Singapura: Potret Pemerintahan Paranoid

Gedung Suntec, tempat berlangsungnya pertemuan tahunan IMF-World Bank, 2006

Gedung Suntec, tempat berlangsungnya pertemuan tahunan IMF-World Bank, 2006

Bahwa kemerdekaan pers tak ada di Singapura, saya sudah pernah mendengarnya. Bahkan cukup lama. Tapi soal kebebasan mengekspresikan pendapat bagi warga sipil juga dibatasi, saya baru mengetahuinya pada awal bulan September ini. Jauh sebelum September, ratusan organisasi masyarakat sipil (civil society organizations/CSO) yang memiliki perhatian khusus terhadap sepak terjang lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor lainnya, telah mengajukan ijin untuk menggelar pertemuan publik bertajuk International People’s Forum.

Beberapa peserta International Peoples Forum dari berbagai negara sedang menunggu proses registrasi, Jumat (15/9). 500-an orang dari 163 NGO dari 40 negara hadir dalam acara yang dimaksudkan untuk menentang pertemuan IMF/World Bank yang berlangsung di Singapura. Para aktivis menyerukan boikot terhadap pertemuan Singapura menyusul pelarangan masuknya 28 aktivis dari berbagai Negara untuk mengikuti acara tersebut oleh pemerintah Singapura.

Beberapa peserta International Peoples Forum dari berbagai negara sedang menunggu proses registrasi, Jumat (15/9). 500-an orang dari 163 NGO dari 40 negara hadir dalam acara yang dimaksudkan untuk menentang pertemuan IMF/World Bank yang berlangsung di Singapura. Para aktivis menyerukan boikot terhadap pertemuan Singapura menyusul pelarangan masuknya 28 aktivis dari berbagai Negara untuk mengikuti acara tersebut oleh pemerintah Singapura.

Alih-alih memberi ijin bagi forum ‘tandingan’ terhadap Annual Meeting IMF/World Bank itu, Pemerintah Singapura justru menanggapinya dengan kelewat batas. Banyak cara dilakukan untuk membatalkan International People’s Forum(IPF), termasuk dengan mengintervensi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau agar tidak memberikan ijin penyelenggaraan IPF di Batam, setelah gagal digelar di Singapura.

Gayung bersambut. Polda Kepulauan Riau ‘menurut’ saja pada kemauan Singapura. Dengan dalih pertemuan organisasi masyarakat sipil (juga dikenal dengan sebutan organisasi nonpemerintah/Ornop) itu akan mengganggu iklim investasi di Batam, Kapolda Brigjen Sutarman pun menggertak dengan ancaman bernada kurang percaya diri. Kata Kapolda, pihaknya akan membubarkan paksa, dan jika tak mampu, Polri akan bersama-sama LSM setempat (yang menolak pertemuan Anti-IMF/World Bank) untuk menghadapi peserta IPF.

Pemerintah Singapura, terus saja menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pertemuan CSO/Ornop di Batam. Berbagai isu dikembangkan, seolah-olah pertemuan International People’s Forum di Batam hanyalah kedok untuk mengacaukan Annual Meeting IMF/World Bank yang berlangsung di Suntec City, Singapura. Saya, yang kebetulan terlibat dalam pertemuan itu, termasuk yang direpotkan dengan sejumlah pertanyaan monoton dari berbagai media -terutama media massa dan kantor berita luar negeri: Benarkah peserta IPF akan berbondong-bondong ke Singapura untuk berunjuk rasa?

Beberapa peserta International Peoples Forum dari berbagai negara sedang diperiksa petugas keamanan dari Badan Otorita Batam, Jumat (15/9).

Beberapa peserta International Peoples Forum dari berbagai negara sedang diperiksa petugas keamanan dari Badan Otorita Batam, Jumat (15/9).

Memang, tak ada yang salah dari pertanyaan para jurnalis itu. Mereka harus melakukan crosscheck, meski sumbernya hanyalah rumor belaka, yang sepertinya sengaja ditiupkan dari negeri seberang. Apalagi, para jurnalis yang meliput di arena IPF menyaksikan pemandangan tak lazim dan cenderung berlebihan pada dua hari pertama pelaksanaan IPF: sebuah mesin detektor dipasang (entah atas perintah siapa) di pintu masuk utama tempat berlangsungnya acara, Asrama Haji Batam. Puluhan intelijen (dari kepolisian lokal hingga Mabes Polri, kejaksaan dan TNI berbaur dengan sejumlah intelijen Singapura yang menyamar menjadi jurnalis) berkeliaran dari pagi hingga subuh lagi.

Rupanya, Pemerintah Singapura terjebak oleh sikap paranoid yang diciptakannya sendiri. Puncaknya, adalah ketika otoritas keamanan negara itu mengeluarkan keputusan pencegahan masuknya puluhan aktivis organisasi masyarakat sipil ke negara itu. Beberapa, bahkan dideportasi begitu mendarat di Bandar Udara Changi seperti yang dialami dua aktivis Philipina dan seorang asal Amerika Serikat. Sebagian lainnya, diinterogasi aparat setempat bahkan hingga 38 jam. Padahal, sebagian dari puluhan aktivis itu hanya ‘numpang mendarat’ untuk meneruskan perjalanan ke Batam naik ferry, sementara sebagian lainnya memang menjadi peserta resmi civil society organization/CSO meeting yang diorganisir IMF/World Bank.

Seperti belum cukup anggone unjuk kebolehan mengatasi setiap potensi ancaman keamanan, sebuah kapal patroli militer lengkap dengan senjata pun disiagakan di perairan yang memisahkan Pulau Sentosa dengan Pulau Batam. Seorang teman yang hendak ‘berlibur’ setelah mendokumentasi pertunjukan artis Jakarta di Batam Center, pun harus menjalani penggeledahan oleh polisi Singapura di atas ferry Wave Master begitu memasuki perairan Singapura. Dugaan saya, teman asal Jakarta itu diperiksa lantaran memelihara jenggot yang bisa diasosasikan sebagai ‘teroris’. Anehnya lagi, seorang kameraman Reuters yang hendak meliput Annual Meeting IMF/World Bank juga harus menjalani screening hampir satu jam begitu mendarat di Harbour Front, pelabuhan utama Singapura.

Suasana depan pusat perbelanjaan Lucky Plaza di Orchard Road

Suasana depan pusat perbelanjaan Lucky Plaza di Orchard Road

Pemandangan kontras terus saya jumpai hingga di sejumlah ruas jalan utama perkotaan Negeri Singa itu. Walaupun umbul-umbul berisi sambutan atas pelaksanaan Annual Meeting IMF/World Bank terpampang di sepanjang jalan hingga di kawasan perbelanjaan, namun banyak fasilitas umum harus ditutup untuk umum, terutama pada acara puncak Annual Meeting IMF/World Bank pada 19-20 September. Banyak ruas jalan, baik untuk pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor, pun ditutup, semata-mata demi ‘kenyamanan’ pertemuan para rentenir dan pengutang itu.

Yang pasti, para petinggi IMF dan World Bank benar-benar dibuat malu oleh tindakan Pemerintah Singapura itu. Kedua lembaga itu bahkan sampai memprotes pemerintahan Singapura atas pencekalan sejumlah aktivis untuk memasuki Singapura. Sebab, partisipasi dan kehadiran CSO dalam pertemuan itu, sedikit banyak akan bermanfaat bagi kedua lembaga itu. Selain bisa dijadikan modal untuk membusungkan dada (sebab dengan begitu IMF/World Bank terkesan terbuka dan tidak antikritik), lebih dari itu, IMF/World Bank juga bisa memperoleh masukan kritis atas kegagalan-kegagalan program pemberian utang mereka di negara-negara miskin, termasuk Indonesia.