karena situasi Indonesia kini mirip jaman OrBa, maka berlakukan rumus ini: terhadap pernyataan resmi, baca sebaliknya

Spontan saja saya menuliskan kicauan di Twitter, sesaat usai menyaksikan pejabat Humas Mabes Polri membuat pernyataan resmi bahwa Briptu Norman tak jadi dikenai sanksi. Ekspresi goyang Norman mengikuti dendang tembang India sempat menuai kontroversi, termasuk ancaman sanksi. Sebagai polisi, ia dianggap tak pantas mempertontonkan gayanya saat berdinas.

Mungkin, petinggi kepolisian bingung menghadapi kritik dan cercaan publik di semua situs jejaring sosial. Ibaratnya, semua pengguna internet tahu bahwa kemarahan Jakarta lantaran ekspresi pribadi yang diunggah di YouTube. Malah, detikcom sempat melansir berita, bahwa Kapolri menyebut Norman layak jadi duta keseniannya polisi. Katanya, tak akan ada sanksi.

***

Secara pribadi, saya menduga petinggi Polri perlu bersolek diri. Menjatuhkan sanksi kepada Norman bisa berarti menggali kuburannya sendiri. Publik akan kian agresif mencerca institusi yang seharusnya menjadi sandaran bagi upaya penegakan demokrasi alias kedaulatan sipil itu, apalagi ketika kinerja polisi tak kunjung mencatatkan prestasi.

Sigapnya polisi mengungkap perkara dugaan pencurian duit nasabah premium Citibank oleh Malinda Dee, nyatanya sempat menyerempet nama seorang perwira tinggi Polri. Menyimak nilai yang ‘dicuri’ Malinda Dee (ada yang menyebut cuma Rp 17 milyar, ada pula yang menduga Rp 90 milyar), sejatinya masih masuk dalam kategori ‘kecil’. Bandingkan dengan KECILnya jumlah uang Bank Century yang dicuri, namun hingga kini tak jelas juntrungannya.

Publik dikacaukan dengan simbol-simbol kemewahan yang dipertontonkan Malinda, seperti koleksi dua mobil Ferrari, Hummer dan beberapa mobil mewah lainnya, serta kapasitas isi kutang sang pelaku. Meninggalnya seorang debitor Citibank yang disebabkan oleh tekanan debt collector yang dipekerjakan bank asing itu pun hanya dijadkan bumbu. Teka-teki siapa saja pemilik rekening yang dananya telah dibobol Malinda, tak ada yang benderang.

Majalah TEMPO yang mengutip sumber anonim menyebut ada sejumlah petinggi Polri jadi korban Malinda, pun dibantah Kapolri dengan menyebut sebagai berita tidak benar karena tak ada konfirmasi kepada yang bersangkutan. Sebuah pernyataan tergesa-gesa, menurut saya. Apalagi, dalam laporan itu (hal. 79), TEMPO sudah melengkapi dengan konfirmasi (dan sudah dijawab) oleh Irjen Anton Bachrul Alam, Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

Jawaban bijak yang diharapkan orang seperti saya, tentu saja pernyataan bahwa Polri akan menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Bukan sebaliknya, menyatakan tak ada polisi yang jadi korban pencurian dana nasabah oleh Malinda.

Polisi, juga politisi dan pejabat pemerintahan kini, cenderung memberi jawaban asal-asalan. Terasa benar, mereka tak memiliki sisa kepedulian terhadap nama baik institusi, bahkan harga diri. Sulit bagi saya menerima pembelaan bahwa politisi di Senayan itu bersih dan baik-baik saja, jika menyimak empati atau kepedulian mereka terhadap orang miskin sulit berobat atau bersekolah.

Ketika bencana datang beruntun dan silih berganti di berbagai penjuru negeri sehingga ribuan orang mengungsi tanpa bekal memadai, mereka menyerukan perlunya segera membangun gedung baru DPR, yang belum tentu sepekan sekali disinggahi. Sudah bukan rahasia lagi, tanda tangan kehadiran rapat atau sidang selalu penuh terisi, padahal suasana lengang di sana-sini, seperti kerap disiarkan langsung di televisi. Banyak yang bolos, banyak yang tidur.

Apa yang dipertontonkan politisi dan pejabat publik, begitu pula yang dikatakannya, tak lagi memiliki kadar layak dipercaya. Banyak teori, banyak mimpi. Sangat kontras dengan yang sesungguhnya terjadi dan dialami ratusan juta manusia di seantero negeri.

Begitulah kenapa, saya lebih suka mengajak Anda semua membaca sebaliknya saja. Kalau mereka bilang benar, berarti ada yang salah. Pokoknya, baca kebalikannya saja! Supaya kita awet muda, sebab tak pernah memakan waktu lama, kita akan segera dibuat kecewa…. Fakta, sangat kontras dengan gaya dan nada bicara mereka.

Related posts:

1. Baca Kompas, Baca Isyarat
2. Si Enthong Kian Tua Saja
3. Kita Butuh Cicak

Tiga tahun menggantungkan hidup dari jualan tiga media yang memberi kuntungan besar bagi saya itu, mungkin belum seberapa dibanding kerugian bangsa Indonesia, berupa hilangnya hak untuk memperoleh informasi. Yang benar, berimbang dan bermanfaat. Asal tahu saja, banyak penerbitan memilih ‘kompromi’ dengan penguasa Orde Baru, memilih melintir berita daripada ditegur aparat.

Teguran lisan, ketika itu dikenal dengan sebutan budaya telepon. Siapapun, asal mewakili kekuasaan –Departemen Penerangan, Kodam hingga level Kodim sekalipun, ‘berhak’ meminta sebuah informasi untuk harus atau tidak diberitakan, bahkan hanya melalui saluran telepon. Bagi yang berani alias nekad, hukumannya beragam: dibentak, dimaki-maki, hingga ancaman pencabutan SIUPP atau Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers.

Hukuman paling konyol, misalnya, pernah dialami seorang teman sebab berita yang dibuatnya tidak ‘berkenan’ bagi penguasa. Ia dipanggil ke Kodim, dan sesampainya di sana didiamkan cukup lama, lantas dipaksa hormat bendera dengan posisi wajah menghadap arah sinar mentari datang. Intinya, karena kekuasaan nyaris mutlak, maka si pemilik kuasa boleh berbuat dan menentukan jenis hukuman sesukanya.

Tapi, itu cerita masa lalu, ketika menjadi jurnalis tidak gampang, dalam arti harus rela hati disetir oleh kanan-kiri, baik dari perusahaannya sendiri, maupun dari sumber-sumber resmi. Ya, namanya saja hidup pada masa politik sebagai panglima dan presiden berkuasa atas segala-galanya, maka mengutip nonhumas atau kepala penerangan menjadi haram. Dan sumber-sumber resmi, pernyataannya serba normatif. Garing kata orang sekarang.

‘Untungnya’, bagi wartawan atau media penurut, maka akan sering dapat hadiah: entah iklan, pujian atau penghargaan. Khusus bagi wartawan, amplop menjadi menu wajib yang disiapkan pejabat humas atau bagian penerangan, demi kemudahan mengarahkan dan menciptakan ketergantungan. Jangan heran, wartawan pada masa lalu gampang kaya raya, sebab bagi yang ‘rela jadi penurut’ akan segera tampil powerful di mana-mana: ditakuti masyarakat, difasilitasi pejabat.

Usai insiden breidel, hanya sedikit jurnalis yang mau berjuang demi kebebasan berpendapat, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dalam rangka memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi. Mereka lantas mendeklarasikan berdirinya Aliansi Iurnalis Independen (AJI), yakni organisasi baru sebagai tandingan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dianggap telah terkooptasi oleh kepentingan pemilik kekuasaan.

Kini, ketika kebebasan pers sudah dicapai, bahkan jurnalisme warga kian tumbuh pesat, masih saja ada segelintir orang yang merasa sudah jadi wartawan, meski hasil pekerjaannya tak berkaitan dengan kebutuhan publik akan informasi. Pekerja infotainmen, misalnya, menganggap ranah privat seorang artis/selebritis termasuk bagian dari informasi yang harus diketahui publik.

Seorang pejabat yang berselingkuh dengan artis (entah sinetron atau penyanyi dangdut), misalnya, digempur ramai-ramai, seolah Indonesia akan ambruk lantaran ulah mereka. Padahal, yang mestinya disorot hanyalah ketika (misalnya) demi selingkuhannya, si pejabat lantas melakukan korupsi atau menggunakan fasilitas negara/publik untuk kepentingan personalnya.

Hal demikian yang tak dimengerti oleh ‘jurnalis abal-abal’ model pekerja infotainmen itu, juga perilaku orang berstatus wartawan sungguhan, namun selalu membebankan biaya perjalanan dan uang sakunya kepada narasumber.

Bagi saya, pekerja infotainmen dan wartawan peminta-minta merupakan potret pelacuran profesi jurnalistik, yang mestinya independen, memiliki jarak yang sama dengan semua pihak, namun berprinsip menyuarakan kelompok atau individu yang voiceless.

Kendati demikian, pekerja infotainmen masih bisa dipahami sebagai pihak yang tak tahu apa-apa karena ketika bekerja, mereka selalu berangkat dari rumor pribadi murahan dan pada dasarnya tak pernah belajar jurnalistik, sehingga bisa dimaklumi ketika mereka tak mengerti kode etik jurnalistik atau tata krama proses produksi sebuah berita.

Justru yang disayangkan adalah ketika media punya kredibilitas tinggi, dengan pekerja yang terdidik dan sangat paham kode etik, namun tiba-tiba diam atau tak kritis menelisik (apalagi melakukan investigasi), dalam kasus skandal bailout Bank Century, misalnya.

Bagi saya, media demikian lebih rendah derajadnya dibanding jurnalisme kuning, penjual gosip murahan, seperti halnya perilaku jurnalis televisi dan pekerja infotainmen yang menganggap proses bercinta beberapa artis lebih penting dibanding penyebar rekaman video privat ke ranah publik.

Breidel, rupanya hanya peristiwa masa lalu yang tak pantas diingat, apalagi dijadikan pelajaran untuk turut membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik. Wartawan kian malas melakukan investigasi, atau mungkin justru sengaja menyembunyikan informasi karena terlibat dalam sebuah kongsi atau konspirasi.

Lihat saja peran media yang tak menghasilkan apa-apa, selain sensasi belaka: soal Gayus dan manipulasi pajak, heboh Susno Duadji yang tak ada akhir berarti, dan masih banyak lagi.

Semoga, peristiwa breidel masih diingat para jurnalis warga, yang memproduksi dan menyiarkan informasi lewat medianya sendiri-sendiri. Walau kebanyakan mereka adalah generasi belia yang tak mengalami masa-masa susah ketika pers dikendalikan penguasa, semoga mereka mau bertanya dan menggali data, entah melalui pihak ke berapa, atau rujukan data-data yang tersedia. Sudah saatnya pekerja media tak menganggap jurnalis warga dengan sebelah mata.

Related posts:

1. Cerita Loper tentang Breidel dan Jurnalisme Kini
2. Jurnalisme Amburadul
3. PWI Pendukung UU ITE?

Ya, Kompas dalam penilaian subyektif saya, termasuk media yang sangat hati-hati dalam memberitakan sesuatu. Untuk isu-isu sensitif model begini, saya biasa menjadikan Tempo sebagai rujukan.

Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa saya sampai tergerak menuliskan impresi saya atas berita itu di blog ini? Itu pertanyaan wajar menurut saya, yang merasa pernah mengonsumsi berita-berita produk media massa semasa Soeharto berkuasa. Dulu, telepon dari Kepala Kantor Sosial dan Politik sudah cukup ampuh untuk membatalkan sebuah pemberitaan yang sudah dipilih dewan redaksi untuk diterbitkan.

Bahkan, bila perlu mengganti film atau plat cetak daripada mendatangkan petaka, seperti pencabutan surat ijin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang dikendalikan oleh kantor Kementrian Penerangan. Nasib karyawan (bagian redaksi, iklan, sirkulasi, produksi, dll) bisa berubah 180 derajat lantaran ‘berani’ menolak –yang pada masa itu terkenal dengan istilah HIMBAUAN!

Kendati rezim otoriter Soeharto tumbang, saya melihat Kompas tak banyak berubah. Sikapnya masih terlihat hati-hati. Boleh jadi, itu dilatari semangat ‘waspada akan dampak’ sebab Kompas termasuk koran paling berpengaruh di republik ini. Kuatnya modal membuat tiras koran ini terbesar dengan jangkauan terluas di seluruh tanah air.

Berbeda dengan Kompas, Koran Tempo yang dikenal lebih lugas dan ‘berani’, pun belum sanggup menggusur Kompas. Berbeda dengan majalah Tempo, yang laporan utamanya selalu dinanti, apalagi rubrik investigasinya.

Jujur saya katakan di sini, saya merupakan salah satu pembaca setia majalah Tempo. Lebih dari 20 tahun saya membaca majalah itu, nyaris tanpa terlewat. Satu yang masih saya tunggu hingga kini hanyalah tulisan mendalam, syukur masuk rubrik investigasi, yakni kasus Bank Century. Saya sangat berharap ada laporan yang utuh dan berimbang, terutama kronologi hingga ke mana saja dana bail out Bank Century diduga mengalir dan mengular.

Rumor atau gosip murahan terlalu banyak beredar dan sering saya dengar. Tapi, gengsi intelektual (tak ada salahnya, kan?) yang saya piara hingga kini, telah mengarahkan saya untuk tidak (mudah) memercayai rumor. Terlepas benar-tidaknya sebuah dugaan, asal sudah terverifikasi dan ada konfirmasi dari narasumber yang berkompeten, sudah cukup mengobati dahaga saya akan sebuah informasi.

Sejauh pemberitaan yang saya ikuti, saya belum menjumpai ada pernyataan resmi dari Pak Boediono, yang ketika bail out Bank Century terjadi, menjabat sebagai Gubernur BI. Mungkin, tak ada penyelewengan dalam kasus tersebut, meski yang sebaliknya pun belum tentu mustahil. Nalar awam saya menolak penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebab muncul anggapan tak terlalu kuat dalam hal kompetensi.

Penjelasan dari otoritas Lembaga Penjamin Simpanan, pun hanya sekilas saja. Kurang komprehensif, menurut istilah saya.

Lalu, kenapa saya harus kaget dengan pemberitaan di Kompas itu?

Sebab, menurut saya, tak biasanya Kompas berani seperti itu tanpa perhitungan jitu. Ada kekuatiran, jangan-jangan posisi Pak SBY sedang di tubir jurang gara-gara kemelut KPK-Polri yang berkepanjangan, serta isu Bank Century yang kian ramai hari-hari ini.

Saya lantas terlena untuk menggunakan ilmu othak-athik mathuk atau utak-utik cocok, sebuah sikap dan tindakan yang nyata-nyata tidak intelek, bahkan berkonotasi asal-asalan. Walau saya tahu, pemahaman kasus yang minim, prasangka kuat tanpa dukungan data atau petunjuk akurat bisa melahirkan kesimpulan yang jauh dari tepat.

Saya, pun menghubungkan ‘keberanian’ Kompas dengan gelagat yang seolah-olah berpihak kepada rakyat. Apalagi, sejak beberapa hari terakhir, luas beredar ajakan gerakan sejuta Facebookers untuk berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Minggu (8/11) pagi ini, demi mendukung KPK Bibit-Chandra.

KPK yang dicap sebagai institusi para ‘cicak’ oleh Kabareskrim (ketika itu) Komjen Susno Duadji dalam wawancara dengan majalah Tempo, seolah-olah menjadi representasi rakyat. Sementara institusi kepolisian yang sempat menahan dua pejabat teras KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dianggap sebagai representasi penguasa.

Ada apa dengan Jakarta? Semoga, apa yang saya baca dari Kompas itu bukan isyarat yang saya takutkan, bahwa Indonesia akan…… Entah!

Related posts:

1. Baca Sebaliknya Saja
2. Kita Butuh Cicak
3. Cicak Bikin Risau Buaya