ilmu yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah kemanusiaan. Dokter, misalnya, tidak boleh menolak pasien karena datang pada waktu kelewat larut. Ia juga tak boleh diskriminatif, apalagi sebatas soal performance pasien yang bisa ditilik dari lusuh atau trendy-nya pakaian, atau bau tubuh yang natural dengan yang berparfum.

Hakim, jaksa dan pengacara pun sama: tak boleh memilah-milah bobot perkara, apalagi yang sedang beperkara. Asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi hingga di ruang sidang. Maka, materi perkara yang disusun dalam berkas-berkas pada ketiga profesi itu selalu diawali dengan kalimat Pro Justitia. Demi keadilan!

Kenapa koran, majalah, media online (termasuk blog) masih dibaca orang, di antaranya disebabkan oleh masih banyaknya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Karena itu, perlu dikabarkan. Banyak hak dilanggar, baik oleh individu, sekelompok orang, hingga oleh institusi negara. Untuk yang terakhir, maka lantas perlu dimunculkannya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebuah institusi yang tak disukai oleh rezim otoriter, yang antidemokrasi.

Sekolah dengan dibela-belain membayar mahal hanya akan melahirkan generasi dendam. Berangkat dengan bahasa modal, maka ia harus kembali. Kalau perlu dapat lebihan atau untung. Prinsip jer basuki mawa beya, disempitkan maknanya. Bukan upaya mencapai kemuliaan harus rela bersusah payah dan berkorban waktu dan tenaga, namun dibatasi pada lingkup ‘bea’ yang bermakna biaya atau modal.

Maraknya jual-beli kasus dan mitos mudahnya mencari uang, mendorong banyak orang berbondong-bondong masuk Fakultas Hukum. Bahwa seorang pengacara tak boleh menolak klien ‘bermasalah’, itu sudah menjadi moralitas yang ditegaskan melalui kode etik. Tapi bila seorang pengacara tak malu pamer kemewahan –punya beberapa mobil bagus dan rumah luas nan megah, namun terlalu sering membela koruptor dan pedagang narkotika, bagaimana kita akan menyebutnya seorang praktisi hukum yang baik?

Begitu pula dengan dokter, yang status spesialis dan doktornya diperoleh atas dasar pembiayaan dari produsen obat, bagaimana kita bisa percaya si dokter tak bakal jadi pedagang obat dari si sponsor? Lihatlah di sekeliling kita, kian banyak saja dokter yang tak lagi malu mendirikan apotik bersebelahan dengan tempat prakteknya.

Bagaimana hak-hak warga negara akan keadilan, akan akses kesehatan yang murah sebagaimana dijamin Undang-undang Dasar 1945, serta deklarasi HAM PBB bisa terpenuhi? Seberapa besar potensi orang bisa hidup lebih nyaman dan dengan kualitas lebih baik bisa tercapai, bila sekali beperkara atau kena musibah sakit saja sanggup menyedot harta yang dikumpulkan selama bertahun-tahun?

Jenjang pendidikan tinggi memang menjadi salah satu sarana yang bisa diharapkan bakal memberikan masa depan lebih baik. Namun, sudah saatnya para orang tua juga menyadari perlunya membekali anak-anaknya dengan budi pekerti luhur, peka rasa, toleran dan memiliki solidaritas yang tinggi. Indonesia tak akan menjadi bangsa yang besar, bila masyarakat dan pemimpinnya tak segera membenahi kesalahan-kesalahan di masa lalu.

Privatisasi lembaga pendidikan, kalau tak hati-hati, hanya akan melahirkan intelektual-intelektual tukang bermental pedagang. Seperti celetukan yang saya dengar dari beberapa teman aktivis, kemarin petang, bahwa ada konsultan hukum DPRD yang semena-mena menjalankan prinsip copy-paste sebuah rancangan peraturan daerah (Raperda). Sebuah Raperda dari Kota X ‘dijual’ ke Kota A dan Kabupaten Z.

Sepandai-pandai tupai melompat, begitulah nasib dosen hukum tak bermoral itu. Ia terlewat mengganti nama kota darimana Raperda itu berasal. Andai dia masih mengerjakan jiplakan itu dengan mesin ketik manual, mungkin ketupaiannya tidak bakal tampak. Namun, lagi-lagi soal moralitas ditambah kebodohannya, ia tak tahu kalau Microsoft WordReplace yang bisa menyempurnakan kelicikannya. memiliki fasilitas

Dengan mengetikkan Ctrl+H, beres dan sempurnalah pekerjaannya. Begitulah kehebatan Tuhan. Tak pernah habis cara mempermalukan umat-Nya…….

*) Walau tak (perlu) lulus dari sana, namun saya ikut menanggung malu atas perbuatan Jaksa Urip yang alumnus Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret itu…..

Related posts:

1. Damai Sony dengan Sony
2. Basa lan Rasa
3. Politikana: Wajar Dengan Pengecualian