Netralitas, penegasan yang tak jelas...

Kalau di banyak Markas Koramil kita jumpai tulisan NKRI Harga Mati, walau norak, tapi masih ‘wajar’. Salah satu tugas militer adalah menjaga kedaulatan sebuah negara, baik dari rongrongan asing maupun dalam negeri. Tapi, spanduk berlogo Kepolisian Negara RI ini menyimpan teka-teki: Netralitas Polri Harga Mati.

Netral dalam hal apa, netral terhadap siapa? Mungkinkah itu bagian dari upaya dukung-mendukung perkubuan internal, seperti yang ditunjukkan kepada publik adanya perseteruan antara pro-Susno Duadji dengan Kapolri BH Danuri?

Atau, ‘netralitas’ Polri yang dimaksud terkait dengan agenda pemilihan kepala daerah di Klaten, mengingat spanduk itu terpampang di tembok Kantor Polsek Karangnongko? Asal tahu saja, ‘jasa’ polisi sangat berguna dalam pilkada. Incumbent, apalagi kalau ia memikul banyak dosa kriminal, mudah merosot pamornya manakala ada warga yang melaporkannya.

Slogan itu, sungguh menyiratkan beban berat yang sedang disandang korps bhayangkara. Tapi apa? Tak bijak institusi sebesar Polri masih memasang spanduk mencolok, yang bisa-bisa justru berbuah olok-olok. Netral itu wajib dan harus diteladankan oleh polisi.

Atau, Polri sedang latah ikut-ikutan merajuk, curhat, meminta belas kasihan seluruh warga senegaranya seperti yang dilakukan seorang petinggi negara?

Seperti keadilan, netralitas itu harus menjadi sikap yang mewujud dalam setiap perbuatan. Tidak perlu digembar-gemborkan. Polisi tak perlu memancing orang untuk menganalisa, atau berandai-andai lalu menebak-nebak tentang persoalan yang sedang dihadapi oleh mereka. Semua polisi, pasti sudah dewasa, bukan?

Related posts:

1. Pers dan Polisi
2. ‘Gangguan Jiwa’ Polisi Kita
3. Star Mild Lecehkan Polisi

Ya, Kompas dalam penilaian subyektif saya, termasuk media yang sangat hati-hati dalam memberitakan sesuatu. Untuk isu-isu sensitif model begini, saya biasa menjadikan Tempo sebagai rujukan.

Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa saya sampai tergerak menuliskan impresi saya atas berita itu di blog ini? Itu pertanyaan wajar menurut saya, yang merasa pernah mengonsumsi berita-berita produk media massa semasa Soeharto berkuasa. Dulu, telepon dari Kepala Kantor Sosial dan Politik sudah cukup ampuh untuk membatalkan sebuah pemberitaan yang sudah dipilih dewan redaksi untuk diterbitkan.

Bahkan, bila perlu mengganti film atau plat cetak daripada mendatangkan petaka, seperti pencabutan surat ijin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang dikendalikan oleh kantor Kementrian Penerangan. Nasib karyawan (bagian redaksi, iklan, sirkulasi, produksi, dll) bisa berubah 180 derajat lantaran ‘berani’ menolak –yang pada masa itu terkenal dengan istilah HIMBAUAN!

Kendati rezim otoriter Soeharto tumbang, saya melihat Kompas tak banyak berubah. Sikapnya masih terlihat hati-hati. Boleh jadi, itu dilatari semangat ‘waspada akan dampak’ sebab Kompas termasuk koran paling berpengaruh di republik ini. Kuatnya modal membuat tiras koran ini terbesar dengan jangkauan terluas di seluruh tanah air.

Berbeda dengan Kompas, Koran Tempo yang dikenal lebih lugas dan ‘berani’, pun belum sanggup menggusur Kompas. Berbeda dengan majalah Tempo, yang laporan utamanya selalu dinanti, apalagi rubrik investigasinya.

Jujur saya katakan di sini, saya merupakan salah satu pembaca setia majalah Tempo. Lebih dari 20 tahun saya membaca majalah itu, nyaris tanpa terlewat. Satu yang masih saya tunggu hingga kini hanyalah tulisan mendalam, syukur masuk rubrik investigasi, yakni kasus Bank Century. Saya sangat berharap ada laporan yang utuh dan berimbang, terutama kronologi hingga ke mana saja dana bail out Bank Century diduga mengalir dan mengular.

Rumor atau gosip murahan terlalu banyak beredar dan sering saya dengar. Tapi, gengsi intelektual (tak ada salahnya, kan?) yang saya piara hingga kini, telah mengarahkan saya untuk tidak (mudah) memercayai rumor. Terlepas benar-tidaknya sebuah dugaan, asal sudah terverifikasi dan ada konfirmasi dari narasumber yang berkompeten, sudah cukup mengobati dahaga saya akan sebuah informasi.

Sejauh pemberitaan yang saya ikuti, saya belum menjumpai ada pernyataan resmi dari Pak Boediono, yang ketika bail out Bank Century terjadi, menjabat sebagai Gubernur BI. Mungkin, tak ada penyelewengan dalam kasus tersebut, meski yang sebaliknya pun belum tentu mustahil. Nalar awam saya menolak penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebab muncul anggapan tak terlalu kuat dalam hal kompetensi.

Penjelasan dari otoritas Lembaga Penjamin Simpanan, pun hanya sekilas saja. Kurang komprehensif, menurut istilah saya.

Lalu, kenapa saya harus kaget dengan pemberitaan di Kompas itu?

Sebab, menurut saya, tak biasanya Kompas berani seperti itu tanpa perhitungan jitu. Ada kekuatiran, jangan-jangan posisi Pak SBY sedang di tubir jurang gara-gara kemelut KPK-Polri yang berkepanjangan, serta isu Bank Century yang kian ramai hari-hari ini.

Saya lantas terlena untuk menggunakan ilmu othak-athik mathuk atau utak-utik cocok, sebuah sikap dan tindakan yang nyata-nyata tidak intelek, bahkan berkonotasi asal-asalan. Walau saya tahu, pemahaman kasus yang minim, prasangka kuat tanpa dukungan data atau petunjuk akurat bisa melahirkan kesimpulan yang jauh dari tepat.

Saya, pun menghubungkan ‘keberanian’ Kompas dengan gelagat yang seolah-olah berpihak kepada rakyat. Apalagi, sejak beberapa hari terakhir, luas beredar ajakan gerakan sejuta Facebookers untuk berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Minggu (8/11) pagi ini, demi mendukung KPK Bibit-Chandra.

KPK yang dicap sebagai institusi para ‘cicak’ oleh Kabareskrim (ketika itu) Komjen Susno Duadji dalam wawancara dengan majalah Tempo, seolah-olah menjadi representasi rakyat. Sementara institusi kepolisian yang sempat menahan dua pejabat teras KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dianggap sebagai representasi penguasa.

Ada apa dengan Jakarta? Semoga, apa yang saya baca dari Kompas itu bukan isyarat yang saya takutkan, bahwa Indonesia akan…… Entah!

Related posts:

1. Baca Sebaliknya Saja
2. Kita Butuh Cicak
3. Cicak Bikin Risau Buaya