Begitulah, Pak Jokowi ternyata sudah membuat rencana. Solo harus ditelisik dan dibangkitkan potensinya, di luar yang sudah mapan seperti sektor perdagangan. Singkat cerita, kekuatan budaya Surakarta ada pada seni pertunjukan. Pelakunya banyak, kalibernya internasional, tapi kurang berperan di lingkungannya.

Setelah terdata adanya ratusan sanggar tari, musik dan teater, lalu dibikinlah ‘etalase’-nya, seperti Solo International Ethnic Music (SIEM) Festival dan Solo Batik Carnival, sebagai awalan. Menyusul kemudian Solo Intenational Performing Arts (SIPA), Solo Jazz Festival dan Festival Keroncong dan banyak lagi, seperti Festival Dolanan Anak dan lain-lain.

Tak cuma itu, Pak Jokowi bahkan pernah membahas secara serius tentang upaya branding kota, dan mencari diferensiasi. Dengan Yogya yang kulturnya sama, misalnya, Pak Jokowi membahas intens dengan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, meminta Yogya berkonsentrasi pada senirupa yang memang lebih menonjol dibanding seni pertunjukannya.

Intinya, Pak Jokowi meminta Yogya tak membuat event seni pertunjukan yang sama dengan yang dibuat di Solo, namun tidak usah mematikan yang sudah mapan seperti Festival Kesenian Yogyakarta (FKY), Jogja International Performing Arts Festival, dll. Maksudnya, sama-sama memajukan kota lewat event kesenian sebagai daya tarik wisata.

Terkait dengan beberapa event seni pertunjukan, saya pernah mengusulkan agar dibuat perencanaan yang matang. Dalam event seni pertunjukan, misalnya, dana pemerintah bisa dihemat jika memiliki strategi yang tepat. Pembiayaan kedatangan seniman manca negara bisa dialihkan bebannya jika bisa bekerja sama dengan pusat-pusat kebudayaan asing yang ada di Indonesia, atau lewat kedutaan besar di Jakarta. Toh, sektor kebudayaan sedang menjadi salahvsatu strategi menjalin persahabatan antarbangsa, yang kerap disebut soft diplomacy.

Singkat kata, saya usul Pak Jokowi bertemu dengan beberapa figur penting yang turut mewarnai dinamika kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Usulan diterima, dan akhirnya saya mengundang Mas Goenawan Mohamad, Sitok Srengenge, Sari Madjid, Bambang Paningron, Triyanto Triwikromo dan almarhum I Wayan Sadra.

Malam minggu kami diskusi, lantas dilanjutkan keesokan harinya. Saya menjadi moderator pertemuan kecil itu. Ketika saya buka percakapan dengan menanyakan apa yang dimaui Pak Jokowi tentang dunia seni pertunjukan di Solo, beliau menggeleng.

“Saya tidak tahu kesenian. Silakan bapak-bapak dan ibu yang lebih tahu bercerita dan memberi masukan. Nanti saya akan bertanya, karena saya tak paham kesenian,” ujarnya.

Pak Jokowi membawa buku kecil dan rajin mencatat. Tak ada ajudan atau seketaris di forum kecil itu. Kepala Dinas Pariwisata yang turut dihadirkan, hanya menyimak percakapan. Begitulah yang terjadi, hingga dilanjutkan pertemuan pada esoknya. Pak Jokowi masih membawa buku kecil, rajin mencatat, dan tak sedetikpun meninggalkan pertemuan.

Gagasannya sederhana saja. Komitmen terhadap persoalan seni dan kebudayaan Pak Jokowi perlu didukung, sepanjang tak ada niat intervensi. Dan, pada tataran itu sudah kelar. Urusan kesenian diserahkan kepada ahlinya, yang tak lain adalah para pelakunya sendiri.

Penyelenggaraan pertemuan itu pun cukup unik. Baik Mas Goen, Mbak Sari Madjid, Sitok dan teman-teman sama-sama mendukung gagasan pengembangan sentra-sentra kebudayaan. Kebetulan, Solo termasuk kota penting dalam dinamika kesenian dan kebudayaan Indonesia. Makanya, beliau-beliau bersedia ‘gratisan’, niat datang membantu.

Konsep kami, kala itu, perlu didorong membuat payung organisasi yang independen, sehingga kelak semua kegiatan kebudayaan tidak tergantung pemerintah. Setidaknya, perlu jaga-jaga jika walikota pengganti Pak Jokowi, kelak, adalah orang yang tak paham dan peduli pentingnya seni dan budaya dalam konteks berbangsa.

Memang, lembaga itu belum terwujud kini. Tapi komitmennya mulai menunjukkan hasil, di mana dari event ke event lainnya mulai kian rapi tertata, pengorganisasiannya pun kian matang. Anggaran daerah tidak banyak dialokasikan ke sana, namun mulai bisa melibatkan partisipasi banyak pihak, termasuk swasta. Jejaringnya pun kian meluas, sehingga bisa diharapkan kelak akan menjadi event unggulan yang bisa dinikmati semua kalangan.

Plus-minus pasti ada. Tinggal kesadaran para pemangku kepentingan menyambar kesempatan yang tersedia. Potensi wisatanya sudah jelas di depan mata. Publik pun mulai bisa merasakan dampaknya.

-bersambung-

Related posts:

1. Gedung Kesenian Solo
2. Untuk Apa LSM Kesenian?
3. Jokowi dan Cak Udin

Pada SIEM pertama pada 2007, saya merasa (sok) tahu betul akan seperti apa jadinya festival itu dengan menyimak sebagian orang yang terlibat, termasuk sistem kuratorialnya. Dan terbukti, prediksi saya tak jauh meleset. Pada festival kedua (2008), saya mulai melihat adanya koreksi dari penyelenggaraan pertama, sehingga hasilnya lebih baik meski secara venue, kurang greng.

Pada SIEM ketiga, 7-11 Juli lalu, pengorganisasiannya terasa jauh berbeda dibanding sebelum-sebelumnya. Lebih tertata, rapi dan venue-nya membuat nyaman semua orang: ya penampil, ya penonton. Bahwa kekurangan masih ada, itu hal biasa. Lumrah-lumrah saja.

Lolosnya Sonofa dari kurasi yang diawaki duet etnomusikolog Rahayu Supanggah dan Dwiki Dharmawan, misalnya, cukup mengagetkan. Tapi ya sudah, toh secara pemanggungan cukup atraktif, karenanya penampilan mereka juga memperoleh apresiasi memadai dari penonton. Soal warna musik techno jauh dari kesan etnik, biarlah itu menjadi urusan para kurator.

Penampilan Bandanaira yang dimotori duet Lea Simandjuntak (vokal) dan Irsa Destiwi (keyboardist), pun memperoleh applaus penonton, meski sama sekali tak terasa etniknya.

Bisa jadi, masuknya Sonofa atau Bandanaira pada Festival Musik Etnik yang kini disisipi kata contemporary, sebagai bagian dari strategi menggaet penonton. Orang mafhum, sebuah festival berlabel ethnic music cenderung diasosiasikan sebagai irama yang ‘asing’ dan ‘tak enak didengar’ (apalagi berhari-hari), sehingga berpotensi menjemukan.

Anehnya, penonton begitu cair. Semua irama dan warna diembat tanpa peduli lagi dengan istilah kontemporer atau bukan dan etnik atau tidak etinik. Jenis instrumen sebagai sumber bunyi tak disoal, apalagi jauh-jauh mikir aliran. Maka, alunan jazz (seperti ditunjukkan Dwiki Dharmawan dan Krakatau-nya), Kroncong Tenggara dengan Dian HP dan Ubiet pun dilahap semuanya.

Ibarat orang makan, penonton mengunyah semua makanan: entah calungnya Darno, gamelan Pak Subono, hingga tetabuhan perkusi ala Dol dari Bengkulu.

Dalam bahasa ekonomi, pasar musik di Solo tak pilih-pilih. Nyatanya, penonton tak pernah meninggalkan ribuan kursi yang disediakan panitia sebelum pertunjukan diumumkan berakhir. Tentu, mereka bukan asal menikmati keramaian, apalagi nyucukaké gratisan.

Bahwa penonton yang nrima tak bisa dijadikan alasan melonggarkan kriteria kuratorial, saya akan mengatakan YA. Tapi pada sebuah proses, apalagi dari festival satu ke festival yang lain sudah menampakkan perubahan, juga harus diapresiasi sepadan. Apalagi, menyiapkan festival tak melulu pada urusan penampil, namun juga soal pembiayaan yang tak ringan.

Lalu, di mana posisi saya?

Saya bukan pengikut model FPI yang hanya bisa bilang ‘kalau tidak ini, tidak!’. Bukan. ‘Keterlibatan’ saya dalam SIEM 2010 adalah bersama-sama teman Blogger Bengawan, sebuah kumpulan cair dengan beragam latar belakang, namun memiliki misi turut menyebarluaskan kebaikan dan berbagi pengalaman.

Kebetulan, Pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan PT XL Axiata Tbk., sebuah provider internet berkedudukan di Jakarta, mendukung event dua tahunan tersebut, dan menggandeng kami, para blogger, untuk terlibat di dalamnya.

Berpedoman pada misi komunitas, maka kami mewujudkan apresiasi atas langkah-langkah baik Pemerintah Kota Surakarta, di mana menggelar festival dalam rangka branding kota, agar Solo (tepatnya Sala, atau Surakarta) menjadi kawasan yang nyaman untuk pelesiran, menggelar aneka pertemuan dan bisnis serta pameran-pameran (MICE), seperti halnya Jakarta, Bandung, Yogyakarta atau Bali.

Kami yakin, kemajuan kota akan sia-sia belaka manakala rakyatnya tak sejahtera. Nah, event seperti SIEM dan peristiwa budaya lainnya yang lantas mendukung Solo sebagai kota pertemuan penting, seperti ditunjukkan lewat konferensi dunia untuk kota-kota bersejarah (World Heritage Cities) atau Konferensi Menteri-menteri Perumahan dan Perkotaan (APMCHUD).

Tak cuma itu, ketika Kementrian Luar Negeri menggandeng Komunitas Blogger Bengawan untuk menggelar seminar tentang capaian-capaian kerjasama di tingkat ASEAN, pun muncul komitmen-komitmen menarik. Saat Indonesia memimpin Sekretariat ASEAN pada 2011-2013 mendatang, misalnya, dijanjikan bakal ada pertemuan-pertemuan regional di Solo. Juga, bakal ada potensi kesempatan bagi produsen kerajinan, industri manufaktur dan pelaku seni-budaya, untuk melakukan lawatan ‘diplomatis’ ke mancanegara.

Semua event, pasti bakal mendatangkan potensi lain. Multiplier effects sebuah peristiwa atau capaian juga kian terbuka. Dari sanalah, pintu pemerataan kesejahteraan akan terbuka. Ya pedagang makanan, tukang pijat, sopir taksi hingga pelaku usaha, entah produsen batik, pedagangnya, juga para buruh-buruhnya. Itu saja nalar sederhananya.

Related posts:

1. SIEM, Festival Musik Asal-asalan
2. SIEM, Festival Musik nonKomponis
3. Festival Pecinan di Solo