Namun, di balik kesuksesan polisi untuk menciptakan ketentraman itu, selalu saja muncul sinisme dari berbagai kalangan, tak terkecuali saya. Saat penggerebekan Noordin yang gagal di Temanggung, misalnya, spekulasi mengarah pada tuduhan oleh banyak orang akan adanya upaya pengalihan isu.

Pernyataan dalam konferensi pers Presiden SBY beberapa saat usai peledakan bom di JW Marriot dan Ritz Carlton, yang semula diniatkan sebagai bukti betapa responsifnya aparat negara dalam mengindentifikasi teroris, justru menjadi bumerang. Foto SBY sebagai sasaran tembak dalam latihan kemiliteran para teroris yang ditunjukkan saat jumpa pers, ternyata temuan usang.

Spekulasi, yang boleh jadi dilancarkan lawan-lawan politik SBY, secara kebetulan memperoleh momentum yang pas. Apalagi, sengketa mengenai perolehan suara tiga pasangan calon presiden/wakil presiden sedang berada pada saat-saat kritis. Dua pecundang mengeroyok pemenang, menggunakan isu-isu kecurangan penghitungan suara untuk menyerang.

Lagi-lagi, terdapat kebetulan yang sama. Saat penggerebekan tersangka teroris di Solo, pertengahan September lalu, juga sedang terjadi banyak kasus besar yang menuntut transparansi penyelesaian. Soal cicak lawan buaya, tarik-menarik elit politik memperebutkan posisi kunci dalam jabatan-jabatan kenegaraan, hampir pasti menarik perhatian media untuk menempatkannya sebagai isu-isu utama.

Pengalihan isu? Begitulah sebutan serampangan dalam rangka memuaskan nafsu menjatuhkan lawan (poitik) bagi yang berkepentingan.

Termasuk penggerebekan Safudin Zuhri atau yang populer dengan sebutan inisial SJ, misalnya, spekulasi lantas diarahkan sebagai upaya meredam isu pemeriksaan Komjen Susno Duaji dalam kaitan kisruh skandal bail out Bank Century. Kita tahu, banyak pihak masih menganggap pemeriksaan internal oleh Mabes Polri tak memuaskan prasangka atau dugaan banyak orang. Apalagi, penonaktifan dua petinggi KPK dianggap berlebihan, bahkan memunculkan sinyalemen tindakan itu sebagai upaya sistematis usaha-usaha pemberantasan korupsi.

Tentu, tak bijak pula kalau sebagian dari bangsa ini masih terus-menerus menyebut usaha polisi mencokok para anggota jaringan teroris sebagai upaya pengalihan isu semata.

Mengapa selalu muncul tuduhan-tuduhan miring demikian, saya rasa akan lebih menarik kalau para elit politik dan pemimpin negeri ini becermin, apakah selama ini mereka sudah bersaing secara sehat, fair dan gentle. Tarik-ulur posisi politik yang bermuara pada pembagian kekuasaan dan potensi ekonomi yang mengikuti kelompok yang bersengketa, hanya berakibat munculnya apatisme dalam masyarakat.

Prestasi pemberantasan korupsi oleh KPK, misalnya, sudah memberi efek bagi sebagian pelaku usaha (negara dan swasta) dan pejabat negara/daerah menjadi lebih hati-hati bertindak. Namun, untuk soal-soal yang melibatkan politisi, nyatanya masih terasa jauh panggang dari api.

Sering saya bermimpi, kapan para penjarah uang rakyat, para politisi dengan perilaku menyimpang karena menggunakan power-nya untuk keuntungan diri dan kelompoknya, serta para koruptor itu juga dicap sebagai teroris, ya?

Ingin sekali-sekali bisa liputan Densus 88/Antiteror menggerebek rumah kontrakan seorang koruptor yang telah menyengsarakan rakyat. Apalagi, kalau sang koruptor itu militan, lalu menantang tembak-tembakan, tapi berakhir menggembirakan: para koruptor dibungkus kantong kuning, dimasukkan ke mobil ambulans untuk dicocokkan sidik jari dan DNA-nya untuk memastikan kebenarannya.

Related posts:

1. Teroris Bersepeda Motor
2. 17 Jam di Temanggung
3. Pah, Lawan!