Adalah sebuah kebetulan pula, jika otoritas kepolisian setempat menyatakan penembakan itu sudah sesuai prosedur.

Dan, jika akhir-akhir ini polisi menjadi sorotan publik, saya kok yakin itu karena kebetulan semata. Artinya, tak ada satu pihak pun yang secara sengaja dan terang-terangan menunjukkan itikad buruk memojokkan individu maupun institusi kepolisian. Polisi yang bentrok dengan warga sipil di Bima, Nusa Tenggara Barat sehingga mengakibatkan banyak orang tewas, toh itu juga diklaim sebagai sebuah insiden kebetulan.

Polisi bersenjata laras panjang saat berjaga-jaga di Gereja Kepunton usai adanya insiden aksi bom bunuh diri.

Banyaknya orang mati di Mesuji, baik yang masuk wilayah adminsitratif Lampung maupun Sumatera Selatan, toh semua juga oleh sebab sebuah kebetulan. Ya, kebetulan polisinya dekat dengan pengusaha, dan kebetulan pula, masyarakat di sana sadar akan hak atas tanahnya yang dirampas oleh pihak yang tak berhak, sehingga harus mereka perjuangkan untuk merebutnya kembali.

Adalah sebuah kebetulan yang lain lagi, ketika institusi kepolisian memperoleh sumbangan finansial dari PT Freeport di Papua, sehingga sempat memanaskan suhu sosial-politik di bumi Cenderawasih. Kebetulan pula ada yang membongkar, sehingga tersiar lewat berbagai saluran, resmi maupun tak resmi.

Menghadapi terlalu banyaknya kebetulan di negeri ini, saya kok jadi curiga kalau Tuhan sedang guyon, mengingatkan seluruh bangsa ini untuk bisa mengambil hikmah dari aneka macam kebetulan yang mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Tentu, bagi Tuhan, tak ada sebuah kebetulan pun dalam semua skenario yang telah dan akan dibuatNYA. Termasuk, jika yang jadi korban, kebetulan justru orang-orang lemah, tak berdaya ketika berhadapan dengan pengusaha, penguasa dan semua instrumen usaha dan kuasa.

Jangan-jangan, kita bisa mendengar banyak berita dan cerita keburukan polisi, politisi, aparatur negara dan sebagainya lantaran kebetulan pula.

Secara nalar sehat, polisi tak akan membunuh rakyat yang menggaji mereka dengan pajak yang disisihkan melalui cucuran keringat. Apalagi, di semua kantor polisi, selalu terpampang tulisan mencolok, bahwa mereka akan selalu melindungi dan mengayomi. Jika janji menjadi pelayan hukum bagi masyarakat lantas meleset dalam praktek, rasanya itu pun merupakan kebetulan semata.

Seperti disclaimer yang biasa menyertai sebuah film dan sinetron: kemiripan nama, tempat dan kejadian, hanyalah kebetulan semata, tak ada unsur kesengajaan di dalamnya.

Dan, atas dasar itu pula, saya jadi yakin jika perayaan Natal yang aman pada tahun ini, juga karena kebetulan para petinggi polisi di berbagai daerah di Indonesia, dengan lantang dan kompak menyatakan bahwa ‘perayaan Natal kali ini dijamin aman’, seperti saya baca di banyak berita media massa, yang kebetulan pula saya simak lewat Internet.

Bisa jadi lantaran Presiden kebetulan sedang sibuk bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga akhir-akhir ini tak banyak bicara, memberi instruksi, arahan atau petunjuk dan melakukan tindakan-tindakan pencitraan seperti biasanya. Kita tahu, Pak Presiden SBY selalu tertib dan rapi membuat perencanaan kapan harus menggelar konperensi pers untuk menyikapi sebuah perkara yang dianggapnya membikin risau dan galau hatinya.

Sorotan buruk dan kecaman yang mengarah ke institusi kepolisian akhir-akhir ini, sepertinya sengaja dia biarkan agar seluruh jajaran kepolisian, dari level paling bawah hingga jenderal-jenderalnya segera berbenah, memperbaiki diri dan kinerjanya. Tentu, secara akal sehat, Presiden SBY tak rela jika ribuan polisi di Nangroe Aceh Darussalam yang kebetulan terindikasi mengonsumsi narkoba seperti diakui Kapolda, mencoreng nama baik dan menyurutkan pamor penegak hukum Indonesia.

Saya yakin, jika Presiden SBY bersikap seperti itu, sehingga hukum di negeri ini menjadi tegak setegak-tegaknya, di mana rakyat menjadi terlindungi dan terjamin hak hukumnya, koruptor diadili dan dijebloskan ke penjara, dan sebagainya dan seterunya, maka Indonesia akan jaya dan makmur sentosa. Dengan demikian, semboyan tata titi tentrem kartaraharja yang menjadi pedoman polisi akan terwujud dengan sendirinya.

Untuk situasi Indonesia yang demikian, saya akan dengan riang dan ikhlas menerimanya, walau itu hanya kebetulan semata. Asal berlangsung lama, syukur abadi alias menjadi kebetulan-kebetulan yang diperpanjang (seperti masa tahanan), saya dan rakyat Indonesia akan gembira menyambutnya.

Namun andai tidak terwujud, ya tidak apa-apa… Apa hendak dikata, wong ndilalah ya hanya kebetulan, jika Presidennya tak pernah menunjukkan ketegasan. Padahal, saya ingin banget, walau cuma sekali saja, melihat Pak SBY itu bersikap dan bertindak tegas…..

Maaf lho, Pak SBY, satu-satunya yang saya anggap bukan kebetulan hanya satu: ketika Gus Dur saat menjabat presiden membuat keputusan memisahkan polisi dari TNI, yang dulunya saat polisi masih bergabung dinamai Angkatan Bersenjata.

Semoga, hanya karena kebetulan sesaat saja, jika kini polisi tampak lebih bangga menenteng senjata dan memuntahkan pelurunya ke mana saja.

Related posts:

1. Negeri Dongeng
2. Jangan Langgar Protokol
3. Teroris dan Pengalihan Isu

Ilustrasi oleh Pamantyo

Berita mengenai pesan singkat (SMS) Menteri Kominfo Tifatul Sembiring yang mengaku belum baca RPM Konten juga kian menegaskan, betapa ia tak ingin jadi pihak pertama yang dipersalahkan oleh atasannya. Inilah keruwetan ‘sistemik’ dalam sistem pemerintahan yang (menurut saya) cenderung menyukai budaya monolitik.

Presiden yang ingin dikenal sebagai demokrat (bukan nama partai, loh :p) dan memiliki pandangan terbuka (sebab ia doktor dan purnawirawan jenderal pemikir), pasti risih kalau diidentifikasi sebagai antiketerbukaan dan penghambat kebebasan berekspresi. Dan, Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia bisa jadi trigger bagi ketidakpercayaan publik terhadap SBY.

Asli. Saya masih menganggap negeri ini sebagai pengidap penyakit korupsi yang kronis, dari pusat hingga pelosok desa. Karena itu, lagi-lagi saya sangat terpesona pada pepatah Latin sehingga tak pernah jemu menuliskannya kembali di sini.

Semakin korup sebuah republik, semakin banyak aturan dibuat

Ada satu pernyataan menarik Presiden SBY dalam Rapat Paripurna Kabinet, Kamis (18/2), bahwa pengaturan dari pemerintah, harus melalui proses dari masyarakat luas. “Kita pertanggungjawabkan aturan itu diperlukan,” ujar Presiden.

RPM Konten, jelas SBY, belum sampai pada tingkatan presiden, bahkan belum pada tataran menteri. Baru pemikiran dan gagasan.

Dari sana, saya teringat pernyataan Sekjen Depkominfo, sehari sebelumnya, “…hingga saat ini belum pernah dibahas dalam tataran pemerintah dan juga belum pernah disampaikan kepada Presiden RI.” Klop! Sekjen melindungi menteri dan presiden, dan presiden lantas menunjukkan kejengkelannya pada bawahan.

Vivanews memberitakan, RPM Konten, jelas SBY, belum sampai pada tingkatan presiden, bahkan belum pada tataran menteri. Baru pemikiran dan gagasan.

“Saya pikir tidak perlu lantas digoreng di sana kemari. Dijelaskan saja duduk persoalan hingga rakyat memahami,” kata SBY.

Terhadap pernyataan tersebut, saya jadi bertanya-tanya. Kalau RPM Konten itu ‘baru pemikiran dan gagasan’ kenapa (kata Menteri Sembiring) sudah dirancang sejak 2006 namun hanya disimpan di laci saja? Andai sejak itu dikomunikasikan dengan publik, mungkin kini sudah menjadi jauh sempurna dan bermanfaat.

Sedang terkait pernyataan goreng-menggoreng (kayak bahasanya orang bursa saham atau makelar lukisan), asyik juga menurut saya. Tersirat di situ, ada pihak yang dianggap ‘bermain’. Artinya, itu presiden lagi worry. Tapi, pada kalimat Dijelaskan saja duduk persoalan hingga rakyat memahami, itu merupakan sinyal bahwa Presiden masih berharap rakyatnya m.e.m.a.h.a.m.i..

Paham bahwa peraturan (RPM) itu penting, karena itu ‘dibutuhkan’ oleh masyarakat. Artinya, kita diminta pengertiannya agar mengijinkan pemerintah memberlakukan rancangan itu. Bukan begitu, Pak SBY??? Soalnya, yang saya pahami, sampeyan itu orangnya lugas, dan kalau menganggap RPM Konten (dan UU ITE) tak dibutuhkan untuk ‘mengawal’ pemerintahan sekarang, biasanya sampeyan membuat pernyataan yang seolah-olah berpihak kepada rakyat.

Dalam bahasa konsultan komunikasi atau gaya bahasa Pak SBY sendiri, biasanya akan dinyatakan kurang lebih begini: Karena kami ingin menciptakan kebaikan bersama, maka komunikasikan kepada sebanyak mungkin rakyat. Kalau rakyat tidak setuju, bikin saja yang baru, yang bermanfaat untuk semua pihak karena aturan dibuat juga untuk rakyat.

Intinya, begitulah kira-kira pandangan saya terhadap tanggapan para pejabat negara. Kalau penilaian saya dianggap politis, ya harus diakui memang ini soal politik. Hukum atau peraturan perudang-undangan itu produk politik, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Terlalu banyak pertimbangan dan kalkulasi yang tidak boleh dikesampingkan.

Saya berani bertaruh, hari ini hingga besok-besok pun masih akan tampak sikap pemerintah yang ‘konsisten’ dengan yang sudah dibuatnya. Intinya, tak akan jauh-jauh beda dengan rancangan yang ada sekarang. Wong, janji akan merevisi UU ITE tempo hari, nyatanya juga cuma gula-gula, rembug lamis agar kita segera diam tak meributkannya, kok.

Mari kita simak baik-baik, emang adakah yang sudah dilakukan Menkominfo dan Menhukham sejak mereka menjanjikan akan kembali meminta masukan publik untuk perbaikan UU ITE?

Related posts:

1. Hantu Orba di RPM Konten
2. Yusril Ingin Jadi Presiden
3. Kita Punya Presiden