Adalah sebuah kebetulan pula, jika otoritas kepolisian setempat menyatakan penembakan itu sudah sesuai prosedur.

Dan, jika akhir-akhir ini polisi menjadi sorotan publik, saya kok yakin itu karena kebetulan semata. Artinya, tak ada satu pihak pun yang secara sengaja dan terang-terangan menunjukkan itikad buruk memojokkan individu maupun institusi kepolisian. Polisi yang bentrok dengan warga sipil di Bima, Nusa Tenggara Barat sehingga mengakibatkan banyak orang tewas, toh itu juga diklaim sebagai sebuah insiden kebetulan.

Polisi bersenjata laras panjang saat berjaga-jaga di Gereja Kepunton usai adanya insiden aksi bom bunuh diri.

Banyaknya orang mati di Mesuji, baik yang masuk wilayah adminsitratif Lampung maupun Sumatera Selatan, toh semua juga oleh sebab sebuah kebetulan. Ya, kebetulan polisinya dekat dengan pengusaha, dan kebetulan pula, masyarakat di sana sadar akan hak atas tanahnya yang dirampas oleh pihak yang tak berhak, sehingga harus mereka perjuangkan untuk merebutnya kembali.

Adalah sebuah kebetulan yang lain lagi, ketika institusi kepolisian memperoleh sumbangan finansial dari PT Freeport di Papua, sehingga sempat memanaskan suhu sosial-politik di bumi Cenderawasih. Kebetulan pula ada yang membongkar, sehingga tersiar lewat berbagai saluran, resmi maupun tak resmi.

Menghadapi terlalu banyaknya kebetulan di negeri ini, saya kok jadi curiga kalau Tuhan sedang guyon, mengingatkan seluruh bangsa ini untuk bisa mengambil hikmah dari aneka macam kebetulan yang mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Tentu, bagi Tuhan, tak ada sebuah kebetulan pun dalam semua skenario yang telah dan akan dibuatNYA. Termasuk, jika yang jadi korban, kebetulan justru orang-orang lemah, tak berdaya ketika berhadapan dengan pengusaha, penguasa dan semua instrumen usaha dan kuasa.

Jangan-jangan, kita bisa mendengar banyak berita dan cerita keburukan polisi, politisi, aparatur negara dan sebagainya lantaran kebetulan pula.

Secara nalar sehat, polisi tak akan membunuh rakyat yang menggaji mereka dengan pajak yang disisihkan melalui cucuran keringat. Apalagi, di semua kantor polisi, selalu terpampang tulisan mencolok, bahwa mereka akan selalu melindungi dan mengayomi. Jika janji menjadi pelayan hukum bagi masyarakat lantas meleset dalam praktek, rasanya itu pun merupakan kebetulan semata.

Seperti disclaimer yang biasa menyertai sebuah film dan sinetron: kemiripan nama, tempat dan kejadian, hanyalah kebetulan semata, tak ada unsur kesengajaan di dalamnya.

Dan, atas dasar itu pula, saya jadi yakin jika perayaan Natal yang aman pada tahun ini, juga karena kebetulan para petinggi polisi di berbagai daerah di Indonesia, dengan lantang dan kompak menyatakan bahwa ‘perayaan Natal kali ini dijamin aman’, seperti saya baca di banyak berita media massa, yang kebetulan pula saya simak lewat Internet.

Bisa jadi lantaran Presiden kebetulan sedang sibuk bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga akhir-akhir ini tak banyak bicara, memberi instruksi, arahan atau petunjuk dan melakukan tindakan-tindakan pencitraan seperti biasanya. Kita tahu, Pak Presiden SBY selalu tertib dan rapi membuat perencanaan kapan harus menggelar konperensi pers untuk menyikapi sebuah perkara yang dianggapnya membikin risau dan galau hatinya.

Sorotan buruk dan kecaman yang mengarah ke institusi kepolisian akhir-akhir ini, sepertinya sengaja dia biarkan agar seluruh jajaran kepolisian, dari level paling bawah hingga jenderal-jenderalnya segera berbenah, memperbaiki diri dan kinerjanya. Tentu, secara akal sehat, Presiden SBY tak rela jika ribuan polisi di Nangroe Aceh Darussalam yang kebetulan terindikasi mengonsumsi narkoba seperti diakui Kapolda, mencoreng nama baik dan menyurutkan pamor penegak hukum Indonesia.

Saya yakin, jika Presiden SBY bersikap seperti itu, sehingga hukum di negeri ini menjadi tegak setegak-tegaknya, di mana rakyat menjadi terlindungi dan terjamin hak hukumnya, koruptor diadili dan dijebloskan ke penjara, dan sebagainya dan seterunya, maka Indonesia akan jaya dan makmur sentosa. Dengan demikian, semboyan tata titi tentrem kartaraharja yang menjadi pedoman polisi akan terwujud dengan sendirinya.

Untuk situasi Indonesia yang demikian, saya akan dengan riang dan ikhlas menerimanya, walau itu hanya kebetulan semata. Asal berlangsung lama, syukur abadi alias menjadi kebetulan-kebetulan yang diperpanjang (seperti masa tahanan), saya dan rakyat Indonesia akan gembira menyambutnya.

Namun andai tidak terwujud, ya tidak apa-apa… Apa hendak dikata, wong ndilalah ya hanya kebetulan, jika Presidennya tak pernah menunjukkan ketegasan. Padahal, saya ingin banget, walau cuma sekali saja, melihat Pak SBY itu bersikap dan bertindak tegas…..

Maaf lho, Pak SBY, satu-satunya yang saya anggap bukan kebetulan hanya satu: ketika Gus Dur saat menjabat presiden membuat keputusan memisahkan polisi dari TNI, yang dulunya saat polisi masih bergabung dinamai Angkatan Bersenjata.

Semoga, hanya karena kebetulan sesaat saja, jika kini polisi tampak lebih bangga menenteng senjata dan memuntahkan pelurunya ke mana saja.

Related posts:

1. Negeri Dongeng
2. Jangan Langgar Protokol
3. Teroris dan Pengalihan Isu

Polisi yang biasanya bisa bekerja cepat mengungkap identitas pelaku, pun terkesan ragu. Tak ingin tergesa-gesa, meski saya yakin bisa. Kelewat mampu. Juga, keinginan melakukan uji genetik alias tes DNA, demi sebuah pernyataan resmi, menunjukkan polisi sangat ekstra hati-hati atas perkara ini.

Andai tak dilakukan di seberang Istana, simbol identitas bangsa di percaturan dunia, mungkin polisi akan segera mengamini keyakinan saudara kandung, keluarga dan rekan, bahwa sosok lelaki berusia 22 tahun, yang mengalami luka bakar nyaris 100 persen itu, adalah Sondang Hutagalung.

Menyimak rekam jejak almarhum lewat pemberitaan sejumlah media, saya menduga tindakan membakar dirinya bukan tanpa tujuan. Kagetnya teman-teman sesama aktivis kelompok diskusi di kampusnya, Universitas Bung Karno, juga di KontraS, menunjukkan ia ingin melakukannya secara diam-diam. Sebagai aktivis tulen, ia pasti tak ingin dicap cari perhatian, apalagi butuh sebutan pahlawan. Setidaknya, seperti itulah sekilas ‘pembacaan’ saya terhadap Sondang.

Saya rasa semua orang akan bersepakat, jika Sondang menganggap Istana sebagai pusat kusutnya aneka perkara Indonesia. Sebagai pendukung gerakan penuntasan perkara pembunuhan Munir, Istana sudah membuktikan hanya mampu membuat pernyataan normatif di koran-koran dan media lainnya. Peradilannya, pun menghasilkan keputusan tak memuaskan. Data-data yang disodorkan Tim Pencari Fakta (TPF) pun menguap ke udara.

Sikap serba normatif dari Istana terhadap penyelesaian skandal keuangan Bank Century, korupsi dengan aktor kunci (setidaknya hingga kini) Nazarudin, dan perkara-perkara yang merenggut rasa keadilan publik, pastilah menggemaskan semua orang, tak terkecuali bagi Sondang.

Pernyataan standar berunsur (pasti) kata “prihatin” terhadap banyak ketimpangan, kemiskinan, hingga bencana, justru selalu mengundang keprihatinan publik terhadap presidennya.

Aksi Sondang, saya yakin merupakan tamparan paling keras terhadap Istana. Pak SBY itu orang Jawa, dan tentara lulusan terbaik akademi kemiliteran kita. Sejarah, antropologi, sosiologi dan semua aspek ke-Jawa-an pasti pernah dilahapnya. Apalagi, ia juga pernah menjadi pembantu Soeharto yang sangat mengagungkan nilai-nilai Jawa.

Tapa pepe atau rakyat berjemur di alun-alun sebagai bentuk protes diam dan damai pada masa kerajaan Jawa masa lalu, merupakan contoh terbaik ekspresi protes. Dan Sondang, bisa jadi sedang memprotes aneka peristiwa ironis dan kasus-kasus memalukan bangsa ini, yang tak kunjung diselesaikan dengan cara dan hasil yang seharusnya, yang adil menurut nalar kewarasan universal.

Saya sedih Sondang meninggal. Tapi saya yakin, apa yang dia lakukan bukan tindakan konyol. Ia tak mau meninggalkan surat wasiat atau catatan pribadi supaya tak diprasangkai mencari sensasi atau cap kepahlawanan. Bagi saya, ia meninggalkan pesan keteladanan bagi siapa saja.

Politisi yang selalu melupakan janji dan lantas rajin korupsi ketika berada di posisi tinggi, para pelayan publik yang lalai dan selalu minta dilayani dan dipuji, juga kebanyakan dari kita, yang terlalu sering tutup mata terhadap ketimpangan dan ketidakadilan di sekitar kita.

Kepergian Sondang adalah peringatan, bahwa kebanyakan kita terlalu lama menikmati hipokrisi…..

Selamat jalan Sondang. Tuhan tak pernah tidur. Dialah hakim paling adil, yang akan mengganjar pahala yang terbaik untukmu. Saya, tak akan pernah lupa peringatanmu…..

Related posts:

1. Pesan Lucu Mas Mentri
2. Dua Pelajaran dari Tuhan
3. Naik Becak dari Simpang Lima

karena situasi Indonesia kini mirip jaman OrBa, maka berlakukan rumus ini: terhadap pernyataan resmi, baca sebaliknya

Spontan saja saya menuliskan kicauan di Twitter, sesaat usai menyaksikan pejabat Humas Mabes Polri membuat pernyataan resmi bahwa Briptu Norman tak jadi dikenai sanksi. Ekspresi goyang Norman mengikuti dendang tembang India sempat menuai kontroversi, termasuk ancaman sanksi. Sebagai polisi, ia dianggap tak pantas mempertontonkan gayanya saat berdinas.

Mungkin, petinggi kepolisian bingung menghadapi kritik dan cercaan publik di semua situs jejaring sosial. Ibaratnya, semua pengguna internet tahu bahwa kemarahan Jakarta lantaran ekspresi pribadi yang diunggah di YouTube. Malah, detikcom sempat melansir berita, bahwa Kapolri menyebut Norman layak jadi duta keseniannya polisi. Katanya, tak akan ada sanksi.

***

Secara pribadi, saya menduga petinggi Polri perlu bersolek diri. Menjatuhkan sanksi kepada Norman bisa berarti menggali kuburannya sendiri. Publik akan kian agresif mencerca institusi yang seharusnya menjadi sandaran bagi upaya penegakan demokrasi alias kedaulatan sipil itu, apalagi ketika kinerja polisi tak kunjung mencatatkan prestasi.

Sigapnya polisi mengungkap perkara dugaan pencurian duit nasabah premium Citibank oleh Malinda Dee, nyatanya sempat menyerempet nama seorang perwira tinggi Polri. Menyimak nilai yang ‘dicuri’ Malinda Dee (ada yang menyebut cuma Rp 17 milyar, ada pula yang menduga Rp 90 milyar), sejatinya masih masuk dalam kategori ‘kecil’. Bandingkan dengan KECILnya jumlah uang Bank Century yang dicuri, namun hingga kini tak jelas juntrungannya.

Publik dikacaukan dengan simbol-simbol kemewahan yang dipertontonkan Malinda, seperti koleksi dua mobil Ferrari, Hummer dan beberapa mobil mewah lainnya, serta kapasitas isi kutang sang pelaku. Meninggalnya seorang debitor Citibank yang disebabkan oleh tekanan debt collector yang dipekerjakan bank asing itu pun hanya dijadkan bumbu. Teka-teki siapa saja pemilik rekening yang dananya telah dibobol Malinda, tak ada yang benderang.

Majalah TEMPO yang mengutip sumber anonim menyebut ada sejumlah petinggi Polri jadi korban Malinda, pun dibantah Kapolri dengan menyebut sebagai berita tidak benar karena tak ada konfirmasi kepada yang bersangkutan. Sebuah pernyataan tergesa-gesa, menurut saya. Apalagi, dalam laporan itu (hal. 79), TEMPO sudah melengkapi dengan konfirmasi (dan sudah dijawab) oleh Irjen Anton Bachrul Alam, Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

Jawaban bijak yang diharapkan orang seperti saya, tentu saja pernyataan bahwa Polri akan menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Bukan sebaliknya, menyatakan tak ada polisi yang jadi korban pencurian dana nasabah oleh Malinda.

Polisi, juga politisi dan pejabat pemerintahan kini, cenderung memberi jawaban asal-asalan. Terasa benar, mereka tak memiliki sisa kepedulian terhadap nama baik institusi, bahkan harga diri. Sulit bagi saya menerima pembelaan bahwa politisi di Senayan itu bersih dan baik-baik saja, jika menyimak empati atau kepedulian mereka terhadap orang miskin sulit berobat atau bersekolah.

Ketika bencana datang beruntun dan silih berganti di berbagai penjuru negeri sehingga ribuan orang mengungsi tanpa bekal memadai, mereka menyerukan perlunya segera membangun gedung baru DPR, yang belum tentu sepekan sekali disinggahi. Sudah bukan rahasia lagi, tanda tangan kehadiran rapat atau sidang selalu penuh terisi, padahal suasana lengang di sana-sini, seperti kerap disiarkan langsung di televisi. Banyak yang bolos, banyak yang tidur.

Apa yang dipertontonkan politisi dan pejabat publik, begitu pula yang dikatakannya, tak lagi memiliki kadar layak dipercaya. Banyak teori, banyak mimpi. Sangat kontras dengan yang sesungguhnya terjadi dan dialami ratusan juta manusia di seantero negeri.

Begitulah kenapa, saya lebih suka mengajak Anda semua membaca sebaliknya saja. Kalau mereka bilang benar, berarti ada yang salah. Pokoknya, baca kebalikannya saja! Supaya kita awet muda, sebab tak pernah memakan waktu lama, kita akan segera dibuat kecewa…. Fakta, sangat kontras dengan gaya dan nada bicara mereka.

Related posts:

1. Baca Kompas, Baca Isyarat
2. Si Enthong Kian Tua Saja
3. Kita Butuh Cicak

Netralitas, penegasan yang tak jelas...

Kalau di banyak Markas Koramil kita jumpai tulisan NKRI Harga Mati, walau norak, tapi masih ‘wajar’. Salah satu tugas militer adalah menjaga kedaulatan sebuah negara, baik dari rongrongan asing maupun dalam negeri. Tapi, spanduk berlogo Kepolisian Negara RI ini menyimpan teka-teki: Netralitas Polri Harga Mati.

Netral dalam hal apa, netral terhadap siapa? Mungkinkah itu bagian dari upaya dukung-mendukung perkubuan internal, seperti yang ditunjukkan kepada publik adanya perseteruan antara pro-Susno Duadji dengan Kapolri BH Danuri?

Atau, ‘netralitas’ Polri yang dimaksud terkait dengan agenda pemilihan kepala daerah di Klaten, mengingat spanduk itu terpampang di tembok Kantor Polsek Karangnongko? Asal tahu saja, ‘jasa’ polisi sangat berguna dalam pilkada. Incumbent, apalagi kalau ia memikul banyak dosa kriminal, mudah merosot pamornya manakala ada warga yang melaporkannya.

Slogan itu, sungguh menyiratkan beban berat yang sedang disandang korps bhayangkara. Tapi apa? Tak bijak institusi sebesar Polri masih memasang spanduk mencolok, yang bisa-bisa justru berbuah olok-olok. Netral itu wajib dan harus diteladankan oleh polisi.

Atau, Polri sedang latah ikut-ikutan merajuk, curhat, meminta belas kasihan seluruh warga senegaranya seperti yang dilakukan seorang petinggi negara?

Seperti keadilan, netralitas itu harus menjadi sikap yang mewujud dalam setiap perbuatan. Tidak perlu digembar-gemborkan. Polisi tak perlu memancing orang untuk menganalisa, atau berandai-andai lalu menebak-nebak tentang persoalan yang sedang dihadapi oleh mereka. Semua polisi, pasti sudah dewasa, bukan?

Related posts:

1. Pers dan Polisi
2. ‘Gangguan Jiwa’ Polisi Kita
3. Star Mild Lecehkan Polisi

Banyak sekali jenis tindakan polisi yang lantas berbuah ‘terima kasih’. Misalnya, meminta wartawan tidak memberitakan penangkapan seorang bandar narkotika atau sebaliknya, mengekspose secara besar-besaran terhadap sebuah kasus dengan seorang (atau lebih) tersangka.

Si wartawan lantas diberi bingkisan ‘ungkapan terima kasih’ berupa amplop (berisi sejumlah uang, tentunya), dengan harapan mau menuruti apa kemauan polisi, dalam konteks materi pemberitaan. Hasilnya, berita tidak berimbang alias versi satu sumber saja, yakni polisi.

Sering terjadi, seorang tersangka (entah narkotika, judi, atau perkara kriminal lainnya) sengaja diredam pemberitaannya karena si tersangka dianggap punya ‘kehormatan’, punya relasi dengan tokoh/pejabat tertentu, atau dikenal rajin setor dan ketangkap tanpa sengaja.

Namun sebaliknya, seorang tersangka bisa dijadikan bulan-bulanan pemberitaan akibat jalinan ‘kerja sama’ noninstitusional, antara oknum polisi dan oknum wartawan. Pada tersangka yang diyakini memiliki banyak uang dan penakut, cenderung dijadikan target pemerasan. Pada jenis ini, seorang tersangka lantas dijuluki sebagai ATM Berjalan. Ya, ATM, mesin yang bisa mengeluarkan uang sesuai permintaan ‘si pemilik kartu’.

Sebagai orang media, saya tak kaget dengan yang demikian. Jalinan ‘kerjasama’ yang erat antara oknum (apalagi pejabat) polisi dengan oknum media, bahkan bisa aneka rupa bentuknya. Pada 1999, misalnya, saya pernah dipukul sesama teman wartawan, sebab saya dianggap memojokkan Kapolresta Surakarta.

Kasusnya, aparat polisi menyita perlengkapan siaran Radio PTPN atas desakan beberapa orang yang mengatasnamakan umat Islam. Karena tindakannya berlebihan, saya menurunkan laporannya di detikcom, sehingga Kapolresta ditelpon pejabat Mabes Polri. Pada saat wawancara lanjutan, saya konfirmasikan dasar hukum penyitaan dan sebagainya hingga sang Kapolresta kesulitan menjawab.

Nah, gara-gara Kapolresta kikuk menjawab, rekan wartawan yang (menurut keyakinan saya) biasa memperoleh lapan anem itu membela ‘atasannya’ di lapangan itu. Bentuknya, sebuah pukulan ke bahu saya, sambil ngomel begini:

Mbok kalau nanya jangan mempersulit Bapaké.…

***

Cerita di atas hanya potret kecil pola relasional polisi dengan wartawan (eh, oknum-oknum, ding), sehingga melahirkan persepsi jamak di kalangan polisi, bahwa wartawan itu mudah dikendalikan. Karena itu, mereka kaget ketika masih ada wartawan lurus yang suka memberitakan ‘apa adanya’ seperti terjadi pada laporan majalah Tempo edisi akhir Juni 2010 itu.

Banyak polisi yakin bisa mengendalikan media, sebab selain lapan anem, sebagian wartawan pun kerap kebagian BB alias barang bukti, seperti minuman keras merek tertentu hasil sitaan, dan sebagainya, yang tidak masuk kategori ‘layak’ dimusnahkan karena mahal dan branded.

Kisah lain bahwa polisi yakin bisa megang wartawan, terjadi sekitar tiga tahun silam di Solo. Wartawan bersama polisi menggrebek sebuah rumah yang diduga digunakan untuk menyimpan mobil bodong. Sampai di lokasi, seorang wartawan televisi diancam oknum perwira polisi agar tidak mengambil gambar sambil menghardik akan menembak kepalanya.

Si wartawan yang ketakutan sampai menjalani opname sehari-semalam. Gegerlah wartawan, menentang intimidasi ala polisi itu. Aneh bin ajaib, ketika kami melakukan audiensi dengan Kapolwil, si oknum polisi mengaku sudah berdamai melalui pengurus organisasi wartawan yang juga tokoh wartawan yang ngepos di kepolisian, serta sudah meminta maaf pada si korban.

Hasil akhirnya, melalui sidang disiplin, si polisi dicopot dari jabatan, dan ditunda kenaikan pangkatnya selama setahun. Tuntutan persidangan itu pun berasal dari sebagian kami, di mana saat itu saya bertindak sebagai juru bicara. Kami sodorkan pasal intimidasi dan usaha menghalang-halangi kerja wartawan dengan UU Pers lengkap beserta ancaman pidananya.

Saya yakin, pola kolusi dengan wartawan itulah yang menyebabkan munculnya persepsi sebagian polisi, bahwa wartawan bisa dibeli. Kenyataannya memang demikian, meski itu hanya sebagian. Artinya, tak semua wartawan bisa ‘dikelola’ dengan lapan anem, sogok, cincai dan sebagainya sebagai pola.

Selamat ulang tahun Polri. Semoga kian maju. Lupakan itu celengan babi, sebab lebih baik cari cermin, lalu mengaca diri. Maih banyak polisi baik dibanding jumlah mereka yang masuk kategori oknum.

Related posts:

1. ‘Gangguan Jiwa’ Polisi Kita
2. Star Mild Lecehkan Polisi
3. Razia Semau Gue ala Polisi Surakarta

Seperti umumnya refleks pengemudi kendaraan bermotor, Senthun mengurangi kecepatan menjelang belokan, lalu menambah kecepatan begitu situasi lalu lintas dan jalan memungkinkan. Sepeda motor baru dipacu, tahu-tahu di depannya sudah ada beberapa polisi menghalaunya, memaksa segera menepi.

Sebagai orang yang merasa sudah berusaha tertib di jalan raya, Senthun merasa terganggu. Pertama, cara polisi menghalang-halangi dan menghalau pengendara sepeda motor, dan kedua, pemilihan lokasi razia (bahasa halusnya pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan pengendara), hanya beberapa puluh meter dari tikungan.

Seorang polisi menghampiri, memberi salam hormat dan melakukan tindakan standar: menanyakan surat-surat. Senthun yang sedang panas hati dan dongkol lantas mengambil dompet dari saku celananya, lalu menyerahkan dompet itu kepada polisi.

“Nih, silakan ambil sendiri!” ujar Senthun, datar.

“Maaf, Pak. Bisa lihat SIM dan STNK?” ujar polisi.

“Ambil sendiri. Semua ada di dompet.”

Polisi menggeleng, masih meminta Senthun mengambil surat-surat yang dimintanya dari dompet dengan bahasa yang datar dan halus. Senthun yang telanjur panas hati, sebab sudah kepanasan di jalan dan ingin segera sampai rumah, ikutan menggeleng. Ia sengaja ingin mempermainkan polisi, apalagi dia merasa terganggu betul dengan cara polisi memilih tempat razia yang tak lazim.

Razia di sebuah tikungan yang mewajibkan kendaraan belok kiri jalan terus, bagi Senthun lebih membahayakan keselamatan banyak orang dibanding mengendarai motor kebut-kebutan di jalan raya. Apalagi, jalan itu merupakan jalur utama angkutan umum seperti truk dan bus yang biasanya melaju kencang ugal-ugalan.

Polisi pemeriksa tetap kukuh pada pendirian, meminta Senthun menyerahkan SIM dan STNK, yang lagi-lagi, ditanggapi Senthun dengan tatapan mata marah, enggan menyerah. Adegan yang berlangsung lama itu menyita perhatian sejumlah polisi yang terlibat dalam operasi itu. Seorang polisi marah-marah dan membentak Senthun begitu melihat duduk perkara. Sang polisi pemarah menganggap Senthun melecehkan tugas polisi.

Tak terima dibentak, Senthun gantian menghardik si polisi. Ia balas membentak polisi hingga memancing perhatian pengguna jalan lainnya, yang kebetulan berhenti akibat razia yang sama. Banyak pengendara mengerubungi Senthun yang sedang berbalas kata dengan polisi.

Kerumunan makin banyak sehingga jalan kian macet. Bus-bus dan truk yang jalannya tertahan akibat razia, membuat deretan kemacetan kian panjang setelah adu mulut Senthun dengan polisi berubah kerumunan massa. Seorang polisi datang lagi menghampiri, menghardik Senthun seraya menyebutnya melawan aparat.

Gawat. Senthun kiat kalap. Ia marah disebut melawan aparat. Ia merasa, apa yang dilakukannya semata-mata demi mengingatkan polisi, agar dalam memilih lokasi razia pun dipertimbangkan masak-masak. Ia tak ingin citra polisi lalu lintas rusak gara-gara gagal menciptakan ketertiban dari yang seharusnya membuat lancarnya arus lalu lintas.

“Ayo, Paaah… Lawan, Pah!!” teriak Aryo Gendir, anak lelaki yang baru saja dijemputnya sepulang sekolah dari sebuah SMA swasta, tak jauh dari lokasi razia. Aryo, rupanya menganggap papanya sedang dikeroyok polisi, makanya ia berusaha menyemangati. “Lawan, Pah…. Ayo, Paahh…. Lawan!”

Senthun kian larut terbawa emosi. Teriakan anaknya bagai energi perlawanan tiada tara.

“Hai, Pak! Saya ini mendambakan polisi kian berwibawa di negeri ini! Kalian itu ujung tombak baik-buruknya polisi di mata rakyat, sebab polisi lalu lintaslah yang paling sering berhubungan dengan masyarakat. Main mata Anda dengan cara damai di jalan lebih mudah menyebar jadi fitnah lembaga dibanding para koruptor atau bandar narkoba yang cincai di ruang pemeriksaan!” ujar Senthun, seperti orang ceramah.

Pak polisi yang semula marah-marah itu diam-diam beringsut, satu-persatu pergi meninggalkan Senthun yang kian kesetanan, berteriak-teriak menyebut banyak praktek kebobrokan polisi, termasuk meneriakkan istilah cicak lawan buaya. Rupanya, para polisi itu cukup terpukul ketika korps-nya diidentikkan dengan gerombolan buaya.

Polisi yang pertama kali menghampiri Senthun dan meminta ditunjukkan surat-suratnya kembali mendekati Senthun. Dengan halus ia kembali menyapa Senthun seraya berkata,

“Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan tugas. Kami tidak boleh melawan keputusan atasan, termasuk masalah penentuan lokasi pemeriksaan kelengkapan kendaraan.”

“Baik, saya paham dengan posisi sampeyan. Tapi tolong diingat: bapak itu polisi, bukan tentara yang menganut garis komando. Kalau tahu model razia begini salah dan justru mengganggu lalu lintas, sampaikan kritiknya kepada atasan. Tak perlu takut. Hukum harus ditegakkan, supaya rakyat bisa meneladani kalian.”

“Ini negara demokrasi yang mengedepankan hukum dan kedaulatan sipil. Kalau kalian lemah dan tak berdaya mengawal tegaknya hukum dan keadilan, jangan salahkan keadaan kalau gaya kepemimpinan otoriter serba komando bangkit lagi di negeri ini. Bapak rela kembali seperti masa lalu?”

Si polisi hanya menggeleng setengah tertunduk. Di hatinya, ia berharap Senthun segera berlalu. Pergi. Ia merasa tak butuh warga keminter, sok tahu.

Tulisan ini diilhami oleh kejadian razia lalu lintas di lokasi ‘sembarangan’, sekaligus sumbangan bahan renungan pada peringatan Hari Pahlawan

Related posts:

1. Pengalaman Dicegat Gali
2. Razia Semau Gue ala Polisi Surakarta
3. Polantas, Oh Polantas

Mendengar isi rekaman yang menunjukkan betapa seorang cukong begitu leluasa ‘bermain’ di lembaga penegakan hukum, kalangan kepolisian dan DPR kok tampak tidak tersinggung. Apakah ini 1) karena mereka lebih pintar menahan diri; 2) hal tersebut dianggap tdk terlalu penting dibanding soal buaya-cicak; atau 3) karena me…reka menganggap adanya cukong main dan ngatur2 di lembaga penegakan hukum merupakan hal biasa?

Saya melakukan copy-paste apa adanya, lalu mencoba membuat tanda untuk mempermudah pembacaan dan memahami maksud yang renungan Gus Mus itu. Sebab apa yang dialami Gus Mus sama juga dengan saya, kita dan jutaan pasang mata yang mencermati tayangan televisi tentang pemutaran materi rekaman Anggodo yang menyebut beberapa nama orang penting di republik ini, melalui siaran langsung televisi swasta.

Bahwa kemudian ada perdebatan dengan argumentasi hukum yang mendukung kepentingan masing-masing, itu sudah biasa. Seseorang yang sudah jelas-jelas tertangkap basah sedang berusaha menguasai barang bukan miliknya, sekalipun, masih bisa berdalih untuk menyelamatkan muka, menjaga harga diri.

Salah seorang guru saya, seorang pendeta senior di Solo menuliskan statusnya di Facebook, Sabtu (7/11) sekitar pukul 1.

susno bilang dia tahu disadap, lalu melakukan kontra-intelijen dg cara berpura-pura melakukan transaksi atau apalah utk mengecoh pimpinan kpk.tiba2 sy jd ingat kejadian disebuah jmt, ada penatua yg mencuri uang persembahan,ktk tertangkap,ia mengatakan bhw ia mau menguji ketelitian majelis

Bisa saja, pendukung posisi polisi dalam sengkarut KPK-Polri akan menyanggah pernyataan kedua rohaniwan yang saya sebut di atas. Bisa saja mereka mengatakan ‘tahu apa mereka?!? Urus saja santri dan jemaatnya, tak usah ikut-ikut masalah korupsi segala!’

Andai ada pernyataan demikian, sejatinya, saya bisa memaklumi. Kepentingan selalu membuat seseorang gelap mata, sehingga untuk menyikapi perbedaan saja harus dilakukan secara kasat mata, verbal dan cenderung pamer kuasa. Setidaknya, begitulah yang bisa disaksikan tak jauh dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi, massa pendukung upaya penuntasan kasus-kasus korupsi ‘ditandingi’ dengan massa yang mendukung dan menonjolkan keberhasilan polisi.

Mereka lupa, memberantas terorisme juga bagian dari mandat undang-undang bagi polisi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kalau dikritik (bahkan dihujat) karena gagal, itu wajar sebab rakyat membayar pajak untuk menggaji dan memfasilitasi polisi. Kalau tak mau menjalankan mandat konstitusi, berhentilah jadi polisi.

Kita tahu, penentuan salah-benar sebuah kasus di pengadilan, masih ditentukan oleh kemampuan adu argumen dan dasar hukum. Terlalu sering kita mendengar, jaksa memilih pasal yang sengaja dibuat keliru atau polisi menentukan sangkaan pelanggaran pasal tertentu yang mudah dipatahkan pembela terdakwa, sehingga proses peradilan menjadi tak lebih sebagai sandiwara belaka.

Hingga di sini, yang kita hadapi adalah penyalahgunaan kecakapan (hukum) dan pengabaian nurani. Rasa keadilan ditanggalkan demi sebuah kemenangan dalam sebuah pertarungan.

Apalagi, pelajaran demokrasi yang kita dapat selama ini memang baru sebatas kulit, tidak pernah sampai pada substansi. Kebenaran, misalnya, masih bisa ditentukan lewat mekanisme voting, seperti terbukti pada kasus impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Kian banyak pendukung, semakin tinggi derajat kebenaran, betapapun yang dilakukan merupakan kejahatan.

Pernyataan dua rohaniwan di atas, rasanya hanyalah pengingat bagi kita semua. Tak ada tendensi provokasi, namun lebih dari representasi kegelisahan umat, yang bila dibiarkan justru bisa membawa negara ini ke dalam keterpurukan yang lebih dalam. Bukan tak mungkin, kekacauan bisa melebihi huru-hara Mei 1998.

Kini, kunci meredam situasi ada di tangan Presiden, sebagai penguasa tertinggi pemerintahan. Presiden harus melakukan langkah-langkah tepat, taktis, efektif dan menjawab tuntutan publik akan rasa keadilan yang terkoyak. Mungkin tak tak terlalu banyak, cukup beberapa kasus yang dianggap telanjur menyedot perhatian mayoritas bangsa ini.

Di antaranya: 1) transparansi proses penuntasan sengketa ‘cicak dan buaya’, 2) keterbukaan pengungkapan kasus bail out Bank Century, hingga 3) langkah hukum menyikapi indikasi adanya mafia peradilan seperti ditunjukkan melalui hasil penyadapan atas percakapan Anggodo yang juga menyangkutkan nama RI-1.

Biarkan orang-orang seperti Kiai Mustofa Bisri serta rohaniwan-rohaniwan dari berbagai agama dan keyakinan merawat umatnya masing-masing, dengan caranya sendiri-sendiri. Ketentraman dan keutuhan negeri ini jauh lebih penting dibanding membiarkan maling, tikus pengerat harta negara, dan pencoleng-pencoleng hukum teus berkeliaran di tengah masyarakat.

Saya harap, Pak SBY menempatkan rakyat Indonesia seperti cucunya yang dijaga dari serangan nyamuk-nyamuk penghisap darah dan penyebar penyakit. Pada sisinya sebagai seorang kakek, bukan tak pernah Pak SBY mengajari sang cucu mendendangkan ‘lagu wajib’ bagi balita itu…

Cicak-cicak di dinding/pelan-pelan merayap//datang seekor nyamuk/haap!…lalu ditangkap//

Pak SBY, kita butuh cicak…..

Update (9 Nov 2009 11:06): 

Mestinya kita harus menuntut DPR yg selama ini terus mencatut nama kita (Rakyat) utk kepentingan pribadi2 para anggotanya. Tapi repotnya, pribadi2 itu kita sendiri yg milih; entah berkat kelihaian mrk atau karena kedodohan dan ketamakan kita. (status FB KH Mustofa Bisri, 9 Nov 2009 sekitar pukul 10.10 wib)

Related posts:

1. Cicak Bikin Risau Buaya
2. ‘Gangguan Jiwa’ Polisi Kita
3. Perokok Butuh Fatwa

Namun, di balik kesuksesan polisi untuk menciptakan ketentraman itu, selalu saja muncul sinisme dari berbagai kalangan, tak terkecuali saya. Saat penggerebekan Noordin yang gagal di Temanggung, misalnya, spekulasi mengarah pada tuduhan oleh banyak orang akan adanya upaya pengalihan isu.

Pernyataan dalam konferensi pers Presiden SBY beberapa saat usai peledakan bom di JW Marriot dan Ritz Carlton, yang semula diniatkan sebagai bukti betapa responsifnya aparat negara dalam mengindentifikasi teroris, justru menjadi bumerang. Foto SBY sebagai sasaran tembak dalam latihan kemiliteran para teroris yang ditunjukkan saat jumpa pers, ternyata temuan usang.

Spekulasi, yang boleh jadi dilancarkan lawan-lawan politik SBY, secara kebetulan memperoleh momentum yang pas. Apalagi, sengketa mengenai perolehan suara tiga pasangan calon presiden/wakil presiden sedang berada pada saat-saat kritis. Dua pecundang mengeroyok pemenang, menggunakan isu-isu kecurangan penghitungan suara untuk menyerang.

Lagi-lagi, terdapat kebetulan yang sama. Saat penggerebekan tersangka teroris di Solo, pertengahan September lalu, juga sedang terjadi banyak kasus besar yang menuntut transparansi penyelesaian. Soal cicak lawan buaya, tarik-menarik elit politik memperebutkan posisi kunci dalam jabatan-jabatan kenegaraan, hampir pasti menarik perhatian media untuk menempatkannya sebagai isu-isu utama.

Pengalihan isu? Begitulah sebutan serampangan dalam rangka memuaskan nafsu menjatuhkan lawan (poitik) bagi yang berkepentingan.

Termasuk penggerebekan Safudin Zuhri atau yang populer dengan sebutan inisial SJ, misalnya, spekulasi lantas diarahkan sebagai upaya meredam isu pemeriksaan Komjen Susno Duaji dalam kaitan kisruh skandal bail out Bank Century. Kita tahu, banyak pihak masih menganggap pemeriksaan internal oleh Mabes Polri tak memuaskan prasangka atau dugaan banyak orang. Apalagi, penonaktifan dua petinggi KPK dianggap berlebihan, bahkan memunculkan sinyalemen tindakan itu sebagai upaya sistematis usaha-usaha pemberantasan korupsi.

Tentu, tak bijak pula kalau sebagian dari bangsa ini masih terus-menerus menyebut usaha polisi mencokok para anggota jaringan teroris sebagai upaya pengalihan isu semata.

Mengapa selalu muncul tuduhan-tuduhan miring demikian, saya rasa akan lebih menarik kalau para elit politik dan pemimpin negeri ini becermin, apakah selama ini mereka sudah bersaing secara sehat, fair dan gentle. Tarik-ulur posisi politik yang bermuara pada pembagian kekuasaan dan potensi ekonomi yang mengikuti kelompok yang bersengketa, hanya berakibat munculnya apatisme dalam masyarakat.

Prestasi pemberantasan korupsi oleh KPK, misalnya, sudah memberi efek bagi sebagian pelaku usaha (negara dan swasta) dan pejabat negara/daerah menjadi lebih hati-hati bertindak. Namun, untuk soal-soal yang melibatkan politisi, nyatanya masih terasa jauh panggang dari api.

Sering saya bermimpi, kapan para penjarah uang rakyat, para politisi dengan perilaku menyimpang karena menggunakan power-nya untuk keuntungan diri dan kelompoknya, serta para koruptor itu juga dicap sebagai teroris, ya?

Ingin sekali-sekali bisa liputan Densus 88/Antiteror menggerebek rumah kontrakan seorang koruptor yang telah menyengsarakan rakyat. Apalagi, kalau sang koruptor itu militan, lalu menantang tembak-tembakan, tapi berakhir menggembirakan: para koruptor dibungkus kantong kuning, dimasukkan ke mobil ambulans untuk dicocokkan sidik jari dan DNA-nya untuk memastikan kebenarannya.

Related posts:

1. Teroris Bersepeda Motor
2. 17 Jam di Temanggung
3. Pah, Lawan!

Adalah Kepala Satuan Intelkam Komisaris Jaka Wibawa dan staf yang mendatangi gereja pada Kamis (27/8). Intinya, kepolisian melarang kegiatan sosial yang sudah berlangsung 13 tahun itu dengan alasan ada sebagian umat Islam yang keberatan. Konon, polisi tak menyebut nama dan organisasi yang mengatasnamakan umat Islam itu.

“Polisi tak bisa diajak dialog,” ujar Pdt. Ratna Ratih. Bahkan, polisi tak meluluskan permintaan gereja agar polisi mengeluarkan surat larangan sebagai pegangan dan dasar penghentian kegiatan mulia itu.

Ratna mengaku sedih. “Indonesia mau dibawa kemana kalau polisi saja tunduk pada tekanan sebagian warganya sendiri dengan mengorbankan sebagian besar yang lain?” ujar Ratna.

Begitulah Surakarta atau Solo. Kota yang masyarakatnya dilabeli ‘bersumbu pendek’ secara politik itu memang menjadi ujian bagi siapapun, terutama penjaga ketertiban umum. Yang jadi masalah, pemahaman pluralitas yang segelintir pejabat kepolisian yang dangkallah yang justru memunculkan masalah.

Kecurigaan pada Kristenisasi? Sebagai muslim, saya sungguh tak percaya. Tak semudah dan semurah itu seseorang mudah berganti akidah. Di sisi lain, para pendeta dan rohaniwan GKJ juga tak akan gegabah bertindak demikian.

Bagi saya, ini menunjukkan wajah polisi yang sebenarnya. Berdalih ingin menjaga ketentraman, justru dengan cara memunculkan persoalan. Sebagai orang yang pernah didaulat pendeta, pastur dan kiai menjadi ketua forum antar-iman (meski kemudian mundur karena merasa tak sanggup), saya merasakan betul bagaimana peristiwa kerusuhan Mei 1998 telah membuka ruang kesadaran perlunya menjada kebersamaan, dialog antarkelompok masyarakat untuk mencapai mutual understanding massal, bagaimana merawat kebhinekaan dan ketentraman bersama.

Pondok pesantren yang tak berwajah keras, bahkan menjadi pusat penyelamatan etnis Tionghoa ketika rumah dan tokonya dibakar dan dijarah. Ketika teror terhadap gereja datang bertubi-tubi pasca 1998, santri dan pemuda gerejalah yang bahu-membahu, dengan berpakain preman menjaga dan mengawasi gereja, terutama pada saat dilangsungkan peribadatan.

Kaum Kristiani paham, mana umat Islam yang membawa agama sebagai pemicu sengketa, dan mana umat Islam lain yang bisa bersama-sama menjaga ketentraman, hidup berdampingan, tanpa membedakan latar belakang agama dan etnisitas.

Hari ini adalah malam penuh duka bagi saya. Yang mengingatkan kembali peristiwa semasa krisis, dimana beras bantuan dari gereja diharamkan, lalu sejumlah kiai berusaha melakukan pendekatan dan memberi penjelasan, bahwa beras itu tidak beragama, dan halal adanya untuk dikonsumsi.

Polisi, sungguh kalian kembali meretas ironi. Ketika kalian gagal memburu teroris dan sedang dipojokkan kekuatan-kekuatan lama yang ingin menggeser peran kalian, justru dengan arogan kalian menghancurkannya kembali. Lihatlah masa depan Indonesia dengan nurani. Bacalah kembali buku Ilusi Negara Islam yang setidaknya memberi petunjuk ke arah mana gerakan-gerakan sebagian umat Islam bermuara.

Polisi, bekerjalah dengan nurani. Kubur itu yang bernama arogansi! Coba ingat, dengan membeli menu buka puasa murah di gereja itu, berapa uang yang bisa disisihkan 500 pengemudi becak dan kaum miskin pada lebaran nanti? Saya tahu, duit segitu sangat tak berarti bagi polisi…..

Updated: Satu hal menarik yang terlewat saya tuliskan, adalah fakta bahwa di GKJ Manahan, biasa menghadirkan ulama untuk memberikan semacam siraman rohani bagi warga yang sedang menikmati buka puasa di sana. Sebuah nyata, dimana kerukunan dan kebersamaan menjadi hal yang tak bisa ditawar-tawar, demi kerukunan dan kemaslahatan sebuah inisiatif mulia rohaniwan gereja.

“Ramadhan kali ini belum sempat kami hadirkan ulama kemari. Entah kenapa, kemarin-kemarin ada perasaan aneh. Dan ternyata, itu seperti menjadi firasat akan datangnya kejadian seperti sekarang,” ujar Pdt. Ratna.

Saya jadi teringat peristiwa 1998, ketika pertama kali saya (tentu atas dukungan banyak pihak, termasuk Masyarakat Dialog Antar Agama/MADIA, serta JARING, komunitas lintas iman dan etnis) dan sejumlah agamawan di Solo menginisiasi masuknya ulama ke gereja. Alhamdulillah, sukses.

Semula (karena ragu dan kuatir ada ekses), seorang kiai muda berceramah di depan anak-anak muda dan remaja gereja. Rupanya, orang tua mereka juga tertarik sehingga selang beberapa hari, sang dai tampil di mimbar, berceramah di depan jemaat gereja seusai kebaktian. Alangkah indahnya suasana ketika itu, dan ternyata bisa sejuk pada waktu-waktu sesudahnya, hingga datangnya MALAPETAKA MANAHAN.

GKJ Manahan dilarang berbagi, bersosialisasi, dan ber-ukhuwah dengan komunitas muslim, oleh ‘penguasa’ : aparat Poltabes Surakarta yang bermarkas di Manahan pula. Hmmm… Pak Polisi, kalau Anda muslim, ingatlah prinsip demokrasi sebagaimana diwahyukan melalui surat Al Kafirun: bagimu agamamu, bagiku agamaku.

Masing-masing, mengurus kewajiban masing-masing. Seperti polisi yang mengurus ketertiban, jangan masuk ranah tabi’at mereka yang lebih suka berbuat keributan. Polisi adalah organisasi negara, bukan laskar bentukan nafsu menang-menangan.

CATATAN: Kerelaan Anda meninggalkan catatan di bawah tulisan ini, saya yakin akan bermanfaat untuk kebhinekaan di Indonesia. Spirit yang dilakukan gereja itu sama dengan spirit rahmatan lil alamin dalam Islam. Merawat kebersamaan, mewujudkan perdamaian dan keadilan. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Intel pasti membaca pernyataan dan aspirasi kita semua. Dan, semakin banyak reaksi, insya Allah jadi doa yang dikabulkan Allah ta’ala. Biarkan Tuhan menggunakan hak prerogatifNYA, menyadarkan polisi atau melaknatnya.

KHUSUS POLISI/INTEL: Sebaiknya baca juga komentar-komentar pembaca atas tulisan yang sama, yang saya crossposting di Politikana. Malah, di sana sudah ada juga karikaturnya…

Updated: Setelah ‘libur’ selama empat hari, kegiatan penyediaan menu buka puasa murah ‘diijinkan’ kembali oleh Poltabes Surakarta. selengkapnya, baca di sini

Related posts:

1. Larangan Buka Puasa Gereja Dicabut
2. Muslim Penjaga ‘Makam’ Yesus
3. 17 Jam di Temanggung

Kepada keduanya, saya ganti bertanya, darimana diperoleh kabar demikian. Dijawabnya pun sama. Katanya, itu informasi A-Satu alias confirmed. Hanya saja, disertakan teka-teki bahwa lokasinya ada di Jawa. Mampus! Jawa, bagi orang Jakarta adalah sebutan bagi daerah di luar Jakarta, namun cenderung merujuk pada Jawa Tengah. Tapi, Jawa bagian mana???

Lalu, teman itu berandai-andai, mencoba mnghubung-hubungkan dengan Solo dan sekitarnya, yang dalam ranah isu terorisme bisa saja disempitkan menjadi Ngruki dan daerah-daerah yang dianggap masuk dalam jaringannya. Ya, setiap isu terorisme, maka nama Pondok Al Mukmin yang didirikan alm. Abdullah Sungkar bersama Abu Bakar Ba’asyir selalu disebut. Begitu pula daerah-daerah yang dianggap sebagai ‘bagian darinya’.

Tak lama kemudian, redaktur dimana saya bekerja sebagai jurnalis, juga menelpon. Dia menanyakan kebenaran informasi pengenai peristiwa tembak-tembakan itu. Karena diliputi keraguan, saya menjawab sekenanya, janji akan mencari tahu serta mengabarkan bahwa saya sedang di seputar Tugu Tani, Menteng.

Sampai petang hari, belum ada kabar saya peroleh. Tanya kesana-kemari, jawaban teman-teman saya di ‘Jawa’ juga bingung. “Solo aman, tak ada apa-apa, tuh….,” jawab seorang teman. Menjelang malam, terbukalah cerita itu: ada pengepungan oleh polisi di Temanggung! Konon, Noordin M Top berada di dalam sebuah rumah yang terkepung itu.

Menyaksikan lewat siaran televisi, saya justru mulai curiga. Diwartakan, penduduk yang berdiam sekitar 500 meter dari sasaran pengepungan, diungsikan. Alih-alih mengungsi, warga pegunungan itu malah seperti memperoleh hiburan: nonton polisi beraksi. Sebuah tontonan langka, yang bukan saja langka, namun ada keinginan bersama untuk bersaksi, bahwa gembong teroris, yang menjadikan situasi keamanan republik kian tak menentu, bakal disergap di kampung mereka.

Ketika hari berganti dan desa tampak terang-benderang, terkuaklah betapa sia-sianya mengungsikan mereka. Rumah yang dijadikan sasaran pengepungan, ternyata agaknya terpencil, jauh dari padatnya permukiman sehingga nyaris tak ada potensi bahaya bagi warga tak berdosa, seandainya peluru ditembakkan.

Yang lebih menyebalkan dan mengganggu saya, kemudian, adalah adanya pernyataan reporter sebuah stasiun televisi yang embedded pada tim Densus 88/Antiteror, yang bisa memastikan bahwa di dalam rumah yang dikepung polisi bersenjata itu sungguh-sungguh Noordin, sang buron utama.

Tapi, saya ragu. Bukan tabiat Densus 88 melakukan tindakan sedemikian jumawa begitu rupa. Show of force-nya sudah berlebihan. Ketika menyergap DR Azahari, misalnya, mereka sangat rapi bekerja. Jauh lebih singkat dibanding 17 jam waktu yang digunakan untuk mengepung rumah di Beji, Kedu, padahal lokasi persembunyian Azahari berada di permukiman yang jauh lebih padat. Ada apa?

Itulah pertanyaan yang berkecamuk di benak saya. Tak biasanya polisi bertindak seperti ini. Informasi tak pernah bocor sebelum operasi dijalankan. Konfirmasi media pun tak mudah dilakukan, bahkan ketika target sudah ditangkap sekalipun. Bagi jurnalis di sekitar Surakarta, sudah biasa kucing-kucingan dengan aparat sejak kasus Bom Bali I. Kesaksian keluarga atas penangkapan anggota keluarganya yang lain pun, sulit dikonfrontasikan dengan aparat kepolisian. Apalagi, Polres dan Polwil seperti ‘tak berarti apa-apa’ dalam konteks perburuan tersangka kasus terorisme.

Asal tahu saja, bagi jurnalis yang ngepos di Surakarta, kabar penangkapan tersangka yang terkait dengan kasus tindak pidana terorisme merupakan hal yang biasa. Sejak Bom Bali I, Bali II, Kedutaan Australia, Marriot I dan Marriot II serta kasus Ambon hingga Poso, nama Surakarta tak pernah terlewat. Tapi, harus diakui, sebelum Bom Marriot II, kerja polisi sangat rapi. Tak ada gembar-gembor, namun tak terhitung lagi berapa yang sudah ditangkap.

Bahkan, nama Tatag, anak pemilik rumah yang diserbu di Beji itu, pun baru muncul dan dilansir media menyusul peristiwa penggrebekan ‘besar-besaran’ itu. Padahal, ia sudah ditangkap beberapa waktu silam, tak lama berselang setelah polisi mencokok Brekele. Itulah mengapa, saya menganggap ada hal-hal yang mengganjal dengan perilaku polisi yang ngowah-owahi adat akhir-akhir ini.

Maka, saya pun memilih merespon drama penggrebekan Temanggung dengan status-status semau gue di Facebook.

[MARAH] lihat jurnalis asal BACOT! seperti Tuhan saja bisa tahu Noordin M Top sembunyi di wc dan sebagainya. seharusnya, tak bisa menyebut bahwa yang dikepung (lalu jasat yang dibawa ambulans) adalah NMT sebelum dipastikan kebenarannya secara empiris. seolah kata ‘diduga’ itu tabu….. (August 8 at 2:27pm)

Tanggapan atas status itu lumayan ramai, yang intinya sama: menyalahkan jurnalis yang berani memastikan sesuatu, padahal tak mudah membuktikannya secara empiris. Saya pun sampai berolok-olok, begini:

semoga salah tangkap… minimal, DNA-nya gak cocok. hihihih…. (pingin tahu masih punya malu apa kagak) (August 8 at 2:35pm)

Intinya, hari itu saya benar-benar jengkel dan jenuh pada berita-berita tentang penggrebekan teroris di Temanggung itu. Maka, saya pun terus berolok-olok melalui status di Facebook, berangkat dari keyakinan bahwa banyak orang yang memiliki penilaian dan perasaan yang sama dengan saya.

[MENGAJAK] mari kita perhatikan, media apa saja yang alpa menggunakan kata ‘diduga’ untuk sesuatu yang tak betul-betul CLEAR secara empiris… (ini kritik umum, untuk siapapun, terutama jurnalis agar jeli memilih diksi) (August 8 at 3:02pm)

Masih ramai saja tanggapan teman-teman. Hingga kemudian, ketika reporter stasiun televisi embedded itu menceritakan adanya tanya-jawab dengan sang target sehingga yakin yang ada di dalam adalah Noordin M Top, lalu saya pun melanjutkan guyon saya. Lagi-lagi, lewat status di Facebook. Begini:

LELUCON ala BASIYO [TANYA] kowe maling apa kucing? [JAWAB] kuciiiiiing LELUCON TV: [DENSUS 88] hey, yang di dalam rumah. kamu siapa? [UNKNOWN] Noordin Mohd. Top (jawabnya sambil merintih kesakitan) …………………………………… hmm… jurnalisme yang nyinetron (August 8 at 4:19pm)

Jenuh dengan berita-berita yang ada di televisi, dan meyakini insting sendiri (ini karunia Allah yang harus disyukuri), maka pada keesokan harinya saya membuat status baru, mencoba mengakhiri sindiran-sindiran saya atas drama yang saya beri judul bebas 17 Jam di Temanggung itu.

[NGAKAK] mulai banyak yang ragu Noordin M Top terbunuh. memang aneh kalau cuma meringkus satu curut saja mesti buang waktu dan peluru selama 17 jam….. (August 9 at 12:00am)

Kalau ternyata kemudian kecurigaan-kecurigaan saya itu ada benarnya, percayalah, itu karena Allah sedang menguji saya agar tak besar kepala, sekaligus ngecek saya, apakah masih mau bersyukur atas insting yang dikaruniakan oleh-NYA itu. Alhamdulillah… Ya Allah, hanya Engkaulah Yang Maha Tahu.

Saya harap, pembaca sekalian paham, menjadi wartawan itu tak gampang. Bertanggung jawab pada apa yang dikerjakannya pun perlu perjuangan yang panjang. Tak boleh instan, apalagi dengan mengira-ira. Kata ‘diduga’ tetap harus dijunjung tinggi seperti halnya kita tak boleh menyebut ‘terpidana’ sebelum dinyatakan oleh lembaga peradilan, dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Related posts:

1. Teroris dan Pengalihan Isu
2. Perjamuan Terakhir untuk Muslim
3. Ngruki dan Industri Pers