Saya yakin, relokasi dan transmigrasi hanya akan diberlakukan ‘secara terbatas dan mengikat’ bagi warga di kawasan Kabupaten Sleman, DIY. Untuk yang berada di wilayah Jawa Tengah, rasanya tak seburuk keadaan saudara senasib-sepengungsiannya di provinsi tetangga.

Kita tahu, alam pegunungan di lereng Merapi indah menawan, maka jadi kawasan favorit incaran orang-orang kaya dari berbagai kota. Bukan hanya Kaliurang yang nyaman untuk pelesiran, namun nyaris semua pedesaan di kawasan Sleman cocok dijadikan tempat tinggal. Belum lagi faktor kesuburan tanah dan bagusnya infrastruktur, yang membuat nilai jual obyek pajak (NJOP) terus membubung.

Erupsi besar dan lama Gunung Merapi kali ini, bukan tak mungkin akan dijadikan justifikasi untuk menyebut kawasan tersebut tak lagi layak dijadikan tempat hunian. Bahwa siklus ‘geliat’ Merapi berbilang ratusan tahun, tak perlulah dimunculkan, atau kalau perlu ditutup-tutupi, supaya memudahkan gagasan relokasi, atau bahkan transmigrasi.

Terus terang, saya punya prasangka begini: warga direlokasi, banyak desa dikosongkan. Entah secara formal akan dinyatakan sebagai daerah tertutup untuk hunian, atau dijadikan kawasan perhutanan. Intinya, karena relokasi dibiayani negara, maka tanah yang ditinggalkan menjadi milik negara. Nah, kelak, negara akan ‘menjual’ dalam bentuk hak pakai atau hak guna, yang sifatnya sementara alias jangka pendek, namun bisa diperbarui ijin perpanjangannya, asal bukan untuk rumah tinggal permanen.

Bila demikian adanya, maka kelak akan banyak vila atau rumah-rumah sewa yang dikelola swasta dengan status menyewa tanah negara dari pemerintah.

Potensi wisatanya jelas: pemandangan alam Merapi yang indah akan menarik minat berkunjung banyak orang. Potensi ‘sejarahnya’ pun demikian. Erupsi Merapi akhir Oktober hingga sepanjang November 2010 bisa jadi bumbu cerita menarik, dan situs-situs yang hangus oleh panas api dari perut bumi kian menguatkannya sebagai daya tarik kunjungan wisata (alam dan pengetahuan).

Bisa jadi, sekian puluh tahun kemudian daerah itu akan kemabnjiran para transmigran eks-Sleman, yang datang untuk ‘berwisata’ sambil menengok kembali tanah leluhur.

Masih mending kalau kawasan tersebut dinyatakan sebagai taman nasional sekalian, sehingga tak berpotensi melukasi perasaan warga yang (bisa jadi) akan segera direlokasi. Dengan penetapan status baru sebagai taman nasional, sehingga akan terbebas dari kepemilikan privat, kelak juga akan memberi manfaat bagi kawasan Yogyakarta dan sekitarnya, yang mulai kekurangan sumber air baku akibat hilangnya sumber-sumber resapan.

Semoga, pemerintah bisa membuat keputusan yang jernih, adil dan mendasarkan pada jalan keluar terbaik untuk ratusan ribu warga yang sempat mengungsi, menyelamatkan diri dari murka Gunung Merapi. Bukan apa-apa, munculnya tulisan ini semata-mata karena tak percaya pada mental para penguasa republik kita. Buktinya, menangani bencana yang kecil-kecil saja, mereka tak ada yang bisa. Apalagi menyangkut nasib ratusan ribu jiwa warga negaranya.

Related posts:

1. Merapi Tak Jadi Makan Korban
2. 3Gmerapi
3. Wayang Grasakan