Breidel dan Jurnalisme Warga

21 Juni 1994 bukan saja membuat saya sedih lantaran bakal kehilangan pendapatan, namun lebih dari itu, Selasa itu menjadi petaka bagi bangsa Indonesia. Tiga media utama, Tempo, DeTIK dan Editor di-breidel $oeharto.

Tiga tahun menggantungkan hidup dari jualan tiga media yang memberi kuntungan besar bagi saya itu, mungkin belum seberapa dibanding kerugian bangsa Indonesia, berupa hilangnya hak untuk memperoleh informasi. Yang benar, berimbang dan bermanfaat. Asal tahu saja, banyak penerbitan memilih ‘kompromi’ dengan penguasa Orde Baru, memilih melintir berita daripada ditegur aparat.

Teguran lisan, ketika itu dikenal dengan sebutan budaya telepon. Siapapun, asal mewakili kekuasaan –Departemen Penerangan, Kodam hingga level Kodim sekalipun, ‘berhak’ meminta sebuah informasi untuk harus atau tidak diberitakan, bahkan hanya melalui saluran telepon. Bagi yang berani alias nekad, hukumannya beragam: dibentak, dimaki-maki, hingga ancaman pencabutan SIUPP atau Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers.

Hukuman paling konyol, misalnya, pernah dialami seorang teman sebab berita yang dibuatnya tidak ‘berkenan’ bagi penguasa. Ia dipanggil ke Kodim, dan sesampainya di sana didiamkan cukup lama, lantas dipaksa hormat bendera dengan posisi wajah menghadap arah sinar mentari datang. Intinya, karena kekuasaan nyaris mutlak, maka si pemilik kuasa boleh berbuat dan menentukan jenis hukuman sesukanya.

Tapi, itu cerita masa lalu, ketika menjadi jurnalis tidak gampang, dalam arti harus rela hati disetir oleh kanan-kiri, baik dari perusahaannya sendiri, maupun dari sumber-sumber resmi. Ya, namanya saja hidup pada masa politik sebagai panglima dan presiden berkuasa atas segala-galanya, maka mengutip nonhumas atau kepala penerangan menjadi haram. Dan sumber-sumber resmi, pernyataannya serba normatif. Garing kata orang sekarang.

‘Untungnya’, bagi wartawan atau media penurut, maka akan sering dapat hadiah: entah iklan, pujian atau penghargaan. Khusus bagi wartawan, amplop menjadi menu wajib yang disiapkan pejabat humas atau bagian penerangan, demi kemudahan mengarahkan dan menciptakan ketergantungan. Jangan heran, wartawan pada masa lalu gampang kaya raya, sebab bagi yang ‘rela jadi penurut’ akan segera tampil powerful di mana-mana: ditakuti masyarakat, difasilitasi pejabat.

Usai insiden breidel, hanya sedikit jurnalis yang mau berjuang demi kebebasan berpendapat, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dalam rangka memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi. Mereka lantas mendeklarasikan berdirinya Aliansi Iurnalis Independen (AJI), yakni organisasi baru sebagai tandingan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dianggap telah terkooptasi oleh kepentingan pemilik kekuasaan.

Kini, ketika kebebasan pers sudah dicapai, bahkan jurnalisme warga kian tumbuh pesat, masih saja ada segelintir orang yang merasa sudah jadi wartawan, meski hasil pekerjaannya tak berkaitan dengan kebutuhan publik akan informasi. Pekerja infotainmen, misalnya, menganggap ranah privat seorang artis/selebritis termasuk bagian dari informasi yang harus diketahui publik.

Seorang pejabat yang berselingkuh dengan artis (entah sinetron atau penyanyi dangdut), misalnya, digempur ramai-ramai, seolah Indonesia akan ambruk lantaran ulah mereka. Padahal, yang mestinya disorot hanyalah ketika (misalnya) demi selingkuhannya, si pejabat lantas melakukan korupsi atau menggunakan fasilitas negara/publik untuk kepentingan personalnya.

Hal demikian yang tak dimengerti oleh ‘jurnalis abal-abal’ model pekerja infotainmen itu, juga perilaku orang berstatus wartawan sungguhan, namun selalu membebankan biaya perjalanan dan uang sakunya kepada narasumber.

Bagi saya, pekerja infotainmen dan wartawan peminta-minta merupakan potret pelacuran profesi jurnalistik, yang mestinya independen, memiliki jarak yang sama dengan semua pihak, namun berprinsip menyuarakan kelompok atau individu yang voiceless.

Kendati demikian, pekerja infotainmen masih bisa dipahami sebagai pihak yang tak tahu apa-apa karena ketika bekerja, mereka selalu berangkat dari rumor pribadi murahan dan pada dasarnya tak pernah belajar jurnalistik, sehingga bisa dimaklumi ketika mereka tak mengerti kode etik jurnalistik atau tata krama proses produksi sebuah berita.

Justru yang disayangkan adalah ketika media punya kredibilitas tinggi, dengan pekerja yang terdidik dan sangat paham kode etik, namun tiba-tiba diam atau tak kritis menelisik (apalagi melakukan investigasi), dalam kasus skandal bailout Bank Century, misalnya.

Bagi saya, media demikian lebih rendah derajadnya dibanding jurnalisme kuning, penjual gosip murahan, seperti halnya perilaku jurnalis televisi dan pekerja infotainmen yang menganggap proses bercinta beberapa artis lebih penting dibanding penyebar rekaman video privat ke ranah publik.

Breidel, rupanya hanya peristiwa masa lalu yang tak pantas diingat, apalagi dijadikan pelajaran untuk turut membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik. Wartawan kian malas melakukan investigasi, atau mungkin justru sengaja menyembunyikan informasi karena terlibat dalam sebuah kongsi atau konspirasi.

Lihat saja peran media yang tak menghasilkan apa-apa, selain sensasi belaka: soal Gayus dan manipulasi pajak, heboh Susno Duadji yang tak ada akhir berarti, dan masih banyak lagi.

Semoga, peristiwa breidel masih diingat para jurnalis warga, yang memproduksi dan menyiarkan informasi lewat medianya sendiri-sendiri. Walau kebanyakan mereka adalah generasi belia yang tak mengalami masa-masa susah ketika pers dikendalikan penguasa, semoga mereka mau bertanya dan menggali data, entah melalui pihak ke berapa, atau rujukan data-data yang tersedia. Sudah saatnya pekerja media tak menganggap jurnalis warga dengan sebelah mata.

Utak-utik UU ITE

Menyimak perkembangan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terus memangsa korban sama menjengkelkannya ketika saya mencermati pasal demi pasalnya. Ada keraguan yang jelas terbaca, namun arogansi pembuatnya pun terasa nyata kehadirannya.

Saya jadi teringat, ketika pada 2003-2004 terlibat advokasi (ketika itu, Rancangan) Undang-undang tentang Sumber Daya Air. Kami kalah total! Bukan cuma saat ‘mengawal’ pada tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus di DPR, gugatan sejumlah organisasi masyarakat sipil pun kandas di sidang Mahkamah Konstitusi.

Arogansi pemerintah (ketika itu masih Megawati) nyata betul didukung parlemen. Saya ingat betul, pasal 6 mengenai hak adat yang akan dilindungi (asal sudah dilegalkan melalui peraturan daerah) sempat dihapus oleh Pansus karena desakan sejumlah pihak, namun tiba-tiba nongol pada sidang paripurna pengesahan menjadi undang-undang.

Tak cuma itu, kami sering mendapati kabar, bahwa rapat-rapat Pansus dilakukan di hotel-hotel mewah di Jakarta, meski banyak ruang rapat di gedung DPR tidak sedang dipergunakan. Protes kami bahwa tindakan rapat itu boros anggaran pun berlalu begitu saja. Sia-sia.

Pada UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, meski sangat pro-pasar, namun masih menjadikan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai bahan pertimbangan. Padahal, ketentuan mengenai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sudah luruh karena UU itu memberi ‘jaminan hukum’ bahwa air merupakan komoditas yang bisa diperdagangkan secara bebas dan bisa dikuasai perusahaan privat (bahkan pemodal asing!).

Gerakan blogger menolak UU ITE

Gerakan blogger menolak UU ITE

Pada UU ITE, aroma arogansi eksekutif terasa nyata karena pembuatan UU itu hanya mempertimbangkan kewenangan Presiden [pasal 5 ayat (1) UUD 1945] dan kewenangan DPR dalam memberi stempel atas rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah (pasal 20 UUD 1945).

Pasal 28 konstitusi kita yang menjamin kebebasan warga negara untuk  mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sama sekali tidak dijadikan rujukan. Artinya, bisa dipahami bahwa sedari awal, pemerintah (baca: Menkominfo dan Presiden sebagai penggagas undang-undang) sudah mengabaikan hak asasi warga negaranya, yang telah ‘dipaksa’ membayar pajak. Banyak kewajiban kepada ‘negara’, tapi hanya sangat sedikit hak yang diberikan oleh ‘penguasa negara’.

Memang, saya baru menelisik hingga pasal 3 dari 54 pasal seluruhnya. Tapi, dari yang sedikit itu saja, saya sudah menemukan banyak ‘kelucuan’ di dalamnya. Kalimat ndagel misalnya, bisa dijumpai pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (4). Begini bunyinya:

…..yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut hemat saya, pengertian kalimat dalam pasal tersebut memberi peluang munculnya debat kusir alias adu argumentasi yang sia-sia. Sebab, salah satu pihak (sebagai sesama subyek sekaligus obyek hukum) bisa saja mengaku tidak mampu memahami (sesuatu), sepanjang hal itu akan menguntungkan diri/badan hukum yang sedang beperkara.

Pada pasal 1 ayat 7, yang berbunyi;

Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka,

pun saya nilai kurang tepat. Kata jaringan memiliki pengertian adanya hubungan yang sudah terjadi sebelumnya, bukan sebuah keadaan untuk (membuat) sesuatu (sistem elektronik) menjadi terhubung. Sehingga, akan lebih benar kalau terdapat unsur kalimat yang menyatakan adanya hubungan dua atau lebih sistem elektronik sehingga memungkinkan disebut sebagai jaringan.

Saya kira, itu baru sebagian dari catatan saya, yang saya yakini akan kian panjang daftarnya. Selama ini, kita terlalu ‘asyik’ menyimak pasal 27 ayat (3) lantaran pasal karet itu berpotensi disalahgunakan siapa saja, termasuk oleh penguasa. Apalagi, ancamannya sungguh luar biasa, pidana 6 (enam) tahun dan/atau denda sebesar Rp 1 miliar.

Prita Mulyasari yang sudah teraniaya berbulan-bulan lantaran digugat ‘pemilik nama baik’ yang merasa dicemarkan, kini tinggal menunggu vonis yang mendebarkan. Dugaan saya, majelis hakim akan ‘melindungi wibawa’ aparat hukum sebagai bentuk win-win solution. Caranya, menjatuhkan vonis ringan.

Tindakan polisi dan jaksa yang kelewat kreatif memilih pasal karet dalam UU ITE harus diapresiasi, sementara besarnya dukungan publik atas Prita (di antaranya lewat Koin Keadilan) juga harus dipertimbangkan, daripada gelombang protes bermetamorfosis menjadi kumpulan massa di berbagai kota yang menyediakan diri pasang badan menggantikan Prita di penjara.

Sementara, artis Luna Maya juga sedang digugat menggunakan pasal yang sama pada kasus Prita. Ironisnya, penggugatnya (pekerja infotainmen) justru disokong Persatuan Wartawan Indonesia, organisasi wartawan yang seharusnya sensitif terhadap pasal karet dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Beruntung saya mendapat petunjuk menarik dari pengakuan Ilham Bintang seperti dalam wawancara Majalah TEMPO edisi 3 Januari 2009, terkait dengan pemilihan pasal  untuk membuat Luna ‘jera’. Kata Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat itu, “Pasal yang dipakai juga arahan polisi.”

Hmmm….. Sebagai jurnalis, saya sungguh heran. Itu wartawan yang mendampingi benar-benar tak tahu, atau memang polisi yang kelewat kreatif (sehingga memilihkan pasal) terhadap saksi pelapornya?

* Pandangan penulis mengenai UU ITE bisa dilihat di detikcom


Turut gembira atas pembebasan Prita dari semua dakwaan sehingga ia divonis bebas, hari ini. Alhamdulillah.