Begitulah, Pak Jokowi ternyata sudah membuat rencana. Solo harus ditelisik dan dibangkitkan potensinya, di luar yang sudah mapan seperti sektor perdagangan. Singkat cerita, kekuatan budaya Surakarta ada pada seni pertunjukan. Pelakunya banyak, kalibernya internasional, tapi kurang berperan di lingkungannya.

Setelah terdata adanya ratusan sanggar tari, musik dan teater, lalu dibikinlah ‘etalase’-nya, seperti Solo International Ethnic Music (SIEM) Festival dan Solo Batik Carnival, sebagai awalan. Menyusul kemudian Solo Intenational Performing Arts (SIPA), Solo Jazz Festival dan Festival Keroncong dan banyak lagi, seperti Festival Dolanan Anak dan lain-lain.

Tak cuma itu, Pak Jokowi bahkan pernah membahas secara serius tentang upaya branding kota, dan mencari diferensiasi. Dengan Yogya yang kulturnya sama, misalnya, Pak Jokowi membahas intens dengan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, meminta Yogya berkonsentrasi pada senirupa yang memang lebih menonjol dibanding seni pertunjukannya.

Intinya, Pak Jokowi meminta Yogya tak membuat event seni pertunjukan yang sama dengan yang dibuat di Solo, namun tidak usah mematikan yang sudah mapan seperti Festival Kesenian Yogyakarta (FKY), Jogja International Performing Arts Festival, dll. Maksudnya, sama-sama memajukan kota lewat event kesenian sebagai daya tarik wisata.

Terkait dengan beberapa event seni pertunjukan, saya pernah mengusulkan agar dibuat perencanaan yang matang. Dalam event seni pertunjukan, misalnya, dana pemerintah bisa dihemat jika memiliki strategi yang tepat. Pembiayaan kedatangan seniman manca negara bisa dialihkan bebannya jika bisa bekerja sama dengan pusat-pusat kebudayaan asing yang ada di Indonesia, atau lewat kedutaan besar di Jakarta. Toh, sektor kebudayaan sedang menjadi salahvsatu strategi menjalin persahabatan antarbangsa, yang kerap disebut soft diplomacy.

Singkat kata, saya usul Pak Jokowi bertemu dengan beberapa figur penting yang turut mewarnai dinamika kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Usulan diterima, dan akhirnya saya mengundang Mas Goenawan Mohamad, Sitok Srengenge, Sari Madjid, Bambang Paningron, Triyanto Triwikromo dan almarhum I Wayan Sadra.

Malam minggu kami diskusi, lantas dilanjutkan keesokan harinya. Saya menjadi moderator pertemuan kecil itu. Ketika saya buka percakapan dengan menanyakan apa yang dimaui Pak Jokowi tentang dunia seni pertunjukan di Solo, beliau menggeleng.

“Saya tidak tahu kesenian. Silakan bapak-bapak dan ibu yang lebih tahu bercerita dan memberi masukan. Nanti saya akan bertanya, karena saya tak paham kesenian,” ujarnya.

Pak Jokowi membawa buku kecil dan rajin mencatat. Tak ada ajudan atau seketaris di forum kecil itu. Kepala Dinas Pariwisata yang turut dihadirkan, hanya menyimak percakapan. Begitulah yang terjadi, hingga dilanjutkan pertemuan pada esoknya. Pak Jokowi masih membawa buku kecil, rajin mencatat, dan tak sedetikpun meninggalkan pertemuan.

Gagasannya sederhana saja. Komitmen terhadap persoalan seni dan kebudayaan Pak Jokowi perlu didukung, sepanjang tak ada niat intervensi. Dan, pada tataran itu sudah kelar. Urusan kesenian diserahkan kepada ahlinya, yang tak lain adalah para pelakunya sendiri.

Penyelenggaraan pertemuan itu pun cukup unik. Baik Mas Goen, Mbak Sari Madjid, Sitok dan teman-teman sama-sama mendukung gagasan pengembangan sentra-sentra kebudayaan. Kebetulan, Solo termasuk kota penting dalam dinamika kesenian dan kebudayaan Indonesia. Makanya, beliau-beliau bersedia ‘gratisan’, niat datang membantu.

Konsep kami, kala itu, perlu didorong membuat payung organisasi yang independen, sehingga kelak semua kegiatan kebudayaan tidak tergantung pemerintah. Setidaknya, perlu jaga-jaga jika walikota pengganti Pak Jokowi, kelak, adalah orang yang tak paham dan peduli pentingnya seni dan budaya dalam konteks berbangsa.

Memang, lembaga itu belum terwujud kini. Tapi komitmennya mulai menunjukkan hasil, di mana dari event ke event lainnya mulai kian rapi tertata, pengorganisasiannya pun kian matang. Anggaran daerah tidak banyak dialokasikan ke sana, namun mulai bisa melibatkan partisipasi banyak pihak, termasuk swasta. Jejaringnya pun kian meluas, sehingga bisa diharapkan kelak akan menjadi event unggulan yang bisa dinikmati semua kalangan.

Plus-minus pasti ada. Tinggal kesadaran para pemangku kepentingan menyambar kesempatan yang tersedia. Potensi wisatanya sudah jelas di depan mata. Publik pun mulai bisa merasakan dampaknya.

-bersambung-

Related posts:

1. Gedung Kesenian Solo
2. Untuk Apa LSM Kesenian?
3. Jokowi dan Cak Udin

Sebutan yang saya sampaikan berikut, jujur saja, dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Saya beranggapan, pers merupakan salah satu sumber informasi tercepat, meski jurnalisme di tanah air, terutama televisi, ngawurnya kelewat banyak. Dan, justru pada sisi sensasi itulah yang kemudian membuat saya kian mengenal daerah satu dengan yang lain.

Makassar Kota Bakar Ban
Dengan gagah berani, saya harus menjuluki Makassar sebagai kota bakar ban. Menyimak berita televisi dan media massa lainnya, mahasiswa di sana terhitung paling rajin membakar ban setiap menggelar unjuk rasa.

Sekecil apapun persoalannya, demonstrasi seperti kurang bernilai jika tak ada ‘ritual’ bakar ban bekas di jalan raya atau kampus. Bonusnya lumayan. Yang sering saya simak lewat pemberitaan, bonus unjuk rasa yang agak ‘standar’ adalah bentrok dengan aparat, memblokir jalan umum atau meenyandera truk tangki atau kendaraan lain.

Bentrok antarkampus, boleh jadi hanya alat warming up, melatih keberanian dan pengorganisasian. Kesan saya, mahasiswa Makassar itu temperamental, gampang marah. Mungkin karena muak menghadapi kenyataan sosial politik lokal dan nasional yang kian memburuk, abai terhadap hak-hak rakyat.

Lantaran merasa telanjur persepsi dibentuk oleh pemberitaan, saya jadi agak kaget melihat Ketua KPK Abraham Samad yang banyak mengumbar senyum, bahkan disebut cengengesan oleh politisi demokrat, lantaran mengumumkan Angelina Sondakh jadi tersangka korupsi dengan gaya sangat santai. Jauh beda dengan kesan keras dan tegasnya mendiang Baharudin Lopa, atau yang temperamental seperti kebanyakan mahasiswa aktivis unjuk rasa.

Solo Kota Kirab
Pada masa kepemimpinan Pak Joko Widodo atau Jokowi, Kota Solo memang paling sering menggelar kirab. Jaman dulu, kirab hanya dilakukan pada peristiwa-peristiwa tradisi kraton, seperti Kirab Malam 1 Syuro (Muharram), atau kirab Adipura warisan Orde Baru itu atau setiap peringatan Kemerdekaan.

Pada ulang tahun kota, pasti ada kirab. Tiap ada event besar, baik berskala nasional maupun internasional, pun diadakan kirab. Yang jadi rutin juga ada kirab/karnaval batik atau pada momen-momen yang dianggap penting, terutama berkaitan dengan kepariwisataan.

Kirab paling monumental adalah ketika memindahkan seribuan pedagang klithikan dari kompleks Monumen Banjarsari ke lokasi baru di bekas lokalisasi legendaris, Silir. Kirab yang baru dimunculkan adalah Grebeg Sudiro setiap perayaan Imlek.

Jakarta Kota Korupsi
Hampir tiap hari, selalu ada berita tentang perkara korupsi dari Jakarta. Ada yang ditangkap, melarikan diri, sembunyi, atau beralasan sakit. Lembaga antikorupsi juga hampir tiap hari tampil di televisi atau diwawancarai. KPK juga. Politisi apalagi… Tiap hari berteriak soal antikorupsi sambil terang-terangan melakukan penjarahan duit rakyat, entah sendiri, bersekongkol separtai, atau berjamaah lintas partai dan lintas iman.

Asal lembaga para pelaku korupsinya pun beragam. Kepolisian banyak, kejaksaan dan kehakiman pun banyak. Tapi, lantaran korupsi itu soal hukum, dan ‘hanya’ mereka yang merasa tahu, maka hanya sedikit yang ditangkap, apalagi disidang. Kalaupun ada anomali, ya biasalah, mereka yang berpangkat rendah dan menengah. Yang berpangkat petinggi, memang tugasnya mengatur. Maka harus dibebaskan dari sangkaan.

Yang agak populer, ya yang dari partai-partai politik. Nah, karena politisi itu mesti lihai lobi, ya wajar saja kalau pelaku korupsi dari kalangan partai agak lamban prosesnya. Mungkin biar jadi sarana belajar bagi wartawan agar lebih kritis. Toh, buktinya banyak narasumber yang terindikasi korup pun masih diberi ruang dan waktu untuk bicara tentang korupsi dan hak rakyat. Bukti kelihaian lobi, banyak tersangka korupsi dari partai politik aman jaya, dihukum ringan, plus bonus remisi, dan tak disorot media massa.

Bandung Kota Factory Outlet
Sejak akhir 1990an hingga kini, Kota Bandung bertebaran factory outlet. Kota yang dulu dijuluki Parijs van Java karena hawanya dingin, nyaman untuk tetirah lantaran hijaunya lingkungan kota dan banyak bangunan kolonial yang sedap dipandang.

Yang unik, banyaknya lembaga pendidikan dan kesatuan militer, tak lantas membuat kota itu disebut dengan kota tentara. Untuk yang satu ini, masih kalah populer dengan Magelang, walau jumlah institusi kemiliterannya kalah banyak dibanding Bandung.

Banyaknya factory outlet, yang menjual baju-baju lengan pendek, bisa jadi merupakan isyarat bahwa hanya baju demikian yang cocok dikenakan di sana. Kotanya kian panas, sebab kawasan hijau dirampas untuk permukiman baru. Bangunan kuno atau heritage pun kian menyusut jumlahnya, lantaran tak sesuai ‘tuntutan jaman’.

Puncak Jaya dan Timika Kota Tembak-tembakan
Agak lucu memang. Tapi begitulah kenyataannya. Terlalu sering ada pemberitaan tembak-tembakan baik antaraparat keamanan, maupun antara aparat polisi atau TNI dengan yang distatuskan kelompok sipil bersenjata.

Agak sulit saya memahami peristiwa tembak-tembakan di sana. Berita tak pernah gamblang, apalagi sampai adanya kabar penuntasan perkara dan benderangnya duduk perkara. Walau curiga tak lagi subversif, tapi meraba-raba dan membuat spekulasi kecurigaan pun tak baik, apalagi ada gunanya.

Apakah Anda punya usulan julukan untuk kota atau daerah yang Anda ketahui? Silakan tambahkan sendiri…

Related posts:

1. Blogger (dan) Daerah
2. Kirab 1 Suro
3. Cemas terhadap Politik

Bukan peristiwa biasa, sebab kerumunan massa hingga ratusan ribu jumlahnya dalam satu event (meski terbentang pada jalur panjang), potensial melahirkan gejolak. Sosiolog dan ahli psikologi sosial pasti lebih paham untuk menjelaskan perilaku dalam sebuah crowd.

Walikota Solo Jokowi dan Wakilnya, Rudy, melantunkan sejumlah tembang di panggung hiburan selama Car Free Night menyambut pergantian tahun 2011/2012.

Seseorang menjadi beringas, atau bertindak di luar kelaziman pada situasi ramai. Colak-colek pantat lawan jenis yang sedang melintas menjadi peristiwa ‘biasa’ pada situasi demikian. Pelecehan seperti bisa ditolerir meski itu perbuatan kriminal. Tawuran, atau kekerasan massal bisa dipicu lantaran peristiwa-peristiwa semacam itu. Apalagi, sebagian remaja, pemuda atau orang dewasa, suka membekali diri dengan wédang kendel alias minuman beralkohol sebagai booster keberanian. Kontrol emosi seseorang bisa terganggu karenanya.

Satu strategi jitu dilakukan. Di sejumlah titik, pemerintah setempat membuat panggung-panggung hiburan, yang diumumkan kepada publik sejak beberapa pekan sebelumnya. Konsentrasi massa bisa di-manage, potensi munculnya ketegangan bisa diminimalisir. Di beberapa titik bahkan dimanfaatkan sejumlah pihak. Ada komunitas yang menggelar atraksi atau pementasan seperti dilakukan teman-teman Yayasan Pembinaan Anak-anak Cacat (YPAC), ada pula sejumlah perusahaan minuman membuat panggung sambil berjualan.

Walikota Jokowi dan wakilnya, pun turut berdendang, sama-sama berkostum lurik Jawa dan melantunkan beberapa tembang berirama kroncong. Tak ada jarak antara pemimpin dan rakyatnya. Suasana cair secair-cairnya, meski untuk berjalan pun harus berdesak-desakan sejak pukul 21.00 di akhir 2011 hingga sekitar pukul 00.30 di tahun 2012.

Seorang bocah turut meramaikan malam pergantian tahun bersama kedua orangtuanya di Jl. Slamet Riyadi. Ia berpose di sepeda tua milik warga yang turut meramaikan acara....

Tak seperti car free day yang banyak pengguna sepeda, malam itu menyusut jumlah pesepedanya. Kebanyakan memilih jalan kaki, termasuk saya bersama istri, yang sengaja jalan kaki menyusuri jalur-jalur lambat di Solo sepanjang lebih dari sepuluh kilometer. Kami bisa ngobrol panjang lebar, sambil menikmati keramaian.

Memang, di luar jalan protokol, suara knalpot meraung-raung hingga bikin pekak telinga terdengar di mana-mana. Kebanyakan dilakukan oleh para remaja, yang melihat malam itu sebagai malam pesta, sehingga bisa berbuat semaunya. Kemacetan memang terjadi di mana-mana, namun tak terdengar kabar adanya keributan pada malam pergantian tahun.

Kabarnya, car free night di Solo merupakan peristiwa pertama di Indonesia. Tapi, itu bukan soal yang hendak saya banggakan. Saya lebih melihatnya sebagai potret kian stabilnya psikologi (politik) massa, yang tak lain dan tak bukan adalah warga Surakarta atau Solo. Semua tahu, citra Wong Solo yang dikenal lemah lembut, ramah dan sopan pernah beringas seperti ditunjukkan pada kerusuhan rasial pada awal 1980-an dan Tragedi Mei 1998, juga perusakan kantor polisi lantaran pembubaran adu balap kendaraan bermotor dan kekalahan politik partai yang dipimpin Megawati pada pemilihan presiden 1999, di mana Balaikota hangus dilalap jago merah ‘produk’ amarah.

Solo dan warganya memiliki karakter unik. Dalam peta politik Indonesia, kota ini dijuluki sebagai ‘bersumbu pendek’. Seperti dinamit, mudah meledak dan memiliki daya rusak nggegirisi atau menyeramkan.

Tapi ada karakter unik yang sejatinya mudah dipahami, namun jarang dimengerti. Malah, sebagian kekuatan politik memeliharanya sebagai potensi rekayasa demi memenangkan sebuah pertarungan kepentingan. Orang Jawa itu seperti praktek merangkai huruf/aksara aslinya, yang lantas dikenal dengan filosofinya: jika dipangku akan mati.

Anak-anak YPAC turut memeriahkan malam perayaan pergantian tahun dengan menampilkan hiburan untuk publik. Seru dan menghibur....

Ya, orang Jawa itu, jika dibaiki, didudukkan pada porsinya, sejatinya tak akan mampu berbuat apa-apa (dalam pengertian tindakan negatif). Prinsipnya nguwongke alias mendudukkan pada harkat kemanusiaannya. Seseorang harus diposisikan pada fungsi dan peran yang seharusnya dalam sebuah relasi, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politiknya. Intinya, ada fairness di sana.

Maka, ketika sejumlah gelaran dan atraksi kesenian diciptakan untuk memuliakan warga, maka publik pun akan meresponnya secara sepadan. Semua pun akan suka rela dalam menjaga ketertiban demi memperjuangkan harmoni. Keselarasan. Hal inilah yang harus dibaca sebagai strategi politik kebudayaan yang sedang dilancarkan oleh seorang Jokowi dan aparaturnya.

Pada situasi politik yang coreng-moreng, rakyat cenderung menyimpan marah dan mudah beringas lantaran setiap hari disodori berita sandiwara penanganan korupsi, maka mereka memerlukan sebuah ruang katarsis, medium pelampiasan kepenatan. Ia tak menyembuhkan, namun sanggup mengurangi ‘daya ledak’ yang bisa datang mendadak tanpa seorang pun mampu ditebak.

Oleh karena itu, apa yang sejatinya ‘biasa’ mudah memperoleh cap sebagai anomali, sebuah ketidaklaziman, seperti pada keputusan adanya car free night dengan segenap isiannya. Pak Jokowi, saya yakin tak sedang melakukan upaya pencitraan. Ia bersama aparat sedang melakukan hal yang seharusnya dilakukan, bukan berbicara jargon dan menyodorkan tawaran.

Tentang filosofi Jawa, bahwa semua yang dipangku akan mati atau yang diposisikan pada yang seharusnya tak akan berkutik/membangkang, rasanya bisa diterapkan di mana saja. Rakyat Indonesia memiliki sifat sama, dari Sabang hingga perbatasan Papua Nugini: pemaaf dan mudah mengerti dan memahami banyak hal. Syaratnya hanya satu: teladan.

Jadi, seperti saya kemukakan di atas, apa yang dilakukan Pak Jokowi dan punggawa pemerintahannya, sejatinya hal biasa saja, sebab memang seharusnya seperti itulah yang dilakukan seorang abdi negara, abdi rakyat. Mereka harus mengabdi. Melayani.  Bukan sebaliknya.

Jika di daerah-daerah lain masih ada pembangkangan lewat aneka macam kekerasan, sejatinya itu semua lantaran masih adanya kesenjangan pemahaman akan makna kata abdi. Pada segelintir orang merasa punya kuasa dan menuntut dilayani, sementara rakyat yang mayoritas, yang seharusnya diayomi, dilayani, justru dipaksa mengabdi.

Begitulah. Di negeri kacau seperti Indonesia, pada sebagian besar rakyat yang masih kuasa menahan kecewa dan amarah lantaran tatanan jungkir balik tak kunjung membaik, menyaksikan kebaikan sekecil apapun seperti sebuah keanehan.

Inilah potret Indonesia kontemporer.

Related posts:

1. Politisasi Kata Solo
2. Jangan Rebut Jokowi
3. Perjamuan Terakhir untuk Muslim

Petenis Thailand beraksi di lapangan tenis Manahan. Spesifikasi kursi yang bagus memungkinkan ia melakukan manuver dengan lincah dan tidak membahayakan keselamatan.

Yang membedakan dengan tenis lapangan bagi atlet tanpa handicap hanya aturan mainnya. Bagi atlet difabel, maksimal dua pantulan bola di lapangan, sementara untuk yang nondifabel hanya sekali. Ukuran lapangan dan tinggi jaring, semua sama. Makanya, cabang ini membutuhkan skill dan strategi yang sama, plus kelincahan mengendalikan kursi roda dan tambahan stamina untuk menggerakkan kursi.

Kian bagus kwalitas kursi roda, kian ringan dan memudahkan atlet penggunanya. Dengan desain khusus, terutama posisi roda tidak tegak seperti pada kursi roda biasa, memungkinkan petenis melakukan manuver tanpa membahayakan pengguna. Termasuk di sana, yakni keberadaan dua roda kecil di bagian depan dan belakang yang berfungsi menjadi penyangga agak atlet tidak terjerembab atau terjatuh ke belakang.

Kursi roda untuk atlet tenis buatan China ini sudah lumayan digunakan, meski kwalitasnya dan harganya masih di bawah produk Jepang.

Ada dua klasifikasi terkait handicap atlet yang membatasi mobilitas. Yang pertama adalah para dan kedua quad. Para diperuntukkan yang hanya mengalami cacat kaki karena kelumpuhan atau amputasi, sedang quad untuk cacat ganda. Yakni, selain cacat kaki, juga terdapat handicap pada tangan sekaligus, sehingga raket perlu diikat pada tangan akibat tak bisa kuat mencengkeram atau tak berjari.

Sama dengan tenis lapangan bagi atlet tanpa keterbatasan mobilitas, pada tenis kursi roda juga terdapat kategori pro atau profesional dan amatir. Sudah lama pula digelar banyak turnamen tenis kursi roda (wheelchairs tennis) internasional, yang biasanya mendampingi turnamen bergengsi seperi Japan Open, Taiwan Open, Australia Open, dan sebagainya.

Pada turnamen profesional, dengan hadiah sejumlah uang dan/atau barang, para atlet difabel bisa memetik manfaat material. Tapi sayang, di kawasan ASEAN, baru Thailand yang memiliki petenis-petenis difabel yang sudah terjun ke dunia tenis profesional. “Pembinaan atlet tenis kursi roda dan olahraga bagi difabel sangat maju di Thailand. Pemerintah dan kerajaan sangat concern sehingga atletnya tangguh-tangguh,” ujar Yasin Osmani, Manajer Tim Tenis Kursi Roda Indonesia.

Dituturkan Yasin, tenis termasuk salah satu cabang olahraga mahal. Selain raket, bola dan lapangan untuk latihan yang harus sewa untuk latihan, kursi roda juga menjadi faktor penentu yang signifikan. “Yang dimiliki atlet-atlet Thailand adalah kursi roda bagus, sehingga harganya sangat mahal,” imbuh Yasin.

Nurdin, petenis asal DKI yang berhasil merebut medali emas meski mengendarai kursi roda buatan temannya seharga Rp 1,5 juta. Dalam tenis kursi roda partai ganda, ia menaklukkan pasangan petenis Thailand yang sudah matang terjun di tenis profesional.

Di Asia, baru China dan Jepang yang memproduksi. Kursi roda buatan China berharga mulai rp 15 juta, sementara bikinan Jepang di atas Rp 50 juta hingga di atas Rp 100 juta. “Baik negara maupun atlet Indonesia, belum ada punya kursi roda yang harganya semahal itu,” ujar Nurdin, peraih medali emas untuk tenis ganda klasifikasi quad pada ASEAN Paragames 2011.

Kursi roda yang digunakan Nurdin untuk bertanding hanyalah buatan temannya di kawasan Jl. Fatmawati, Jakarta Selatan. “Kami beli enam tahun silam dengan harrga Rp 1,5 juta. Pembuatannya pun hanya dengan ilmu kira-kira, meniru model yang sudah ada lewat gambar dengan bahan seadanya. Yang penting aman digunakan, walau berat digerakkan,” tutur Nurdin.

Andai memiliki kursi roda berkwalitas memadai, kata Nurdin, atlet tenis kursi roda Indonesia tak akan kesulitan mengimbangi atlet-atlet Thailand. “Kekalahan jam terbang di kompetisi internasional masih bisa diimbangi dengan memperbanyak latihan,” ujar Nurdin..

Pembinaan Atlet

Mas Inung, seorang wartawan radio yang juga mantan petenis kursi roda.

Mas Inung, seorang wartawan yang juga mengalami kelumpuhan kaki sejak kecil, meyakini atlet-atlet Indonesia masih bisa meningkatkan prestasinya. “Selain dukungan pemerintah agar mengikutkan mereka dalam berbagai turnamen, juga diberikan pembinaan yang serius dan memadai,” ujar Inung, yang ternyata juga mantan atlet tenis kursi roda yang pernah menjajal dan mengukir prestasi di Texas Open dan Australia Open pada belasan tahun silam.

“Satu hal yang harus diperhatikan pelatih adalah tidak boleh mengasihani orang cacat. Sering karena menganggap difabel itu lemah, pelatih kasihan dan tak tega memberikan latihan yang berat kepada atlet-atlet kita,” ujarnya.

Selain itu, Inung mengusulkan perlunya membentuk kesadaran kepada para atlet, baik yang tanpa handicap maupun atlet difabel, bahwa olahraga merupakan wujud bela negara. “Saya dan para atlet selalu bangga ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang mengiringi pengibaran beendera merah-putih dalam sebuah event antarbangsa. Kesadaran semacam ini penting, selain juga perlu adanya perubahan mindset aparatur pemerintahan mengenai pentingnya memupuk nasionalisme lewat olahraga,” ujar Inung.

Nurdin sependapat dengan Inung. Ia pun rela menyisihkan honor dari pemerintah selama dia mengikuti training di pemusatan latihan nasional di Solo selama enam bulan menjelang ASEAN Paragames, untuk membenahi ‘kendaraan taktis’-nya, yakni kursi roda. “Uang honor saya gunakan untuk perbaikan kursi roda, penggantian ban dan jari-jari roda. Demi merah-putih dan nama bangsa, saya rela merogoh saku celana,” ujarnya.

Wittaya Peem Me, petenis profesional Thailand sedang memperbaiki kursi roda menjelang partai final melawan rekan senegaranya di ASEAN Paragames 2011.

Jika terlalu jauh membandingkan dengan Thailand, atlet Indonesia pun iri dengan perhatian pemerintah Malaysia terhadap atlet-atlet difabelnya. Meski kini hanya memiliki dua atlet andalan, Malaysia sudah rajin ‘berburu’ atlet ke berbagai negara bagian hingga sekolah-sekolah di pelosok negeri, sehingga terkumpul 28 atlet ‘cadangan’ untuk masa depan.

Dato Zaenal Abidin, pembina tenis kursi roda Malaysia yang selalu aktif menyimak pertandingan.

“Dulu, pada awal 2000, kita kerap diundang untuk melakukan coaching clinic. Minimal satu pelatih dan satu atlet dengan seluruh biaya ditanggung mereka. Malah, saya kerap diajak dan dibiayai untuk mengikuti atau sekadar menyaksikan beberapa turnamen tenis kursi roda hingga ke Eropa. Mereka yang menanggung semuanya, termasuk uang sakunya,” ujar Yasin mengenang.

Satu tokoh kunci di Malaysia adalah Dato Zaenal Abidin, adik ipar mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. “Beliau concerned dan bisa mencarikan sponsor untuk pembinaan dan turnamen atlet-atletnya. Dato Zaenal pula yang menangani langsung organisasi tenis kursi roda di Malaysia,” ujar Yasin.

Mendengar cerita rekan-rekan sesama atlet dari negeri tetangga, Nurdin hanya bisa mengelus dada. Ia dan teman-temannya jarang bertanding ke luar negeri, apalagi di turnamen bergengsi. “Semua petenis Thailand tak pulang ke negaranya. Dari ASEAN Paragames, mereka akan meneruskan mengikuti turnamen lagi,” ujar Nurdin.

Mau tahu insentif yang diberikan pemerintah Thailand? Simak saja pengakuan Suwitchai Merngprom berikut:

Setiap kami melakukan lawatan internasional untuk bertanding, kami boleh menyerahkan semua bukti pengeluaran untuk reimbursement untuk diganti penuh. Kami mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu, namun jika menang kami diberi tambahan bonus, sementara hadiah turnamen menjadi milik kami.

Indonesia, yang pernah melatih atlet-atlet tenis Malaysia, pun kini harus rela disusul reputasinya. “Kami bangga bisa memperoleh masing-masing satu emas, perak dan perunggu di ASEAN Paragames 2011 ini. Solo menjadi sejarah baru bagi kami,” ujar Dato Zaenal Abidin.

Related posts:

1. Andai Punya Dermawan
2. Atlet Yang Layu Saat Mekar
3. Atlet Bersarung Tangan Butut

Ini sekadar cerita saja, tentang dunia perbloggeran, khususnya. Benar-tidaknya, silakan dinilai sendiri. Yang pasti, setiap merencanakan event, selalu ada hitung-hitungannya. Dari jumlah pihak yang terlibat, sebaran daerah asal, dan seterusnya, itu bisa dijadikan sebagai modal untuk itung-itungan alias bikin bargaing dengan target calon penyandang dana.

Jujur saja, adakah di Indonesia, sebuah kelompok, komunitas atau apapun namanya yang memiliki dana sehingga bisa menjalankan programnya secara mandiri? Tak adakah keterlibatan pihak lain sebagai penyandang dana, entah itu sebagai donatur, sponsor dan sebagainya? Tak adakah penyandang dana yang memberikan dananya tanpa hitung-hitungan pula?

Pencitraan juga penting untuk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau produksi barang (massal atau bukan). Dan, kadang ini lebih mahal ongkosnya dibanding untuk tujuan memperoleh ‘kembalian’ secara cepat dan besar atau hard selling.

Yang rentan adalah jika di dalam ‘kelompok penyelenggara’ ada vested interest yang dilakukan baik secara individual, klik (kelompok kecil di dalam kelompok), atau malah lebih sistematis dari itu, dalam arti memang sejak awal mereka bergerombol untuk sebuah ‘permufakatan tertutup’. Kira-kira, bagi hasil antarsesama…..

Menyelenggarakan sebuah event, bagi komunitas blogger, sejatinya susah-susah mudah. Lobi, bahkan bisa majal, jika konsep tak matang, apalagi tak bisa menjelaskan target yang hendak dicapai, seperti misalnya siapa saja pihak yang terlibat sebagai pendukung, peserta, narasumber, dan lain-lainnya yang secara umum bisa disebut sebagai stakeholders atau pemangku kepentingan. Sebab dari situlah, calon mitra (tak melulu penyandang dana) akan berhitung manfaat atau untung-ruginya jika terlibat.

***

Tentang SOLO

Komunitas Blogger Bengawan, misalnya, pernah memperoleh kepercayaan sponsorship dari XL Axiata, Garuda Indonesia, Pemerintah Kota Surakarta, juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Solo dan sekitarnya. Semua, berangkat dari ‘jualan ide’, gagasan sebuah event yang melibatkan banyak komunitas, offline maupun online.

Satu peristiwa yang mengejutkan bagi kami di Bengawan adalah ketika ‘menjual ide’ mempertemukan kaum onliners dan offliners. Dan, di luar dugaan, beberappa brand besar merespon positif, selain Pemerintah Kota Surakarta mendukung penuh. Asal tahu saja, ketika Pemkot Surakarta mendukung event yang kami namai Sharing Online lan Offline (SOLO. Lan adalah dan dalam bahasa Jawa), maka dukungan itulah yang kami sikapi sebagai ‘modal’ awal.

Solo sedang seksi, menarik bagi banyak orang. Walikota Jokowi adalah ikon, dan perubahan suasana kota yang luar biasa atraktif, memancing rasa penasaran orang luar kota berdatangan. Itu merupakan faktor lain yang bisa ‘dikapitalisasi’, dalam arti bisa ‘dirupiahkan’ dalam arti yang luas. Intinya, kami memiliki ide, lalu mendatangi pihak yang berkepentingan, di antaranya Pemkot Surakarta yang butuh publikasi positif tentang kotanya.

Pemkot Surakarta ingin Solo menjadi MICE City baru di Indonesia, tempat di mana cukup pantas dan tepat untuk menggelar banyak meeting dan konvensi, pentas-pentas seni/budaya, serta jadi daerah tujuan wisata yang menyenangkan. Penataan Kampung Kauman dan Laweyan sebagai kampung batik, dibangunnya pasar malam, renovasi pasar barang antik, area pejalan kaki dan sebagainya itu direkayasa untuk itu. Di situlah ada titik singgung kepentingan.

Dan, asal tahu saja. Terhadap Pemerintah, kami tak pernah minta dan menerima dana tunai. Kami lebih menyukai bantuan fasilitas dan bentuk-bentuk partisipasi natura. Bukan apa-apa atau hendak sok-sokan. Kami tak mau ribet saja dengan urusan pertanggungjawaban administratif yang rumit. Bantuan berupa fasilitas ruang pertemuan, sarana transportasi hingga pembebasan pajak promosi, itu sudah sangat memudahkan kalkulasi produksi. Berbeda jika kami harus ‘belanja’ sendiri untuk sewa ruang, tata suara, dan sebagainya. Pasti mahal dan menyedot banyak sumberdaya finansial, sementara dana sponsor belum tentu ada.

Komitmen awal kerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta, toh bisa ‘dijual’ kepada pihak ketiga. Tinggal bagaimana kita mempertemukan kepentingan, yang sama-sama bermanfaat. Sebagai komunitas abal-abal, kerja sama dengan pemerintah juga memberi nilai yang sangat luar biasa. Itu juga membuat kami percaya diri berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar yang kami jadikan target calon sponsor/penyandang dana.

Ketika pembicaraan awal dengan Pemerintah Kota Surakarta, juga kepada sudah kami jelaskan, kenapa onliners juga perlu memahami dan belajar dari offliners, di mana bisa bersinergi atau bekerja sama, dan sebaliknya. Kenapa offliners yang kami ajak adalah pelaku usaha mikro-kecil dan menengah? Bagaimana profil mereka, lantas kenapa harus dipertemukan dengan Nukman Luthfie. Semua ada penjelasannya.

Lantas, apa manfaat dan urgensinya mengundang individu dan/atau wakil dari komunitas blogger dari luar kota? Ya, sebagai event komunitas blogger, kami ingin memanfaatkan event sekaligus sebagai medium temu kangen, atau kopi darat antarteman blogger. Maka dari itu, kami pun meminta dukungan Mas Didi Nugrahadi dari Komunitas Langsat/Salingsilang. Kami ingin, pertemuan formal dan informal melahirkan gagasan kerja sama dan berbagai bentuk kemitraan lain secara alamiah. Kami yakin, tak ada seseorang/komunitas yang tak berkepentingan akan sebuah pola relasi. Soal ada dampak manfaat sosial, eksistensi, ekonomis, dan seterusnya, sepanjang tidak dijadikan orientasi utama, saya yakini sebagai hal wajar.

Prinsipnya, kami tak ingin mengeksploitasi siapapun. Penyediaan akomodasi dan konsumsi serta transportasi lokal, merupakan hal yang wajar ditanggung pengundang. Itu tataran etisnya. Jika bisa menyertakan cinderamata sebagai kenang-kenagan kopdar, tentu akan lebih membahagiakan pengundang, syukur para tetamu. Bukan kewajiban, tapi sebaiknya diupayakan. Yang pasti, semua yang ditanggung panitia/pengundang harus diinformasikan sejak awal, sejak jauh-jauh hari, supaya undangan bisa memperhitungkan bekal dan menyusun perencanaan.

Semula, kami mengundang komunitas ‘tetangga’, dalam arti mereka yang berasal dari kota-kota terdekat, yang kami asumsikan tidak menyusahkan orang untuk datang. Sungguh beruntung, dari hanya beberapa komunitas yang kami undang dan kami kirimi surat pemberitahuan, yang datang tiga kali lipat dari target awal yang cuma 100 orang, termasuk 30-an ibu-ibu pelaku UMKM. Bahkan, ada yang berasal dari seberang lautan, seperti Batam, Pekanbaru, Makassar, dan Banjarmasin.

Kehadiran ratusan teman, tentu memberi bobot event yang kami rancang. Bohong kalau kami sebut tak bermaanfaat bagi komunitas kami. Soal membengkaknya biaya yang jauh di luar perkiraan, itu risiko, juga konsekwensi yang harus kami hadapi sebagai penyelenggara dan pengundang. Kami harus memuliakan tamu.

Tahukah Anda, dari event itu kami memperoleh berkah yang luar biasa? Bengawan menjadi ‘seolah-olah’ eksis. Banyaknya postingan dari teman-teman blogger yang datang, bahkan menaikkan kredibilitas event kami. Padahal, sejak awal kami tak pernah meminta ada teman-teman menulis tentang event kami, juga tentang apa saja yang mereka lihat dan rasakan selama di Solo. Tabu bagi kami, bahkan jika harus ‘memaksa dengan cara sangat halus’ melalui lomba posting.

Sharing Online lan Offline (SOLO 2010) benar-benar hendak berbagi pengalaman, makanya kami meminta bantuan teman-teman BHI yang kami anggap sukses membuat gerakan pemberian ‘beeasiswa’ kambing untuk anak-anak sekolah di Cilacap. Sangat spontan, meski sejatinya terukur, tapi efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa di kampung miskin, di mana tingkat putus sekolahnya relatif tinggi. Karena itu, kami beruntung dengan hadirnya Kang Bahtiar mewakili BHI.

Efeknya, yang saya sebut berkah tadi, kami dapat sumbangan koneksi internet cepat dari XL Axiata, yang sudah kami nikmati setahun lebih, dan bisa dimanfaatkan banyak orang. Dari teman-teman UMKM, difabel, juga beberapa pekerja seks komersial dan ibu-ibu korban kekerasan dalam rumah tangga, semua bisa belajar komputer dan internet secara gratis. Enam unit komputer disumbang Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Pusat, juga beberapa unit dari ICT Watch/InternetSehat.

Teman-teman Bengawan bisa bereksperimen apa saja, dan kami bisa merancang banyak hal, baik yang bersifat sosial maupun ada manfaat ekonomis/komersial. Harus sepadan, seimbang. Sosial melulu bisa membuat kami kacau, tapi berorientasi ekonomis semata, bisa-bisa membuat lupa apa-apa, termasuk yang ada di sekeliling kami. Jadi, jika ada yang menyebut berkomunitas itu tak penting, apalagi cuma jadi alat ‘tetua mencekoki gizi buruk kepada yang muda’, ya apa hendak dikata. Setiap orang punya argumentasi setiap berucap dan berpendapat.

Begitulah sekelumit cerita tentang apa dan bagaimana manfaat berkomunitas, juga bagaimana cara nge-branding komunitas dalam rangka ‘menjual’ dan memanfaatkan sumberdaya yang tak lain adalah anggota komunitas, apa tanggung jawabnya untuk publik dan dirinya sendiri, dan sebagainya. Matematika event menjadi penting dipahami, agar sebuah komunitas bisa survive dan tumbuh, memberi manfaat kepada sebanyak mungkin orang, termasuk dirinya sebagai individu-individu penopang keberadaan komunitas.

Yang pasti, komunitas juga harus bisa memberi manfaat bagi anggotanya. Bukan selaiknya….. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membesarkan kami. Jika sendirian, kami bukan apa-apa.

Nah, terkait desain-mendesain event, silakan ditimbang sendiri. Siapa saja yang memperoleh keuntungan dari sebuah event akan menentukan bobot ‘keberkahan’ sebuah kerja kolektif. Prinsipnya, semakin banyak orang mendapat manfaat, semakin baik sebuah gelaran kegiatan atau event. Satu hal yang harus dicermati, adalah kecenderungan klaim dan tunggang-menunggangi.

Sebutan nasional atau regional sebuah event, ada prasyaratnya, ada tata kramanya. Memang tak tertulis dan tak mudah dibakukan. Namun demikian, sejatinya tak bisa dilakukan secara semena-mena. Kalaupun ada yang merasa kelewat percaya diri, silakan dicermati dan diuji, sampai berapa lama  mereka memiliki eksistensi dan kredibilitas. Waktulah yang bakal menguji.

Related posts:

1. Perang-perangan Event
2. Bukan Event Cacat
3. Matematika Peminum Tolak Angin

Fotografer itu asik kalau sesantai bapak-bapak ini...

Etika atau tata krama dalam memotret memang seharusnya dipegang teguh dan dilaksakan siapapun, baik fotografer profesional maupun amatir. Apalagi jika menghadapi peristiwa besar seperti Solo Batik Carnival (SBC) 2011 yang berlangsung 25 Juni lalu. Semua pemotret menginginkan hasil terbaiknya, baik yang profesional seperti jurnalis, yang amatir, maupun super amatir seperti saya, yang memotret hanya menggunakan kamera ponsel.

Repotnya, demi mendapatkan hasil foto terbaik, pemotret mengabaikan hak orang lain. Seperti saat SBC kemarin, peserta karnaval bahkan harus menghindari fotografer yang kukuh memotret, mematung di depan peserta sehingga mereka memilih mengalah. Banyak yang berebut mendekat, lantas mengabaikan hak penonton, juga fotografer lain yang datang karena alasan tugas, yakni para pewarta foto.

Berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana pewarta foto merasa terganggu dengan kehadiran fotografer ‘amatir’ yang kerap suka nyelonong masuk ke tengah area karnaval, Dinas Pariwisata berupaya mengatur sedemikian rupa. Bahkan membuat panggung/area khusus untuk pewarta foto. Tapi, lagi-lagi, kejadian fotografer (amatir) yang suka tiba-tiba mengerubuti peserta karnaval membuat marah. Apalagi, ada beberapa pihak yang merasa menjadi bagian dari ‘tim dokumentasi resmi’ ikut-ikutan merangsek. Aturanpun tinggal cerita. Bahkan, Kepala Dinas Pariwisata merasa kewalahan.

Foto ini diambil dengan menggunakan Blackberry dari pinggir sambil jongkok. Tidak mengganggu peserta karnaval, meski hasilnya ya cuma apa adanya.

Saya memaklumi teman-teman pewarta foto yang merasa terganggu dengan ulah pemotret, yang sebagian (sayangnya besar) adalah fotografer hobi atau amatir. Paling tinggi, cita-cita mereka hanya agar menang jika diikutkan lomba, atau pamer kepada sesama, narsis-narsisan di situs-situs social network seperti Facebook, Flickr, dan sejenisnya.

Repotnya, walau (maaf) hanya untuk pamer di Facebook atau koleksi agar kelak bisa diikutkan lomba, tapi mereka juga merasa turut memberi kontribusi signifikan terhadap publikasi peristiwa. Dan, di situlah pangkal perkaranya. Para pewarta foto juga merasa mereka yang telah turut mengawal kesuksesan publikasi sebuah peristiwa, baik sejak pra maupun pascanya.

Andai fotografer setertib saat seperti ini, pasti motretnya bakal asyik. Sayangnya, begitu acara dimulai, pada merangsek seenaknya sendiri.

Memang seolah sulit untuk menuding mana yang paling bersalah. Tapi, secara pribadi, saya cenderung menyalahkan teman-teman amatir. Mereka saya anggap cenderung mengagungkan hasil akhir, produk sebuah tindakan pemotretan namun mengabaikan proses. Jika saya berposisi sebagai jurnalis foto, maka saya akan menghindari target bidikan jika lensa saya terhalang oleh orang lain, yang biasanya adalah fotografer amatir, atau satu-dua teman pewarta yang nyelonong pula.

Jika sama-sama menghormati sebuah peristiwa, yang dibuat dengan perencanaan panjang dan rumit serta berbiaya besar, mestinya sama-sama bisa nglengganani, tahu diri. Memilih memotret dari sisi kanan atau kiri jalan raya yang menjadi panggung utama, demi mendapatkan hasil yang ‘bersih’, dalam arti ya hanya peserta karnaval semata yang ada di sana, bukan tubuh-tubuh petentang-petenteng dengan kamera dan perlengkapannya.

Foto ini diambil dengan menggunakan Blackberry dari pinggir sambil jongkok. Tidak mengganggu peserta karnaval, meski hasilnya ya cuma apa adanya.

Jika ada fotografer yang merasa tak akan memperoleh rekaman bagus dalam posisi demikian, maaf saja, saya akan menganggap mereka FOTOGRAFER BODOH! Fotografer sejati tak pernah risau dengan posisinya terhadap obyek sasaran. Kalau pingin hasil maksimal dan bagus seperti yang diangankan, ya silakan saja melakukan reka ulang, atau membawa talent ke studio!

Hanya fotografer cengeng dan pemalas yang untuk memperoleh foto terbaik mesti menuntut fasilitas ini-itu, apalagi jika harus melakukan dengan berbagai cara agar seolah-olah punya hak eksklusif dalam melakukan pemotretan, entah itu ‘menyusup’ atau berkedok official photographer dan sebagainya. Pewarta foto (yang profesional) sekalipun juga saya sebut MANJA jika menuntut beraneka fasilitas demi kemudahan.

Bagi saya, kepuasan memotret adalah ketika merasa berhasil menaklukkan tantangan. Syukur-syukur, dengan posisi dan situasi memotret yang ‘tidak menguntungkan’ namun  bisa sukses mendapatkan hasil memuaskan, minimal bagi diri sendiri.

Foto ini diambil dengan menggunakan Blackberry dari pinggir sambil jongkok. Tidak mengganggu peserta karnaval, meski hasilnya ya cuma apa adanya.

***

Pada era semaju kini, ketika teknologi publikasi tak sebatas media tradisional (seperti koran, majalah dan televisi), kehadiran new media seperti internet memang tak bisa diabaikan perannya. Jurnalis profesional bersaing dengan publik, siapapun mereka, yang menggunakan Internet sebagai basis utama penyebaran informasi.

Dari kamera handphone, misalnya, orang bisa mengunggah foto atau video jauh lebih cepat dibanding fotografer media yang mesti memilih, menimbang, mengedit lantas mempublikasikannya. Flickr, Twitter, Facebook, maupun blog telah mengancam keberadaan media tradisional, meski ‘hanya’ baru pada satu sisi, yakni kecepatan.

Apakah dengan kecepatan menyebarluaskan gambar (foto/video) di Internet lantas pewarta warga boleh merasa lebih hebat dan lebih punya peran dibanding pewarta profesional? Rasanya tidak juga. Saya yang hidup di dua jenis media itu, merasa biasa-biasa saja. Tak ada yang lebih hebat, dan sebaliknya. Keduanya bisa sama-sama bermanfaat justru ketika terjadi sinergi keduanya.

Repotnya, pemahaman penyelenggara terhadap ‘aspek publikasi’ kerap sering menjadi kunci silang sengkarut munculnya perselisihan, antara yang profesional maupun yang amatir. Fotografer/videografer amatir merasa berperan menciptakan kesuksesan, pun sebaliknya.

Andai saya menjadi penyelenggara, di tengah rumitnya menghadapi perkembangan jaman, di mana setiap orang bisa memotret, maka yang akan saya siapkan adalah membuat aturan yang tegas. Pada peristiwa Solo Batik Carnival, misalnya, akan saya desain supaya Jalan Slamet Riyadi yang menjadi panggung utama karnaval, akan saya sterilkan dari pihak nonpeserta. Saya cukup akan menunjuk satu fotografer dan videografer sebagai dokumentator resmi, yang hasilnya bisa diakses media dengan sistem pool.

Lainnya, saya persilakan merekam peristiwa dengan caranya sendiri. Asumsinya, semua fotografer atau vediografer pasti seorang profesional dalam arti yang sesungguhnya. Kalaupun perlu menyiapkan tempat-tempat khusus keperluan publikasi, ya hanya pewarta foto dan kameraman televisi terdaftar yang akan dibolehkan. Bagi para amatir, ya silakan mencari tempat sendiri-sendiri, sebab hingga kini, publik masih mengandalkan saluran resmi untuk memperoleh informasi, yakni institusi media atau pers. Dan, asal tahu saja, adalah HAK bagi publik untuk memperoleh informasi (tulisan, ilustrasi, foto/video) yang apa adanya.

Produk kaum amatir, maaf saja, masih menjadi pelengkap, walau tak bisa dipungkiri juga tak bisa dianggap remeh atau lebih buruk secara hasil/output.

Tulisan ini juga sekaligus sebagai tanggapan terhadap gegeran menjelang pelaksanaan Solo International Performing Arts Festival (SIPA).  Di Facebook, misalnya, muncul Gerakan 1.000.000 Fotografer Boikot SIPA 2011. Pangkalnya, ketidaktegasan panitia penyelenggara membuat aturan main terkait potret-memotret. Sejumlah forografer amatir merasa sudah memberi kontribusi memadai saat dilibatkan dalam proses pendokumentasian pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, kini merasa dilupakan karena adanya pembatasan jumlah, cara lokasi pemotretan.

Sementara, pewarta foto profesional, merasa ‘dikalahkan’ lantaran berdasar pengalaman, kaum amatir seperti dimanjakan, lantaran masuk dalam kepanitiaan sehingga memiliki banyak keleluasaan.

Jika saya panitia penyelenggara, hanya jurnalislah yang saya utamakan dan disediakan tempat melakukan pemotretan dengan harapan terbantu secara publikasi. Tanpa ada dukungan media, maka event semacam SIPA juga akan hambar rasanya.

Foto ini diambil dengan menggunakan Blackberry dari pinggir sambil jongkok. Tidak mengganggu peserta karnaval, meski hasilnya ya cuma apa adanya.

Di mana para amatir ditempatkan? Ya di luar arena yang dinyatakan steril, seperti arena menonton yang disediakan dengan kursi, karena semua diasumsikan sebagai undangan. Dan, bagi penonton yang duduk di kursi undangan, hanya boleh memotret tanpa lampu kilat dari tempat duduknya dengan posisi tetap duduk. Jika ketahuan berdiri, sehingga mengganggu orang lain, maka panitia berhak mengeluarkan mereka dari barisan. Selama aturan main itu disosialisasikan terlebih dahulu dan diumumkan sebelum acara berlangsung, maka sah sudah ‘hukum’ penyelenggara.

Para amatir, ya silakan saja memilih tempat sesuka hatinya. Pewarta foto diberi fasilitas karena memang kontribusinya lebih jelas dan terukur, dan jumlahnya hanya sedikit, sangat jauh jika dibandingkan dengan kaum amatir. Kalau masih saja ada yang mengeluh kesulitan memotret, anggap saja mereka bukan fotografer yang menyukai tantangan dan memiliki motivasi menaklukkan kesulitan.

Jika masih ngeyel juga, ya sudah, kelompokkan saja fotografer abal-abal semacam itu sebagai kaum Bibit. Hanya orang tahu diri yang mau menenggang rasa dan rela berbagi, dan tidak mencari menangnya sendiri. Ini serius!

Related posts:

1. Tak Mudah Kawal RUU
2. Saya Menggonggong, Ronggeng Tidak Berlalu
3. Mengatur Adegan Foto

Di media sosial, beberapa teman di Semarang berujar minta tukar walikota untuk membenahi kota. Kini, di Jakarta mulai muncul keinginan serius dari individu-individu yang beraneka macam latar belakang, yang lantas sering menyebar gagasan mencalonkan Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI melalui media sosial dan Internet.

Saya bisa mengerti dan memahami keinginan tersebut. Pada kondisi kejengkelan akut seperti warga Jakarta, di mana kemacetan ada di mana-mana dan kapan saja, ancaman banjir yang tak kunjung beres meski ‘sudah di tangan ahlinya’, maka seorang Jokowi diharapkan kehadirannya. Ia diposisikan bak ratu adil, yang sanggup membebaskan penderitaan warga kota dengan tempo sesingkat-singkatnya.

Banyak faktor yang dilupakan teman-teman, seperti apa sejatinya rimba Jakarta. Di kota sekecil Solo yang perputaran duitnya ‘tak seberapa’ saja Pak Jokowi tak sanggup ‘membereskan’ aparatur birokrasinya, apalagi Jakarta, tempat di mana nyaris seluruh perputaran uang republik terkonsentrasi di sana.

Watak birokrasi yang korup dan tak efisien dipadu dengan premanisme yang telanjur mapan seperti di Jakarta, tentu bukan merupakan soal yang gampang dipecahkan. Kompromi di sana-sini, bisa-bisa malah menjerumuskannya ke balik jeruji besi. Saya yakin, sekuat dan sebersih apapun seorang Jokowi, andai masuk Jakarta, tetaplah beliau hanya menjadi sosok yang ‘culun’, yang akan sangat mudah dipermainkan mafia hukum dan mafia bisnis yang dikelola dengan meliibatkan preman jalanan yang terkesan ‘sengaja dilegalkan’.

Apa yang bisa dilakukan seorang Jokowi? Apalagi jika kita semua mau tahu dan jujur mengakui, bagaimana perilaku politisi, baik yang di DPRD maupun pengurus dan elit partai-partai, seperti ditunjukkan selama ini, yang begitu gampang menelikung eksekutif jika tak bisa diajak kompromi alias cincay.

Menurut hemat saya, yang bisa menyelamatkan Jakarta hanyalah orang kuat, pemberani dan mau menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Saya pesimis seorang Gubernur DKI bisa mengharap dukungan publik yang nyata ketika ia jadi bulan-bulanan preman ekonomi-politik atau lawan-lawan politiknya, betapapun bersihnya dia. Warganya telanjur individualis akibat renggangnya relasi dan solidaritas sosial akibat tekanan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik.

Andai warganya benar-benar peduli perubahan dan kecewa dengan pemerintahan, saya yakin mereka tak segan berhimpun turun ke jalan menuntut reformasi. Siapakah yang selama ini mau mengekspresikan kekecewaan mereka? Seberapa besar ‘tingkat partisipasi’ mereka dalam menuntut perubahan? Dalam tataran paling ‘mudah’ dilakukan saja, misalnya melakukan boikot atas sebuah kebijakan yang tak berpihak kepada publlik saja tak pernah ditunjukkan, apalagi lebih dari itu…

Saya justru berharap teman-teman yang menyuarakan ‘Jokowi for DKI’ bisa mengerti, bahwa daerah pun perlu kehadiran orang seperti dia. Andaikan bersedia dicalonkan sebagai gubernur, barangkali Pak Jokowi biar di Jawa Tengah saja. Lebih mudah menata wilayah ‘Jawa’ sehingga pemerataan pembangunan merata di seluruh kabupaten/kota. Warga di semua provinsi berhak memperoleh kehidupan yang lebih baik, andai Pak Jokowi dianggap sanggup membenahi.

Toh, sejarah sudah membuktikan. Tak selamanya orang baik bisa survive di Jakarta. Orang jujur bisa ditelikung dan difitnah, dan orang rapuh mudah tergelincir jadi koruptor penuh gairah. Lihat, seperti apa perilaku politisi-politisi yang dulu dikenal baik di daerah tapi begitu cepat dan mudahnya beradaptasi dengan kebiasaan buruk hidup pragmatis, lantas hedonis.

Mungkin, saya lebih tertarik menjadi petarung dengan mengajak sebanyak mungkin teman dan kerabat untuk menghentikan atau menghambat gerakan ‘men-Jakarta-kan’ Jokowi. Masih banyak daerah miskin yang masyarakatnya tertinggal karena laju pembangunan tak jalan beriringan dengan daerah-daerah lain.

Akankah kita rela seorang Jokowi dijagal di Jakarta? Atau sebaliknya, mendukung usaha-usaha ‘kecil’-nya membenahi lingkungan sekitarnya, tempat di mana kini ia mengabdi untuk publik dan turut membangun peradaban masyarakat baru yang lebih baik, walau ‘hanya di desa’, di Jawa Tengah?

Pada kesadaran akan pernghormatan terhadap hak warga negara (walau tinggal di desa) itulah, saya berharap teman-teman di Jakarta mau mengerti.

Updated (30:04:2011 16) :

Catatan atas komentar beberapa teman:

Bahkan dicalonkan sebagai RI-1 alias Presiden sekalipun, andai terpilih, seorang Jokowi tidak akan mudah dan nyaman bekerja, ketika budaya politik masih seperti saat ini, di mana politisi dan pejabat berintegritas moral bagus dan santun masih merupakan anomali. Nyaris tak ada yang pantas dipercaya, apalagi diberi mandat.

Andai terpilih sekalipun, seorang Jokowi akan dipaksa kompromi sana-sini, karena jabatan menteri,  pejabat tinggi dan pimpinan BUMN harus ditentukan lewat mekanisme tawar-menawar yang pragmatis. Jika tidak, bisa-bisa ia tak bisa bekerja karena lawan-lawan politik yang kecewa akan menyandera dengan banyak cara, aneka perkara.

Orang sebaik apapun, kayaknya bakal rusak karena kebusukan sudah menjadi default jabatan. Belum lagi kalau menyinggung kwalitas birokrasi. Seorang teman, yang kebetulan menjabat bupati, bercerita betapa tak mudah menata dan memilih orang-orang dari kalangan birokrasi. Teman itu bahkan menyebut birokrasi sebagai ‘partai terkuat’ di republik ini, sebab hanya mereka-merekalah yang menetukan suukses-tidaknya sebuah kebijakan dieksekusi. Jika sebuah kebijakan merugikan mereka, ya bakal dilakukan sabotase secara sistemik.

Terus, apa yang bisa diharapkan dari seorang Jokowi, jika kelak sampai Jakarta ia dipecundangi bawahannyaa sendiri? Relakah Anda menyaksikannya?

Related posts:

1. Jokowi dan Kesenian
2. Jokowi Takkan Hijrah ke DKI
3. Prinsip Ekonomi Jokowi

Karena ingin membuat kota cantik menawan pula, Pemerintah Kota Solo yang terus berbenah. Tempat-tempat yang semula kotor terus dibersihkan, taman dibuat di mana-mana, dan bangunan kusam dipermak supaya melahirkan pesona. Intinya, supaya warga kota dan pendatang merasa nyaman. Intinya, ya harus memanjakan mata. Dan rasa.

Silakan simak keindahan Tugu Jam di depan Pasar Gede ini...

Persoalan ada sebagian warganya yang tak tahu cara memelihara dan menunjukkan keindahan hasil kerja keras pemerintah setempat, anggaplah itu sebagai kecelakaan saja. Maklumi pula, jika tidak semua orang bisa mengimbangi visi Walikota Jokowi dalam menata kota, meskipun itu sebuah lembaga usaha, apapun namanya.

Seperti Indaco, misalnya, yang pingin memamerkan hasil kerjanya dalam rangka ikut mempercantik kota. Di tugu jam, seberang Pasar Gede, ia memasang materi reklame, dengan menonjolkan pesan bahwa indahnya tugu itu adalah hasil dari ‘kerja’ merek cat untuk melapisi. Bahwa indahnya tugu tertutup materi reklame, ya sekali lagi, itu perkara yang berbeda. Toh, semua yang melihatnya masih punya kemampuan mengira-ira keindahannya. Setidaknya, itulah yang ada di benak pemasang reklame. Manusiawi, bukan?

***

Entah siapa pemilik Indaco dan apa pula perannya dalam proses permak wajah kota. Beberapa bulan silam, saya jumpai beberapa gapura kampung, terutama sekitar Turisari, digantungi tulisan Indaco dengan ukuran besar dan mencolok. Bahkan, ukurannya ada yang menenggelamkan identitas jalan atau gang, sehingga orang bisa salah duga bahwa ia sedang memasuki Jl. Indaco atau Gg. Indaco.

Reklame pamer peran, yang menurut saya, justru mengganggu, bahkan menjatuhkan nama baik pemasangnya.

Sejatinya, saya risih dengan gaya Indaco main nebeng beken di kampung-kampung itu. Syukur, kali ini bisa kesampaian menuliskan catatan atas kerisauan saya. Lazimnya, jika Indaco merupakan kontraktor yang memperoleh pekerjaan perbaikan gapura dan sejenisnya, cukup membuat pengumuman nama proyek dan jumlah biayanya. Dan, andai gratisan sekalipun, reklame dengan cara semacam itu, menurut saya, tetaplah norak.

Bahasa halusnya, sih, kurang pantas. Apalagi, seperti yang saya lihat di tugu dekat Pasar Gede itu, Indaco membawa brand cat. Gratisan atau sumbangan pun tak pantas, apalagi jika dibiayai dengan dana pemerintah. Asli, payah!!!

Asal tahu saja, reklame norak itu ada di beberapa tempat. Di atas jembatan, tepat di belakang Pura Mangkunegaran, juga terpasang reklame serupa, bermedia akrilik sepanjang 2 meter dengan lebar hampir semeter, hanya dikerangkai bilah bambu. Reklame yang sama pun dipasang di atas jembatan samping RRI, seberang Stasiun Balapan. Disebutkan di reklame itu, jembatan telah dicat dengan Envitex/Envolux!

Penempatan reklame yang asal-asalan semacam itu, menunjukkan sang pemasang sama sekali tak memiliki selera estetika memadai. Jangan jauh-jauh membicarakan soal filosofi keindahan, saya kuatir mereka tak nyambung. Apalagi kalau sampai disodori konsep-konsep komunikasi……kasihan mereka nanti.

Related posts:

1. Pilih Fésbuk, Aja FPI
2. ‘Gangguan Jiwa’ Polisi Kita
3. Kadoku untuk Ulang Tahun POLRI

Bus Tingkat (doubledecker) baru, akan segera menghiasai jalanan utama Kota Solo. Berbeda dengan bus tingkat yang dioperasikan Perum Damri beberapa tahu silam, bus ini hanya untuk keperluan turisme, sehingga rute-rute yang dipilih pun akan menghubungkan satu dengan lain obyek wisata kota.

Keduanya hadir melengkapi pilihan sarana plesiran bagi pelancong, setelah sebelumnya ada sepur kluthuk Jaladara atau kereta tua bertenaga uap. Begitulah, pelancong memang tamu. Mereka harus diperlakukan mulia selayaknya raja. Mereka datang ke Surakarta atau Solo karena pesona kota, yang meliputi apa saja: kuliner, atraksi dan warisan budaya, serta keramahan dan halus budi warganya.

Kian nyaman plesiran di Solo, kian banyak harta  yang dibelanjakan. Untuk menginap, urusan memanjakan lidah dan mengurus perut, hingga tanda mata yang mereka pikir harus dibawa sekembalinya ke tempat asal mereka.

Semua tahu, orang berkelana juga mengejar sensasi dan pengalaman rohaniah. Itulah yang kelak akan dituturkan kepada sanak, kerabat, teman dan kolega. Efeknya, bisa jadi akan banyak orang yang perlu membuktikan kebenaran sebuah cerita, testimoni orang-orang yang telah berkeliling Kota Surakarta.

Seperti bus, angkutan wisata ini kelak akan dioperasikan untuk wisata dalam kota juga. Pemerintah Kota Surakarta sedang merancang rel baru yang menghubungkan Stasiun Sangkrah dengan Stasiun Jebres, yang dulunya terhubung, namun bekas jalurnya sudah jadi kawasan permukiman. Kelak, jika itu terwujud, maka railbus bisa mengitari dalam kota, menghubungkan empat stasiun, termasuk Balapan dan Purwosari.

Jadi, andai masih ada yang menganggap pembelian/pengadaan ketiga sarana transportasi wisata sebagai kemewahan dan menghambur-hamburkan uang rakyat, saya  kok kurang sependapat. Alasan mahalnya tiket alias tingginya biaya untuk menikmati yang tak terjangkau rakyatnya, rasanya juga kelewat mengada-ada. Ketiganya, sekali lagi, bukanlah angkutan umum massal untuk publik.

Soal banyak warga ingin merasakannya namun ada keterbatasan biaya, saya kira masih bisa dicarikan jalan keluarnya. Bisa saja Dinas Pariwisata atau Pemerintah Kota menyediakan paket wisata khusus, dengan beban pembiayaan ditanggung pemerintah. Semua itu hanya soal cara dan strategi mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, sehingga warga kebanyakan bisa mengaksesnya, tidak cuma mèlèt atau ngiler karena ingin pula menikmati keindahan kota dari ketiga sarana wisata tadi.

Kehadiran wisatawan, lokal maupun asing, sudah pasti membawa berkah bagi warga Kota Solo. Ada multiplier effects yang bisa dinikmati banyak orang, seberapapun kecilnya. Mereka butuh makan, perlu jalan-jalan sehingga butuh becak, taksi, atau mobil sewaan, dan sebagainya. Oleh-oleh pun perlu mereka bawa pulang.

Siapa yang untung?

Related posts:

1. Surakarta atau Solo
2. Politisasi Kata Solo
3. Sebuah Kitab tentang Solo

Serius menyimak syair Bengawan Solo lewat gadget

Ketika tiba di Hotel The Sunan, misalnya, keramahan Daniel sangat terasa. Begitu juga istrinya, Alice, yang cakap bertutur secara Bahasa Indonesia. Ia menyapa semua orang dan dengan ramah melayani beberapa orang yang ingin foto bersamanya.

Daniel dan istri berbincang ramah dengan petugas hotel

Di dalam bus yang membawa rombongan menuju Pecel Solo, misalnya, Daniel tekun mendengarkan Bengawan Solo yang dilantunkan penciptanya, almarhum Gesang. Dia ingin menyanyikan lagu itu pada konsernya di Ballroom Hotel The Sunan, Selasa (18/1) malam. “Bagaimana saya tidak menyanyikan lagu yang penciptanya sangat saya kagumi,” kata Daniel saat ditanya wartawan dalam konperensi pers.

Memilih lauk untuk nasi pecel yang biasa disantapnya di Belanda. Daniel mengaku ibunya juga pandai memasak aneka masakan Indonesia, termasuk pecel.

Rupanya, di Belanda, ibunda Daniel juga dikenal sebagai penyanyi keroncong. Maka, klop semuanya. Di Solo, ia ingin menghibur dan bersuka cita bersama. Dia menjanjikan 12 atau 13 lagu ciptaannya dengan gitar akustik yang snarnya selalu baru setiap menjelang pentas. Tapi, kata Daniel, ia tak ketat terhadap jumlah lagu atau durasi pertunjukan.

Di sela konperensi pers, misalnya, ia dengan senang hati melantunkan satu lagunya dengan petikan gitar akustik, ketika seorang wartawan mendaulatnya. Ia pun menyanyi dengan sepenuh hati, layaknya di atas panggung.

Terpesona dengan sitar Jawa dan langgam Jawa yang dilantunkan artis tradisional, sehingga Saniel merasa perlu mendokumentasikannya, sebagai kenangan sepulang dari turnya di Solo.

“Sering saya menyanyi hingga puluhan tembang, atau beberapa waktu lebih lama dari durasi yang direncanakan. Kalau audiens senang, saya akan larut dan betah menyanyi,” tuturnya.

Daniel merasa bahagia, pada pertunjukan keduanya di Kota Solo, akan bertemu dengan Koes Plus, grup legendaris Indonesia yang memiliki jutaan fans dari semua usia.

Related posts:

1. Sahuleka Plus Yok & Yon
2. Dua Bus Baru di Solo
3. Cerita Gempa Klaten